SANCAnews.id

Rocky Gerung (dua kiri) saat menjadi narasumber diskusi 

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan perjudian online dilegalkan, demi membiayai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebab, ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terbatas.

"Saya membaca laporan bahwa pada tahun 2013, perputaran uang di judi online mencapai Rp 327 triliun. Sebagian besar pemainnya adalah masyarakat dengan penghasilan rendah yang bermain dengan nominal kecil, namun akumulasi uangnya sangat besar," ungkap Rocky saat menjadi narasumber diskusi yang diselenggarakan Universitas  Balikpapan (Uniba) dengan tema, Kemajuan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan Dampaknya bagi Kalimantan Timur serta Indonesia, pada Jumat 14 Juni 2024.

Rocky menambahkan bahwa proyek IKN membutuhkan dana sekitar Rp 450 triliun. Jumlah yang hampir sama dengan perputaran uang di judi online. Lagi pula menurutnya pengerjaan IKN bukan solusi jangka panjang yang realistis.

"Secara sederhana, legalisasikan judi online dan gunakan hasilnya untuk membiayai IKN," sindirnya.

Ia juga menyoroti bahwa pertumbuhan judi online dipicu oleh frustrasi masyarakat akibat stagnasi ekonomi. Menurut Rocky, pemerintah perlu mencari solusi alternatif selain mengandalkan APBN. Rocky juga mengkritisi optimisme pemerintah tentang bonus demografi di Indonesia.

"Presiden Jokowi mengatakan anak-anak muda akan menjadi bonus demografi, namun fakta menunjukkan ada 60 juta pemuda pengangguran di usia produktif," sindirna lagi.

Sementara itu, Rektor Uniba Isradi Zainal menanggapi kritik Rocky. Ia bilang pembangunan IKN adalah proyek multi-tahun yang direncanakan hingga 2045 dengan anggaran sekitar Rp 446 triliun.

"Pada tahun 2022, anggaran dari dana PUPR mencapai Rp 5,5 triliun. Tahun 2023 ada sekitar Rp 27 triliun, dan di tahun 2024 sekitar Rp 36,9 triliun," jelas Isradi.

Isradi juga menegaskan bahwa anggaran ini tidak akan mengganggu sektor pendidikan dan kesehatan. Ia juga masih optimistis dengan kemajuan proyek IKN. Dan menyebut bahwa kantor kepresidenan sudah berprogres hingga 90 persen, dan istana negara 80 persen.

"Saya yakin IKN akan sukses, ditambah lagi untuk perayaan 17 Agustus di IKN juga akan menjadi indikator awal keberhasilan proyek ini, meskipun masih dirayakan juga di Jakarta,” pungkas Isradi. (disway)

Ketua Banggar DPR Said Abdullah 

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penurunan target defisit anggaran tahun 2025 yang dipatok sekitar 1,5 persen hingga 1,8 persen PDB untuk membiayai program makan siang gratis pemerintahan Prabowo-Gibran masih dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

"Masalah defisit masih dalam pembahasan di Banggar. Jadi, kita tunggu sampai pembahasan diselesaikan," kata Airlangga di Masjid Ainul Hikmah, Jakarta Barat.

Selain itu, dia juga merespons pagu atau batas anggaran tertinggi beberapa Kementerian yang dipangkas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, anggaran Kementerian masih belum ditetapkan dan bisa berubah karena pembahasan masih terus berlanjut.

"Masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) itu ada menterinya dan masing-masing menteri itu punya programnya. Itu dibahas antara Kementerian dengan mitranya di DPR dan itu masuk ke Banggar," jelas dia.

Sebelumnya, Kamis (30/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan strategi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk bisa mengakomodasi program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Semuanya selalu menanyakan tentang makan siang gratis. Jadi, kami memberikan kerangka besar, amplop besarnya. Ini loh APBN yang nanti kami sampaikan kepada pemerintahan baru, posturnya seperti ini,” kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani mengakui akan ada tantangan untuk penerapan program tersebut. Namun, untuk memitigasi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan berencana untuk melakukan reformasi pada sejumlah aspek.

