SANCAnews.id

Raja Juli Antoni/Net 

_{SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan ratusan investor mengantri untuk masuk ke proyek Ibu Kota Negara Indonesia (IKN). Namun, dia memilih memprioritaskan investor lokal terlebih dahulu. Pernyataan Jokowi kini semakin tidak terbukti. Pernyataan ayah Gibran bahkan mendapat kecaman keras dari banyak kalangan.}

_{Terbaru, Wakil Menteri ATR-BPN, Raja Juli Antoni, kembali mengungkap terkait investor yang jumlahnya jauh dari klaim Jokowi.}

_{"Kami bersyukur, investor terus berdatangan ke Ibukota Nusantara untuk mendukung proses pembangunan, hingga hari ini sebanyak 45 investor telah melakukan groundbreaking," tulis Sekjen DPP PSI itu melalui unggahannya di X dengan nama akun @RajaJuliAntoni, dikutip Kamis (20/6/2024).}

_{"Untuk memberikan kepastian hukum, siang tadi, bersama para Deputi Otorita IKN, dilaksanakan pembahasan rancangan perjanjian kerja sama antara investor dengan Otorita IKN. Pembahasan rancangan ini bertujuan untuk mengatur dengan matang hak pengelolaan tanah bagi investor setelah dilakukan groundbreaking," sambung Plt Waka Otorita IKN itu.}

_{"Insya Allah, dengan semakin jelasnya status tanah, kita berharap semakin banyak pula investor yang datang untuk bersama-sama mewujudkan visi besar Ibukota Nusantara sebagai smart forest city," tutup Raja Juli Antoni.}

_{Warganet pun ramai mengomentari cuitan itu. Umumnya, mereka membalas cuitan Raja Juli Antoni dengan nada kritik.}

_{"Pencitraan, Pembohongan Publik dan Sekaligus Pembusukan Sikap kritis Masyarakat terhadap Pemerintah. Setelah berkoar-koar, Ujung2nya Ngedabrusss, bolak balik Seperti itu, apa masyarakat Masih mau percaya dg bau BUSUK MULUT Penguasa….sudahlah kami sdh Capek dg cara2 anda itu?," tulis akun @Khai***.}

_{"Info dan berita IKN selalu dikaitkan dengan investor, ga ada berita lain yang menyangkut IKN yang disampaikan pejabat pemerintah setingkat Presiden - Menteri ya? Knp sih pak? emg nyatanya gd investor ya? selalu berusaha ngejawab stigma rakyat soal sepi investor, buktikan aja lah," cuap lainnya.}

_{"Kalo ada investor gak mungkin sampe pake apbn. Mukidi aja bilang gak pake apbn awalnya," cuap warganet lainnya. (fajar)}

Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang kejatuhannya diawali terpuruknya nilai tukar Rupiah/Net 

_{SANCAnews.id – Direktur Pusat Kajian Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia Saiful Anam mengatakan, selama 32 tahun Soeharto berkuasa, ada kemajuan terutama di bidang infrastruktur, namun semua itu sirna dan hancur setelah Indonesia merdeka terkena dampaknya oleh krisis moneter.}

_{Presiden Joko Widodo harus mengambil langkah nyata untuk mengatasi nilai tukar Rupiah yang semakin terpuruk, agar tidak mengalami nasib seperti Presiden Soeharto.}

_{"Saya kira Jokowi harus belajar pada kejadian silam yang menerpa Indonesia, pada zaman Pemerintahan Soeharto, yang bersusah payah membangun Indonesia selama 32 tahun," kata Saiful, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Kamis (20/6).}

_{Segala daya upaya, kata dia, telah dilakukan Soeharto untuk kemajuan Indonesia, namun itu semua dianggap angin lalu, setelah krisis moneter mendera hingga rakyat makin susah, bahkan Dolar mencapai Rp17.000, hampir sama dengan saat ini.}

_{"Sekelas Soeharto saja bisa tumbang, apalagi Jokowi, maka harus diambil langkah-langkah riil mengatasi Rupiah yang makin terpuruk," katanya.}

