SANCAnews.id

Andi Sinulingga, Politikus Golkar/Net 

SANCAnews.id – Aktivis kolaborasi Rakyat Jakarta, Andi Sinulingga, menyatakan kritik tajam yang terkait dengan dugaan korupsi dalam distribusi bantuan sosial (Bansos) yang diprakarsai oleh Presiden Jokowi.

Sinulingga menyatakan bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada proyek -proyek infrastruktur seperti jalan tol, tetapi juga dalam distribusi bantuan yang ditujukan untuk rakyat.

"Proyek jalan tol bertabur korupsi, bahkan bansos untuk rakyat pun di korupsi," ujar Sinulingga dalam keterangan d aplikasi X @andisinulingga (28/6/2024).

Menurut Sinulingga, praktik korupsi ini telah memberikan dampak negatif yang signifikan, termasuk kerugian yang dialami oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"BUMN merugi (karena) korupsi," cetusnya.

Dia menyoroti bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) juga tidak lepas dari perhatian, mengingat banyaknya kasus korupsi yang terjadi.

"Bagaimana dengan IKN?," imbuhnya.

Melihat kondisi ini, Sinulingga menilai bahwa beban ekonomi masyarakat semakin berat.

"Wajar saja kalau beban ekonomi makin berat," tandasnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan korupsi dalam distribusi bantuan sosial (bansos) yang diinisiasi oleh Presiden pada tahun 2020.

Dugaan kasus korupsi ini diperkirakan telah merugikan negara sekitar Rp 125 miliar. Informasi ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.

Tessa menjelaskan bahwa dalam kasus ini, para pelaku diduga melakukan pengurangan kualitas komponen bansos untuk meraup keuntungan pribadi.

Modus operandi ini berbeda dengan kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan kasus bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Kasus dugaan korupsi bansos presiden ini juga muncul dalam dakwaan terkait distribusi BSB di Kementerian Sosial yang menyeret pengusaha Ivo Wongkaren.

KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Selain itu, KPK juga memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat sasaran tanpa ada praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. (fajar)

Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka/Net 

SANCAnews.id – Alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis sebagai andalan dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam anggaran negara (RAPBN) 2025 dianggap realistis untuk direalisasikan.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah mengatakan, selama periode kampanye Prabowo -Gibran membutuhkan dana sekitar Rp400 triliun untuk program yang telah disebut makan siang gratis selama satu periode atau 5 tahun.

“Cukup realistis, artinya kalau diasumsikan setiap tahun membutuhkan dana sekitar 70-80 triliun setiap tahun, karena waktu kampanye sempat diomongin 400 triliun. Nah Sri Mulyani menetapkan 71 T tetapi belum dilihat rincian detailnya seperti apa,” ujar Trubus, Jumat (28/6).

Meski dianggap tidak akan membebani APBN, program semacam ini penting untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Bahkan, katanya, program serupa telah diimplementasikan di berbagai negara maju.

Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, Trubus menuturkan program ini perlu diuji dan dikaji seberapa sukses dan efektif memberikan tambahan gizi bagi siswa di seluruh Indonesia.

Sebab, ke depan akan dievaluasi kekurangan untuk disempurnakan di tahun berikutnya, hingga 100 persen di akhir periode pemerintahan.

“Kalau misalnya tampilan pertama atau performance pertama itu tidak kelihatan sukses kan jadi bahan bully terus menimbulkan public distrust, akan menimbulkan ketidakpercayaan publiknya tinggi kalau ini gagal,” bebernya.

Lanjut Trubus mengatakan, tidak menutup kemungkinan anggaran Rp71 triliun itu pada tahun berikutnya akan bertambah jika sukses mengeksekusi program makan bergizi gratis, tinggal bagaimana pemerintah bisa berinovasi menambah pemasukan bagi APBN agar program tersebut tidak menjadi beban.

“Kalau kebijakan itu kan ada kesinambungan tidak mungkin hanya tahun pertama saja, tahun kedua tahun ketiga dan seterusnya. Tentu anggaran tahun 2025 dengan tahun berikutnya akan berbeda, jika sukses kalau pemerintah mau minta menambah anggarannya masyarakat mungkin tidak akan protes atau keberatan,” jelasnya.

