SANCAnews.id

Rencana Prabowo: Tak Berencana Naikkan Rasio Utang RI jadi 50 Persen PDB-Istimewa 

SANCAnews.id – Anggota tim gugus tugas keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono membenarkan, presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, belum berencana menaikkan rasio utang negara hingga 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hal itu diungkapkannya kepada Reuters dalam wawancara yang dikutip Sabtu (15/6/2024).

“Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi,” kata Thomas.

Pernyataan ini juga menyangkal laporan sebelumnya oleh Bloomberg yang menyatakan rumor tersebut, dan telah merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

Mata uang rupiah turun sebesar 0,9 persen dan imbal hasil obligasi melonjak pada hari Jumat, (14/6) kemarin.

Thomas lebih lanjut mengatakan bahwa Prabowo belum menetapkan target tingkat utang apa pun dan akan mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai metrik fiskal.

Sebelumnya pada bulan lalu, Prabowo yang akan menjabat pada bulan Oktober nanti mengatakan bahwa Indonesia harus “lebih berani” untuk memasukkan program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen untuk negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Namun Prabowo juga berulang kali berjanji untuk mematuhi batasan defisit anggaran.

“Penting untuk dicatat, itulah alasan Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut,” kata Thomas.

Prabowo pun memastikan bahwa dalam penjajakan antara tim gugus tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Sri Mulyani fokus pada peningkatan pendapatan negara.

Serta meninjau belanja negara dan memberikan ruang anggaran untuk program-program yang penting.

Program itu seperti menyediakan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, dalam batas hukum keuangan publik.

Thomas pun menambahkan bahwa defisit anggaran pada tahun 2025 akan tetap di bawah 3 persen dari PDB. (disway)

Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani/Net 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dituding menyuap organisasi masyarakat keagamaan (ormas), karena pemerintahannya mengeluarkan kebijakan baru terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pakar hukum Ahmad Yani menyampaikannya dalam program podcastnya yang diposting melalui saluran YouTube Bicara (Bincang Cara Ahmad Yani).

"Ini bisa dikategorikan dalam tanda kutip menyogok ormas-ormas," ujar Yani dikutip Sabtu (15/6).

Ketua Umum Partai Masyumi itu berpendapat, diujung masa pemerintahannya Jokowi membutuhkan bemper untuk melindunginya dari sejumlah masalah hukum.

"Karena banyak persoalan kalau dia turun. Ini tidak hanya di Indonesia saja. Di belahan dunia sudah banyak presiden turun diadili," tuturnya.

"Karena kebijakan-kebijakan yang dia bangun selama ini menguntungkan keluarganya, anaknya, kerabatnya, dan orang-orang dekatnya," demikian Yani menambahkan. (rmol)

Bobby Adhityo Rizaldi (kedua kiri) di Kawasan Ampera, Jakarta Selatan, pada Jumat (14/6) 

SANCAnews.id – Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi memberikan klarifikasi terkait persoalan larangan jurnalisme investigasi dalam RUU Penyiaran.

Klarifikasi tersebut disampaikan Bobby dalam diskusi publik yang digagas Ikatan Jurnalis Hukum (IWAKUM) bertajuk “Menakar Urgensi RUU Penyiaran” di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Jumat (14/6).

Menurut Bobby, banyak pihak yang salah mengartikan redaksional dalam RUU tersebut.

“Bahwa tidak ada boleh dilakukan jurnalistik investigasi, bahwa jurnalistik investigasi itu dilarang, bukan. Maksudnya kita itu jurnalistik investigasi eksklusif,” ujar Bobby.

Bobby lantas menegaskan bahwa pengaturan eksklusivitas ini berkaitan dengan konsep publisher rights. Pihaknya menginginkan pers baik di daerah maupun nasional, memiliki hak siar atau publisher rights yang dilindungi.

Ini agar produksi berita menjadi lebih variatif dan menguntungkan media pertama yang mempublikasikan berita.

“Bagus toh ini publisher rights,” jelasnya.

Pengaturan ini, lanjut Bobby, khusus untuk platform digital.

Jurnalistik investigasi eksklusif perlu diatur agar tidak semua media penyiaran bisa sembarangan membeli hak siar untuk konten sensitif seperti kasus hukum atau terorisme.

Oleh karena itu, politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa pengaturan ini bukan berarti membungkam kebebasan pers.

“Jadi, sekali lagi yang mungkin diperbaiki itu adalah konteks eksklusivitasnya bukan masalah tidak boleh dalam melakukan pembebasan, sama sekali tidak,” pungkasnya.

Turut hadir narasumber lain dalam diskusi tersebut Praktisi Hukum Deolipa Yumara; Advokat Konstitusi, Viktor Santoso Tandiasa, hingga Komisioner KI Pusat Handoko Handoko Agung Saputro. (rmol)

Poster bergambar Harun Masiku ditempel saat peserta aksi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi teatrikal di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024). 

SANCAnews.id – Buronan legendaris KPK, Harun Masiku rupanya nyaris tertangkap penyidik ​​lembaga antirasuah. Bahkan saat itu keberadaan Masiku sudah diketahui.

Peluang penangkapan Masiku terjadi pada tahun 2021. Saat itu, Masiku sedang dikejar oleh Tim Pemburu Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berisikan penyidik ​​ahli. Salah satunya adalah Praswad Nugraha.

Praswad yang kini menjabat Ketua IM57+ Institute bercerita tentang perburuan Masiku. Mantan calon legislatif PDIP itu ditemukan di sebuah pulau di luar negeri.