_{Akademisi Universitas Sahid Jakarta itu juga menilai, saatnya Jokowi melihat persoalan anjloknya Rupiah sebagai problem serius dan harus segera diambil langkah-langkah konkret. Jika tidak, bukan tidak mungkin bernasib sama seperti Soeharto.}

_{"Jokowi harus melihat anjloknya Rupiah sebagai persoalan serius. Langkah yang diambil juga harus serius, sehingga dapat diatasi dengan baik. Jika tidak, bisa jadi pemerintahannya dinilai buruk di akhir, meski pada perjalanannya telah berusaha memperbaiki nasib bangsa," pungkas Saiful. (*)}

Ali Ngabalin Sebut Jokowi Akan Balik ke Solo Bikin Mebel Usai Lengser 

_{SANCAnews.id – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan kembali ke masyarakat setelah lengser sebagai Presiden pada Oktober 2024. Pernyataan tersebut menjawab rumor yang menyebut Jokowi akan menjadi Ketua Umum Partai Politik setelah satu dekade memimpin Indonesia.}

_{“Kemarin kan sempat dibicarakan cukup keras tuh PDIP sama Golkar, beliau sendiri sudah berikan tanggapan juga,” kata Ngabalin saat podcast di Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu (19/6/2024).}

_{Ngabalin menegaskan Jokowi akan kembali ke Solo usai pensiun jadi presiden, bukan seperti rumor yang bertebaran belakangan ini.}

_{“InsyaAllah kalau tidak ada aral melintang, Presiden akan selesai, Oktober nanti beliau akan kembali ke Solo. Kembali ke Solo, ada di tengah-tengah masyarakat. Sudah seperti biasa, mungkin lagi bikin mebel,” ucap dia.}

_{Hanya saja Ngabalin tidak menampik Jokowi sebagai Presiden dua periode masih punya pengaruh yang sangat kuat.}

_{“Ini kan namanya presiden dua periode. Suka tidak suka, ini fakta. Bukan saja dalam negeri, tapi di luar negeri semua orang menulis. Semua orang kagum dan bangga,” katanya.}

_{Menurutnya banyak kepala negara di dunia bangga bisa berbicara dengan Indonesia dan bertemu dengan Jokowi. Kepala negara mana saja di dunia, pasti mereka bangga dan kagum.}

_{“Dalam kapasitas itulah, kalau nanti tentu saja, negara ya, atas nama negara, mungkin bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka punya gagasan,” ucapnya.}

_{Dia meyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah peninggalan Jokowi sebagai Presiden. Melalui IKN, Jokowi membuat Indonesia tidak lagi berorientasi pada Jawa sentris.}

_{Bagi Ngabalin, Jokowi orang Solo, orang Jawa, dan Presiden, namun memiliki gagasannya yang luar biasa. Jokowi membangun IKN dengan wawasan, bukan pembangunan berorientasi pada Jawa sentris.}

_{“Anak-anak Makassar, anak-anak Papua, anak-anak Maluku, anak-anak Buton juga boleh bangga. Di Sulawesi, di Kalimantan boleh bangga ada satu pembangunan Ibu Kota Negara di mana anggaran pendapatan belanja negara tidak lagi hanya beredarnya di Tanah Jawa,” pungkasnya. (indonesiatoday)}

Seorang pegawai menghitung uang di Kantor Cabang Thamrin Digital Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Selasa (24/8/2021). 

SANCAnews.id – Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) menarik seluruh dana unit usaha dan Amal Usaha (AUM) Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) membuat heboh masyarakat. Dana yang tersimpan diperkirakan mencapai puluhan triliun.

Ada sejumlah alasan mengapa Muhammadiyah memutuskan menarik dana dari BSI, mulai dari mencegah risiko penumpukan dana di satu bank hingga menjaga persaingan diantara bank syariah. Di samping itu, mencuat kabar Muhammadiyah juga sempat ditawari posisi komisaris BSI sebelum keputusan penarikan dana itu dilakukan.

