SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pinjam meminjam barang merupakan salah satu interaksi yang sering ditemui sehari-hari. Semua tahu bahwa meminjam berarti hanya berhak menggunakan manfaat dari barang yang dipinjam. Lalu bagaimana hukumnya meminjam suatu barang lalu tanpa sengaja merusaknya, apakah wajib menggantinya?

Perlu diketahui, bahwa pemilik barang tersebut tidak mengambil upah atas barang yang dipinjamkan tersebut. Sebagai penyeimbang, pihak yang meminjam harus ekstra hati-hati dalam menjaga barang yang dipinjam, yang nantinya akan dikembalikan seluruhnya kepada pemilik barang tersebut. Lalu bagaimana jika barang tersebut rusak secara tidak sengaja, apakah harus diganti?

Mari baca kroniknya:

Orang tua Kayla (Syaiful) membeli sepeda listrik secara online pada Rabu malam (24/5/2024) dan dua hari kemudian, Kayla (pr) pada Jumat pagi (26/5/24) membawa sepeda tersebut ke sekolah yang diparkir di rumah warga dekat sekolah, lalu RPM (lk) kelas 5 SD, satu kelas meminjamnya pada Kayla untuk membeli lontong di warung dan karena warung yang ia datangi sedang ramai pembeli dan sepeda listrik yang ia pinjam, RPM dan kedua temannya DS (lk) dan MA (lk) berjalan jauh dan akhirnya terjatuh sehingga menyebabkan sepeda yang mereka gunakan pada bagian setangnya rusak, sepeda menjadi tidak nyaman dan body tergores.

Atas kejadian tersebut, ke tiga orang tua murid peminjam diminta bertanggung jawab terhadap anaknya dengan berbagai cara. Orang tua peminjam berusaha mencari pembenaran terhadap anaknya dan memberikan kesan bahwa mereka tidak akan mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh anaknya.

Pada pertemuan pertama di rumah pemilik sepeda, Sabtu (27/4), orang tua dari MA bersedia memperbaikinya dan jika ingin menggantinya, mereka tidak mau, dengan alasan yang meminjam bukanlah anaknya, mereka hanya membonceng saja.

Dalam pertemuan pada hari Sabtu (4/5/24) dengan Kepala Sekolah SDN 41 (Yeni) dan dihadiri oleh Guru Kelas V (Dian) bersama ketiga orang tua atau wali siswa RPM (Yumaida), DS (Vivi Handayani) dan MA (Antoni) tercapai kesepakatan untuk mengganti sepeda yang rusak dengan syarat sepeda tersebut diperiksa pada tanggal 7 Mai 2024 terlebih dahulu sebelum mengganti sepeda yang rusak dan membawanya ke Mara Palam tempat membeli sepeda listrik tersebut dengan membuat surat kesepakatan.

Kemudian setelah terjadi kesepakatan, yang akan memeriksa sepeda tersebut adalah seorang pria yang masih sedarah dengan orang tua pelaku dan pada hari yang sama, Sabtu (4/5/24), datang ke sekolah untuk mengecek apa saja yang rusak, pihak yang dianggap mekanik mengatakan, sepeda yang dianggap rusak itu tidak ada.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan saat ditanya tentang surat keterangan mekanik tersebut, karena ia seorang mekanik tentu mempunyai legalitas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan ilmu yang dimilikinya.

Namun yang terjadi, pihak yang mengaku sebagai montir itu kesal karena dianggap merendahkan diri dan ketiga orang tuanya bersikukuh sepeda yang dijatuhkan anaknya tidak bermasalah atau rusak.

Dalam pemeriksaan tersebut, para guru yang hadir di lokasi kaget karena orang yang diduga ahli bengkel tersebut berperilaku tidak pantas dengan cara memeriksa sepeda dengan melihat dan melihat lalu menyuruhnya mengendarai sepeda listrik dengan memutar setang sepeda tanpa membawa alat untuk memeriksa atau mengukur setang yang terasa berat ke kiri saat berjalan.