Program makan siang dan susu gratis ini mendapat kritik dari beberapa pihak. Meski demikian, Trubus menegaskan, inisiatif tersebut merupakan langkah konkret dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia menilai, dengan fokus pada kesehatan dan gizi anak-anak sekolah serta ibu hamil, Prabowo-Gibran telah memberikan perhatian pada kelompok masyarakat bawah untuk menjadikan Indonesia negara yang maju dan sejahtera.

“Makan siang gratis harus tepat sasaran terutama untuk siswa dari kalangan kurang mampu, sebab tidak mungkin satu sekolah semuanya miskin, berkaca waktu uji coba ada yang makanan dibawa pulang ke rumah untuk makan bersama keluarga,” pungkasnya. (rmol)

Ilustrasi Hacker 

SANCAnews.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengakui bahwa sampai kemarin para pelaku yang menyerang PDNS 2 belum terdeteksi.

”Kami baru menemukan indikasi-indikasi yang nantinya dari indikasi itu kami olah untuk menemukan (pelaku),” ungkapnya dalam raker dengan Komisi I DPR. Namun, dia memastikan bahwa proses forensik sudah berjalan sejak instansinya menerima laporan gangguan PDNS 2 pada 20 Juni lalu.

Hinsa menyatakan, langkah-langkah digital forensik sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme. ”Tapi, memang awalnya kesulitan juga. Karena semua data itu terenkripsi,” bebernya. Beruntung masih ada data yang bisa dianalisis oleh BSSN.

Dia memastikan hasil analisis tersebut bakal disampaikan. Selain itu, proses recovery juga langsung berjalan. ”Dan tentunya kami segera melakukan evaluasi, kenapa sampai terjadi,” tambahnya.

Hasilnya, pada 22 Juni 2024, BSSN berhasil mengidentifikasi penyebab gangguan pada PDNS 2. Yakni, serangan ransomware. Juga langsung diambil langkah cepat untuk memastikan gangguan pada PDNS 2 tidak menyebar sampai ke PDNS di Serpong dan Batam. Meski demikian, langkah tersebut tidak serta-merta menghentikan gangguan pada PDNS 2. Akibatnya, berbagai layanan publik tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya.

Situasinya kian buruk ketika BSSN mendapati bahwa hanya 2 persen data pada PDNS yang memiliki backup di Kementerian Kominfo. Padahal, seharusnya seluruh data pada PDNS ada backup-nya.

Keterangan yang disampaikan Hinsa tidak sembarangan. Dia menyebut, buruknya tata kelola hingga hanya ada 2 persen data PDNS yang memiliki backup adalah temuan. ”Tugas kami antara lain adalah membantu, tetapi kami harus membuat laporan kepada presiden bagaimana ini bisa terjadi. Antara lain itulah temuan kami,” bebernya.

Dalam rapat itu, Hinsa juga menyinggung betapa fatalnya akibat dari tata kelola yang buruk tersebut. Kondisi itu berpengaruh pada sulitnya pemulihan pasca serangan. Berbeda dengan beberapa negara lain yang mampu melakukan pemulihan cepat ketika terkena ransomware. ”Mungkin mereka (negara lain) punya DRC (disaster recovery center). Tapi, kalau kita ini kan tidak ada backup-nya, itu yang sebenarnya fatal,” terangnya.

Mestinya, data yang ada pada PDNS di Batam sama persis seperti yang ada pada PDNS di Surabaya. Namun, karena persentase data yang ter-backup sangat minim, pemulihan butuh waktu. Lain halnya bila seluruh data ter-backup. PDNS bisa saling backup. Analoginya seperti pemutusan aliran listrik. ”Jadi, misalnya begitu ada gangguan di Surabaya, analoginya hampir sama dengan mati Listrik, hidupkan genset,” bebernya.

