SANCAnews.id

Ilustrasi hacker 
 

SANCAnews.id – Pusat Data Nasional atau PDN yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hingga Senin (24/6) masih belum pulih. Sejak kesalahan pada Kamis (21/6), berarti PDN yang menyebabkan kekacauan proses di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah terganggu selama empat hari.

Sebelumnya, gangguan pada server PDN yang berisi proses pendataan Keimigrasian diduga akibat serangan siber berupa ransomware. Dan benar saja, setelah beberapa hari diklaim sudah diperbaiki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, ternyata PDN error tersebut sebenarnya disebabkan oleh serangan ransomware.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan. Ia mengatakan, serangan siber ransomware di server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) berdampak pada 210 instansi pusat dan daerah di Indonesia.

"Data berdampak pada 210 instansi baik pusat atau daerah. Yang sudah pulih Imigrasi, LPKK, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Kota Kediri, dan yang lain lagi proses. Harusnya bisa dipercepat pulihnya," kata Semmy, sapaan karibnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/6).

Semmy menambahkan, ransomware yang menyerang ini merupakan jenis baru. Hal tersebut membuat penanganan pemulihan PDN jadi lambat. Selain itu, dikatakan juga bahwa pelaku serangan ransomware meminta tebusan sebesar USD 8 juta atau berkisar Rp 132 miliar lebih.

"Jadi memang jalan ke sana (meminta tebusan). Mereka (penyerang ransomware) minta tebusan USD 8 juta. Indikasi serangan pada Rabu (20/6) subuh. Kita telusuri dan temukan untuk masalah investigasi. Namanya juga varian baru, jadi kita perlu berkoordinasi dengan baik dan luar negeri,$ tandas Semmy.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian mengatakan setelah mengetahui kejadian di PDNS Surabaya pada 20 Juni 2024, dia langsung mengerahkan tim ke lokasi. Tujuannya, kata dia, guna membantu Kominfo dan Telkom Sigma yang mengelola PDNS.

“Jadi data-data ini disimpan di pusat data sementara. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan data internasional, pusat data nasional yang sekarang masih belum selesai. Jadi karena kebutuhan untuk proses bisnis, proses jalannya pemerintahan, maka dibuatlah oleh Kominfo pusat data sementara yang ada di Jakarta dan di Surabaya. Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang berada di Surabaya," kata Hinsa. (jawapos)

SANCAnews.id – Begitu banyak janji politik Presiden Joko Widodo yang tidak terealisasi selama dua periode menjabat sebagai kepala negara.

"Banyak janji Pak Jokowi tidak ditepati. Yang paling fenomenal adalah buyback Indosat, sampai sekarang ternyata belum bisa," kata Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani, Senin (24/6).

Ahmad Yani lantas memberedel janji-janji politik Presiden Joko Widodo, baik yang diutarakan saat periode pertama bersama Wapres Jusuf Kalla hingga di periode kedua bersama Maruf Amin.

Mulai dari janji Indonesia swasembada pangan, menghentikan impor, perluasan lapangan kerja, hingga menolak utang luar negeri.

"Soal swasembada pangan, hingga kini pemerintah terus-menerus impor. Bahkan sebagai negara yang pantainya luar biasa (luas) garam saja impor. Utang sampai saat ini membumbung tinggi, tembus 8 ribu triliun lebih," kritiknya.

Belum lagi janji Jokowi yang akan membenahi sistem outsourcing dalam dunia kerja. Hingga saat ini, para pekerja semakin sulit mendapat pekerjaan tetap karena sistem kontrak.

"Terus (janji) memperhatikan masalah outsourcing, anti-outsourching, justru dia (Jokowi) membuat UU yang melegalkan outsourching melalui UU Omnibus Law," tegasnya.

Yang tak kalah heboh adalah ambisi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan produsen mobil dalam negeri, yakni melalui mobil Esemka.

