SANCAnews.id

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo 

Habib Rizieq Shihab (HRS) 

SANCAnews.id – Habib Rizieq Shihab (HRS) kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya, ia kembali mengkritik pemerintah melalui ceramahnya. Menariknya, isi ceramahnya kali ini mendapat banyak dukungan dan dorongan dari sejumlah penggiat media sosial yang sebelumnya membencinya.

Video klip tersebut beredar viral di media sosial X. HRS ceramah di depan jamaahnya yang menyoroti masalah krisis dokter di Indonesia hingga akhirnya pemerintah mengambil kebijakan 'naturalisasi' atau mengimpor dokter asing bisa praktik di sini. Nama Rizieq pun masuk topik trending sejak Jumat (21/6/2024) malam hingga pagi ini.

Berdasarkan rekaman video tersebut, HRS awalnya menyinggung kemiskinan melalui banyaknya pengangguran di Indonesia, bahkan banyak masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Hingga ceramahnya sampai pada soal pendidikan.

"Eh sekarang Kementerian Kesehatan mengatakan, kita perlu dokter-dokter naturalisasi. Yeee…Lu kira main bola. Main bola naturalisasi, pemain asing disuruh jadi pemain kita, eh dokter digituin juga, alasannya apa? Karena Indonesia kekurangan dokter," kata HRS.

Menurut HRS, kenapa Indonesia kekurangan dokter, karena banyak orang Indonesia tidak kuliah di fakultas kedokteran. Kenapa mereka tidak kuliah di fakultas kedokteran, Rizieq melanjutkan dengan suara meninggi, "Karena kuliah di fakultas kedokteran mahal, ratusan juta (rupiah). Nggak punya duit ratusan juta, jangan mimpi kuliah di fakultas kedokteran."

HRS melanjutkan, bukan orang Indonesia yang bodoh. Kalau fakultas kedokteran dibuka secara gratis, jutaan anak-anak Indonesia akan kuliah di fakultas kedokteran, dan jutaan anak itu akan menjadi dokter.

"Rasain lu kuliah mahal. Yang dipilih dia lagi, diajak berubah nggak mau, rasain!" kata Rizieq, yang disambut tawa oleh jemaahnya. (fajar)

Minyakita rencananya akan mengalami kenaikan harga 
 

SANCAnews.id – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan harga Minyakita rencananya akan mengalami kenaikan harga pada minggu depan. Tim tvOne pun mencoba mengulas harga terbaru Minyakita di Pasar Beringharjo, Yogyakarta per hari ini (22/6/2024).

Salah satu pedagang minyak di Pasar Beringharjo juga mengatakan bahwa ia menjual Minyakita seharga 16.000 rupiah, yang diketahui dibanderol dengan harga 14.000 rupiah pada kemasan Minyakita.

Hal ini menunjukkan harga Minyakita di pasaran mengalami kenaikan sekitar 2.000 rupiah. Sebelumnya diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan membahas persoalan harga minyak bumi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Ini nanti kita rapatkan, saya mau usul. Nanti kita bicarakan dulu," Kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifili Hasan kepada wartawan, Rabu (19/6/2024). 

Pria yang akrab disapa Zulhas itu memastikan bakal mengusulkan kenaikan harga minyakita sebesar Rp.1.500. Zulhas menjelaskan, kenaikan harga tersebut, beriringan dengan kenaikan harga komoditas lainnya. (tvone)

Dahlan Gege 

SANCAnews.id – Jelang Pilkada Serentak Sulsel, Pilgub, dan Pilkada Kabupaten/Kota November 2024. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Provinsi Sulsel Dahlan Gege mengirimkan surat pesan kepada seluruh calon pemimpin untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.

Menurutnya, siapa pun yang dicalonkan dan terpilih menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2024, hal ini perlu mendapat perhatian khusus.