“Kita terus reformasi dari sisi perpajakan, memperkuat institusi, membersihkan dari korupsi, serta meningkatkan investasi di bidang digital, sehingga prosesnya menjadi jauh lebih pasti dan minim korupsi, atau mengurangi interaksi sehingga celah korupsi ditutup,” ujar dia.

Di samping sejumlah upaya tersebut, Kementerian Keuangan juga terus melakukan perbaikan pengelolaan anggaran. Anggaran akan diperkuat, utamanya dalam menahan guncangan dari gejolak perekonomian global.

Lebih lanjut, dia mengatakan tidak ada negara berpendapatan tinggi tanpa kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik. Oleh sebab itu, negara akan melakukan berbagai upaya untuk bisa meningkatkan kualitas SDM.

Upaya yang telah dilakukan Kementerian Keuangan selama ini untuk meningkatkan kualitas SDM di antaranya penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 6 persen, dan jaminan sosial 50 persen dari APBN.

Pemerintah juga turut mendorong dari sisi infrastruktur untuk mendukung produktivitas dan mobilitas masyarakat.

“Jadi, mau itu dalam bentuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial menggunakan program makan siang atau makanan bergizi, itu semuanya tujuannya untuk memperbaiki SDM,” tambah Menkeu.

Adapun Kementerian Keuangan melalui dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 berada pada rentang 2,45-2,82 persen. 

Pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara belanja negara diperkirakan di kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen PDB.

Namun, pada Rabu (5/6), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komisi XI DPR RI untuk menurunkan target defisit APBN 2025 menjadi 1,5-1,8 persen.

Ia menilai rentang target defisit APBN tersebut diperlukan agar pemerintahan selanjutnya memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa.

“Kami berharap Bu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) dan Komisi XI, kalau memang itu disepakati, kita inginkan defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5 sampai 1,8 (persen), sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang kalau akan menggunakan pasal itu," kata Suharso saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu.

Pasal yang dimaksud adalah pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang mana menjelaskan bahwa pemerintahan saat ini diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN untuk pemerintahan baru berikutnya.

Kendati demikian, Suharso menyampaikan lebih lanjut bahwa terdapat aturan yang menjelaskan presiden terpilih berikutnya punya ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN melalui mekanisme APBN Perubahan (APBN-P).

“Tapi ada juga di dalam penjelasan, disampaikan bahwa presiden terpilih berikutnya mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahan melalui mekanisme perubahan APBN-P,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengusulkan untuk mengkaji ulang target defisit APBN 2025 agar dipertimbangkan menjadi 1,5-1,8 persen. (jawapos)

Buronan KPK, Harun Masiku/Net 

SANCAnews.id – Mantan penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Praswad Nugraha meyakini buronan Harun Masiku (HM) sebagai mantan calon legislatif PDIP tidak akan tertangkap sebelum pimpinan KPK saat ini diganti.

Hal itu disampaikan Praswad yang merupakan Ketua IM57+ Institute menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang berharap Harun ditangkap dalam waktu satu minggu sejak disampaikan pada Selasa (11/6).

"Ini menegaskan pernyataan saya sebelumnya bahwa memang pimpinan KPK belum mau menangkap Harun Masiku, bukan belum mampu," kata Praswad kepada wartawan, Minggu (16/6).

Menurut Praswad, pernyataan Alex tersebut malah menghalang-halangi proses penyidikan dengan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Harun Masiku tentang keberadaannya, sehingga menghambat kerja-kerja penyidik yang sudah susah payah melakukan identifikasi keberadaan Harun Masiku.

"Alex seakan menyuruh kabur Harun Masiku dengan membuat pernyataan semacam itu. Ini sebetulnya menegaskan bahwa upaya menghalangi terus dilakukan oleh pimpinan KPK, mulai melalui TWK sampai membuat pernyataan yang menghambat penegakan hukum," terang Praswad.

