SANCAnews.id

Muhammad Risky Riansyah, sopir ambulans yang disetop rombongan Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Ist 

SANCAnews.id – Warganet dihebohkan dengan video ambulans viral yang dihentikan ketika kelompok Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyeberang di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (26/6).

Faktanya, dalam ambulans membawa pasien kritis dan telah mencapai pintu masuk rumah sakit regional (RSUD) Dr. Murdjani Sampit

Muhammad Risky Riansyah, seorang pengemudi ambulans yang berhenti, memiliki kesempatan untuk merekam insiden yang saat itu viral. Tapi kemudian meminta maaf. Dia mengklaim memvidiokan insiden itu secara spontan.

"Saya sedang membawa pasien yang sedang kritis dan saya panik, dan spontan membuat video tersebut dengan maksud dan tujuan tidak lain agar saya mendapat prioritas jalan menuju rumah sakit," kata Risky dalam video yang diterima redaksi, Jumat (28/6). 

"Saya pribadi mohon maaf kepada semua pihak dengan adanya video viral tersebut yang merasa dirugikan, merasa tidak nyaman dengan video tersebut," sambungnya.

Padahal ambulans merupakan urutan nomor dua setelah pemadam kebakaran yang menjadi kendaraan prioritas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 134.

Sebaliknya, kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia berada di urutan setelah pemadam kebakaran dan ambulans.

Di kesempatan berbeda, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga pasien serta masyarakat atas kejadian tersebut.

"Kami memohon maaf kepada keluarga dan masyarakat atas kejadian tersebut dan akan selalu mengingat kembali kepada semua jajaran pengamanan," kata Yusuf dalam keterangannya. (rmol)

Juru Bicara Timnas AMIN, Muhammad Said Didu. 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim bulog memiliki 1,7 juta ton cadangan beras sehingga tidak perlu khawatir. Pengakuan itu dipegang oleh Muhammad Said Didu.

Mantan sekretaris perusahaan yang dimiliki oleh negara (Bumm) menekankan bahwa Jokowi tidak akan membodohi rakyat.

“Bapak Presiden, berhentilah bodohi rakyat. Biar jelas ya,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Jumat (28/6/2024).

Ia menjelaskan, ada dua yang perlu diluruskan dari kelaim Jokowi. Pertama, bantuan pangan yang dibagikan adalah beras premium.

“Beras yang dibagikan tersebut beras premium karena beras jenis itulah yang Bapak Impor akhir-akhir ini,” jelasnya.

Kemudian, kedua, kata dia, jumlah cadangan 1,7 juga ton itu bukan tanpa sebab. Itu karena pemerintah sebelumnya melakukan ekspor.

“Stok beras pemerintah mencapai 1,7 juta ton karena 2023/2024 Bapak impor beras sekitar 3,5 juta ton - impor tertinggi selama ini,” terangnya

Sebelumnya, Jokowi menyambangi Kompleks Pergudangan Bukit Tunggal, Palangkaraya, Rabu (26/6/2024).

Menurut Jokowi, dengan banyaknya jumlah cadangan beras yang ada di Bulog maka harga beras tidak akan dimain-mainkan oleh tengkulak dan pihak tidak bertanggung jawab lainnya.

Dengan 1,7 juta ton cadangan beras yang ada, Jokowi mengatakan Bulog tidak perlu melakukan impor. Impor baru akan dilakukan jika stok di dalam negeri berkurang. (fajar)

Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardika Sugiarto 

SANCAnews.id – Nilai kerugian finansial negara diduga korupsi dalam pengadaan bantuan sosial (Bansos) Presiden Joko Widodo karena menangani Pandemi Covid-19 meningkat menjadi Rp250 miliar.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, nilai kerugian finansial negara untuk pengadaan bantuan sosial Presiden Jokowi meningkat dari Rp125 miliar menjadi RP250 miliar.

"Potensi KN (kerugian negara) bansos banpres sebesar kurang lebih Rp250 miliar. Untuk tahap 3, 5 dan 6," kata Tessa kepada wartawan, Jumat (28/6).

Sebelumnya, KPK menyebutkan bahwa dugaan kerugian keuangan negara dalam pengadaan ini sebesar Rp125 miliar.

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan satu orang tersangka, yakni Ivo Wongkaren (IW) selaku Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP).

Ivo Wongkaren sebelumnya juga sudah divonis dalam kasus penyaluran bansos beras Covid-19. Dia divonis 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider 12 bulan kurungan.

Selain itu, Ivo juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp62.591.907.120 (Rp62,59 miliar) subsider 5 tahun kurungan. (rmol)

Andi Sinulingga, Politikus Golkar/Net 

SANCAnews.id – Aktivis kolaborasi Rakyat Jakarta, Andi Sinulingga, menyatakan kritik tajam yang terkait dengan dugaan korupsi dalam distribusi bantuan sosial (Bansos) yang diprakarsai oleh Presiden Jokowi.