"Sekitar bulan April, Maret-April (2021) ya kita sudah menemukan lokasi saat itu, kita tidak berkoar-koar ya seperti Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) ya, jadi sudah kita temukan lokasinya," kata Praswad kepada kumparan, Jumat (14/6).

"Ada di satu pulau, di satu pulau wisata di negara tetangga kita," sambung dia.

Praswad menyebut, saat itu tim agen intelijen KPK dikirimkan ke lokasi itu untuk mengkonfirmasi keberadaan Masiku. Hasilnya positif. KPK pun berkoordinasi dengan pihak Konjen, sesaat sebelum akan menangkap Masiku.

"Waktu itu dia sudah pindah berprofesi jadi guru Bahasa Inggris, iya. Saat itu ya, itu kejadian tiga tahun yang lalu," kata Praswad.

Dia menegaskan, intelijen yang dikirimkan sudah yakin bahwa Masiku ada di lokasi tersebut. Namun mereka tidak bisa melakukan penangkapan, karena itu tugas penyidik. Praswad sudah meyakini informasi sudah kuat dan pasti.

"Pada saat itu tugas kami itu melakukan pembungkusan lah, melakukan penangkapan," kata dia.

Namun sayang, saat proses itu hendak dilakukan, tim pemburu Masiku ini diguncang dengan isu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan penonaktifan sehingga tidak bisa bekerja dengan maksimal.

Di tim tersebut, bukan hanya ada Praswad, tetapi sosok seperti Raja OTT KPK Harun Al-Rasyid hingga penyidik senior Damanik. Namun mereka juga terkena dampak TWK.

"Sesaat sebelum kita mau ambil (tangkap Harun Masiku) lalu ada gonjang-ganjing TWK," kata dia.

Selepas mereka didepak dari KPK, Masiku belum juga ditangkap. Bahkan hingga saat ini, sudah 4 tahun lebih Masiku menjadi buronan lembaga antirasuah. Praswad juga mempertanyakan sikap KPK, khususnya pimpinan terkait perburuan Masiku ini.

Terlebih usai gonjang-ganjing yang terjadi saat ini, di mana Pimpinan KPK Alexander Marwata membuat pernyataan dengan berharap Masiku akan ditangkap dalam satu pekan ke depan, pada saat 10 Juni di DPR RI.

"Nah, jadi satu pertanyaan itu, satu hal yang sebenernya apa ya, maunya KPK itu apa? Terutama wabil khusus pimpinan, sekarang juga berkoar-koar bahwa mereka sangat-sangat bertekad untuk tangkap Harun Masiku," ucapnya.

"Coba suruh Firli (eks Ketua KPK) jawab kenapa kami dinonaktifkan saat itu, enggak relevan sama sekali, kemudian kami semua di-TWK-kan," pungkasnya.

Saat ini, KPK tampak makin gencar mengejar Harun Masiku yang sudah buron 4 tahun. Sejumlah saksi dipanggil KPK dalam beberapa pekan terakhir. Salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang bahkan hp-nya turut disita penyidik.

Masiku ialah tersangka suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024. Mantan caleg PDIP itu diduga menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta. Dia sudah DPO sejak 2020. (democrazy)

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) menerima gelar Honorary Professor (Profesor Kehormatan) dari Tsinghua University di Beijing, China, Kamis (13/6). 

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menerima gelar honorary professor atau profesor kehormatan dari Tsinghua University di Beijing, Cina pada Rabu, 12 Juni 2024.

Universitas Tsinghua menganugerahkan gelar tersebut karena Luhut dinilai telah memberikan kontribusi signifikan dalam mempererat hubungan persahabatan Indonesia dan Tiongkok. Selain itu juga dinilai membawa manfaat bagi kedua negara.

"Kerja keras dan sikap pantang menyerah itulah yang mengubah jalan hidupnya, menjadikannya orang pertama di Indonesia yang pernah belajar di Cornell University. Sikap tersebut juga yang saya teladani untuk menjadi seorang profesional, di manapun saya bekerja," ujar Luhut melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 13 Juni 2024.

Luhut menyampaikan hal itu dalam sebuah seremoni. Luhut mengaku sempat bertanya kepada Tsinghua apa sebab mereka mengamanatkan gelar tersebut. Menurut dia, kampus itu menilai Luhut berkontribusi atas terjalinnya hubungan persahabatan yang begitu erat antara Indonesia dan Cina. Bahkan, selama ini ia mengaku beberapa kali mendapatkan tawaran penghargaan serupa dari universitas lain, namun selalu menolak.

"Bagaimana bisa? Lulusan Akademi Militer yang hanya mengerti kata siap dan laksanakan, tak pernah menyukai pelajaran aljabar dan matematika, mendapatkan gelar terhormat dari salah satu cabang ilmu pengetahuan. Apalagi gelar tersebut datang dari kampus nomor 1 di Asia dan 12 terbaik dunia," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga mengenang perjalanan hidupnya dan nilai-nilai kerja keras yang diwariskan oleh ayahnya, seorang mantan sopir bus AKAP di Sibualbuali. Dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Cina telah diberi gelar itu.

Luhut berharap persahabatan kedua negara akan terus terjalin dan semakin kokoh. "Amanat ini akan saya dedikasikan sebagai komitmen untuk terus melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara," ucapnya.

Gelar itu langsung dilaporkan Luhut ke Presiden Joko Widodo. "Presiden berkeinginan agar saya dapat menerimanya," ucapnya.

Berdasarkan QS World University rangkings 2023, Tsinghua University berada di peringkat 14. Terdapat 87 program sarjana, 83 program pascasarjana dan doktoral. Kampus itu berdiri sejak 1911. (tempo)