SANCAnews.id

Menag Yaqut Cholil Qoumas (Istimewa) 

 

SANCAnews.id – Ketua Pusat Pembela Ideologi Islam (PP.PERISAI) Chandra Halim mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama RI setelah ketahuan oleh tim pengawas haji DPR adanya temuan dalam penyelewengan kuota haji yang dilakukan petugas haji Kementerian Agama RI.

 

"Keduanya merupakan pimpinan di Kementerian Agama RI, mereka yang paling bertanggungjawab atas dugaan korupsi penyelewengan kuota haji yang dilakukan anak buahnya." tegas Chandra Halim dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/7/2024).

 

Dalam penyelenggaraan Haji 2024 timwas haji DPR mendapatkan temuan jamaah haji yang harus membayar 300 juta untuk diberangkatkan dengan kuota haji khusus setelah ditakut takuti petugas keberangkatan haji mereka akan ditunda padahal sebagai pengguna kuota haji khusus jamaah sudah membayar sekitar 160 juta.

 

Menurut Chandra, apa yang dilakukan petugas haji dilapangan tidak mungkin dilakukan seorang diri tapi melibatkan banyak orang baik didalam Kementerian Agama maupun pihak luar.

 

"Modus menakut-nakuti jamaah ditunda keberangkatannya selalu berulang setiap tahun tapi kali ini sudah keterlaluan. Korupsinya besar sekali karena itu KPK tidak punya pilihan lain selain menyeret kedua pimpinan Kementerian Agama ke pengadilan Tipikor." tegas Chandra.

 

Seperti diketahui tim pengawas haji DPR menemukan ada 8.400 kuota haji reguler yang dialihkan menjadi kuota haji khusus. Bisa dibayangkan berapa jumlah uang yang masuk ke kantong petugas haji jika satu jamaah haji dimintai uang 300 juta untuk bisa diberangkan dengan kuota haji Khusus.

 

"Kami akan datangi KPK setelah sebelumnya kami geruduk kantor Kementerian Agama dan menyeret kedua pimpinan lembaga itu." pungkas Chandra. (fajar)

Kantor KPU Sumbar 

 

SANCAnews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) calon anggota DPD RI, pada Sabtu (13/7).

 

Dilaksanakannya PSU ini karena KPU menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemungutan suara calon DPD harus diulang karena ada calon yang sebelumnya berhak mengikuti pemilu namun tidak dilibatkan.

 

Ada satu calon baru di PSU DPD RI asal daerah pemilihan Sumbar, yakni Irman Gusman. Kandidat ini sebelumnya merupakan Ketua DPD RI dan tersangkut kasus korupsi impor gula. Pada tahun 2019, Irman ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung di Provinsi Sumatera Barat.

 

"Kami sudah cek bahwa untuk persiapan PSU DPD pada 13 Juli 2024 sudah siap semuanya," kata Afifuddin di Padang, Rabu (10/7).

 

Afif mengakui kunjungannya ke Sumbar untuk memastikan persiapan pelaksanaan PSU DPD RI berjalan dengan baik menjelang hari pencoblosan. Selain KPU Sumbar, Afif juga mengecek kesiapan KPU di 19 kabupaten dan kota.

 

Afif memastikan akan terus mengawasi pelaksanaan persiapan PSU di Ranah Minang maupun di provinsi lainnya. Dia mengajak dan mengimbau masyarakat di Tanah Air untuk kembali datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak politik.

 

"Kami mengajak semua pihak untuk kembali menyukseskan PSU karena putusan Mahkamah Konstitusi harus kita hormati dan dilaksanakan sebaik mungkin," tegas Afif.

 

PSU itu digelar menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan Irman Gusman terkait pencoretan dalam DCT Anggota DPD RI daerah pemilihan Sumbar.

 

Dalam Keputusan KPU Nomor 789 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, nama Irman Gusman telah masuk dalam DCT. Hal itu sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

 

Kini, total terdapat 16 calon DPD dapil Sumbar yang tercatat dalam DCT, Irman Gusman mendapatkan nomor urut 7. Mereka harus bertarung kembali pada PSU yang meliputi 17 ribu lebih TPS se-Sumbar.

 

KPU sebelumnya telah menetapkan empat Anggota DPD RI terpilih dapil Sumbar pada Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari lalu. Dengan adanya PSU itu, Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang perolehan suara pemilu 2024 jadi batal perolehan suara DPD RI Dapil Sumatera Barat.

