SANCAnews.id

Minibus yang mengangkut rombongan pelajar SD asal Kecamatan Bangsri mengalami kecelakaan di depan Puskesmas Mlonggo Jepara 

SANCAnews.id – Kecelakaan yang melibatkan bus rombongan study tour kembali terjadi. Kecelakaan kali ini menimpa rombongan siswa SD asal Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, di Jalan Raya Jepara-Bangsri, tepatnya di depan Puskesmas Mlonggo Jepara, Rabu pagi (19/6).

Akibat kecelakaan tersebut, 6 orang korban yang mayoritas merupakan siswa SD mengalami luka-luka dan dirawat di Puskesmas Mlonggo.

Kecelakaan itu berawal saat minibus Mitsubishi Nopol K 7639 OC melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sedang. Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), sopir minibus sarat penumpang pelajar SD yang hendak berlibur itu tidak mampu menguasai laju kendaraannya.

Di tengah kondisi arus lalu lintas yang padat, sopir minibus bernama Suharno (60) warga Desa Jerukwangi RT 02/01, Kecamatan Bangsri Jepara itu gagal mengendalikan laju kendaraan.

Suharno membanting setir ke kiri hingga menghantam sepeda motor Honda PCX Nopol K 3872 PL yang terparkir di pinggir jalan. Kemudian, minibus oleng dan roboh ke kanan mengenai Honda Vario Nopol K 3064 NQ di sebelah kanan.

Situasi sempat mencekam saat minibus terguling. Suara tangisan dan jeritan belasan siswa SD yang berada di dalam minibus mewarnai kecelakaan tersebut 

Kapolres Jepara, melalui Kasatlantas Polres Jepara AKP Dionisius Yudi mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan tersebut. namun, ada 6 orang yang menjadi korban kecelakaan.

Adapun korban luka dari pelajar SD adalah Nabil (11) warga Desa Srikandang RT01/01, Kecamatan Bangsri, Jepara, kemudian Sifa Elfita Fanesa asal Desa Banjaran RT04/08, Kecamatan Bangsri Jepara, serta Siska Dwi warga Desa Banjaran RT04/02 Bangsri Jepara.

Korban terluka dari penumpang minibus lainnya yakni Nindia Iza asal Desa Banjaran RT01/08, Bangsri Jepara. Selanjutnya Waluyo Muhammad Safi'i asal Banjaran RT01/11 Bangsri Jepara.

Sedangkan korban dari pengendara Honda PCX yakni Mohammad Dava Berril (18), yang juga pelajar SMA 1 Mlonggo Asal Dukuh Kawoyo RT21/05, Desa Jambu Barat, Mlonggo Jepara.

Kemudian pengendara Honda Vario atas nama Nasifut (46) warga Dukuh Krajan RT03/02, Desa Srobyong Mlonggo Jepara.

"Enam korban mengalami luka luka dan selanjutnya mendapatkan layanan rawat jalan di Puskesmas Mlonggo dan diizinkan pulang," ujar AKP Dionisius. (rmol)

Ilustrasi Tambang Nikel 

SANCAnews.id – 68 warga yang tergabung dalam Komunitas Alumni Nahdatul Ulama (NU) UGM, menolak izin usaha pertambangan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Reaksi tersebut muncul karena PBNU menerima tawaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang pertambangan yang boleh dimiliki oleh ormas.

“Dalih bahwa menerima konsesi tambang adalah kebutuhan finansial untuk menghidupi roda organisasi harus dibuang jauh-jauh karena itu justru menunjukkan ketidakmampuan pengurus dalam mengelola potensi NU,” tulis Warga NU Alumni UGM, dikutip dari siaran pers.

Warga NU Alumni UGM menilai izin yang diberikan kepada ormas akan merusak organisasi keagamaan yang seharusnya menjaga marwah sebagai institusi yang bermoral.

Izin ini di[rediksi berpotensi hanya menguntungkan segelintir elit ormas, menghilangkan tradsi kritis ormas, dan melemahkan organisasi keagamaan sebagai bagian dari masyarakat sipil.

Pihaknya juga meminta PBNU untuk menolak kebijakan ini lantaran akan membuat NU terkooptasi menjadi bagian dari alat pemerintah untuk mengontrol masyarakat.

Sementara itu, Pakar hukum Ahmad Yani menilai bahwa Presiden Joko Widodo sedang menyogok organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, karena pemerintahannya mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Ahmad Yani menyampaikan hal tersebut dalam program podcastnya yang diposting melalui kanal Youtube Bicara (Bincang Cara Ahmad Yani).

"Ini bisa dikategorikan dalam tanda kutip menyogok ormas-ormas," ujar Yani dikutip dari kantor berita politik RMol, Selasa (18/6/2024).

Dia berpendapat, di ujung masa pemerintahannya Jokowi membutuhkan bemper untuk melindunginya dari sejumlah masalah hukum.

"Karena banyak persoalan kalau dia turun. Ini tidak hanya di Indonesia saja. Di belahan dunia sudah banyak presiden turun diadili," tuturnya.

