SANCAnews.id

Said Didu menyatakan bahwa Indonesia sudah dalam keadaan bangkrut 

SANCAnews.id – PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak membagikan keuntungan atau dividen kepada negara selama periode 2021-2023. Hal itu dilakukan untuk memperkuat keuangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.

Hal ini ditanggapi oleh mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu. Ia melihat pola serupa terjadi di BUMN lain.

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mewujudkan ambisi Presiden Jokowi. Akibatnya BUM menjadi korban.

“BUMN dijadikan tumbal untuk mewujudkan ambisi pribadi Jokowi,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Jumat (12/7/2024).

Ia mencontohkan pembangunan jalan tol di era Jokowi yang kerap digembar-gemborkan. Akibat proyek-proyek tersebut, empat perusahaan plat merah menanggung kerugian ratusan triliun.

“4 BUMN Konstruksi harus menanggung kerugian Rp300 triliun untuk bangun jalan Tol,” pungkasnya.

Adapun informasi PT KAI tidak membagikan dividennya selama beberapa tahun disampaikan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Ia mengatakan itu dilakukan sesuai arahan Komite Kereta Cepat, yang terdiri dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN. (fajar)

Presiden Joko Widodo saat mengikuti panen kopi di Lampung Barat 

SANCAnews.id – Kenaikan harga pupuk bersubsidi yang mencapai dua kali lipat dari harga sebelumnya diklaim tidak menjadi masalah bagi petani. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Lampung Barat dan mengikuti panen kopi di Pekon (Desa) Kembahang, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat, Jumat (12/7).

Diakui Jokowi, terjadi kenaikan pupuk bersubsidi hampir dua kali lipat di Indonesia. Namun peningkatan ini juga dibarengi dengan peningkatan subsidi yang diberikan pemerintah.

“Pupuk subsidi saat ini naik hampir dua kali lipat, subsidinya juga naik sama hampir dua kali lipat,” kata Presiden Jokowi dikutip dari Kantor Berita RMOLLampung.

Meski ada kenaikan harga, Kepala Negara menyebut tidak ada masalah signifikan yang dikeluhkan para petani. Baik petani padi maupun petani kopi.

“Kalau saya bertanya ke petani-petani padi dalam dua minggu ini tidak ada masalah. Untuk petani kopi juga saya belum melihat masalah urusan pupuk,” demikian kata Jokowi.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengeluarkan ketetapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tahun anggaran 2024 sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian No.249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian tahun anggaran 2024.

Berdasarkan beleid tersebut, HET pupuk organik sebesar Rp800 per Kg, pupuk urea Rp2.250 per Kg, pupuk NPK Rp2.300 per Kg, dan pupuk NPK formula khusus Rp3.300 per Kg. (*)

Andi Sinulingga/Ist 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) digadang-gadang masuk Dewan Permbina Partai Golkar. Jika dia ikut bergabung dengan partai berlambang beringin itu.

Hal tersebut ditanggapi politisi senior, Andi Sinulingga. Ia menanyakan kenapa pria yang kini kader PDIP itu bisa masuk jadi Dewan Pembina Golkar.

“Gimana ceritanya Jokowi bisa jadi ketua wanbin (Dewan Pembina) Golkar?” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Jumat (12/7/2024).

Andi Sinulingga menguraikan, anak Jokowi, Kaesang Pangarep merupakan Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sementara menantunya, Bobby Nasution kader Gerindra.

“Anaknya ketum PSI, mantunya kader gerindra,” ucapnya.

Padahal menurutnya, trend kepala negara setelah purna kembali terlibat politik praktis. Tapi bikin yayasan sosial.

“Mantan presiden itu idealnya bikin yayasan sosial atau berkiprah di dunia internasional, bukan malah makin candu main politik praktis,” pungkasnya. (fajar)

Rapat Paripurna DPD RI di Senayan, Jakarta berlangsung ricuh, Jumat (12/7) 

SANCAnews.id – Rapat Paripurna DPD RI ke-10 tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta diwarnai ricuh, Jumat (12/7).

Mulanya Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti membacakan rancangan perubahan peraturan Tata Tertib (Tatib) yang telah dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Tatib dan Tim Kerja (Timja) Tatib.

Tak lama kemudian, sejumlah anggota DPD menyampaikan keberatannya atas perubahan Pedoman Perilaku yang dibacakan LaNyalla.

Salah satu yang menyela adalah anggota DPD Papua Barat Filep Wamafma. Interupsi kemudian melebar dan disampaikan oleh sejumlah anggota lainnya.

Namun LaNyalla tidak menghiraukan interupsi-interupsi tersebut. Ia tetap membacakan perubahan Tata Tertib DPD dan mengabaikan suara anggota lainnya.

Sontak, kondisi tersebut membuat geram sejumlah anggota, termasuk Filep, yang langsung berjalan menuju meja pimpinan DPD RI yang ditempati LaNyalla, bersama Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan Sultan Najamudin.

“Pimpinan jangan otoriter!” teriak Filep.

Di tengah kondisi tersebut, ada salah satu anggota yang berusaha merebut palu sidang namun digagalkan LaNyalla.

Pengamanan Dalam (Pamdal) DPD yang melihat kondisi itu pun langsung membentengi meja pimpinan hingga kericuhan bisa dilerai.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD, Nono Sampono berusaha menenangkan situasi.

“Tolong ini forum terhormat, jangan sampai ada yang terlibat kontak fisik,” ucap Nono hingga Rapat Paripurna diskors selama 10 menit. (rmol)

Menag Yaqut Cholil Qoumas (Istimewa) 

SANCAnews.id – Ketua Pusat Pembela Ideologi Islam (PP.PERISAI) Chandra Halim mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama RI setelah ketahuan oleh tim pengawas haji DPR adanya temuan dalam penyelewengan kuota haji yang dilakukan petugas haji Kementerian Agama RI.

"Keduanya merupakan pimpinan di Kementerian Agama RI, mereka yang paling bertanggungjawab atas dugaan korupsi penyelewengan kuota haji yang dilakukan anak buahnya." tegas Chandra Halim dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/7/2024).

Dalam penyelenggaraan Haji 2024 timwas haji DPR mendapatkan temuan jamaah haji yang harus membayar 300 juta untuk diberangkatkan dengan kuota haji khusus setelah ditakut takuti petugas keberangkatan haji mereka akan ditunda padahal sebagai pengguna kuota haji khusus jamaah sudah membayar sekitar 160 juta.

Menurut Chandra, apa yang dilakukan petugas haji dilapangan tidak mungkin dilakukan seorang diri tapi melibatkan banyak orang baik didalam Kementerian Agama maupun pihak luar.

"Modus menakut-nakuti jamaah ditunda keberangkatannya selalu berulang setiap tahun tapi kali ini sudah keterlaluan. Korupsinya besar sekali karena itu KPK tidak punya pilihan lain selain menyeret kedua pimpinan Kementerian Agama ke pengadilan Tipikor." tegas Chandra.

Seperti diketahui tim pengawas haji DPR menemukan ada 8.400 kuota haji reguler yang dialihkan menjadi kuota haji khusus. Bisa dibayangkan berapa jumlah uang yang masuk ke kantong petugas haji jika satu jamaah haji dimintai uang 300 juta untuk bisa diberangkan dengan kuota haji Khusus.

"Kami akan datangi KPK setelah sebelumnya kami geruduk kantor Kementerian Agama dan menyeret kedua pimpinan lembaga itu." pungkas Chandra. (fajar)