 

Adapun, pemenang Pileg Anggota DPD RI dapil Sumbar itu, yakni Cerint Iralloza Tasya yang meraih suara terbanyak pada 14 Februari lalu, mencapai 489.942 suara. Diikuti Emma Yohana merupakan petahana DPD RI. Istri dari Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumbar Hariadi tersebut memperoleh suara terbanyak kedua dengan perolehan 377.605 suara.

 

Ketiga, Jelita Donal, ustad kondang yang aktif dalam pergerakan dakwah tersebut merupakan peraih suara terbanyak ketiga. Alumni Universitas Al-Azhar tahun 2001 itu memperoleh 308.986 suara.

 

Peraih suara keempat adalah Muslim M. Yatim, calon petahana Anggota DPD RI dapil Sumbar. Pada pemungutan suara 14 Februari, Muslim meraih suara terbanyak keempat, 275.203. (jawapos)

Ilustrasi-judi-online-game 

 

SANCAnews.id – Pihak berwenang menangkap sejumlah operator dan pelaku perjudian online di sebuah apartemen kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (4/7/2024) lalu. Setidaknya tujuh terduga pelaku ditangkap dalam operasi tersebut.

 

Penggerebekan ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas perjudian online di salah satu unit apartemen. Atas laporan itu, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan penyelidikan.

 

"Dari hasil penyelidikan, didapatkan adanya kegiatan perjudian online yang dioperasikan oleh enam orang pelaku," ujar AKBP Andri Kurniawan, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

Enam orang pelaku yang diamankan berinisial FAF (26), AE (39), YGP (20), FH (21), GF (21), dan FAP (19). Mereka menjalankan praktik judi online menggunakan perangkat komputer dan ponsel. Selain itu, polisi juga mengamankan MHP (41), pemilik rekening penampungan uang hasil kejahatan judi online tersebut.

"Barang bukti dan para tersangka sudah kita amankan," jelas AKBP Andri.

 

Barang bukti yang disita antara lain enam unit CPU, enam unit monitor, tujuh unit keyboard, enam unit mouse, delapan unit handphone, dan tiga unit sepeda motor. 

 

Artikel ini telah tayang di Suara.com dengan judul "Keamanan Lemah Jadi Alasan Situs Pemerintah dan Kampus Terpapar Iklan Judi Online", Klik

 

Saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus judi online ini. Para pelaku terancam hukuman penjara sesuai dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian.

 

Menyusupkan Link Judi di Situs Pemerintah

AKBP Andri Kurniawan menambahkan bahwa para pelaku juga melakukan peretasan terhadap situs pemerintah untuk memasarkan judi online.

 

"Tersangka memasarkan atau mengiklankan situs judi online dengan cara meretas dan mengubah tampilan website pemerintah maupun pendidikan," kata Andri Kurniawan kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Para pelaku menargetkan website yang memiliki tingkat proteksi keamanan yang lemah. Kemudian, tampilan website tersebut diubah menjadi konten judi online.

 

"Mereka melakukan aksinya dengan mencari website milik pemerintah (dengan URL go.id) maupun pendidikan (dengan URL ac.id) yang memiliki keamanan lemah. Selanjutnya mereka melakukan defacing (mengubah tampilan website) dengan konten yang bermuatan perjudian," jelasnya.

 

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya berhati-hati dalam segala tindakan, baik saat berkendara maupun dalam menggunakan internet. Dalam konteks judi online, masyarakat diimbau untuk selalu memastikan informasi resmi dari pihak berwenang dan menghindari segala bentuk perjudian yang sangat berbahaya dan merugikan.

 

Pemerintah dan aparat penegak hukum terus berupaya untuk memberantas judi online demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

 

Pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memberantas judi online. Penegakan hukum dilakukan secara intensif, termasuk pemblokiran situs judi online, penyitaan aset, dan penangkapan para pelaku. Selain itu, upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online juga terus digencarkan untuk mencegah semakin banyaknya korban. (suara)

Kolase Inspektur Jenderal Teddy Minahasa Putra dan Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal (Polri) 

 

SANCAnews.id – Ingat Inspektur Jenderal Teddy Minahasa Putra polisi terkaya pada 2023 lalu? Kini posisi 'Jenderal terkaya' sudah digeser jenderal lain.

 

Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal alumni Akademi Kepolisian 1991 kini masuk dalam daftar posisi terkaya. Iqbal saat ini menjabat sebagai Kapolda Riau.

 

Irjen Mohammad Iqbal memiliki kekayaan Rp27 miliar. Data tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Iqbal kepada KPK.