"Ini yang mengantarkan Pak Jokowi (menjadi Presiden), (mobil) Esemka. Soal ini, debat (Capres periode kedua) sempat ditagih. Bahkan Maruf Amin menyatakan sudah lihat pabriknya dan sudah banyak pesanan. Mana?" lanjut aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini.

Merujuk sederet janji ini, Ahmad Yani pun menilai Jokowi mustahil bisa merealisasikan di sisa masa jabatan hingga Oktober 2024 tersebut.

"Jujur, menurut saya tidak mungkin dalam 3-4 bulan ke depan dia (Jokowi) bisa menepati. Justru dia harus minta maaf kepada rakyat Indonesia," pungkasnya. (rmol)

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono 
 

SANCAnews.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan anggaran makan bergizi gratis (MGB) sebesar Rp 71 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Program yang sebelumnya bernama Makan Siang Gratis ini nantinya akan dilaksanakan secara bertahap.

Anggota Tim Satgas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Bidang Keuangan Thomas Djiwandono menilai dana tersebut berjumlah Rp. Anggaran 71 triliun yang disiapkan untuk program makan gratis bergizi merupakan angka yang sangat bagus.

"Rp 71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Tadi, Ibu Menkeu mengatakan kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap," kata Thomas Djiwandono dalam konferensi pers  kondisi fundamental ekonomi terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (24/6).

Dilakukan secara bertahap, Thomas Djiwandono yang akrab disapa Tommy, menyebut secepat mungkin realisasi program ini bisa dilaksanakan mencapai 100 persen.

Dalam hal itu, ia memastikan bahwa realisasi tentunya akan mengutamakan prinsip belanja yang berkualitas dengan memperhatikan postur fiskal yang berlaku.

"Tapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas, tentunya kita ingin mencapai 100 persennya secepat mungkin, dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama," imbuhnya.

Saat ditanya lebih lanjut terkait rincian Rp 71 triliun, akan dialokasikan ke kementerian/lembaga mana, Tommy enggan menjawab. Ia hanya memastikan rincian baru bisa disampaikan kepada publik apabila anggaran tersebut sudah lolos melalui siklus APBN 2025 yang masih berlangsung di DPR RI.

Jika telah selesai, Tommy berjanji, pihaknya akan menjelaskan secara teknis perihal anggaran makan bergizi gratis tersebut. Adapun kini, pihaknya masih merumuskan hal-hal teknis itu secara internal.

"Semua pertanyaan mengenai total jumlah, mengenai prosesnya seperti apa, dan sebagainya itu yang bisa saya katakan ini sedang dipikirkan secara internal. Saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya, karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu, setelah siklus APBN selesai di sana kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis yang menyangkut program tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.

Adapun alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis tersebut disiapkan sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025. Meski begitu, Sri Mulyani enggan merinci anggaran tersebut akan dialokasikan di Kementerian/Lembaga mana.

Ia hanya menegaskan, bahwa secara rinci hal itu akan disampaikan oleh Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain itu, Menkeu juga memastikan berdasarkan komunikasi yang telah dibangun antara Kemenkeu dengan tim gugus tugas disepakati bahwa pelaksanaan progam Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap. (jawapos)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko 

SANCAnews.id – Divisi Propam Polda Sumbar melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polres Padang yang sedang bertugas saat jenazah remaja Afif Maulana, 14, ditemukan di bawah Jembatan Kuranji.

Klarifikasi para anggota itu menyusul pemberitaan bahwa mereka melakukan kekerasan terhadap anak-anak yang diduga terlibat tawuran.

"Polda Sumatera Barat juga melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap internal melibatkan Propam untuk memintai, mengklarifikasi keterangan-keterangan petugas pada saat itu yang melakukan preemtif dan preventif," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin (24/6).

Meski begitu, Trunoyudo belum mengungkap hasil pemeriksaan tersebut. Sebab, proses pemdalaman masih berlangsung.

