SANCAnews.id

KPK buka dalam kasus suap Bansos/ Ist 

SANCAnews.id – Korupsi bantuan sosial (bansos) sembako yang disalurkan Presiden Joko Widodo dinilai telah merusak semangat pemberian bantuan di masa pandemi Covid-19.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pengadaan bansos yang diusut KPK terkait bansos yang disalurkan Presiden Jokowi kepada masyarakat.

"Ya, betul bahwa bantuan yang sedang dilakukan penyidikan adalah, yang salah satunya yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada masyarakat," kata Tessa seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/6).

Tessa menjelaskan, isi paket bansos presiden itu berisi variatif, seperti beras, minyak goreng, biskuit, dan beberapa sembako lainnya.

"Perbuatan para tersangka untuk mengambil keuntungan dengan mengurangi kualitas, bansos yang seharusnya sampai ke masyarakat ini, mencederai semangat pemerintah, semangat Bapak Presiden Jokowi, untuk memberikan bantuan, terutama di saat pandemi Covid-19," terang Tessa.

Tessa menegaskan, KPK akan menuntaskan proses penyidikan dalam perkara ini untuk segera diadili di pengadilan.

"Jadi KPK, sangat memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh para tersangka, dan berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini sampai dengan tuntas," pungkas Tessa.

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan satu orang tersangka, yakni Ivo Wongkaren (IW) selaku Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP). Dugaan kerugian keuangan negara dalam pengadaan bansos presiden ini mencapai Rp250 miliar.

Ivo Wongkaren sebelumnya juga sudah divonis dalam kasus penyaluran bansos beras Covid-19. Dia divonis 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider 12 bulan kurungan. Selain itu, Ivo juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp62.591.907.120 (Rp62,59 miliar) subsider 5 tahun kurungan. (*)

Scrienshot Chusnul Chotimah dikutip Minggu (30/6/2024) 

SANCAnews.id – Pernyataan Kaesang yang menuding Sekjen PKS berbohong kepada publik terkait pergaulan bebas Presiden Jokowi di Pilkada Serentak kini berbalik menyerang dirinya.

Pasalnya, sejumlah pegiat sosial membeberkan bukti terkait cawe-cawe yang dimaksud Sekjen PKS tersebut. Berita terkait pun beredar.

Salah satu pegiat media sosial yang membeberkan bukti yang dimaksud adalah Chusnul Chotimah melalui akunnya @ch_chotimah2 di X.

Menurut wanita cantik ini, Kaesang telah melakukan drama yang justru masuk ke ranah pembohongan publik.

"Jokowi cawe-cawe pilkada 2024, mereka sendiri yg ungkap tapi mereka juga yg coba menyangkal. Drama lagi.🤦," tulis Chusnul Chotimah dikutip Minggu (30/6/2024).

Chusnul juga menyampaikan bahwa relawan Jokowi sendiri yang membeberkan bahwa mereka mendapat arahan dari ayah Kaesang itu untuk dukungan di Pilkada.

"Coba perhatikan. Jauh hari relawan @jokowi sendiri yg mengaku dapat arahan soal dukungan untuk Pilgub Jateng. Lalu, Gerindra juga mengungkap Jokowi KIM pernah bahas Kans Kaesang di pilkada Jakarta," sambung perempuan yang telah dua periode membantu memenangkan Jokowi di Pilpres.

"Sekarang mereka ramai-ramai membantah, bahkan ada yg minta jangan bawa-bawa presiden. Sy cuma mau bilang dasar waluh.😊," tandasnya.

Warganet pun ramai membahas cuitan Chusnul Chotimah. Umumnya mereka sepakat dengan pernyataannya, meski ada pula yang mengaitkan dengan kekecewaan Chusnul pada hasil Pilpres 2024.

"Enak jd orang bodoh hanya mikir datangnya BANSOS, jd orang pintar banyak mikir tapi yg dipikir Ndak berpikir," tulis seorang warganet di kolom komentar.

"Emangnya masih ada yg percaya sama omongan mereka? Gaklah, ya," sambung lainnya.

"Bapak dan anak sama-sama bohong," tambah lainnya.

