SANCAnews.id

Denny Siregar 

SANCAnews.id – Pegiat Media Sosial (Medsos), Denny Siregar kembali mengomentari izin pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (Ormas).

Rencana PBNU untuk mendapatkan izin pertambangan dari pemerintah menuai banyak polemik di masyarakat. Menurut Denny, PBNU tidak bisa menerima atau menyerahkan tambang yang akan diberikan pemerintah.

"Lepaskan sajalah tambang itu," ujar Denny dalam keterangannya di aplikasi X @Dennysiregar7 (18/6/2024).

Ia menyoroti bahwa NU kini menjadi bahan olok-olokan di kalangan masyarakat. "Malah jadi bahan olok-olokan," cetusnya.

Ia menekankan bahwa sangat disayangkan jika organisasi keagamaan sebesar PBNU harus menghadapi kritik dan cemoohan, karena keputusan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh umat. 

"Sayang dengan nama besar yang sudah dibangun sangat lama dan penuh perjuangan," tandasnya.

Sebelumnya, rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menerima izin usaha tambang dari pemerintah telah memicu kontroversi di kalangan netizen.

Kritik tajam muncul dengan hadirnya logo modifikasi yang menggambarkan PBNU sebagai "Ulama Nambang".

Logo tersebut menggantikan bola dunia pada logo asli NU dengan gambar ekskavator dan mengubah tulisan Nahdlatul Ulama menjadi gambar rupiah dan dolar, serta membalikkan inisial NU menjadi UN.

Perubahan ini mencerminkan kekhawatiran beberapa warga tentang keterlibatan organisasi keagamaan dalam bisnis pertambangan.

Banyak yang mempertanyakan apakah langkah ini sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh NU dan dampaknya terhadap kepercayaan umat.

Kritik dan kontroversi ini menunjukkan bahwa masyarakat berharap PBNU tetap fokus pada misi keagamaannya dan tidak terlibat dalam bisnis yang dapat mengaburkan peran spiritualnya. (fajar)

Ilustrasi foto Jokowi-Rupiah 

SANCAnews.id – Jatuhnya nilai tukar rupiah akan menjadi kado buruk di akhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Nyatanya, kebijakan-kebijakan yang diambil presiden sebelumnya menjadi tidak ada artinya di tangan Jokowi.

Menurut Direktur Pusat Kajian Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, dengan anjloknya nilai tukar rupiah pada masa pemerintahan Jokowi, menjadi nila setitik rusak sebelanga.

"Kebijakan-kebijakan yang telah diambil baik oleh presiden-presiden sebelumnya menjadi tidak ada artinya dengan kembali rupiah anjlok di pengujung pemerintahan Jokowi," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (18/6).

Bahkan menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, tidak ada artinya pembangunan infrastruktur yang masif di era Jokowi seperti jalan tol, MRT, LRT, kereta cepat, bendungan, bahkan sampai Ibukota Negara (IKN).

"Jadi tidak ada artinya jika di pengujung pemerintahannya Jokowi tidak mampu menekan angka rupiah terhadap dolar. Ini adalah kado sangat buruk di penghujung pemerintahan Jokowi. Di mana rupiah tidak lagi perkasa, bahkan merupakan angka terburuk pasca reformasi," pungkas Saiful. (*)

Prof Didik J Rachbini 
 

SANCAnews.id – Indonesia dinilai gagal mendongkrak perekonomian nasional hingga mencapai puncaknya, setidaknya dalam dua dekade terakhir. Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini, mengatakan Indonesia gagal menempatkan sektor industri sebagai penggerak perekonomian nasional.

"Mengapa selama dua dekade ini gagal mendorong pertumbuhan ekonomi? Jawabnya sama, karena gagal menempatkan sektor industri sebagai lokomotif pertumbuhan," tegas Prof Didik, lewat keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Selasa (18/6).

Selain itu, sambung dia, Kementerian Perindustrian juga gagal mendorong industri Tanah Air menyelamatkan ekonomi domestik.

"Sekaligus karena kementerian perindustrian mandeg dan mandul dalam menjalankan kebijakan industrinya," katanya.

Didik juga mengatakan, kementerian perindustrian perlu dipecut pada Pemerintahan Prabowo mendatang, demi meningkatkan sektor industri Indonesia agar tingkat pertumbuhan ekonomi mampu melesat.

"Faktor kritis dalam pertumbuhan ekonomi di masa Pemerintahan Prabowo nanti juga terletak di kementerian (perindustrian) ini," tutupnya. (*)

Potret kolase Habib Bahar dan Andy Rompas 

SANCAnews.id – Viralnya pemberitaan Habib Bahar bin Smith mendatangi markas Sayyid Qori menarik perhatian tajam Panglima Manguni Andy Rompas yang sebelumnya juga dikabarkan saling bermusuhan dan saling menantang di media sosial.

Dalam potongan video yang diunggah akun TikTok milik Daeng Sigerra Al Bugisi @rudi.sigerra, Andy Rompas mengatakan, beberapa hari terakhir ia mendengar berita viral tentang Habib Bahar bin Smith mengunjungi salah satu Kyai di Banten.

'Ya, beberapa hari ini saya mendengar viral Bahar bin smith mendatangi salah satu kyai di banten," katanya.