"Karena kebijakan-kebijakan yang dia bangun selama ini menguntungkan keluarganya, anaknya, kerabatnya, dan orang-orang dekatnya," tandasnya. (fajar)

SANCAnews.id – Pegiat Media Sosial (Medsos) Lukman Simanjuntak memberikan tanggapannya terkait logo Nahdlatul Ulama (NU) yang diedit menjadi bertuliskan "UN" alias "Ulama Nambang".

Lukman mengungkapkan, pada logo yang diedit tersebut, bintang pada logo asli NU diganti dengan lambang Rupiah, sedangkan bola dunia diganti dengan gambar ekskavator.

"Bintang-bintangnya diganti dengan Rupiah, lalu bola dunia diubah menjadi ekskavator," ujar Lukman dalam keterangannya di aplikasi X @hipohan (18/6/2024).

Blak-blakan, Lukman menegaskan bahwa yang patut disalahkan atas perubahan tersebut adalah para elit Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Siapa yang salah? Ya elit PBNU lah, kenapa malah menjauh dari umat dan memilih umara KBX," tandasnya.

Sebelumnya, rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menerima izin usaha tambang dari pemerintah telah memicu kontroversi di kalangan netizen.

Kritik tajam muncul dengan hadirnya logo modifikasi yang menggambarkan PBNU sebagai "Ulama Nambang".

Logo tersebut menggantikan bola dunia pada logo asli NU dengan gambar ekskavator dan mengubah tulisan Nahdlatul Ulama menjadi gambar rupiah dan dolar, serta membalikkan inisial NU menjadi UN.

Perubahan ini mencerminkan kekhawatiran beberapa warga tentang keterlibatan organisasi keagamaan dalam bisnis pertambangan.

Banyak yang mempertanyakan apakah langkah ini sesuai dengan nilai-nilai yang dipegan. (fajar)

Denny Siregar 

SANCAnews.id – Pegiat Media Sosial (Medsos), Denny Siregar kembali mengomentari izin pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (Ormas).

Rencana PBNU untuk mendapatkan izin pertambangan dari pemerintah menuai banyak polemik di masyarakat. Menurut Denny, PBNU tidak bisa menerima atau menyerahkan tambang yang akan diberikan pemerintah.

"Lepaskan sajalah tambang itu," ujar Denny dalam keterangannya di aplikasi X @Dennysiregar7 (18/6/2024).

Ia menyoroti bahwa NU kini menjadi bahan olok-olokan di kalangan masyarakat. "Malah jadi bahan olok-olokan," cetusnya.

Ia menekankan bahwa sangat disayangkan jika organisasi keagamaan sebesar PBNU harus menghadapi kritik dan cemoohan, karena keputusan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh umat. 

"Sayang dengan nama besar yang sudah dibangun sangat lama dan penuh perjuangan," tandasnya.

Sebelumnya, rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menerima izin usaha tambang dari pemerintah telah memicu kontroversi di kalangan netizen.

Kritik tajam muncul dengan hadirnya logo modifikasi yang menggambarkan PBNU sebagai "Ulama Nambang".

Logo tersebut menggantikan bola dunia pada logo asli NU dengan gambar ekskavator dan mengubah tulisan Nahdlatul Ulama menjadi gambar rupiah dan dolar, serta membalikkan inisial NU menjadi UN.

Perubahan ini mencerminkan kekhawatiran beberapa warga tentang keterlibatan organisasi keagamaan dalam bisnis pertambangan.

Banyak yang mempertanyakan apakah langkah ini sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh NU dan dampaknya terhadap kepercayaan umat.

Kritik dan kontroversi ini menunjukkan bahwa masyarakat berharap PBNU tetap fokus pada misi keagamaannya dan tidak terlibat dalam bisnis yang dapat mengaburkan peran spiritualnya. (fajar)

Ilustrasi foto Jokowi-Rupiah 

SANCAnews.id – Jatuhnya nilai tukar rupiah akan menjadi kado buruk di akhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Nyatanya, kebijakan-kebijakan yang diambil presiden sebelumnya menjadi tidak ada artinya di tangan Jokowi.

Menurut Direktur Pusat Kajian Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, dengan anjloknya nilai tukar rupiah pada masa pemerintahan Jokowi, menjadi nila setitik rusak sebelanga.

"Kebijakan-kebijakan yang telah diambil baik oleh presiden-presiden sebelumnya menjadi tidak ada artinya dengan kembali rupiah anjlok di pengujung pemerintahan Jokowi," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (18/6).

Bahkan menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, tidak ada artinya pembangunan infrastruktur yang masif di era Jokowi seperti jalan tol, MRT, LRT, kereta cepat, bendungan, bahkan sampai Ibukota Negara (IKN).

"Jadi tidak ada artinya jika di pengujung pemerintahannya Jokowi tidak mampu menekan angka rupiah terhadap dolar. Ini adalah kado sangat buruk di penghujung pemerintahan Jokowi. Di mana rupiah tidak lagi perkasa, bahkan merupakan angka terburuk pasca reformasi," pungkas Saiful. (*)