"Keluarganya sdh ga bisa dipercaya,, bahkan diempun bohong," ujar warganet lainnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep membantah pernyataan Sekjen PKS, Aboe Bakar Al Habsyi yang menyebut Presiden Jokowi menyodorkan namanya ke sejumlah partai politik untuk diusung di Pilgub Jakarta.

Putra Bungsu Jokowi itu menegaskan yang berwenang penuh untuk menentukan calon yang akan diusung dalam kontestasi politik adalah ketua umum partai bukan presiden.

Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkap adanya pembahasan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Ketum PSI Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta. Namun, Muzani tak menyebut kapan hal tersebut dibahas.

"Oh, ada," kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Muzani tidak merinci sampai sejauh mana pembahasan Kaesang di internal KIM. Menurutnya, saat ini masih pada tahap mengkaji dan mencocokkan nama.

"Ya karena waktunya masih cukup panjang, sehingga dilakukan exercise uji coba kalo ini dengan ini, kalo ini dengan ini," ujarnya. (fajar)

Orang tua Afif Maulana memperlihatkan foto mendiang putranya. 

SANCAnews.id – Kasus meninggalnya Afif Maulana, 13 tahun, terus didalami. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) baru-baru ini mengunjungi Padang untuk menyelidiki dugaan kekerasan yang berujung kematian.

Ketua Harian Kompolnas Benny Josua Mamoto dalam keterangannya kepada awak media mengatakan, ada saksi kunci yang memberikan keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Sabhara Polda Sumbar.

Saksi yang dirahasiakan identitasnya mengaku mengalami penyiksaan saat dibawa ke kantor polisi. Namun, dia tidak mengenal pelaku karena mengenakan pakaian preman.

"Ketika ditanya siapa yang nyundut, saksi menjawab, saya nggak kenal namanya karena pakaian preman,'" kata Benny pada Jumat (28/6/2024).

Benny menegaskan bahwa kesaksian ini dapat membantu mengungkap kematian Afif Maulana. Kekerasan yang sebelumnya hanya menjadi isu di media sosial kini telah dibenarkan oleh korban.

Kompolnas juga telah mendapatkan informasi tentang 17 anggota yang diduga melakukan pelanggaran. Benny menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Polda Sumbar, termasuk penegakan hukum terhadap anggota yang melanggar aturan dan evaluasi pengawasan internal.

Selain itu, Benny menekankan pentingnya pembelajaran bagi kepolisian dalam menangani pelaku tawuran dan meminta masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi terkait kasus ini.

Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan bahwa 17 anggota Sabhara Polda Sumbar melanggar standar operasional prosedur (SOP) saat menangani 18 remaja yang diduga akan tawuran.

Pelanggaran ini terungkap setelah pemeriksaan terhadap lebih dari 40 anggota. Hal itu diungkapkan Kapolda Sumbar Irjen Suharyono dalam konferensi pers di Polda Sumbar, Kamis (27/6/2024) kemarin.

"Kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40 anggota. Dari jumlah itu, 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur (melanggar)," ujar Suharyono.

Diceritakan Suharyono, kejadian bermula pada Minggu (9/6/2024) dini hari, saat 30 personel Polda Sumbar berpatroli untuk mencegah tawuran di Padang.

Mereka menemukan sejumlah remaja yang diduga hendak tawuran sekitar 100 meter dari Jembatan Kuranji, Jalan Bypass Kilometer 9, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji. 

Polisi menangkap 18 remaja, termasuk Afif Maulana, dan menemukan senjata tajam berserakan di jalan. Remaja yang ditahan karena memegang senjata tajam, sedangkan 17 lainnya dipulangkan.

Mayat Afif Maulana ditemukan di bawah Jembatan Sungai Kuranji pada siang harinya, pukul 11.55 WIB.

Kasus ini menarik perhatian publik setelah beredar di media sosial bahwa Afif diduga dianiaya oleh polisi, meski Polda Sumbar sempat berkeyakinan bahwa Afif tewas karena lompat dari jembatan.

Polda Sumbar memastikan akan mengusut tuntas kasus penemuan mayat Afif Maulana di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang.

Kasus ini betul-betul menarik perhatian publik, para tokoh hingga Pegiat Media Sosial (Medsos) terus menyoroti kasus ini dan menganggap harus diberikan keadilan.

