SANCAnews.id

Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus 

SANCAnews.id – Pegiat Media Sosial (Medsos), Jhon Sitorus angkat suara terkait meninggalnya seorang bocah lelaki berinisial AM (13) yang viral. Berdasarkan informasi yang diperoleh, AM diduga tewas karena disiksa petugas polisi.

"Ini diluar logika dan akal sehat," ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @Miduk17 (24/6/2024).

Dikatakan Jhon, AM yang masih berusia 13 tahun itu meninggal mengenaskan dengan beberapa luka di bagian tubuhnya. "Luka lebam di pingang, punggung, pergelangan tangan, siku, tulang rusuk patah enam, dan robek bagian paru-paru," ungkapnya.

Jhon merasa heran lantaran pihak Kepolisian justru mencari siapa orang yang membuat peristiwa tersebut viral dan mendadak menjadi perbincangan publik. "Tapi yang dicari malah orang yang memviralkan dengan alasan merusak citra institusi," sebutnya.

Menurut Jhon, yang merusak konstitusi bukan penyebar informasi. Melainkan para oknum yang terlibat dalam peristiwa tersebut. "Heyy bukankah yang merusak institusimu itu 30 orang oknum yang ga paham prosedur interogasi yang benar?," cetusnya.

"Lagipula buat apa mencari penyebar info itu? Media-media seperti CNN, kompas, Tribun, Tempo dll memviralkan berita dengan isi yang sama, kenapa ga dicari juga?," timpalnya.

Jhon bilang, apa yang dilakukan pihak Kepolisian merupakan bentuk intimidasi agar masyarakat takut bersuara. "Kenapa tidak fokus ke-30 orang oknum yang biadab dan bersumbu pendek itu?," tandasnya.

Sebelumnya, Nasib pilu menimpa Afif Maulana, seorang anak berusia 13 tahun yang ditemukan meninggal dengan kondisi tidak wajar. Jasad korban ditemukan mengapung di Sungai Batang Kuranji, dekat jembatan di Jalan Bypass, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Minggu (9/6/2024) pukul 11.55 WIB.

Hasil investigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mengungkapkan bahwa korban diduga meninggal akibat penyiksaan oleh anggota polisi. Tubuh Afif Maulana dipenuhi luka lebam dan enam tulang rusuknya patah.

Indira Suryani, Direktur LBH Padang, menyatakan bahwa dari investigasi yang dilakukan, Afif dan beberapa rekannya dituduh akan tawuran dan mendapat banyak tindakan penyiksaan oleh anggota Sabhara Polda Sumbar yang berpatroli pada Sabtu (8/6/2024) malam hingga Minggu dini hari.

Indira menambahkan bahwa pihaknya telah mendapat keterangan dari tujuh saksi yang juga mengalami penyiksaan. Wakapolresta Padang, AKBP Ruly Indra Wijayanto, mengakui bahwa pihaknya telah memeriksa 30 personel terkait kematian Afif Maulana.

Ruly mengatakan, saat ini pihaknya masih menyelidiki penyebab kematian dari Afif Maulana. Berdasarkan keterangan saksi, korban diduga tewas setelah melompat dari atas jembatan Batang Kuranji saat hendak diamankan polisi.

Kondisi jembatan yang cukup tinggi, sekitar 25 meter, diduga menjadi penyebab kematian korban. Namun, terkait banyaknya luka lebam di sekujur tubuh korban, Ruly belum bisa menyimpulkan penyebabnya.

Kasus ini menambah daftar panjang kekerasan yang diduga melibatkan aparat penegak hukum dan menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan pihak kepolisian. (fajar)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian  

SANCAnews.id – Rotasi penjabat kepala daerah yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diwarnai isu negatif. Salah satunya terkait kepentingan politik pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian angkat bicara isu rotasi penjabat kepala daerah untuk memudahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan cawe-cawe pada Pilkada Serentak 2024.

Tito dengan tegas membantah isu tersebut. Katanya tidak ada hubungan sama sekali."Tidak ada, tidak ada hubungannya," ujar Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (24/6).

