SANCAnews.id

Perkembangan Ibu Kota Negara Indonesia (IKN) 

SANCAnews.id – Perkembangan Ibu Kota Negara Indonesia (IKN) kini menjadi tanda tanya besar. Tak sedikit yang mulai memperkirakan megaproyek ini akan terhenti. Hal ini tidak hanya terkait pergantian kepemimpinan Otoritas IKN, tetapi juga masalah pembiayaan.

Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa 11 Juni mengakui investor asing belum masuk ke IKN. Menurut dia, pembangunan tahap pertama terkait Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) belum menarik minat investor asing.

Pernyataan tersebut tentu berbeda dengan optimisme pemerintah beberapa waktu sebelumnya yang mengklaim sejumlah investor dari berbagai negara seperti Uni Emirat Arab, China, dan Korea Selatan akan menanamkan modalnya di proyek IKN.

Hingga saat ini pembangunan IKN masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar Rp466 triliun, dengan Rp89,4 triliun bersumber dari APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pembangunan IKN pada tahun 2024 menghabiskan APBN Rp4,8 triliun, tahun 2023 Rp27 triliun, dan tahun 2022 Rp5,5 triliun.

Total anggaran jika realisasi tahun 2024 mencapai 100% adalah Rp72,3 triliun. Oleh karena itu, diperkirakan tahun depan sisa dana APBN sebesar Rp17,1 triliun untuk pembangunan IKN akan segera habis.

Menanggapi pesimisme IKN akan kolaps dengan anggaran yang semakin tipis, Presiden Joko Widodo menampik anggapan tersebut. Ia menegaskan, pembangunan IKN tidak akan terbengkalai atau terancam terhenti.

"80-an persen, ya jadi kita melihat juga di interior eksterior semuanya sudah dalam proses semuanya dan Insyaallah selesai, selesai, selesai," ujar Presiden Joko Widodo.

Kendati demikian, dengan belum adanya investor asing yang masuk dan ketergantungan besar pada APBN, masa depan proyek pembangunan IKN masih menjadi sorotan banyak pihak. 

Pemerintah diharapkan dapat segera menemukan solusi untuk menarik minat investor asing agar pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana tanpa tergantung sepenuhnya pada dana APBN. (wartaekonomi)

Penampakan rumah Menteri di IKN Nusantara. (IST) 

SANCAnews.id – Pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, pada akhir tahun lalu, Bahlil menyebut investor asing sudah masuk ke IKN dengan nilai investasi Rp 50 triliun.

"Yang dari luar Indonesia sekarang sudah deal investasi yang sudah masuk hampir kurang lebih sekitar Rp 50 triliun," ungkapnya saat ditemui awak media di Perpustakaan Nasional, pada Sabtu (23/12/2023) lalu.

Namun, ketika Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Bahlil mengakui belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia berdalih investor asing belum masuk karena pembangunan tahap pertama belum rampung.

Bahlil mengklaim investor asing sudah berkomunikasi dan menanyakan kapan bisa mulai berinvestasi di IKN. "Tapi, kami katakan bahwa setelah 17 Agustus, baru kami lihat," kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga sempat mengungkapkan bahwa ada ratusan investor yang sudah antre untuk masuk ke proyek ibu kota negara baru tersebut. Namun, dia memilih untuk memprioritaskan investor lokal terlebih dahulu.

Pernyataan tersebut dilontarkan Jokowi dalam keterangan persnya setelah menghadiri Forum Ekonomi Asia Pasifik atau APEC CEO Summit di San Francisco, Amerika Serikat, pada November 2023.

Dalam kesempatan lain, Jokowi menegaskan pemerintah Indonesia akan selalu memprioritaskan investor lokal untuk pembangunan di IKN. Pada tahap pertama, pemerintah akan mendahulukan investasi dari penanam modal dalam negeri.

“Tapi kalau mentok dan sudah tidak ada, kami akan keluarkan jurus yang dari luar," klaim Jokowi dalam sambutan groundbreaking Pakuwon Nusantara, 1 November 2023.

"Karena sudah dari beberapa bulan yang lalu, dari Singapura ada 130 investor datang. Dari Singapura jauh-jauh ke sini kalau enggak berminat buat apa. Kemudian ada dari Korea 30 orang, Jepang juga 30 orang, dari Malaysia, dari Uni Emirate Arab," ujarnya, saat itu.

Dari penelusuran fajar.co.id, sejumlah pegiat media sosial baru-baru ini menyiarkan langsung suasana IKN. Bahkan ada video dari pekerja yang mengaku kesulitan saat berusaha mencari makanan jadi di lokasi pembangunan.

Demikian halnya dengan pengamat politik Rocky Gerung. Dia juga ikut mengkritik IKN. Rocky yang menjadi salah satu narasumber di Universitas Balikpapn pada Jumat (14/6/2024), mengulas terkait dampak IKN di Kalimantan Timur.