Dalam RUPS BSI yang diadakan pada 17 Mei 2024, diketahui BSI mengangkat Felicitas Tallulembang sebagai komisaris independen. Belakangan, diketahui bahwa Felicitas adalah kader Gerindra.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul  "Di Balik Penarikan Dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia", Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Gunawan Budiyanto menceritakan bahwa BSI sempat meminta Muhammadiyah untuk mengusulkan nama kadernya guna mengisi jajaran komisaris bank syariah pelat merah itu. “Saya dengar sempat diminta tiga kali, awalnya ditolak oleh PP,” kata Gunawan.

Menurut tiga orang narasumber Majalah Tempo yang mengetahui peristiwa ini, ide meminta perwakilan Muhammadiyah masuk dalam jajaran komisaris datang dari manajemen BSI sendiri. Pemikiran ini pun sudah muncul beberapa tahun lalu, karena sejak BSI berdiri pada 2021, belum ada satu pun anggota Dewan Pengawas Syariah atau komisaris BSI yang merepresentasikan PP Muhammadiyah.

Kemudian, pengurus BSI pun langsung menyampaikan ide itu kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Setelah mendapat lampu hijau dari Erick, manajemen BSI langsung menawarkan posisi tersebut ke Muhammadiyah.

Sayangnya ide BSI itu tak langsung disetujui oleh Muhammadiyah. Dalam dua kali penawaran, BSI bahkan tak kunjung mendapat jawaban dari Muhammadiyah.

Sampai akhirnya BSI mengutus dua komisaris yakni Komaruddin Hidayat selaku komisaris independen dan Adiwarman Azwar Karim selaku Wakil Komisaris Utama untuk bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada awal Mei 2024.

Dalam pertemuan itu, Haedar mengusulkan nama sebagai calon anggota dewan pengawas dan komisaris independen. Ketika dimintai klarifikasi tentang permintaan mereka agar Muhammadiyah mengusulkan nama pengurus, Adiwarman, Komaruddin maupun manajemen BSI tidak menjawab. Haedar pun tidak menjawab ketika dimintai klarifikasi kabar pengalihan dana BSI terkait batalnya pengangkatan kader Muhammadiyah jadi komisaris BSI.

“Untuk sementara belum berkenan diwawancarai,” tutur Daffa, sekretaris Haedar, pada Selasa, 11 Juni 2024. Setali tiga uang, Abdul Mu’ti juga enggan menjawab. “Saya di luar negeri,” katanya. (tempo)

Wartawan Ekonomi Senior Kisman Latumakulita dalam podcast Bicara (Bincang Cara Ahmad Yani) di Youtube/Repro 

SANCAnews.id – Izin pertambangan kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan (Ormas) ditengarai menjadi taktik Presiden Joko Widodo untuk menghilangkan tanggung jawab membayar utang negara yang semakin menggunung.

Melalui izin pertambangan, utang negara di era Presiden Joko Widodo dikhawatirkan akan ditanggung oleh ormas pengelola IUP pertambangan.

"Kalau saya lihat ini cuma ketakutan (Jokowi). Karena kalau sudah berakhir kekuasaan Presiden Jokowi, nanti yang bayari utang ya ormas-ormas," ujar wartawan ekonomi senior, Kisman Latumakulita dikutip dari podcast bersama Ahmad Yani, Sabtu (15/6).

Di samping itu, dia juga memandang kebijakan pemberian IUP ke ormas agama sebagaimana tertuang dalam PP 25/2024 adalah bagian dari timbal balik Jokowi kepada kelompok pendukungnya selama dua periode.

"Jadi (ini bagian dari) ketakutan (Jokowi), supaya kalau besok Pak Jokowi sudah turun ya ormas-ormas jangan banyak ribut lah," demikian Kisman.

Kebijakan pemberian IUP kepada ormas tertuang dalam Pasal 83A Ayat (6) PP 25/2024. Di dalamnya berisi aturan tentang jangka waktu pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), yakni selama 5 tahun.

Selain itu, terdapat pula aturan mengenai pemberian izin tambang hanya untuk enam ormas keagamaan, meliputi semua agama resmi di Indonesia, antara lain Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. (rmol).