Dia mengatakan masyarakat bisa melihat kinerja penjabat kepala daerah yang terpilih di daerah masing-masing. "Mari nantikan, bisa dilihat sama-sama kinerjanya (para penjabat)," katanya dilansir jpnn.

Sebelumnya, Tito Karnavian melantik 3 penjabat (Pj) gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Pertama, Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Mayjen (Purn) Hassanudin menggantikan Lalu Gita Ariadi yang disebut mengundurkan diri karena berminat maju sebagai calon gubernur NTB 2024-2029.

Hassanudin sebelumnya Pj Gubernur Sumatera Utara. Kursi Pj Gubernur Sumatera Utara kemudian jadi milik Agus Fatoni, birokrat Kemendagri yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatera Selatan.

Sementara itu kursi Pj Gubernur Sumatera Selatan yang kosong kini diisi oleh Elen Setiadi. Elen merupakan Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur. (fajar)

Ilustrasi hacker 
 

SANCAnews.id – Pusat Data Nasional atau PDN yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hingga Senin (24/6) masih belum pulih. Sejak kesalahan pada Kamis (21/6), berarti PDN yang menyebabkan kekacauan proses di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah terganggu selama empat hari.

Sebelumnya, gangguan pada server PDN yang berisi proses pendataan Keimigrasian diduga akibat serangan siber berupa ransomware. Dan benar saja, setelah beberapa hari diklaim sudah diperbaiki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, ternyata PDN error tersebut sebenarnya disebabkan oleh serangan ransomware.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan. Ia mengatakan, serangan siber ransomware di server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) berdampak pada 210 instansi pusat dan daerah di Indonesia.

"Data berdampak pada 210 instansi baik pusat atau daerah. Yang sudah pulih Imigrasi, LPKK, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Kota Kediri, dan yang lain lagi proses. Harusnya bisa dipercepat pulihnya," kata Semmy, sapaan karibnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/6).

Semmy menambahkan, ransomware yang menyerang ini merupakan jenis baru. Hal tersebut membuat penanganan pemulihan PDN jadi lambat. Selain itu, dikatakan juga bahwa pelaku serangan ransomware meminta tebusan sebesar USD 8 juta atau berkisar Rp 132 miliar lebih.

"Jadi memang jalan ke sana (meminta tebusan). Mereka (penyerang ransomware) minta tebusan USD 8 juta. Indikasi serangan pada Rabu (20/6) subuh. Kita telusuri dan temukan untuk masalah investigasi. Namanya juga varian baru, jadi kita perlu berkoordinasi dengan baik dan luar negeri,$ tandas Semmy.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian mengatakan setelah mengetahui kejadian di PDNS Surabaya pada 20 Juni 2024, dia langsung mengerahkan tim ke lokasi. Tujuannya, kata dia, guna membantu Kominfo dan Telkom Sigma yang mengelola PDNS.

“Jadi data-data ini disimpan di pusat data sementara. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan data internasional, pusat data nasional yang sekarang masih belum selesai. Jadi karena kebutuhan untuk proses bisnis, proses jalannya pemerintahan, maka dibuatlah oleh Kominfo pusat data sementara yang ada di Jakarta dan di Surabaya. Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang berada di Surabaya," kata Hinsa. (jawapos)

SANCAnews.id – Begitu banyak janji politik Presiden Joko Widodo yang tidak terealisasi selama dua periode menjabat sebagai kepala negara.

"Banyak janji Pak Jokowi tidak ditepati. Yang paling fenomenal adalah buyback Indosat, sampai sekarang ternyata belum bisa," kata Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani, Senin (24/6).

Ahmad Yani lantas memberedel janji-janji politik Presiden Joko Widodo, baik yang diutarakan saat periode pertama bersama Wapres Jusuf Kalla hingga di periode kedua bersama Maruf Amin.

Mulai dari janji Indonesia swasembada pangan, menghentikan impor, perluasan lapangan kerja, hingga menolak utang luar negeri.