Sebelumnya pada Senen (29/4), Ibunya MA yang ada di ruang rapat guru mengatakan bahwa sepeda yang ditunggangi putranya bukanlah sepeda baru melainkan sepeda bekas.

Entah dari mana mengetahui sepeda yang dijatuhkan anaknya dan menyakini apa apa yang diucapkan kemudian pembeli menanyakan melalui telp WA +62 831-2191-1xxx pada penjual toko Mitra Sepeda Listrik di Marapalam Lubuk Begalung Padang, Ricki menjelaskan tidak ada sepeda bekas yang dijual dan hal ini berdasarkan dugaan dari pihak orang tua MA sangat merugikan dirinya dengan alasan pencemaran nama baik terhadap penujal.

Tak hanya itu, orang tua DS (Vivi Handayani) juga berbohong karena sepeda listrik yang dipersoalkan sudah duluan menabrak seorang anak dan kemudian anak yang tertabrak tersebut menemui orang tua pemilik sepeda.

Lebih lanjut, berdasarkan perkataan orang tua DS (Vivi Handayani) yang ingin dibuktikan, mereka tidak bisa menjelaskan siapa orang yang ditemui pada pemilik sepeda listrik tersebut.

Tak hanya itu, orang tua DS (Vivi Handayani) lagi-lagi berbohong ketika orang yang mengaku sebagai mekanik tidak diperbolehkan melihat dan memegang sepeda listrik yang terjatuh tersebut.

Dan lagi-lagi ditanyakan tentang larangan memegang sepeda tersebut juga tidak dapat membuktikan atas ucapan yang dilontarkan.

Berhubung atas peristiwa ini, telah diketahui Bhabinkamtibmas di Kelurahan Lubuk Minturun-Sungai Lareh, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat.

“Peristiwa atau kejadian di SD Negeri 41 Lori Lubuk Minturu akan ditindaklanjuti dengan mediasi kedua belah pihak agar permasalahan cepat selesai secara kekeluargaan,” ucap Aipda Dodi G didampingi Babinsa dari Koramil Kototangah dan Lurah Lubuk Minturun-Sungai Lareh, Kecamatan Kototangah, Padang, Selasa (7/5/24). (sanca)

Mahfud Md/Ist 

SANCAnews.id – Mantan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024, Mahfud Md mengatakan, tanda-tanda kecurangan pemilu belakangan ini kembali bersifat vertikal atau melibatkan pemerintah atau otoritas.

“Tren kecurangan pemilu belakangan ditengarai sudah bergeser kembali menjadi vertikal, melalui mobilisasi aparat dan penggunaan fasilitas negara, namun disamarkan sehingga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif,” kata Mahfud saat menjadi pembicara seminar nasional Pelaksanaan Pemitu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Rabu 8 Mei 2024.

Guru Besar Hukum Tata Negara UII Yogyakarta itu menuturkan tren kecurangan pemilu secara vertikal saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru. Di mana pada masa itu, pemenang pemilu ditengarai sudah diatur sesuai keinginan penguasa.

“Kalau dulu di zaman Orde Baru (kecurangan) vertikal itu semuanya sudah diatur, yang menang harus ini, yang kalah ini, suaranya dibuat segini, lalu itu tren itu berhasil dihapus di masa reformasi,” kata dia.

Namun pada awal Reformasi setidaknya sampai 2014 silam, ujar Mahfud, kecurangan Pemilu mulai bergeser berpola horizontal. 

“Kecurangan horizontal itu hanya melibatkan antar kontestan parpol (partai politik), kader dengan parpolnya, antar pasangan calon, jadi pemerintah tidak ikut mencurangi,” kata Mahfud.

“Kita berhasil melakukannya dengan cukup baik (sehingga kecurangan Pemilu) terus bergeser menjadi horizontal, namun sejak 2019 bergeser lagi (ke vertikal),” ujar Mahfud melanjutkan. "Mobilisasi aparat dan fasilitas negara dipakai tapi dipakai alasan-alasan, yang ada aturannya."

Upaya mengungkap dugaan kecurangan melalui lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi atau MK di pola pergeseran tren kecurangan vertikal ini, ujar Mahfud, bisa terprediksikan menemui kegagalan.