Ia pesimis terhadap IKN dengan menyebut bahwa proyek tersebut terganjal oleh keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). (fajar)

Rencana Prabowo: Tak Berencana Naikkan Rasio Utang RI jadi 50 Persen PDB-Istimewa 

SANCAnews.id – Anggota tim gugus tugas keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono membenarkan, presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, belum berencana menaikkan rasio utang negara hingga 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hal itu diungkapkannya kepada Reuters dalam wawancara yang dikutip Sabtu (15/6/2024).

“Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi,” kata Thomas.

Pernyataan ini juga menyangkal laporan sebelumnya oleh Bloomberg yang menyatakan rumor tersebut, dan telah merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

Mata uang rupiah turun sebesar 0,9 persen dan imbal hasil obligasi melonjak pada hari Jumat, (14/6) kemarin.

Thomas lebih lanjut mengatakan bahwa Prabowo belum menetapkan target tingkat utang apa pun dan akan mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai metrik fiskal.

Sebelumnya pada bulan lalu, Prabowo yang akan menjabat pada bulan Oktober nanti mengatakan bahwa Indonesia harus “lebih berani” untuk memasukkan program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen untuk negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Namun Prabowo juga berulang kali berjanji untuk mematuhi batasan defisit anggaran.

“Penting untuk dicatat, itulah alasan Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut,” kata Thomas.

Prabowo pun memastikan bahwa dalam penjajakan antara tim gugus tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Sri Mulyani fokus pada peningkatan pendapatan negara.

Serta meninjau belanja negara dan memberikan ruang anggaran untuk program-program yang penting.

Program itu seperti menyediakan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, dalam batas hukum keuangan publik.

Thomas pun menambahkan bahwa defisit anggaran pada tahun 2025 akan tetap di bawah 3 persen dari PDB. (disway)

Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani/Net 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dituding menyuap organisasi masyarakat keagamaan (ormas), karena pemerintahannya mengeluarkan kebijakan baru terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pakar hukum Ahmad Yani menyampaikannya dalam program podcastnya yang diposting melalui saluran YouTube Bicara (Bincang Cara Ahmad Yani).

"Ini bisa dikategorikan dalam tanda kutip menyogok ormas-ormas," ujar Yani dikutip Sabtu (15/6).

Ketua Umum Partai Masyumi itu berpendapat, diujung masa pemerintahannya Jokowi membutuhkan bemper untuk melindunginya dari sejumlah masalah hukum.

"Karena banyak persoalan kalau dia turun. Ini tidak hanya di Indonesia saja. Di belahan dunia sudah banyak presiden turun diadili," tuturnya.

"Karena kebijakan-kebijakan yang dia bangun selama ini menguntungkan keluarganya, anaknya, kerabatnya, dan orang-orang dekatnya," demikian Yani menambahkan. (rmol)

Bobby Adhityo Rizaldi (kedua kiri) di Kawasan Ampera, Jakarta Selatan, pada Jumat (14/6) 

SANCAnews.id – Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi memberikan klarifikasi terkait persoalan larangan jurnalisme investigasi dalam RUU Penyiaran.

Klarifikasi tersebut disampaikan Bobby dalam diskusi publik yang digagas Ikatan Jurnalis Hukum (IWAKUM) bertajuk “Menakar Urgensi RUU Penyiaran” di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Jumat (14/6).

Menurut Bobby, banyak pihak yang salah mengartikan redaksional dalam RUU tersebut.

“Bahwa tidak ada boleh dilakukan jurnalistik investigasi, bahwa jurnalistik investigasi itu dilarang, bukan. Maksudnya kita itu jurnalistik investigasi eksklusif,” ujar Bobby.

Bobby lantas menegaskan bahwa pengaturan eksklusivitas ini berkaitan dengan konsep publisher rights. Pihaknya menginginkan pers baik di daerah maupun nasional, memiliki hak siar atau publisher rights yang dilindungi.

Ini agar produksi berita menjadi lebih variatif dan menguntungkan media pertama yang mempublikasikan berita.

“Bagus toh ini publisher rights,” jelasnya.

Pengaturan ini, lanjut Bobby, khusus untuk platform digital.

Jurnalistik investigasi eksklusif perlu diatur agar tidak semua media penyiaran bisa sembarangan membeli hak siar untuk konten sensitif seperti kasus hukum atau terorisme.

Oleh karena itu, politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa pengaturan ini bukan berarti membungkam kebebasan pers.

“Jadi, sekali lagi yang mungkin diperbaiki itu adalah konteks eksklusivitasnya bukan masalah tidak boleh dalam melakukan pembebasan, sama sekali tidak,” pungkasnya.

Turut hadir narasumber lain dalam diskusi tersebut Praktisi Hukum Deolipa Yumara; Advokat Konstitusi, Viktor Santoso Tandiasa, hingga Komisioner KI Pusat Handoko Handoko Agung Saputro. (rmol)