Sehingga kata Praswad, dia meyakini Harun Masiku tidak akan tertangkap kecuali adanya pergantian pimpinan KPK saat ini.

"Karena sesuai pernyataan pertama, pimpinan tidak berhenti menghalangi. Apabila Harun Masiku ingin betul-betul ditangkap, maka langkah pertama adalah memberhentikan pimpinan KPK saat ini," pungkas Praswad.

Harun Masiku sendiri sudah menjadi buronan setelah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap pada 9 Januari 2020 lalu. Artinya, sudah 4 tahun lebih KPK tak kunjung menangkap Harun Masiku.

Dalam upaya mencari dan menangkap Harun, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi belakangan ini, mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, Simeon Petrus selaku Tim Advokasi Pemilu PDIP, menantu Simeon bernama Hugo Ganda selaku mahasiswa, seorang mahasiswa lainnya yang merupakan kerabat saksi Hugo bernama Melita De Grave, serta Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Bahkan saat memeriksa Hasto Kristiyanto pada Senin (10/6), tim penyidik melakukan penggeledahan badan terhadap stafnya Hasto, Kusnadi. Dari tangan Kusnadi, tim penyidik mengamankan 2 unit handphone, dan buku catatan agenda milik Hasto. Bahkan, tim penyidik disebut juga menyita 1 unit handphone, dan 2 kartu ATM milik Kusnadi. (rmol)

Ray Rangkuti/Ist 

SANCAnews.id – Penyitaan telepon seluler (HP) milik Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyita perhatian publik. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengamini pernyataan mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno yang menilai langkah penyidik ​​KPK Rossa Purbo Bekti memenuhi unsur pidana dan pelanggaran etik. Sebab, ponsel dan buku agenda PDIP disita secara paksa.

"Saya setuju dengan argumen mantan Wakapolri ini. Langkah penyidik KPK itu adalah pelecehan terhadap warga yang hendak dimintai keterangan dengan status saksi. Perlu segera dipanggil Dewas KPK," kata Ray kepada wartawan, Minggu (16/6).

Ray mengatakan, ada tiga keanehan KPK dalam hal pemeriksaan Hasto. Pertama, sejak awal, Hasto tiba-tiba dipanggil KPK setelah sebelumnya pemeriksaan di kepolisian menyiratkan adanya dugaan keterkaitan antara pemeriksaan di kepolisian dengan di KPK. Sebab, belakangan ini Hasto Kristiyanto kerap kritis terhadap pemerintah.

"Kedua, tiba-tiba setelah Hasto kritis lalu dipanggil KPK justru lucu. Sebab, ke mana KPK selama bertahun-tahun ini. Mengapa mereka tidak pernah memanggil Hasto. Kalau mereka punya keyakinan itu, baru sekarang dipanggil kala Hasto kritis terhadap Jokowi," ucap Ray.

Ketiga, lanjut Ray, menyita ponsel staf Hasto, Kusnadi, bisa menjadi pelanggaran etika. Ray mempertanyakan hubungan staf dengan Hasto.

"Bukankah Hasto dipanggil untuk tujuan menggali informasi soal keberadaan Harun Masiku. Kalau hanya untuk menggali informasi, tidak perlu tindakan yang memperlihatkan seolah-olah Hasto adalah pelaku kejahatan," ujar Ray.

Ia menekankan, KPK mestinya menghormati Hasto karena telah bersedia hadir untuk memenuhi panggilan pemeriksaan dalam rangka menggali informasi tentang Harun Masiku. Sebab, KPK membutuhkan informasi dari Hasto.

"Tetapi perlakuan mereka terhadap Hasto sangat tidak patut karena penuh nuansa pelecehan," urai Ray.