"Secara hasilnya tentu jangan disimpulkan terlebih dahulu ya, secara eksplisit ini hasilnya akan disampaikan lebih dalam oleh Polda Sumatera Barat dan juga kami mengimbau tidak membuat opini-opini jauh sebelum adanya hasil pemeriksaan oleh Polda Sumatera Barat," jelasnya.

Sebelumnya, warga yang berada di kawasan Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad remaja laki-laki, yang diperkirakan berusia 14 tahun, dalam kondisi mengambang di aliran sungai bawah jembatan Jalan Bypass Kilometer 9, Minggu (9/6). Korban pun teridentifikasi sebagai Afif Maulana.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono pada jumpa pers di Mapolresta Padang, Minggu (23/6) mengatakan, sudah ada 40 orang saksi diperiksa dan dimintai keterangannya. Dari 40 orang itu, terdapat 30 orang personel Sabhara Polda Sumbar.

“Sebanyak 30 orang personel itu saat kejadian sedang mengamankan 18 orang pelajar yang diduga melakukan aksi tawuran di kawasan Kecamatan Kuranji tersebut,” katanya.

“Saya bertanggung jawab penuh akan kasus penemuan jasad Afif Maulana. Sampai saat sekarang kita masih mendalami kasus ini. Di hari yang sama itu, kita mengamankan 18 orang remaja yang diduga pelaku tawuran. Tidak ada yang namanya Afif Maulana,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, saat pengamanan 18 orang itu, memang ada diamankan satu sepeda motor milik Afif Maulana, tapi yang mengendarai sepeda motor itu adalah temannya. Saat kejadian, ada salah satu personel mendengar bahwa temannya itu diajak Afif Maulana untuk terjun dari jembatan.

“Ketika kita amankan ada puluhan senjata tajam milik para pelaku tawuran. Semuanya kita bawa. 18 orang remaja yang kita amankan, 17 diantaranya diserahkan ke pihak orang tua, satu orang masih dilakukan penyelidikan,” ujarnya. (jawapos)

Seorang siswa kelas 1 SMP di Kota Padang, Sumatera Barat, Afif Mualana (AM) (13) ditemukan tewas mengenaskan di bawah Jembatan Batang Kuranji, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji 

SANCAnews.id – Seorang siswi SMP berinisial AM (13) ditemukan tewas di bawah jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (9/6/2024) sore. AM ditemukan tewas dengan luka memar. Korban diduga tewas akibat disiksa petugas polisi yang sedang berpatroli saat terjadi tawuran.

Terkait hal itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono berbicara dalam jumpa pers didampingi Dirreskrimum Pol Kombes Alfian Nurnas, Dirreskrimum Pol Kombes Andri Kurniawan, Wakil Kapolreta Padang AKBP Rully Indra Wijayanto, Minggu (23/6/2024).

"Kami menyampaikan ucapan belasungkawa terhadap keluarga korban dari saudara almarhum Afif Maulana (AM) yang ditemukan telah meninggal dunia," kata Irjen Pol Suharyono, dilansir TribunPadang.com.

Suharyono menjelaskan, pada malam kejadian, polisi bergerak dengan mengerahkan tak kurang dari 30 personel pengurai massa.

Menurutnya, apabila polisi tak hadir di lokasi, maka korban yang berjatuhan bisa lebih banyak. Pasalnya, para pelaku aksi tawuran itu diduga membawa senjata tajam.

Adapun sebanyak enam senjata tajam telah diamankan pihak kepolisian dalam peristiwa itu.

"Kemudian perlu kami luruskan di sini, bahwa telah viral di media massa, justifikasi seolah-olah polisi bertindak salah, polisi telah menganiaya seseorang sehingga berakibat hilangnya nyawa orang lain. Namun, tidak ada bukti dan saksi sama sekali," sambungnya. 