Sinulingga menyatakan bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada proyek -proyek infrastruktur seperti jalan tol, tetapi juga dalam distribusi bantuan yang ditujukan untuk rakyat.

"Proyek jalan tol bertabur korupsi, bahkan bansos untuk rakyat pun di korupsi," ujar Sinulingga dalam keterangan d aplikasi X @andisinulingga (28/6/2024).

Menurut Sinulingga, praktik korupsi ini telah memberikan dampak negatif yang signifikan, termasuk kerugian yang dialami oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"BUMN merugi (karena) korupsi," cetusnya.

Dia menyoroti bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) juga tidak lepas dari perhatian, mengingat banyaknya kasus korupsi yang terjadi.

"Bagaimana dengan IKN?," imbuhnya.

Melihat kondisi ini, Sinulingga menilai bahwa beban ekonomi masyarakat semakin berat.

"Wajar saja kalau beban ekonomi makin berat," tandasnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan korupsi dalam distribusi bantuan sosial (bansos) yang diinisiasi oleh Presiden pada tahun 2020.

Dugaan kasus korupsi ini diperkirakan telah merugikan negara sekitar Rp 125 miliar. Informasi ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.

Tessa menjelaskan bahwa dalam kasus ini, para pelaku diduga melakukan pengurangan kualitas komponen bansos untuk meraup keuntungan pribadi.

Modus operandi ini berbeda dengan kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan kasus bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Kasus dugaan korupsi bansos presiden ini juga muncul dalam dakwaan terkait distribusi BSB di Kementerian Sosial yang menyeret pengusaha Ivo Wongkaren.

KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Selain itu, KPK juga memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat sasaran tanpa ada praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. (fajar)

Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka/Net 

SANCAnews.id – Alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis sebagai andalan dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam anggaran negara (RAPBN) 2025 dianggap realistis untuk direalisasikan.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah mengatakan, selama periode kampanye Prabowo -Gibran membutuhkan dana sekitar Rp400 triliun untuk program yang telah disebut makan siang gratis selama satu periode atau 5 tahun.

“Cukup realistis, artinya kalau diasumsikan setiap tahun membutuhkan dana sekitar 70-80 triliun setiap tahun, karena waktu kampanye sempat diomongin 400 triliun. Nah Sri Mulyani menetapkan 71 T tetapi belum dilihat rincian detailnya seperti apa,” ujar Trubus, Jumat (28/6).

Meski dianggap tidak akan membebani APBN, program semacam ini penting untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Bahkan, katanya, program serupa telah diimplementasikan di berbagai negara maju.

Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, Trubus menuturkan program ini perlu diuji dan dikaji seberapa sukses dan efektif memberikan tambahan gizi bagi siswa di seluruh Indonesia.

Sebab, ke depan akan dievaluasi kekurangan untuk disempurnakan di tahun berikutnya, hingga 100 persen di akhir periode pemerintahan.

“Kalau misalnya tampilan pertama atau performance pertama itu tidak kelihatan sukses kan jadi bahan bully terus menimbulkan public distrust, akan menimbulkan ketidakpercayaan publiknya tinggi kalau ini gagal,” bebernya.

Lanjut Trubus mengatakan, tidak menutup kemungkinan anggaran Rp71 triliun itu pada tahun berikutnya akan bertambah jika sukses mengeksekusi program makan bergizi gratis, tinggal bagaimana pemerintah bisa berinovasi menambah pemasukan bagi APBN agar program tersebut tidak menjadi beban.

“Kalau kebijakan itu kan ada kesinambungan tidak mungkin hanya tahun pertama saja, tahun kedua tahun ketiga dan seterusnya. Tentu anggaran tahun 2025 dengan tahun berikutnya akan berbeda, jika sukses kalau pemerintah mau minta menambah anggarannya masyarakat mungkin tidak akan protes atau keberatan,” jelasnya.

Program makan siang dan susu gratis ini mendapat kritik dari beberapa pihak. Meski demikian, Trubus menegaskan, inisiatif tersebut merupakan langkah konkret dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia menilai, dengan fokus pada kesehatan dan gizi anak-anak sekolah serta ibu hamil, Prabowo-Gibran telah memberikan perhatian pada kelompok masyarakat bawah untuk menjadikan Indonesia negara yang maju dan sejahtera.

“Makan siang gratis harus tepat sasaran terutama untuk siswa dari kalangan kurang mampu, sebab tidak mungkin satu sekolah semuanya miskin, berkaca waktu uji coba ada yang makanan dibawa pulang ke rumah untuk makan bersama keluarga,” pungkasnya. (rmol)