SANCAnews.id

Seorang pegawai menghitung uang di Kantor Cabang Thamrin Digital Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Selasa (24/8/2021). 

SANCAnews.id – Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) menarik seluruh dana unit usaha dan Amal Usaha (AUM) Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) membuat heboh masyarakat. Dana yang tersimpan diperkirakan mencapai puluhan triliun.

Ada sejumlah alasan mengapa Muhammadiyah memutuskan menarik dana dari BSI, mulai dari mencegah risiko penumpukan dana di satu bank hingga menjaga persaingan diantara bank syariah. Di samping itu, mencuat kabar Muhammadiyah juga sempat ditawari posisi komisaris BSI sebelum keputusan penarikan dana itu dilakukan.

Dalam RUPS BSI yang diadakan pada 17 Mei 2024, diketahui BSI mengangkat Felicitas Tallulembang sebagai komisaris independen. Belakangan, diketahui bahwa Felicitas adalah kader Gerindra.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul  "Di Balik Penarikan Dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia", Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Gunawan Budiyanto menceritakan bahwa BSI sempat meminta Muhammadiyah untuk mengusulkan nama kadernya guna mengisi jajaran komisaris bank syariah pelat merah itu. “Saya dengar sempat diminta tiga kali, awalnya ditolak oleh PP,” kata Gunawan.

Menurut tiga orang narasumber Majalah Tempo yang mengetahui peristiwa ini, ide meminta perwakilan Muhammadiyah masuk dalam jajaran komisaris datang dari manajemen BSI sendiri. Pemikiran ini pun sudah muncul beberapa tahun lalu, karena sejak BSI berdiri pada 2021, belum ada satu pun anggota Dewan Pengawas Syariah atau komisaris BSI yang merepresentasikan PP Muhammadiyah.

Kemudian, pengurus BSI pun langsung menyampaikan ide itu kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Setelah mendapat lampu hijau dari Erick, manajemen BSI langsung menawarkan posisi tersebut ke Muhammadiyah.

Sayangnya ide BSI itu tak langsung disetujui oleh Muhammadiyah. Dalam dua kali penawaran, BSI bahkan tak kunjung mendapat jawaban dari Muhammadiyah.

Sampai akhirnya BSI mengutus dua komisaris yakni Komaruddin Hidayat selaku komisaris independen dan Adiwarman Azwar Karim selaku Wakil Komisaris Utama untuk bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada awal Mei 2024.

Dalam pertemuan itu, Haedar mengusulkan nama sebagai calon anggota dewan pengawas dan komisaris independen. Ketika dimintai klarifikasi tentang permintaan mereka agar Muhammadiyah mengusulkan nama pengurus, Adiwarman, Komaruddin maupun manajemen BSI tidak menjawab. Haedar pun tidak menjawab ketika dimintai klarifikasi kabar pengalihan dana BSI terkait batalnya pengangkatan kader Muhammadiyah jadi komisaris BSI.

“Untuk sementara belum berkenan diwawancarai,” tutur Daffa, sekretaris Haedar, pada Selasa, 11 Juni 2024. Setali tiga uang, Abdul Mu’ti juga enggan menjawab. “Saya di luar negeri,” katanya. (tempo)

Wartawan Ekonomi Senior Kisman Latumakulita dalam podcast Bicara (Bincang Cara Ahmad Yani) di Youtube/Repro 

SANCAnews.id – Izin pertambangan kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan (Ormas) ditengarai menjadi taktik Presiden Joko Widodo untuk menghilangkan tanggung jawab membayar utang negara yang semakin menggunung.

Melalui izin pertambangan, utang negara di era Presiden Joko Widodo dikhawatirkan akan ditanggung oleh ormas pengelola IUP pertambangan.

"Kalau saya lihat ini cuma ketakutan (Jokowi). Karena kalau sudah berakhir kekuasaan Presiden Jokowi, nanti yang bayari utang ya ormas-ormas," ujar wartawan ekonomi senior, Kisman Latumakulita dikutip dari podcast bersama Ahmad Yani, Sabtu (15/6).