"Soal swasembada pangan, hingga kini pemerintah terus-menerus impor. Bahkan sebagai negara yang pantainya luar biasa (luas) garam saja impor. Utang sampai saat ini membumbung tinggi, tembus 8 ribu triliun lebih," kritiknya.

Belum lagi janji Jokowi yang akan membenahi sistem outsourcing dalam dunia kerja. Hingga saat ini, para pekerja semakin sulit mendapat pekerjaan tetap karena sistem kontrak.

"Terus (janji) memperhatikan masalah outsourcing, anti-outsourching, justru dia (Jokowi) membuat UU yang melegalkan outsourching melalui UU Omnibus Law," tegasnya.

Yang tak kalah heboh adalah ambisi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan produsen mobil dalam negeri, yakni melalui mobil Esemka.

"Ini yang mengantarkan Pak Jokowi (menjadi Presiden), (mobil) Esemka. Soal ini, debat (Capres periode kedua) sempat ditagih. Bahkan Maruf Amin menyatakan sudah lihat pabriknya dan sudah banyak pesanan. Mana?" lanjut aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini.

Merujuk sederet janji ini, Ahmad Yani pun menilai Jokowi mustahil bisa merealisasikan di sisa masa jabatan hingga Oktober 2024 tersebut.

"Jujur, menurut saya tidak mungkin dalam 3-4 bulan ke depan dia (Jokowi) bisa menepati. Justru dia harus minta maaf kepada rakyat Indonesia," pungkasnya. (rmol)

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono 
 

SANCAnews.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan anggaran makan bergizi gratis (MGB) sebesar Rp 71 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Program yang sebelumnya bernama Makan Siang Gratis ini nantinya akan dilaksanakan secara bertahap.

Anggota Tim Satgas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Bidang Keuangan Thomas Djiwandono menilai dana tersebut berjumlah Rp. Anggaran 71 triliun yang disiapkan untuk program makan gratis bergizi merupakan angka yang sangat bagus.

"Rp 71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Tadi, Ibu Menkeu mengatakan kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap," kata Thomas Djiwandono dalam konferensi pers  kondisi fundamental ekonomi terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (24/6).

Dilakukan secara bertahap, Thomas Djiwandono yang akrab disapa Tommy, menyebut secepat mungkin realisasi program ini bisa dilaksanakan mencapai 100 persen.

Dalam hal itu, ia memastikan bahwa realisasi tentunya akan mengutamakan prinsip belanja yang berkualitas dengan memperhatikan postur fiskal yang berlaku.

"Tapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas, tentunya kita ingin mencapai 100 persennya secepat mungkin, dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama," imbuhnya.

Saat ditanya lebih lanjut terkait rincian Rp 71 triliun, akan dialokasikan ke kementerian/lembaga mana, Tommy enggan menjawab. Ia hanya memastikan rincian baru bisa disampaikan kepada publik apabila anggaran tersebut sudah lolos melalui siklus APBN 2025 yang masih berlangsung di DPR RI.

Jika telah selesai, Tommy berjanji, pihaknya akan menjelaskan secara teknis perihal anggaran makan bergizi gratis tersebut. Adapun kini, pihaknya masih merumuskan hal-hal teknis itu secara internal.

"Semua pertanyaan mengenai total jumlah, mengenai prosesnya seperti apa, dan sebagainya itu yang bisa saya katakan ini sedang dipikirkan secara internal. Saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya, karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu, setelah siklus APBN selesai di sana kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis yang menyangkut program tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.

Adapun alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis tersebut disiapkan sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025. Meski begitu, Sri Mulyani enggan merinci anggaran tersebut akan dialokasikan di Kementerian/Lembaga mana.

Ia hanya menegaskan, bahwa secara rinci hal itu akan disampaikan oleh Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain itu, Menkeu juga memastikan berdasarkan komunikasi yang telah dibangun antara Kemenkeu dengan tim gugus tugas disepakati bahwa pelaksanaan progam Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap. (jawapos)