SANCAnews.id

Presiden Jokowi di IKN/Net 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal memindahkan kantornya ke ibu kota baru, IKN, pada Juli 2024. Sebab infrastrukturnya belum siap.

Kepala Negara menjelaskan, dirinya hanya akan pindah ke IKN jika fasilitas dasar seperti listrik dan air sudah ada di IKN.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Jokowi mengatakan sudah mendapat laporan dari Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono soal pembangunan di IKN yang belum sepenuhnya rampung.

"Sudah (terima laporan) dari PUPR tapi belum (siap)," sambungnya.

Awalnya Jokowi berencana untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024. Hal itu dilakukan mengingat  upacara HUT RI 17 Agustus tahun ini juga akan digelar di IKN.

Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga sendiri sebelumnya mengatakan progres pembangunan kantor kepresidenan sudah mencapai 92 persen.

Satgas menargetkan proyek ini selesai pekan kedua Juli 2024, sehingga siap digunakan pada perayaan HUT Kemerdekaan RI.

Menurut Jokowi, ia belum bisa memastikan kapan keputusan presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN. Namun ia tidak menutup kemungkinan jika baleid tersebut baru akan terbit usai presiden Prabowo Subianto dilantik pada Oktober mendatang.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat," tuturnya.

Selain kantor presiden, Danis mengatakan proyek yang ditargetkan selesai akhir bulan ini yaitu kawasan Istana, area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara. (rmol)

Jennie BLACKPINK. Foto: Instagram/@jennierubyjane 

SANCAnews.id – Jennie BLACKPINK akhirnya memberikan pernyataan terkait tudingan merokok di dalam ruangan. Melalui agensinya, Odd Atelier, ia meminta maaf atas kelakuannya.

Kontroversi ini bermula setelah vlog tentang perjalanannya ke Capri, Italia, memperlihatkan dia menghisap sesuatu saat merias wajahnya.

Tak hanya mengkritik, warganet juga mengadukan tindakan mereka kepada pemerintah Italia melalui kedutaan Korea di negara tersebut.

Netizen tak keberatan jika Jennie merokok. Mereka menyayangkan tindakannya yang merokok di dalam ruangan. Apalagi ada beberapa staf yang posisinya sangat dekat dengannya.

Setelah video klipnya viral, adegan make-up tersebut diedit dan vlognya diunggah ulang. Hari ini, Selasa 9 Juli 2024, lembaga yang didirikannya memberikan pernyataan.

"Kami dengan tulus meminta maaf kepada semua orang yang merasa tidak nyaman dengan perilaku Jennie dalam konten yang dirilis pada tanggal 2," kata agensi dikutip tempo.

Menurut pernyataan tersebut, Jennie  juga meminta maaf secara langsung kepada staf yang ada di dalam video tersebut.

"Jennie merenungkan kebiasaan merokok di dalam ruangan dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi staf. Dia secara pribadi telah menghubungi staf yang hadir pada saat itu untuk meminta maaf," kata agensi.

Agensi juga meminta maaf kepada penggemar yang kecewa dengan perilaku Jennie itu. 

"Kami juga meminta maaf kepada para penggemar yang merasa kecewa dan berjanji akan menyikapinya dengan imej yang lebih dewasa dan lebih baik di masa mendatang. Terima kasih," kata agensi.

Kritik dan laporan warganet

Setelah potongan video itu viral, netizen mengkritik tindakan Jennie. Mereka tidak terkejut mengetahui Jennie merokok, tapi menyayangkan tindakannya mengisap di depan staf.

"Aku terkejut melihat betapa cueknya dia saat melakukannya di dalam ruangan, tepat di depan wajah staf tata rias.  Biasanya, orang tidak akan pernah melakukan hal seperti itu," kata netizen, seperti dilaporkan Allkpop.

Sementara itu, netizen lainnya yang sebelumnya mengidentifikasi dirinya sebagai penggemar BLACKPINK, meminta penyelidikan terkait tindakan Jennie, ke Kedutaan Besar Korea Selatan di Italia.