Merespons penjelasan Hinsa, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid secara tegas menyatakan bahwa persoalannya ada pada backup data yang sangat minim. Bukan pada tata kelola. Menurut politikus Partai Golkar tersebut, kondisi itu menunjukkan adanya kebodohan dalam urusan proteksi data. ”Kalau alasannya nggak ada backup, itu bukan (masalah) tata kelola, itu kebodohan saja. Ini bukan masalah tata kelola, ini kebodohan. Punya data nasional tidak ada satu pun backup,” tegasnya. (jawapos)

Direktur Eksekutif Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria/Net 

SANCAnews.id – Peretasan Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi belakangan ini diduga bukan hanya ulah para peretas, namun juga akibat kesalahan pengelolaan pembuatannya yang diserahkan kepada pihak luar.

Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibawa Satria menjelaskan, membangun website dan data center sama dengan membangun rumah pribadi.

"Kalau seandainya sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga, akan sangat beresiko," ujar Hariqo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/6).

Menurutnya, pembangunan pusat data suatu negara tidak bisa diserahkan pihak swasta atau bahkan pihak asing.

"Karena dia tahu detail, rigid kelemahan dari rumah itu, selain melahirkan ketergantungan jika ada masalah," sambungnya menegaskan.

Karena itu, peretasan PDN yang diiringi dengan tak bisa diaksesnya website-website pemerintah, tidak bisa dipungkiri karena ada kelemahan keamanan digital di Indonesia.

"Website-website, aplikasi-aplikasi pemerintah baik di pusat dan daerah harus jadi teladan, jangan gampang di hack, atau seperti sekarang mudah disusupi iklan tak pantas seperti iklan judi online, dan lain-lain," demikian Hariqo. (rmol)

Ketua Dewan Kehormatan PWI, Sasongko Tedjo (kedua dari kanan) dan Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun (kedua dari kiri), usai Rapat Pleno yang diperluas PWI Pusat, Kamis (27/6 

SANCAnews.id – Ketum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch. Bangun akhirnya menyelesaikan penerapan sanksi dan rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) terkait dugaan penyalahgunaan dana sponsorship Forum Humas BUMN untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Jurnalis (UKW) yang digelar PWI.

“Semua sanksi dan rekomendasi telah kami terima dan laksanakan sebagai bentuk kepatuhan kepada keputusan DK,” kata Hendry didampingi Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo seusai Rapat Pleno yang diperluas Pengurus PWI yang dihadiri juga oleh Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar, Kamis (27/6), di Kantor PWI Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih Jakarta.

Tiga keputusan penting dalam rapat tersebut yakni, pertama, Pengurus Harian PWI Pusat menerima keputusan sanksi dan rekomendasi DK termasuk pengembalian dana cashback sebesar Rp 1.080.000.000 dan pertanggungjawaban dana fee sebesar Rp 691.000.000 yang sebagian masih dalam proses.

Kedua, menerima pengunduran diri dari kepengurusan tiga pengurus yakni Sekjen Sayid Iskandar, Wabendum Mohammad Ihsan dan Syarif Hidayatullah yang sebelumnya diminta DK dikeluarkan dari kepengurusan. Ketiga, pergantian pengurus yang telah mengundurkan diri dilaksanakan sekaligus pergantian pengurus lain berdasarkan kebutuhan organisasi.

Setelah keputusan dan sanksi DK dilaksanakan maka Ketua Umum dan Ketua DK bersepakat mengakhiri kemelut yang mendera organisasi wartawan terbesar dan tertua itu dalam beberapa bulan terakhir.

Pada kesempatan itu Sasongko menjelaskan terkait dugaan terjadinya korupsi yang santer diberitakan di media, Dewan Kehormatan sesuai tugasnya, memastikan apakah ada pelanggaran PD PRT, Kode Etik dan Kode Perilaku.

Dengan dikeluarkannya sanksi maka memang terjadi pelangggaran. Namun DK tidak pernah menyatakan ada atau tidaknya korupsi karena itu sudah masuk ranah hukum.

“Yang selama ini disebutkan adalah dugaan penyalahgunaan keuangan. Setelah dikembalikan dan dipertanggungjawabkan maka barulah semua dinyatakan selesai,” ujar Sasongko Tedjo.

Sasongko Tedjo dan Hendry sepakat semua permasalahan yang terjadi hendaknya dijadikan pelajaran berharga bagi PWI. Pengelolaan organisasi terutama keuangan harus semakin transparan dan akuntabel. (rmol)