 

Angka tersebut menjadikan Mohammad Iqbal sebagai kapolda terkaya sekarang sekaligus jenderal Polri terkaya.

 

Dulunya status jenderal terkaya dipegang Irjen Teddy Minahasa Putra Kapolda Sumatera Barat tahun 2021 sampai 2022.

 

Kekayaan Irjen Teddy Minahasa Putra mencapai Rp 29 miliar. Kini Teddy Minahasa sedang menjalani hukuman.

 

Kasasi yang diajukan Teddy Minahasa ditolak Mahkamah Agung (MA) pada Jumat (27/10/2023). Teddy Minahasa terlibat dalam kasus peredaran narkoba.

 

Artinya, jenderal bintang dua itu tetap divonis penjara seumur hidup dalam kasus penjualan barang bukti narkoba sitaan.

 

"Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 2, terdakwa Teddy Minahasa Putra," kata ketua majelis kasasi hakim agung Surya Jaya dalam sidang pembacaan vonis yang disiarkan di kanal YouTube Mahkamah Agung.

 

"Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi kepada negara," imbuh dia.

 

Putusan tersebut turut diputuskan dua hakim anggota, yaitu hakim agung Hidayat Manao serta hakim agung Jupriyadi. Adapun perkara ini teregistrasi dengan nomor 5206 K/Pid.Sus/2023.

 

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak banding yang diajukan Teddy Minahasa pada 6 Juli 2023.

 

Dalam persidangan, majelis hakim menguatkan putusan penjara seumur hidup yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat terhadap terdakwa.

 

Selain hukuman pidana, Teddy juga dijatuhi sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) oleh tim Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

 

Dia terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, seperti dilansir tribunnews. 

 

Saat ini Teddy Minahasa Putra bukan lagi anggota Polri

 

Dengan demikian Irjen Mohammad Iqbal menjadi jenderal terkaya saat ini. Irjen Pol Mohammad Iqbal lahir 4 Juli 1970.

 

Dia putra daerah Sumatera Selatan yang berasal dari Tanjung Sakti, Lahat. Irjen Pol Mohammad Iqbal lulusan Akpol 1991 ini berasal dari Korps Lantas.

 

Sejak 17 Desember 2021, Irjen Pol Mohammad Iqbal menjabat Kapolda Riau. Sebelumnya, Jenderal Bintang 2 ini menjabat Kapolda Daerah Nusa Tenggara Barat.

 

Irjen Pol Mohammad Iqbal memiliki harta kekayaan Rp 27 miliar. Nilai harta Iqbal tersebut diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

 

Irjen Pol Mohammad Iqbal menjelaskan, harta puluhan miliar rupiah tersebut didapat berdasarkan kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah, yang sudah lama dibelinya.

 

"Saya patuh pada regulasi, LHKPN itu pada tahun 2021. Saya patuh dan jujur, tidak ada yang disembunyikan," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

 

Nilai harta kekayaan Irjen Mohammad Iqbal mengalahkan nilai harta kekayaan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

 

Data kekayaan Kapolda dan Kapolri ini berdasarkan Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di situs LHKPN KPK.

 

Sebagai gambaran, Jenderal Listyo Sigit memiliki kekayaan total Rp13.132.178.264. Data ini diambil berdasarkan laporan LHKPN KPK periode 31 Desember 2023.

 

Berikut riwayat jabatan Irjen Pol Mohammad Iqbal:

 

- Pamapta Polresta Banjarmasin Polda Kalselteng (1992)

 

- Wakasat Lantas Polresta Banjarmasin Polda Kalselteng (1993)

 

- Kasat Lantas Polres Kota Baru Polda Kalselteng (1994)

 

- Guru Muda I Pusdik Lantas Polri Serpong Tangerang (1996)

 

- Kasat Lantas Poltabes Pekanbaru Polda Riau (2000)

 

- Wakapolresta Dumai Polda Riau (2003)

 

- Koorspri Kapolda Riau (2004)

 

- Koorspri Kapolda Jatim (2005)

 

- Kasat Lantas Polwiltabes Surabaya Polda Jatim (2007)

 

- Kapolres Gresik Polda Jatim (2008)

 

- Kapolres Sidoarjo Polda Jatim (2009)

 

- Wakapolwiltabes Surabaya Polda Jatim (2010)

 

- Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya (2011)

 

- Kapolres Metro Jakarta Utara Polda Metro Jaya (2012)

 

- Kabid Humas Polda Metro Jaya (2015)

 

- Analis Kebijakan Madya Bidang Dalops Sops Polri (Dlm rangka Dik Lemhanas) (2016)

 

- Kapolrestabes Surabaya Polda Jatim (2016)

 

- Karopenmas Divhumas Polri (2017)

 

- Wakapolda Jawa Timur (2018)

 

- Kadiv Humas Polri (2018)

 

- Kapolda Nusa Tenggara Barat[2] (2020)

 

- Kapolda Riau (2021).