“Karena hasilnya menurut MK, dugaan dugaan kecurangan terstruktur sistematis dan masif itu tidak terbukti secara hukum,” ujar dia.

Mahfud pun memberi catatan. Sebagai mantan cawapres peserta Pemilu Presiden 2024, ia sudah tidak bisa lagi mempersoalkan keputusan MK soal hasil Pilpres 2024 yang sudah diputuskan. MK telah menyatakan tak ada bukti kecurangan Pemilu 2024.

“Saya tak bisa lagi mempersoalkan keputusan MK itu demi keadaban dalam hukum. meskipun misalnya saya merasa tidak puas atau kecewa atas putusan itu, saya harus menerima,” kata dia. “Sebab vonis MK itu sebagai produk pengadilan yang final dan mengikat.”

Sebagai warga negara, Mahfud menyatakan dirinya mengikuti kaidah fiqh, hukmul hakim yarfaul khilaaf, yang artinya keputusan hakim mengakhiri perselisihan. 

“Jadi bagi saya yang penting negara ini harus terus berjalan, tidak boleh mandeg apalagi menjadi kacau hanya karena pertengkaran yang tak kunjung selesai," ucapnya.

Perjalanan menjaga negara dan keharusan munculnya pemerintahan sesuai dengan konstitusi harus dinomersatukan,” Mahfud.

“Tidak ada lagi upaya hukum konstitusi yang bisa dilakukan untuk melawan vonis MK tersebut.” (tempo)

Profil dan biodata Dokter Tifa, Tifauzia Tyassuma (Instagram/@tifauziatyasuma) 

SANCAnews.id – Kematian akibat serangan jantung mendadak banyak dilaporkan di berbagai belahan dunia. Epidemiolog sekaligus akademisi dan peneliti dari Ahlina Institute, Dr Tifauzia Tyassuma mengaku sudah memperkirakan hal tersebut.

Menurut dia, kejadian tersebut akibat dari vaksin Covid-19 yang diwajibkan pemerintah beberapa waktu lalu.

"Saya sudah berikan peringatan sejak tahun 2022. Penerima Vaksin COV1D, agar rajin cek kondisi Jantung dan Pembuluh Darah," kata pegiat media sosial yang karib dengan nama Dokter Tifa ini.

"Kejadian Henti Jantung Mendadak karena Blood Clot sudah banyak dilaporkan seluruh dunia. Peringatan ini karena saya sayang & peduli kepada rakyat," sambungnya, dikutip dari akun twitternya, @DokterTifa, Jumat (3/5/2024).

Sebelumnya, pada 2022 lalu, diberitakan di media ini bahwa Dokter Tifa mengingatkan kepada orang yang pernah vaksin Covid-19 untuk segera cek jantung.

“Buat anda yg Vaksin 1-2-3 lebih baik segera check jantung,” kata Dokter Tifa sapaannya, melalui akun sosial medianya, Senin, (26/9/2022).

Ahli Epidemiologi ini kembali mengulang pernyataan yang pernah dia lontarkan pada tahun 2021 silam.

“Seperti sejak awal tahun 2021 saya sampaikan. Akan banyak sekali kematian mendadak. Sudden Adult Death Syndrome (SADS),” ucapnya.

“Saya tidak bilang krn Vaksin loh, sebab banyak yang sensi,” pungkasnya.

Dalam unggahannya itu, Aktivis Sosial ini mengunggah pemberitaan terkait kematian Deputy Chief Executive Officer Rudy Ramawy yang disebut mendadak pada Kamis, (22/9/2022) lalu.

Sebelum meninggal, pria usia 31 tahun ini mendapat penanganan resutasi untuk menindaki dekat jantungnya yang terhenti. (fajar)

Pengamat politik Rocky Gerung/Ist

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung melarang calon presiden (capres) nomor satu Anies Baswedan mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 sebagai calon gubernur (cagub) setelah kalah dalam pemilihan presiden (Pilpres) kemarin.