Lebih lanjut, ia mengatakan, pada saat kejadian petugas juga mengamankan 18 orang yang diduga akan melakukan tawuran. Dan menurutnya tidak terdapat nama AM yang dibawa ke Polsek Kuranji.

"Hanya saja sebelum ditemukan jenazah di bawah Jembatan Kuranji, berdasarkan kesaksian Adit yang membonceng, Afif Maulana diajak masuk ke sungai agar aman dari kejaran polisi."

"Jadi sudah ada kesaksian, bahwa memang Afif Maulana berencana akan masuk ke sungai atau menceburkan diri ke sungai," ucap Suharyono.

Sampai saat ini telah ada 40 saksi yang diperiksa terkait kasus penemuan jasad AM. Dari 40 saksi itu, 30 di antaranya personel Sabhara Polda Sumbar. Mereka dimintai keterangan karena hadir pada saat kejadian pengamanan sebanyak 18 orang pelajar yang diduga akan melakukan tawuran itu.

Kemudian, 30 personel yang telah dimintai keterangan itu, jelas Suharyono, apabila ada yang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan ditindak tegas.

Lebih lanjut, Suharyono menyebut sampai saat ini belum ada yang diamankan dalam kasus ini dan hasil autopsi masih belum keluar.

"Saya bertanggung jawab penuh akan kasus penemuan jasad Afif Maulana, sampai saat sekarang kita masih mendalami kasus ini."

"Saat ini ada satu yang memang diamankan karena di tangannya ada membawa sajam, sedangkan senjata lainnya berserakan dan belum diketahui siapa yang punya," ungkapnya.

Lalu, pihaknya juga akan meminta keterangan dari pembuat konten di media sosial yang menyebarkan kesaksian dari teman AM itu.

"Kami sedang berupaya mendapatkan yang bersangkutan untuk diperiksa, sejauh mana dan apa yang diketahuinya terhadap apa yang diucapkan di media sosial itu," ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan investigasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menduga korban meninggal dunia karena disiksa anggota polisi yang sedang patroli.

"Berdasarkan hasil investigasi LBH, kami melihat almarhum menjadi korban penyiksaan oleh kepolisian diduga dilakukan oleh anggota Sabhara Polda Sumbar," kata Direktur LBH Padang Indira Suryani, Kamis (20/6/2024).

Setelah itu, jenazah korban diautopsi dan keluarga korban menerima fotocopy sertifikat kematian Nomor: SK/34/VI/2024/Rumkit dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar.

"Keluarga korban sempat diberitahu oleh polisi AM meninggal akibat tulang rusuk patah 6 buah dan robek di bagian paru-paru," kata Indira.

Komnas HAM Terima Pengaduan

Adapun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal menerima pengaduan dari keluarga AM.

Rencananya, keluarga korban akan mendatangi Komnas HAM untuk melayangkan aduan atas peristiwa penyiksaan yang sampai menewaskan AM pada Senin (24/6/2024) besok.

"Saya baru dikasih tahu Pak Uli (Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM) kalau mereka besok mengadu," kata Komisioner Bidang Pengaduan Komnas HAM, Hari Kurniawan, saat dikonfirmasi, Minggu.

Setelah menerima aduan, Komnas HAM terlebih dulu akan mempelajarinya. Pendalaman akan dilakukan terhadap peristiwa yang sampai membuat AM meregang nyawa.

"Kami pertama akan mempelajari dan mendalami kasusnya seperti apa? Dan bagiamana proses penyiksaan hingga menewaskan korban," ucap Hari.

Selepas melakukan pendalaman, Komnas HAM akan menindaklanjutinya dengan melakukan pemantauan.

Pemantauan bakal dilakukan karena adanya potensi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap AM.

"Setelah itu baru dilakukan rencana tindak lanjut untuk dilakukan pemantauan, mengingat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian berpotensi melanggar HAM," tuturnya. (tribunnews)