 

Selain Mohammad Iqbal, tiga Kapolda lainnya juga memiliki harta kekataan fantastis.

 

Dan berikut 3 sosok Kapolda terkaya lainnya yang melampaui kekayaan Kapolri:

 

1. Irjen Pol Umar Faroq

 

Dengan nama lengkap Irjen. Pol. Drs. Raden Umar Faroq, S.H., M.Hum, Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) ini lahir September 1966.

 

Irjen Pol Umar Faroq seorang Perwira Tinggi Polri yang sejak 14 Oktober 2023 mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

 

Irjen Pol Umar Faroq lulusan Akpol 1989 berpengalaman dalam bidang reserse.

 

Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

 

Laporan kekayaan Irjen Pol Umar Faroq di LHKPN KPK pada periode November 2023 totalnya mencapai Rp18.306.181.696.

 

Riwayat Jabatan Irjen Pol Umar Faroq:

 

- Kapolres Blora

 

- Kasubbag Dukminpers Bagdukminops Robinops Sops Polri (2009)

 

- Dirpamobvit Polda Malut (2011)

 

- Dirpamobvit Polda Bali

 

- Analis Kebijakan Madya Bidang Pamobvit Baharkam Polri (2014)

 

- Kapolres Metro Jakarta Timur (2015)

 

- Dirpamobvit Polda Jabar (2016)

 

- Widyaiswara Muda Sespimti Sespim Polri (2016)

 

- Direktur Pengamanan BPOM RI (2019)

 

- Wakapolda Sulawesi Barat (2020)

 

- Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri (2022)

 

- Kapolda Nusa Tenggara Barat (2023)

 

2. Irjen Pol Mathius D Fakhiri

 

Irjen Pol Mathius D Fakhiri lahir 6 Januari 1968 adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 18 Februari 2021 mengemban amanat sebagai Kapolda Papua.

 

Mathius merupakan lulusan Akpol 1990.

 

Ia berpengalaman dalam bidang brimob.

 

Selain itu, ia merupakan putra daerah Papua Selatan yang berasal dari Bade, Edera, Mappi.

 

Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua.

 

Sebagai Kapolda Papua, Mathius Fakhiri tercatat di LHKPN merupakan salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki total kekayaan yang cukup besar.

 

Total kekayaan Irjen Pol Mathius D Fakhiri berdasarkan laporan periode 2022 di LHKPN KPK mencapai Rp17.477.925.068.

 

Riwayat Jabatan Irjen Pol Mathius D Fakhiri:

 

- Pamapta Polresta Banjarmasin Polda Kalsel (1990)

 

- Wakapolsek Banjarmasin Timur Polresta Banjarmasin (1992)

 

- Danton 3/2/B Sat Brimob Polda Kalsel (1994)

 

- Wadanki 1/B Sat Brimob Polda Kalsel (1995)

 

- Danki 1/A Sat Brimob Polda Kalsel (1995)

 

- Pasiops Detasemen A Pelopor Sat Brimobda Kalsel (1996)

 

- Pama Korbrimob Polri (1998)

 

- Danki Resimen I Pelopor Korbrimob Polri (1999)

 

- Kasi Ops Sat Brimob Polda Papua (2002)

 

- Wakapolres Jayapura (2003)

 

- Kapolres Kaimana Polda Papua Barat (2005)

 

- Wakasat Brimob Polda Papua (2007)

 

- Kapolres Jayapura (2009)

 

- Wadirpamobvit Polda Kalsel (2011)

 

- Kasat Brimob Polda Papua (2014)

 

- Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri (2018)

 

- Wakapolda Papua Barat (2020)

 

- Wakapolda Papua (2020)

 

- Kapolda Papua (2021).

 

3. Irjen Pol Armed Wijaya

 

Memiliki nama lengkap Irjen. Pol. Drs. Armed Wijaya, M.H. adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 23 Desember 2022 mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu.

 

Irjen Pol Armed Wijaya lahir 22 Agustus 1966.