Lebih lanjut Andy mengatakan bahwa persoalan nya dengan Habib Bahar belum selesai dan kembali menantang untuk datang ke Manado.

"Bahar saya andy rompas urusan kamu dengan saya belum selesai ga usah pakai akting seperti film begitu datang sini ke manado ngana di petana kita tunggu," kata Andy Rompas menantang.

Kemudian Andy Rompas mengatakan, ga perlu pakai banyak cerita ngana punya urusan dengan saya belum selesai.

"Ga usah pakai cerita banyak supaya ada poilisi disitu ya jelaslah polisi pisahin, ngana punya urusan sama kita belum selesai," tutur Andy Rompas.

"Sesuai janji saya torang kelarkan secara adat karena ngana sudah menghina ngana punya tanah sendiri yang katanya ngana orang minahasa," lanjutnya.

"Ngana bilang datang ke kampung katang dimana, mana pernah ngana datang, Ga usah ngana datang kesitu kita gada siapa siapa kita sendiri," tambahnya.

"Dan bukan kaya ngana yang cuma bicara bicara sendiri, kita tantang pribadi kita mao dimana datanglah kesini ngana punya kampung kan disini datang kesini jangan cuma besar mulut dan memprovokasi," pungkas Andy Rompas. 

Sebelumnya diberitakan, Persteruan antara Habib Bahar bin Smith dengan seorang pria yang disebut Sayyid Qori kembali memanas.

Kekinian, Habib Bahar mendatangi markas Sayyid Qori. Ia menegaskan, ingin menerima tantangan duel lawannya tersebut.

Aksi Habib Bahar meladeni tantangan duel tangan kosong Sayyid Qori viral lantaran videonya tersebar luas di media sosial.

Dalam tayangan yang beredar itu, tampak Habib Bahar berusaha mendatangi kediaman Sayyid Qori. Namun ia dan sejumlah pengikutnya dicegah oleh aparat kepolisian setempat.

"Loh dia tantang saya fight, makanya saya datang kemari. Kata dia, dia ditahan sama polisi, makanya saya datang ke sini," tutur Habib Bahar saat dihalau salah seorang petugas.

Polisi yang berada di sekitar lokasi berusaha menenangkan Bahar. Namun nampaknya, emosi pimpinan Ponpes Tajul Alawiyyin itu sudah tak terbendung.

"Saya nggak bisa ditantang, jangan ditantang. Dia yang nantang, terus alasan dia dia ditahan polisi katanya makanya mau saya samperin," kata Bahar.

"Jangan bib jangan," ujar polisi berusaha menenangkan.

"Loh kok nggak usah, gimana? Ini masalah harga diri," jawabnya dengan nada kesal. (viva)

Rocky Gerung (dua kiri) saat menjadi narasumber diskusi 

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan perjudian online dilegalkan, demi membiayai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebab, ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terbatas.

"Saya membaca laporan bahwa pada tahun 2013, perputaran uang di judi online mencapai Rp 327 triliun. Sebagian besar pemainnya adalah masyarakat dengan penghasilan rendah yang bermain dengan nominal kecil, namun akumulasi uangnya sangat besar," ungkap Rocky saat menjadi narasumber diskusi yang diselenggarakan Universitas  Balikpapan (Uniba) dengan tema, Kemajuan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan Dampaknya bagi Kalimantan Timur serta Indonesia, pada Jumat 14 Juni 2024.

Rocky menambahkan bahwa proyek IKN membutuhkan dana sekitar Rp 450 triliun. Jumlah yang hampir sama dengan perputaran uang di judi online. Lagi pula menurutnya pengerjaan IKN bukan solusi jangka panjang yang realistis.

"Secara sederhana, legalisasikan judi online dan gunakan hasilnya untuk membiayai IKN," sindirnya.

Ia juga menyoroti bahwa pertumbuhan judi online dipicu oleh frustrasi masyarakat akibat stagnasi ekonomi. Menurut Rocky, pemerintah perlu mencari solusi alternatif selain mengandalkan APBN. Rocky juga mengkritisi optimisme pemerintah tentang bonus demografi di Indonesia.

"Presiden Jokowi mengatakan anak-anak muda akan menjadi bonus demografi, namun fakta menunjukkan ada 60 juta pemuda pengangguran di usia produktif," sindirna lagi.

Sementara itu, Rektor Uniba Isradi Zainal menanggapi kritik Rocky. Ia bilang pembangunan IKN adalah proyek multi-tahun yang direncanakan hingga 2045 dengan anggaran sekitar Rp 446 triliun.

"Pada tahun 2022, anggaran dari dana PUPR mencapai Rp 5,5 triliun. Tahun 2023 ada sekitar Rp 27 triliun, dan di tahun 2024 sekitar Rp 36,9 triliun," jelas Isradi.

Isradi juga menegaskan bahwa anggaran ini tidak akan mengganggu sektor pendidikan dan kesehatan. Ia juga masih optimistis dengan kemajuan proyek IKN. Dan menyebut bahwa kantor kepresidenan sudah berprogres hingga 90 persen, dan istana negara 80 persen.

"Saya yakin IKN akan sukses, ditambah lagi untuk perayaan 17 Agustus di IKN juga akan menjadi indikator awal keberhasilan proyek ini, meskipun masih dirayakan juga di Jakarta,” pungkas Isradi. (disway)