Di samping itu, dia juga memandang kebijakan pemberian IUP ke ormas agama sebagaimana tertuang dalam PP 25/2024 adalah bagian dari timbal balik Jokowi kepada kelompok pendukungnya selama dua periode.

"Jadi (ini bagian dari) ketakutan (Jokowi), supaya kalau besok Pak Jokowi sudah turun ya ormas-ormas jangan banyak ribut lah," demikian Kisman.

Kebijakan pemberian IUP kepada ormas tertuang dalam Pasal 83A Ayat (6) PP 25/2024. Di dalamnya berisi aturan tentang jangka waktu pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), yakni selama 5 tahun.

Selain itu, terdapat pula aturan mengenai pemberian izin tambang hanya untuk enam ormas keagamaan, meliputi semua agama resmi di Indonesia, antara lain Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. (rmol).

Minibus yang mengangkut rombongan pelajar SD asal Kecamatan Bangsri mengalami kecelakaan di depan Puskesmas Mlonggo Jepara 

SANCAnews.id – Kecelakaan yang melibatkan bus rombongan study tour kembali terjadi. Kecelakaan kali ini menimpa rombongan siswa SD asal Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, di Jalan Raya Jepara-Bangsri, tepatnya di depan Puskesmas Mlonggo Jepara, Rabu pagi (19/6).

Akibat kecelakaan tersebut, 6 orang korban yang mayoritas merupakan siswa SD mengalami luka-luka dan dirawat di Puskesmas Mlonggo.

Kecelakaan itu berawal saat minibus Mitsubishi Nopol K 7639 OC melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sedang. Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), sopir minibus sarat penumpang pelajar SD yang hendak berlibur itu tidak mampu menguasai laju kendaraannya.

Di tengah kondisi arus lalu lintas yang padat, sopir minibus bernama Suharno (60) warga Desa Jerukwangi RT 02/01, Kecamatan Bangsri Jepara itu gagal mengendalikan laju kendaraan.

Suharno membanting setir ke kiri hingga menghantam sepeda motor Honda PCX Nopol K 3872 PL yang terparkir di pinggir jalan. Kemudian, minibus oleng dan roboh ke kanan mengenai Honda Vario Nopol K 3064 NQ di sebelah kanan.

Situasi sempat mencekam saat minibus terguling. Suara tangisan dan jeritan belasan siswa SD yang berada di dalam minibus mewarnai kecelakaan tersebut 

Kapolres Jepara, melalui Kasatlantas Polres Jepara AKP Dionisius Yudi mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan tersebut. namun, ada 6 orang yang menjadi korban kecelakaan.

Adapun korban luka dari pelajar SD adalah Nabil (11) warga Desa Srikandang RT01/01, Kecamatan Bangsri, Jepara, kemudian Sifa Elfita Fanesa asal Desa Banjaran RT04/08, Kecamatan Bangsri Jepara, serta Siska Dwi warga Desa Banjaran RT04/02 Bangsri Jepara.

Korban terluka dari penumpang minibus lainnya yakni Nindia Iza asal Desa Banjaran RT01/08, Bangsri Jepara. Selanjutnya Waluyo Muhammad Safi'i asal Banjaran RT01/11 Bangsri Jepara.

Sedangkan korban dari pengendara Honda PCX yakni Mohammad Dava Berril (18), yang juga pelajar SMA 1 Mlonggo Asal Dukuh Kawoyo RT21/05, Desa Jambu Barat, Mlonggo Jepara.

Kemudian pengendara Honda Vario atas nama Nasifut (46) warga Dukuh Krajan RT03/02, Desa Srobyong Mlonggo Jepara.

