SANCAnews.id

Prof Didik J Rachbini 
 

SANCAnews.id – Indonesia dinilai gagal mendongkrak perekonomian nasional hingga mencapai puncaknya, setidaknya dalam dua dekade terakhir. Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini, mengatakan Indonesia gagal menempatkan sektor industri sebagai penggerak perekonomian nasional.

"Mengapa selama dua dekade ini gagal mendorong pertumbuhan ekonomi? Jawabnya sama, karena gagal menempatkan sektor industri sebagai lokomotif pertumbuhan," tegas Prof Didik, lewat keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Selasa (18/6).

Selain itu, sambung dia, Kementerian Perindustrian juga gagal mendorong industri Tanah Air menyelamatkan ekonomi domestik.

"Sekaligus karena kementerian perindustrian mandeg dan mandul dalam menjalankan kebijakan industrinya," katanya.

Didik juga mengatakan, kementerian perindustrian perlu dipecut pada Pemerintahan Prabowo mendatang, demi meningkatkan sektor industri Indonesia agar tingkat pertumbuhan ekonomi mampu melesat.

"Faktor kritis dalam pertumbuhan ekonomi di masa Pemerintahan Prabowo nanti juga terletak di kementerian (perindustrian) ini," tutupnya. (*)

Potret kolase Habib Bahar dan Andy Rompas 

SANCAnews.id – Viralnya pemberitaan Habib Bahar bin Smith mendatangi markas Sayyid Qori menarik perhatian tajam Panglima Manguni Andy Rompas yang sebelumnya juga dikabarkan saling bermusuhan dan saling menantang di media sosial.

Dalam potongan video yang diunggah akun TikTok milik Daeng Sigerra Al Bugisi @rudi.sigerra, Andy Rompas mengatakan, beberapa hari terakhir ia mendengar berita viral tentang Habib Bahar bin Smith mengunjungi salah satu Kyai di Banten.

'Ya, beberapa hari ini saya mendengar viral Bahar bin smith mendatangi salah satu kyai di banten," katanya.

Lebih lanjut Andy mengatakan bahwa persoalan nya dengan Habib Bahar belum selesai dan kembali menantang untuk datang ke Manado.

"Bahar saya andy rompas urusan kamu dengan saya belum selesai ga usah pakai akting seperti film begitu datang sini ke manado ngana di petana kita tunggu," kata Andy Rompas menantang.

Kemudian Andy Rompas mengatakan, ga perlu pakai banyak cerita ngana punya urusan dengan saya belum selesai.

"Ga usah pakai cerita banyak supaya ada poilisi disitu ya jelaslah polisi pisahin, ngana punya urusan sama kita belum selesai," tutur Andy Rompas.

"Sesuai janji saya torang kelarkan secara adat karena ngana sudah menghina ngana punya tanah sendiri yang katanya ngana orang minahasa," lanjutnya.

"Ngana bilang datang ke kampung katang dimana, mana pernah ngana datang, Ga usah ngana datang kesitu kita gada siapa siapa kita sendiri," tambahnya.

"Dan bukan kaya ngana yang cuma bicara bicara sendiri, kita tantang pribadi kita mao dimana datanglah kesini ngana punya kampung kan disini datang kesini jangan cuma besar mulut dan memprovokasi," pungkas Andy Rompas. 

Sebelumnya diberitakan, Persteruan antara Habib Bahar bin Smith dengan seorang pria yang disebut Sayyid Qori kembali memanas.

Kekinian, Habib Bahar mendatangi markas Sayyid Qori. Ia menegaskan, ingin menerima tantangan duel lawannya tersebut.

Aksi Habib Bahar meladeni tantangan duel tangan kosong Sayyid Qori viral lantaran videonya tersebar luas di media sosial.

Dalam tayangan yang beredar itu, tampak Habib Bahar berusaha mendatangi kediaman Sayyid Qori. Namun ia dan sejumlah pengikutnya dicegah oleh aparat kepolisian setempat.

"Loh dia tantang saya fight, makanya saya datang kemari. Kata dia, dia ditahan sama polisi, makanya saya datang ke sini," tutur Habib Bahar saat dihalau salah seorang petugas.

Polisi yang berada di sekitar lokasi berusaha menenangkan Bahar. Namun nampaknya, emosi pimpinan Ponpes Tajul Alawiyyin itu sudah tak terbendung.

"Saya nggak bisa ditantang, jangan ditantang. Dia yang nantang, terus alasan dia dia ditahan polisi katanya makanya mau saya samperin," kata Bahar.

"Jangan bib jangan," ujar polisi berusaha menenangkan.