Rocky Gerung menilai niat politik Anies Baswedan mencalonkan diri di Pilkada DKI 2024 harus diedit untuk mendukung calon yang didukung partai lain seperti PKS, karena ia akan di-bully jika kembali mengikuti pemilu kepala daerah di Ibu Kota setelahnya menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2023.

"Ya itu yang kita cegah justru, jadi niat politik Anies itu harus juga diedit sedikit, jangan berupaya untuk masih nyari panggung padahal panggung itu panggung lama dia, dan orang akan bully dia lagi itu," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Senin (29/4).

Sementara diketahui, Partai Nasdem memberikan posisi prioritas bagi Anies Baswedan untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024. Setelah Anies, baru kader-kader Partai Nasdem lainnya yang berkemungkinan untuk diusung untuk maju jadi DKI 1.

"Prioritas Mas Anies, top priority," kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya saat menghadiri acara halal bihalal dan milad ke-22 PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024), dikutip dari Republika.

Willy menegaskan, sejauh ini memang ada tawaran dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk Anies Baswedan agar maju di Pilkada Jakarta pada November 2024 mendatang. Partai Nasdem hingga kini masih menunggu jawaban dari Anies.

"Kita tunggu lah seperti apa yang disampaikan Pak Surya kemarin, mungkin Mas Anies butuh waktu untuk mendalami itu melihat situasi tetapi setidak-tidaknya Nasdem siap kalau Mas Anies maju," ujar Willy.

Ia melanjutkan, kalaupun jika Anies tidak menginginkan untuk kembali maju menjadi Gubernur Jakarta, Partai Nasdem memiliki nama-nama kader internal yang bakal diusung.

"Toh kalau tidak maju juga siap alternatif yang sudah kita coba lakukan, jadi apapun keputusan Mas Anies kita support karena beliau adalah aset politik di dalam baik Jakarta maupun Nasional. Kita tunggu lah bagaimana sikap Mas Anies sendiri," terangnya.

Menurut penuturannya, setelah Anies menjadi top priotity, Willy menyebut kader yang berada di posisi kedua adalah Ahmad Sahroni. "Yang kedua ada Ahmad Sahroni, ada Wibi Andrino, habis itu yang lain-lain kita lihat nanti," ungkapnya. (populis)

Pengamat politik Rocky Gerung/Ist 

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung mengungkap taktik tersembunyi Presiden terpilih Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, yang ingin merangkul semua partai dan parpol ke dalam pemerintahannya.

Menurut Rocky Gerung, dengan merangkul lawan politiknya, calon presiden nomor satu Anies Baswedan dan calon presiden nomor tiga Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto ingin menunjukkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya tidak akan mendapat porsi lebih besar di pemerintahannya.

"Iya dia mau merangkul semuanya tapi juga kita mesti baca ada semacam taktik terselubung di situ, bayangkan misalnya kalau Anies gabung dengan Prabowo, apa perasaan Jokowi?" ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube SINDOnews, Jumat (3/5).

"Kalau Ganjar gabung dengan Prabowo itu pasti pak Jokowi merasa kok akhirnya Anies dan Ganjar itu dirangkul oleh Prabowo dan itu berarti penanda bahwa saya tidak akan dapat porsi lebih banyak di situ kan, kan logikanya begitu kan," imbuhnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto berjanji akan merangkul semua kekuatan ketika dirinya menjadi presiden. Hal itu disampaikan saat hasil hitung cepat atau quick count raihan suara Pilpres 2024 menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran unggul jauh dibandingkan para kompetitornya.

"Kemenangan ini harus jadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo-Gibran dan seluruh Koalisi Indonesia Maju (KIM), kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan," kata Prabowo dalam pidatonya di Istora Senayan, Kompleks GBK, Rabu (14/2/2024) malam, dikutip dari Republika. 

Lebih lanjut, Prabowo menyebut dirinya dan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi presiden dan wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahannya kelak tidak akan membedakan-bedakan rakyat berdasarkan latar belakangnya. 

"Apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosialnya, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kepentingannya," ujar Prabowo. (populis)