Oleh karena itu, lanjut Ray, pihak Hasto seharusnya mengadukan staf KPK kepada Dewas KPK. Dia juga mengingatkan KPK dengan wajah seperti saat ini dekat dengan kekuasaan dan tindakannya bernuansa politis dibanding murni penegakan hukum.

"Di mana KPK ditempatkan sebagai bagian dari eksekutif. Dan seluruh staf KPK merupakan PNS yang jelas garis strukturnya kepada presiden," pungkas Ray. (jawapos)

Pedagang menata minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten, Ahad, 12 Februari 2023. Pedagang membatasi warga maksimal hanya bisa membeli 2 liter perorang dengan harga Rp15 ribu perliter atau diatas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu perliter akibat terjadi kelangkaan. 

SANCAnews.id – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita akan terjadi setelah Idul Adha 2024. Zulhas mengusulkan kenaikan HET MinyaKita sebesar Rp 15.500 per liter.

Ia mengatakan, usulan ini akan disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Tunggu rapat ya. Saya akan usulkan di rapat. Mudah-mudahan habis Lebaran,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.

Harga MinyaKita sebelumnya dipasarkan dengan harga Rp 14.000 per liter. Harga eceran tetap belum naik sejak 2022.  Dengan kenaikan ini, harga minyak goreng itu akan menjadi Rp 15.500.

Mei lalu, Zulkifli Hasan telah mengatakan akan mengusulkan kenaikan HET MinyaKita sebesar Rp 1.500. "Kami usulkan, jadi Rp 15.500 per liter," ujarnya di Jakarta Timur, Selasa 28 Mei 2024.

Saat itu, Mendag menyampaikan, perubahan HET MinyaKita perlu dilakukan karena HET tersebut sudah berjalan selama dua tahun. Selain itu, HET MinyaKita yang berlaku saat ini, yakni Rp14.000 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan harga biaya pokok produksi yang terus mengalami perubahan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri Kemendag, Isy Karim mengatakan kenaikan HET sedang dihitung dan menunggu persetujuan Kementerian dan Lembaga lain. Kenaikan menghitung pengolahan, pembentukan harga hingga pemasaran dan logistik. "Minggu ini masih akan rapat bersama," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.

Isy mengatakan pemerintah mempertimbangkan beberapa komponen seperti dampak kenaikan harga terhadap inflasi dan daya beli. Selain itu, ongkos produksi agar pelaku usaha mendapatkan untung yang wajar juga turut diperhitungkan. Ia berharap kenaikan HET MinyaKita tidak memberatkan karena itu perlu penghitungan yang cermat.

Saat ini banyak pedagang yang menjual Minyakita di atas HET. Hal itu juga diakui Isy. "Rata-rata nasional harga Minyakita saat ini sebesar Rp 15.000 per liter," ujarnya.

Di Pasar Palmerah, seorang pedagang sembako, Kamal, mengatakan harga Minyakita yang dijual di tokonya Rp 17.000, naik bertahap dari semula Rp 14.000.

Apa Itu MinyaKita?

MinyaKita merupakan produk minyak gorengan kemasan rakyat yang diluncurkan massal oleh pemerintah sejak 6 Juli 2022 lalu. Dilansir dari kemendag.go.id, MinyaKita telah diedarkan nasional di seluruh wilayah Indonesia dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000/liter. Minyak ekonomis ini diluncurkan pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia membeli minyak goreng dengan harga terjangkau tetapi kualitas masih memenuhi BPOM.

HET minyak goreng rakyat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Yakni pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Pengecer wajib menjual MGR dengan harga di bawahatau sama dengan HET.

(2) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:

a. Rp 14.000,00 /liter (empat belas ribu rupiah per liter) atau Rp 15.500,00/kg (lima belas ribu lima ratus rupiah per kilogram), untuk MGR dalam bentuk curah; dan

b. Rp14.000,00/liter (empat belas ribu rupiah per liter) untuk MGR dalam bentuk kemasan. (tempo)