"Kita lihat selama ini, pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan padahal mereka juga salah satu kelompok anak bangsa atau masyarakat Indonesia yang mempunyai hak sama dengan kelompok masyarakat lainnya," kata Dahlan Gege, Jumat (21/6/2024).

"Kesejahteraan dalam aspek bagaimana kehidupan mereka, tersediannya pasokan air bersih, bantuan tempat tinggal dan bedah rumah, bantuan alat, listrik yang memadai bagi nelayan dipulau-pulau, keamanan dan termasuk pendidikan dasar yang layak bagi keluarga dan anak-anak nelayan," tambahnya.

"Termasuk kebutuhan primer makanan. Individu membutuhkan asupan makanan yang cukup dan bergizi untuk mempertahankan kesehatan tubuhnya, pola hidup bersih," tambahnya.

Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa selama ini alokasi anggaran hanya berpusat pada sektor pertanian, pendidikan saja, sehingga kurang memperhatikan pada aspek kehidupan pesisir nelayan hal ini kurang layak dipandang.

"Sulsel ini terkenal dengan keindahan alam di laut, banyak pulau, hasil laut melimpah, namun minim perhatian kesejahteraan nelayan pesisir hingga pelosok," tegasnya.

Dengan demikian, pihaknya akan terus berkomitmen hadir sebagai organisasi masyarakat nelayan untuk senantiasa memberikan ruang dan memperjuangkan hak-hak masyarakat nelayan untuk layak hidup setara dengan masyarakat lainnya.

"Bagaimanapun kelompok masyarakat pesisir dan nelayan adalah salah satu anak bangsa yang punyak hak dan perlindungan sama dengan kelompok masyarakat lainnya," harapnya. (fajar)

Jajaran pimpinan KPU RI 

SANCAnews.id – Tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena diduga melakukan pelanggaran berat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Aduan ini disampaikan Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP), ke Kantor DKPP RI, Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (21/6).

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati Tangka menjelaskan pelanggaran etik berat yang dilakukan 7 anggota KPU terkait penerapan batas keterwakilan minimal 30 persen caleg perempuan pada Pemilu 2024.

"Koalisi menganggap seluruh anggota KPU RI periode 2022–2027 telah melanggar kewajiban hukum dan etika untuk mengakomodir paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada daftar bakal calon legislatif di Pemilu DPR dan DPRD Tahun 2024," ujar Mike.

"Padahal, ketentuan tersebut merupakan perintah eksplisit dari Pasal 245 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum," imbuhnya.

Lebih parahnya lagi, Mike menyebutkan pengabaian hukum oleh seluruh anggota KPU tersebut tidak hanya dilakukan terhadap UU Pemilu, tetapi secara terang-terangan juga tidak menjalankan perintah Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dan Putusan Bawaslu No.010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023.

Dalam Putusan MA No.24 P/HUM/2023 disebutkan, metode penghitungan keterwakilan caleg perempuan adalah dengan formula pembulatan ke bawah.

"Faktanya, sampai dengan berakhirnya persidangan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), KPU tidak menindaklanjuti Putusan MA dan Putusan Bawaslu ataupun melakukan perubahan atas Peraturan KPU tentang Pencalonan sebagai tindak lanjut atas Putusan MA," demikian Mike menambahkan.

Tujuh pimpinan KPU yang diadukan KMPKD adalah Hasyim Asyari selaku ketua sekaligus anggota, serta 6 anggota yakni Idham Holik, August Mellaz, Yulianto Sudrajad, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap.

KMPKP diisi oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat yakni KPI, Kalyanamitra, INFID, NETGRIT, Perludem, ICW, MPI, Institut Perempuan.

Beberapa LSM tersebut mengadukan KPU ke DKPP bersama Anggota Bawaslu 2008-2012 Wirdyaningsih dan Anggota Bawaslu 2008-2012 Wahidah Suaib. Mereka memberikan kuasa kepada kantor hukum Themis Indonesia. (rmol)