“Kedutaan Besar Korea Selatan di Italia sangat mendesak pihak berwenang Italia untuk menyelidiki insiden Jennie BLACKPINK merokok di dalam ruangan dan menghukumnya dengan berat,” tulis netizen itu.

Beberapa negara termasuk Korea Selatan melarang orang merokok di ruang tertutup. Bahkan Italia, tempat video Jennie direkam, juga bergabung dengan Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau WHO pada tahun 2008. 

Konvensi itu melarang merokok di ruang tertutup seperti tempat kerja dalam ruangan dan tempat umum.  (*)

Tiga tersangka korupsi di PT PLN UIP SBS di Gedung Merah Putih KPK 

SANCAnews.id – Tiga tersangka kasus dugaan pekerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan (UIP) Sumsel TA 2017-2022 resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan hari ini, Selasa (9/7), pihaknya resmi mengumumkan tersangka kasus korupsi dimaksud.

"Pada hari ini KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (9/7).

Tiga tersangka tersebut adalah Bambang Anggono (BAK) selaku General Manager (GM) PT PLN UIP SBS, Budi Widi Asmoro (BWA) selaku Manager Engineering PT PLN UIP SBS, dan Nehemia Indrajaya (NI) selaku Direktur PT Truba Engineering Indonesia (TEI).

"Para tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak hari ini 9 Juli 2024 sampai dengan 28 Juli 2024, penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK," pungkas Alex. (rmol)

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD 

SANCAnews.id – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pun angkat bicara soal kasus yang menimpa mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari.

Melalui akun X (Twitter), mantan calon wakil presiden Ganjar Pranowo mengaku kaget dengan sejumlah fasilitas yang didapat komisioner KPU. Mahfud menilai ini terlalu mewah.

"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dgn berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," cuit Mahfud MD dikutip Fajar.co.id, Selasa (9/7/2024).

Mahfud MD menilai secara umum susunan komisioner KPU saat ini sudah tidak layak lagi untuk menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang rencana pada November 2024.

Politikus yang pernah mencalonkan sebagai Cawapres pada 2024 itu menilai perlu dipertimbangkan untuk pergantian semua komesioner.

"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang, Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK," katanya.

Menurutnya, hasil pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) tak ada masalah. "Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudak selesai, sah, dan mengikat," tulisnya lagi.

Mahfud MD sempat menyinggung mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal komesioner KPU yang mengundurkan diri.

"Ada vonis MK No. 80/PUU-IX/2011 yg isinya 'jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolakatau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain'. Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik," lanjutnya. (fajar)

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata 

SANCAnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak melihat afiliasi politik dalam pemrosesan perkara hukum korupsi, baik dalam penetapan tersangka maupun pemeriksaan saksi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata saat ditanya soal pernyataan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri yang merasa ditarget KPK.

"Sudah berulang kali kami sampaikan, KPK tidak pernah menyinggung afiliasi politik para pihak yang kemudian menjadi tersangka, atau sedang diperiksa. Itu penekanan yang sekali lagi kami sampaikan," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (8/7).

Alex juga memastikan tidak ada kebijakan pimpinan KPK yang melihat dan mengaitkan penanganan perkara dengan afiliasi politik.

"Jadi saya pastikan, dari kebijakan pimpinan, kita tidak melihat atau tidak mengaitkan penanganan perkara di KPK itu dengan afiliasi politik tertentu," pungkas Alex.

Megawati sebelumnya menyoal langkah hukum KPK memeriksa sejumlah politisi PDIP dalam perkara Harun Masiku. Salah satu yang disorot Megawati adalah pemeriksaan Sekjen Hasto Kristiyanto hingga adanya penyitaan barang-barang yang bersangkutan.

Bahkan Presiden kelima RI ini menduga akan menjadi target KPK selanjutnya.

"Pasti deh, pasti gimana cara manggil Bu Mega ya, bla bla. Ya gue panggilin seluruh ahli hukum. Iya kan, enak saja," kata Megawati saat berpidato di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7). (rmol)