"Enam korban mengalami luka luka dan selanjutnya mendapatkan layanan rawat jalan di Puskesmas Mlonggo dan diizinkan pulang," ujar AKP Dionisius. (rmol)

Ilustrasi Tambang Nikel 

SANCAnews.id – 68 warga yang tergabung dalam Komunitas Alumni Nahdatul Ulama (NU) UGM, menolak izin usaha pertambangan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Reaksi tersebut muncul karena PBNU menerima tawaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang pertambangan yang boleh dimiliki oleh ormas.

“Dalih bahwa menerima konsesi tambang adalah kebutuhan finansial untuk menghidupi roda organisasi harus dibuang jauh-jauh karena itu justru menunjukkan ketidakmampuan pengurus dalam mengelola potensi NU,” tulis Warga NU Alumni UGM, dikutip dari siaran pers.

Warga NU Alumni UGM menilai izin yang diberikan kepada ormas akan merusak organisasi keagamaan yang seharusnya menjaga marwah sebagai institusi yang bermoral.

Izin ini di[rediksi berpotensi hanya menguntungkan segelintir elit ormas, menghilangkan tradsi kritis ormas, dan melemahkan organisasi keagamaan sebagai bagian dari masyarakat sipil.

Pihaknya juga meminta PBNU untuk menolak kebijakan ini lantaran akan membuat NU terkooptasi menjadi bagian dari alat pemerintah untuk mengontrol masyarakat.

Sementara itu, Pakar hukum Ahmad Yani menilai bahwa Presiden Joko Widodo sedang menyogok organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, karena pemerintahannya mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Ahmad Yani menyampaikan hal tersebut dalam program podcastnya yang diposting melalui kanal Youtube Bicara (Bincang Cara Ahmad Yani).

"Ini bisa dikategorikan dalam tanda kutip menyogok ormas-ormas," ujar Yani dikutip dari kantor berita politik RMol, Selasa (18/6/2024).

Dia berpendapat, di ujung masa pemerintahannya Jokowi membutuhkan bemper untuk melindunginya dari sejumlah masalah hukum.

"Karena banyak persoalan kalau dia turun. Ini tidak hanya di Indonesia saja. Di belahan dunia sudah banyak presiden turun diadili," tuturnya.

"Karena kebijakan-kebijakan yang dia bangun selama ini menguntungkan keluarganya, anaknya, kerabatnya, dan orang-orang dekatnya," tandasnya. (fajar)

SANCAnews.id – Pegiat Media Sosial (Medsos) Lukman Simanjuntak memberikan tanggapannya terkait logo Nahdlatul Ulama (NU) yang diedit menjadi bertuliskan "UN" alias "Ulama Nambang".

Lukman mengungkapkan, pada logo yang diedit tersebut, bintang pada logo asli NU diganti dengan lambang Rupiah, sedangkan bola dunia diganti dengan gambar ekskavator.

"Bintang-bintangnya diganti dengan Rupiah, lalu bola dunia diubah menjadi ekskavator," ujar Lukman dalam keterangannya di aplikasi X @hipohan (18/6/2024).

Blak-blakan, Lukman menegaskan bahwa yang patut disalahkan atas perubahan tersebut adalah para elit Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Siapa yang salah? Ya elit PBNU lah, kenapa malah menjauh dari umat dan memilih umara KBX," tandasnya.

Sebelumnya, rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menerima izin usaha tambang dari pemerintah telah memicu kontroversi di kalangan netizen.

Kritik tajam muncul dengan hadirnya logo modifikasi yang menggambarkan PBNU sebagai "Ulama Nambang".

Logo tersebut menggantikan bola dunia pada logo asli NU dengan gambar ekskavator dan mengubah tulisan Nahdlatul Ulama menjadi gambar rupiah dan dolar, serta membalikkan inisial NU menjadi UN.

Perubahan ini mencerminkan kekhawatiran beberapa warga tentang keterlibatan organisasi keagamaan dalam bisnis pertambangan.

Banyak yang mempertanyakan apakah langkah ini sesuai dengan nilai-nilai yang dipegan. (fajar)