"Loh kok nggak usah, gimana? Ini masalah harga diri," jawabnya dengan nada kesal. (viva)

Rocky Gerung (dua kiri) saat menjadi narasumber diskusi 

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan perjudian online dilegalkan, demi membiayai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebab, ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terbatas.

"Saya membaca laporan bahwa pada tahun 2013, perputaran uang di judi online mencapai Rp 327 triliun. Sebagian besar pemainnya adalah masyarakat dengan penghasilan rendah yang bermain dengan nominal kecil, namun akumulasi uangnya sangat besar," ungkap Rocky saat menjadi narasumber diskusi yang diselenggarakan Universitas  Balikpapan (Uniba) dengan tema, Kemajuan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan Dampaknya bagi Kalimantan Timur serta Indonesia, pada Jumat 14 Juni 2024.

Rocky menambahkan bahwa proyek IKN membutuhkan dana sekitar Rp 450 triliun. Jumlah yang hampir sama dengan perputaran uang di judi online. Lagi pula menurutnya pengerjaan IKN bukan solusi jangka panjang yang realistis.

"Secara sederhana, legalisasikan judi online dan gunakan hasilnya untuk membiayai IKN," sindirnya.

Ia juga menyoroti bahwa pertumbuhan judi online dipicu oleh frustrasi masyarakat akibat stagnasi ekonomi. Menurut Rocky, pemerintah perlu mencari solusi alternatif selain mengandalkan APBN. Rocky juga mengkritisi optimisme pemerintah tentang bonus demografi di Indonesia.

"Presiden Jokowi mengatakan anak-anak muda akan menjadi bonus demografi, namun fakta menunjukkan ada 60 juta pemuda pengangguran di usia produktif," sindirna lagi.

Sementara itu, Rektor Uniba Isradi Zainal menanggapi kritik Rocky. Ia bilang pembangunan IKN adalah proyek multi-tahun yang direncanakan hingga 2045 dengan anggaran sekitar Rp 446 triliun.

"Pada tahun 2022, anggaran dari dana PUPR mencapai Rp 5,5 triliun. Tahun 2023 ada sekitar Rp 27 triliun, dan di tahun 2024 sekitar Rp 36,9 triliun," jelas Isradi.

Isradi juga menegaskan bahwa anggaran ini tidak akan mengganggu sektor pendidikan dan kesehatan. Ia juga masih optimistis dengan kemajuan proyek IKN. Dan menyebut bahwa kantor kepresidenan sudah berprogres hingga 90 persen, dan istana negara 80 persen.

"Saya yakin IKN akan sukses, ditambah lagi untuk perayaan 17 Agustus di IKN juga akan menjadi indikator awal keberhasilan proyek ini, meskipun masih dirayakan juga di Jakarta,” pungkas Isradi. (disway)

Ketua Banggar DPR Said Abdullah 

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penurunan target defisit anggaran tahun 2025 yang dipatok sekitar 1,5 persen hingga 1,8 persen PDB untuk membiayai program makan siang gratis pemerintahan Prabowo-Gibran masih dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

"Masalah defisit masih dalam pembahasan di Banggar. Jadi, kita tunggu sampai pembahasan diselesaikan," kata Airlangga di Masjid Ainul Hikmah, Jakarta Barat.

Selain itu, dia juga merespons pagu atau batas anggaran tertinggi beberapa Kementerian yang dipangkas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, anggaran Kementerian masih belum ditetapkan dan bisa berubah karena pembahasan masih terus berlanjut.

"Masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) itu ada menterinya dan masing-masing menteri itu punya programnya. Itu dibahas antara Kementerian dengan mitranya di DPR dan itu masuk ke Banggar," jelas dia.

Sebelumnya, Kamis (30/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan strategi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk bisa mengakomodasi program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Semuanya selalu menanyakan tentang makan siang gratis. Jadi, kami memberikan kerangka besar, amplop besarnya. Ini loh APBN yang nanti kami sampaikan kepada pemerintahan baru, posturnya seperti ini,” kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani mengakui akan ada tantangan untuk penerapan program tersebut. Namun, untuk memitigasi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan berencana untuk melakukan reformasi pada sejumlah aspek.

“Kita terus reformasi dari sisi perpajakan, memperkuat institusi, membersihkan dari korupsi, serta meningkatkan investasi di bidang digital, sehingga prosesnya menjadi jauh lebih pasti dan minim korupsi, atau mengurangi interaksi sehingga celah korupsi ditutup,” ujar dia.

Di samping sejumlah upaya tersebut, Kementerian Keuangan juga terus melakukan perbaikan pengelolaan anggaran. Anggaran akan diperkuat, utamanya dalam menahan guncangan dari gejolak perekonomian global.

