SANCAnews.id

Ilustrasi pemberian bansos 

SANCAnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap isi paket bantuan sosial (bansos) presiden di masa pandemi Covid-19 yang diduga korupsi.

Sebab, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden yang diperkirakan merugikan keuangan negara lebih dari Rp 250 miliar.

"Kerugian negara bansos bantuan presiden sebesar kurang lebih Rp 250 miliar, untuk tahap 3, 5 dan 6," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Sabtu (29/6).

Tessa menyampaikan, isi bansos presiden yang dikorupsi itu bervariatif. Bansos itu di berikan saat masa pandemi covid-19.

“Isi dari bansos itu bervariatif mulai dari beras, minyak goreng, ada biskuit, dan beberapa sembako lainnya,” ucap Tessa.

Tessa menyatakan, penyidik KPK saat ini terus mengusut dugaan korupsi pengadaan bansos presiden. Ia mengutarakan, pengadaan bansos yang sedang diusut tim penyidik merupakan bansos yang dibagikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Betul bahwa bantuan yang sedang dilakukan penyidikan adalah yang salah satunya yang diberikan Bapak Presiden kepada masyarakat,” ungkap Tessa.

Dalam kasus korupsi ini, KPK menduga para tersangka mengambil keuntungan dengan mengurangi kualitas bansos. KPK prihatin atas korupsi pengadaan bansos presiden ini.

Menurutnya, perbuatan para tersangka telah menciderai semangat pemerintah untuk membantu masyarakat, terutama yang saat itu menghadapi pandemi Covid-19. Karena itu, KPK memastikan bakal mengusut tuntas kasus ini dan menjerat para pihak yang terlibat.

"Jadi KPK sangat memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh para tersangka dan berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini sampai dengan tuntas," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, KPK meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan bansos presiden pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020. KPK menetapkan tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP), Ivo Wongkaren sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ivo sebelumnya sudah diproses hukum dalam kasus penyaluran bansos di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). (jawapos)

Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali saat dilantik oleh Gubernur Sumsel periode 2018-2023, Herman Deru/Net  

SANCAnews.id – Setelah berseteru dengan sejumlah aktivis yang akan mengadakan aksi menuntut pencopotan sebagai Pejabat (Pj) Bupati Muara Enim, yang sekarang beredar percakapan Ahmad Rizali, yang dikatakan telah menantang wartawan.

Ini dimulai ketika Rizali diminta tanggapan tentang berita berjudul "Penjabat Bupati Muaraenim Akan Dilaporkan" yang ditayangkan oleh media lahataktual.com.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Rizali kemudian memberikan jawaban yang dianggap menantang awak media.

"Silahkan saja... 1000 media pun silahkan. Kalo perlu 100.000 media," jawabnya.

Bukti tangkapan layar percakapan itupun beredar luas di berbagai grup percakapan, termasuk yang diterima oleh redaksi Kantor Berita RMOLSumsel pada Kamis malam (27/6).

Pernyataan Rizali ini membuatnya dinilai sebagai pemimpin yang baper, arogan dan anti kritik. Seperti yang diungkapkan oleh pengamat Politik Sumsel, Bagindo Togar.

Menurutnya, setiap pemimpin pasti memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda. Namun khusus untuk Rizali, sejak kemunculannya menjadi Pj Bupati Muara Enim, sosok ini menurut Bagindo tak pernah lepas dari kontroversi.

Mulai dari pelaporan terhadap aktivis yang mengkritiknya hingga terakhir melontarkan pernyataan yang dianggap menyinggung profesi aktivis dan media.

"Dari awal saya melihatnya tak lepas dari kontroversi. Makanya, timbul anggapan kalau dia anti kritik," ujarnya.

Seharusnya, kata Bagindo, sebagai Pj Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali dapat bekerja secara profesional dan objektif dalam mengelola pemerintahan serta mengatasi berbagai tantangan yang ada di Muara Enim.

"Seorang Pj kepala daerah itu ditugaskan untuk menjalankan roda pemerintahan. Tapi kalau masalah yang timbul seperti ini terus, habis saja waktu dengan pekerjaan dengan hal yang tidak substansial," ucapnya.

Bagindo mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan melihat permasalahan dari dua sisi.

"Dia tidak boleh baper (terbawa perasaan) dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah, tapi aktivis dan pegiat lainnya juga jangan gampang tersulut emosi. Jadi harus seimbang, karena karakter orang itu berbeda-beda jangan disamakan," terangnya.

Di pihak yang sama, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumsel Ocktaf Ryadi juga menyayangkan sikap Ahmad Rizali yang menjawab pertanyaan awak media dengan nada meremehkan sekaligus menantang tersebut. Menurut Oka -sapaan akrabnya, Rizali memberikan contoh yang tidak baik sebagai seorang pejabat publik.

"Sebagai pejabat publik, harus bisa melayani termasuk media. Tidak layak menjawab konfirmasi seperti itu. Lebih baik dia menjawab no comment kalau memang tidak mau menjawab," ungkapnya.

Merasa Paling Berkuasa, Siapa di Belakang Ahmad Rizali? 

Sikap Rizali terhadap aktivis dan awak media ini menjadi cerminan buruk demokrasi karena dinilai arogan dan antikritik.