 

Irjen Pol Armed Wijaya lulusan Akpol 1988.

 

Ia berpengalaman dalam bidang reserse.

 

Irjen Pol Armed Wijaya merupakan putra daerah Jambi.

 

Sebelum dipercaya sebagai Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Armed Wijaya menjabat Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenkopolhukam RI.

 

Irjen Pol Armed Wijaya melaporkan harta kekayaannya pada periode 31 Desember 2023.

 

Tercatat total kekayaan Irjen Pol Armed Wijaya mencapai Rp13.694.661.154.

 

Riwayat Jabatan Irjen Pol Armed Wijaya:

 

- Kabag Binlat Ro Ops Polda Kaltim (2006–2008)

 

- Kapolres Bontang Polda Kaltim (2008–2009)

 

- Kapolres Berau Polda Kaltim (2009–2011)

 

- Dirtahti Polda Kaltim (2011–2013)

 

- Kabaggaktiblin Roprovos Divpropam Polri (2013–2014)

 

- Analis Kebijakan Madya Bidang Provos Divpropam Polri[4] (2014–2015)

 

- Kabag Dumas Rorenmin Itwasum Polri (2015–2017)

 

- Kabid Penanganan Kejahatan Luar Biasa pada Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Kemenkopolhukam (2017–2018)

 

- Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenkopolhukam (2018–2019)

 

- Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Kemenkopolhukam (2019–2020)

 

- Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenkopolhukam RI (2020–2022)

 

- Kapolda Bengkulu (2022—Sekarang). (*)

Presiden Jokowi dan Gub. Djarot Syaiful Hidayat menjawab pertanyaan wartawan di acara lebaran Betawi, Setu Babakan, Jakarta Selatan, 30 Juli 2017 

 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, belum ada rencana pemindahan Kantor Presiden ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dalam waktu dekat. Penyebab utamanya adalah infrastruktur di sana masih belum siap.

 

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalo siap, pindah, " kata Jokowi usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.

 

Jokowi mengatakan sudah mendapat laporan dari Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono soal pembangunan di IKN. Dari laporan itu, pembangunan kantornya belum sepenuhnya rampung. "Sudah (terima laporan) dari PUPR tapi belum (siap)."

 

Pada awalnya, Jokowi merencanakan untuk memindahkan kantor presiden ke IKN pada Juli 2024, bersamaan dengan selesainya pembangunan tahap pertama gedung-gedung pemerintah. Pemerintah juga merencanakan untuk mengadakan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus tahun ini di IKN.

 

Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, sebelumnya menyatakan bahwa progres pembangunan kantor kepresidenan sudah mencapai 92 persen. Satgas menargetkan proyek ini selesai pada pekan kedua Juli 2024, sehingga bisa digunakan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.

 

Danis juga menjelaskan bahwa bilah sayap Garuda telah dipasang dan selesai sekitar tiga hari yang lalu. Saat ini, pekerjaan yang sedang berlangsung adalah pemasangan sayap di sisi ujung kanan dan kiri.

 

"Masalahnya, hujan. Itu kan di ketinggian, ada (potensi) hujan dan petir," kata Danis ketika ditemui di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024.

 

"Mudah-mudahan selesai pekan depan, tergantung cuaca."

 

Selain kantor presiden, Danis menuturkan proyek yang akan selesai akhir bulan ini, antara lain kawasan Istana, area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara. Gedung lain, seperti Sekretariat Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara, juga bisa difungsionalkan sebagian.

 

Menanggapi itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Djarot Saiful Hidayat, meragukan pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara dalam waktu dekat karena masih banyak yang belum siap. Oleh karena itu, Djarot mengatakan sebaiknya pemerintah jangan terlalu memaksakan.

 

“Saran saya sih jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga,” kata Djarot di Kompleks Parlemen DPR RI, Selasa, 9 Juli 2024.

 

Menurut Djarot, pemerintah terlalu memaksakan memindahkan ibu kota ke IKN. Namun nyatanya IKN belum siap, bahkan untuk pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Djarot mencontohkan masih banyak yang perlu dipersiapkan di IKN, seperti listrik, air, dan infrastruktur.

 

“Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya,” kata dia.

 

Dia juga memprediksi proyek IKN akan mengendur pada pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab, beban anggaran IKN yang sangat besar akan berbenturan dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis dari Prabowo.

 

Kabar terakhir, Jokowi tidak mau memaksakan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN melalui Keppres. Jokowi masih melihat situasi di lapangan. (tempo)