Lebih lanjut, dia mengatakan tidak ada negara berpendapatan tinggi tanpa kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik. Oleh sebab itu, negara akan melakukan berbagai upaya untuk bisa meningkatkan kualitas SDM.

Upaya yang telah dilakukan Kementerian Keuangan selama ini untuk meningkatkan kualitas SDM di antaranya penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 6 persen, dan jaminan sosial 50 persen dari APBN.

Pemerintah juga turut mendorong dari sisi infrastruktur untuk mendukung produktivitas dan mobilitas masyarakat.

“Jadi, mau itu dalam bentuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial menggunakan program makan siang atau makanan bergizi, itu semuanya tujuannya untuk memperbaiki SDM,” tambah Menkeu.

Adapun Kementerian Keuangan melalui dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 berada pada rentang 2,45-2,82 persen. 

Pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara belanja negara diperkirakan di kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen PDB.

Namun, pada Rabu (5/6), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komisi XI DPR RI untuk menurunkan target defisit APBN 2025 menjadi 1,5-1,8 persen.

Ia menilai rentang target defisit APBN tersebut diperlukan agar pemerintahan selanjutnya memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa.

“Kami berharap Bu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) dan Komisi XI, kalau memang itu disepakati, kita inginkan defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5 sampai 1,8 (persen), sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang kalau akan menggunakan pasal itu," kata Suharso saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu.

Pasal yang dimaksud adalah pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang mana menjelaskan bahwa pemerintahan saat ini diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN untuk pemerintahan baru berikutnya.

Kendati demikian, Suharso menyampaikan lebih lanjut bahwa terdapat aturan yang menjelaskan presiden terpilih berikutnya punya ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN melalui mekanisme APBN Perubahan (APBN-P).

“Tapi ada juga di dalam penjelasan, disampaikan bahwa presiden terpilih berikutnya mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahan melalui mekanisme perubahan APBN-P,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengusulkan untuk mengkaji ulang target defisit APBN 2025 agar dipertimbangkan menjadi 1,5-1,8 persen. (jawapos)

Buronan KPK, Harun Masiku/Net 

SANCAnews.id – Mantan penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Praswad Nugraha meyakini buronan Harun Masiku (HM) sebagai mantan calon legislatif PDIP tidak akan tertangkap sebelum pimpinan KPK saat ini diganti.

Hal itu disampaikan Praswad yang merupakan Ketua IM57+ Institute menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang berharap Harun ditangkap dalam waktu satu minggu sejak disampaikan pada Selasa (11/6).

"Ini menegaskan pernyataan saya sebelumnya bahwa memang pimpinan KPK belum mau menangkap Harun Masiku, bukan belum mampu," kata Praswad kepada wartawan, Minggu (16/6).

Menurut Praswad, pernyataan Alex tersebut malah menghalang-halangi proses penyidikan dengan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Harun Masiku tentang keberadaannya, sehingga menghambat kerja-kerja penyidik yang sudah susah payah melakukan identifikasi keberadaan Harun Masiku.

"Alex seakan menyuruh kabur Harun Masiku dengan membuat pernyataan semacam itu. Ini sebetulnya menegaskan bahwa upaya menghalangi terus dilakukan oleh pimpinan KPK, mulai melalui TWK sampai membuat pernyataan yang menghambat penegakan hukum," terang Praswad.

Sehingga kata Praswad, dia meyakini Harun Masiku tidak akan tertangkap kecuali adanya pergantian pimpinan KPK saat ini.

"Karena sesuai pernyataan pertama, pimpinan tidak berhenti menghalangi. Apabila Harun Masiku ingin betul-betul ditangkap, maka langkah pertama adalah memberhentikan pimpinan KPK saat ini," pungkas Praswad.

Harun Masiku sendiri sudah menjadi buronan setelah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap pada 9 Januari 2020 lalu. Artinya, sudah 4 tahun lebih KPK tak kunjung menangkap Harun Masiku.

Dalam upaya mencari dan menangkap Harun, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi belakangan ini, mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, Simeon Petrus selaku Tim Advokasi Pemilu PDIP, menantu Simeon bernama Hugo Ganda selaku mahasiswa, seorang mahasiswa lainnya yang merupakan kerabat saksi Hugo bernama Melita De Grave, serta Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Bahkan saat memeriksa Hasto Kristiyanto pada Senin (10/6), tim penyidik melakukan penggeledahan badan terhadap stafnya Hasto, Kusnadi. Dari tangan Kusnadi, tim penyidik mengamankan 2 unit handphone, dan buku catatan agenda milik Hasto. Bahkan, tim penyidik disebut juga menyita 1 unit handphone, dan 2 kartu ATM milik Kusnadi. (rmol)