Seperti Ary Prasetyo, dalam keterangannya di aplikasi X @Aryprasetyo85 memberikan perhatiannya terhadap keterangan Kapolda Sumbar.

"Nyawa Sudah Melayang. Enteng Banget Bilang ada kesalahan Prosedur," kata Ary dikutip pada Sabtu (29/6/2024).

Ary bilang, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengakui adanya kesalahan prosedur anggotanya dalam penanganan 18 remaja terduga pelaku tawuran di Kota Padang. (fajar)

HMI mendesak Mabes Polri periksa artis yang pernah promosikan judi online 

SANCAnews.id – Jaringan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak Polri menindak tegas pelaku perjudian online. Termasuk tokoh masyarakat yang terbukti mempromosikan permainan ilegal tersebut.

"Kami mendukung Bapak Kapolri dan Bareskrim agar segera periksa artis yang terlibat dalam judi online dan diproses hukum sehingga bisa dituntaskan," kata koordinator demonstrasi Ibrahim saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jumat, 29 Juni 2024.

Dia mengatakan artis yang mempromosikan judi online harus ditindak.

"Kami mendukung Bareskrim Mabes Polri memanggil dan memeriksanya," katanya.

Selain itu, Jaringan Aktivis HMI mendukung upaya pemerintah menindak judi online.

Permainan haram itu, kata Ibrahim, harus diberantas. Baca Juga: Jumat Dini Hari Tadi Pengguna Jalan Fly Over Cimindi Bandung Gempar.

"Kami mendukung penuh langkah Kominfo agar membasmi atau membumihanguskan judi online di Indonesia," ujar dia. (jpnn)

Afif Maulana 
 

SANCAnews.id – Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun berinisial AM (merujuk pada nama Afif Maulana) meninggal dunia dan jasadnya ditemukan dibawah Jembatan Kuranji.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sedang memantau kasus dugaan penganiayaan anak oleh polisi yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat.

Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra mengatakan Kementerian Hukum dan HAM akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait kasus ini.

“Melalui Kanwil (kantor wilayah) di Sumatera Barat, kami akan terus mengikuti perkembangan proses ini ke depan,” kata Dhahana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 29 Juni 2024.

Dhanana yakin, setelah kasus ini terungkap, Polda Sumatera Barat bisa mengutamakan rasa keadilan bagi korban dan keluarga. “Kami dan kita semua tentunya berharap apa yang menimpa 18 anak remaja ini ke depan tidak aka terulang kembali,” ujar Dhahana Putra, dilansir dari Tempo.

Terkait kasus tersebut, sejak beberapa hari terakhir, warganet di media sosial pun ramai membahasnya. Bahkan, ada yang mengingatkan kembali terkait kasus KM50.

Aksi unjuk rasa pun dilakukan sejumlah aktivis kemanusiaan. Salah satunya aksi demonstrasi di Polda Sumatera Barat.

"Aksi serbu Polda Sumatera Barat Menuntut keadilan utk almarhum afif Maulana dan korban penyiksaan lainnya

Yg blm mendapatkan keadilan," tulis pegiat media sosial @_NeverAlonely di X, sembari membagikan video unjuk rasa.

Akun itu juga mengingatkan kembali terkait kasus KM50.

"Sewaktu km50 terjadi sering sender ingatkan, ayo bantu bersuara, bisa saja hal yg sama akan terjadi pada kita, anak ataupun saudara kita," tambahnya di cuitan sama, dikutip Sabtu (29/6/2024).

"Kalau sdh kayak gini berarti hukum Indonesia sedang tidak baik baik saja…kapan ada pemimpin yang bisa membela rakyat," balas warganet di kolom komentar

"Betul, kejadian KM50 bisa menimpa siapa aja, dan kebanyakan simpatisan Jokowi dari banteng, ulama nambang, bahkan beringin, berpuas dan tertawa akan hal itu. Bandit pengayom cukong semakin jahat. Dan terjadilah hal2 kejam seperti ini…..," ujar lainnya.

"Kasus ini bikin malu aparat.perlu evaluasi cara pendidikan calon polisi ini," kritik warganet lainnya. (fajar)