Direktur Suara Informasi Rakyat (SIRA), Rahmat Sandi mengatakan, Ahmad Rizali seharusnya memberikan penjelasan atau klarifikasi, bukan membalas dengan komentar yang menghina dan merendahkan orang lain.

"Sikap seorang pemimpin seharusnya mencerminkan kedewasaan dan kemampuan untuk menerima kritik dengan lapang dada. Kalau responsnya malah menghina atau merendahkan, artinya dia belum pantas jadi pemimpin," tuturnya.

Sementara itu, pihak redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada yang bersangkutan namun hingga berita ini diturunkan, Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. (*)

Muhammad Risky Riansyah, sopir ambulans yang disetop rombongan Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Ist 

SANCAnews.id – Warganet dihebohkan dengan video ambulans viral yang dihentikan ketika kelompok Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyeberang di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (26/6).

Faktanya, dalam ambulans membawa pasien kritis dan telah mencapai pintu masuk rumah sakit regional (RSUD) Dr. Murdjani Sampit

Muhammad Risky Riansyah, seorang pengemudi ambulans yang berhenti, memiliki kesempatan untuk merekam insiden yang saat itu viral. Tapi kemudian meminta maaf. Dia mengklaim memvidiokan insiden itu secara spontan.

"Saya sedang membawa pasien yang sedang kritis dan saya panik, dan spontan membuat video tersebut dengan maksud dan tujuan tidak lain agar saya mendapat prioritas jalan menuju rumah sakit," kata Risky dalam video yang diterima redaksi, Jumat (28/6). 

"Saya pribadi mohon maaf kepada semua pihak dengan adanya video viral tersebut yang merasa dirugikan, merasa tidak nyaman dengan video tersebut," sambungnya.

Padahal ambulans merupakan urutan nomor dua setelah pemadam kebakaran yang menjadi kendaraan prioritas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 134.

Sebaliknya, kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia berada di urutan setelah pemadam kebakaran dan ambulans.

Di kesempatan berbeda, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga pasien serta masyarakat atas kejadian tersebut.

"Kami memohon maaf kepada keluarga dan masyarakat atas kejadian tersebut dan akan selalu mengingat kembali kepada semua jajaran pengamanan," kata Yusuf dalam keterangannya. (rmol)

Juru Bicara Timnas AMIN, Muhammad Said Didu. 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim bulog memiliki 1,7 juta ton cadangan beras sehingga tidak perlu khawatir. Pengakuan itu dipegang oleh Muhammad Said Didu.

Mantan sekretaris perusahaan yang dimiliki oleh negara (Bumm) menekankan bahwa Jokowi tidak akan membodohi rakyat.

“Bapak Presiden, berhentilah bodohi rakyat. Biar jelas ya,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Jumat (28/6/2024).

Ia menjelaskan, ada dua yang perlu diluruskan dari kelaim Jokowi. Pertama, bantuan pangan yang dibagikan adalah beras premium.

“Beras yang dibagikan tersebut beras premium karena beras jenis itulah yang Bapak Impor akhir-akhir ini,” jelasnya.

Kemudian, kedua, kata dia, jumlah cadangan 1,7 juga ton itu bukan tanpa sebab. Itu karena pemerintah sebelumnya melakukan ekspor.

“Stok beras pemerintah mencapai 1,7 juta ton karena 2023/2024 Bapak impor beras sekitar 3,5 juta ton - impor tertinggi selama ini,” terangnya

Sebelumnya, Jokowi menyambangi Kompleks Pergudangan Bukit Tunggal, Palangkaraya, Rabu (26/6/2024).

Menurut Jokowi, dengan banyaknya jumlah cadangan beras yang ada di Bulog maka harga beras tidak akan dimain-mainkan oleh tengkulak dan pihak tidak bertanggung jawab lainnya.

Dengan 1,7 juta ton cadangan beras yang ada, Jokowi mengatakan Bulog tidak perlu melakukan impor. Impor baru akan dilakukan jika stok di dalam negeri berkurang. (fajar)

Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardika Sugiarto 

SANCAnews.id – Nilai kerugian finansial negara diduga korupsi dalam pengadaan bantuan sosial (Bansos) Presiden Joko Widodo karena menangani Pandemi Covid-19 meningkat menjadi Rp250 miliar.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, nilai kerugian finansial negara untuk pengadaan bantuan sosial Presiden Jokowi meningkat dari Rp125 miliar menjadi RP250 miliar.

"Potensi KN (kerugian negara) bansos banpres sebesar kurang lebih Rp250 miliar. Untuk tahap 3, 5 dan 6," kata Tessa kepada wartawan, Jumat (28/6).

Sebelumnya, KPK menyebutkan bahwa dugaan kerugian keuangan negara dalam pengadaan ini sebesar Rp125 miliar.

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan satu orang tersangka, yakni Ivo Wongkaren (IW) selaku Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP).

Ivo Wongkaren sebelumnya juga sudah divonis dalam kasus penyaluran bansos beras Covid-19. Dia divonis 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider 12 bulan kurungan.

Selain itu, Ivo juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp62.591.907.120 (Rp62,59 miliar) subsider 5 tahun kurungan. (rmol)