SANCAnews.id

Anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridhal Ali Tomi ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Dia tewas di dalam mobil Alphard warna hitam. (Ist) 
 

SANCAnews.id – Brigadir Ridhal Ali Tomi dipastikan mendapat pekerjaan tambahan sebagai ajudan atau sopir seorang pengusaha di Jakarta. Namun dia dipastikan tidak mengantongi izin dari satuan atau pimpinan di Polda Manado.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Thamsil mengatakan, buntut kejadian ini, Divisi Propam Polda Sulut memutuskan memeriksa Kapolres dan Kasatlantas Polresta Manado. Mereka dimintai keterangan terkait keberadaan Ridhal di Jakarta.

"Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasanya, baik Kasatlantas, Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta," kata Michael saat dihubungi, Senin (29/4).

Sejauh ini Kapolresta dan Kasatlantas tidak menberikan penugasan untuk mengawal pengusaha. Ridhal disebut bekerja tanpa izin pimpinan.

"Hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan," jelas Michael.

Sebelumnya, Anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridhal Ali Tomi ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Dia tewas di dalam mobil Alphard warna hitam.

Kabar tewasnya Brigadir Ridhal dibenarkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Saat ini kasus sudah ditangani Polsek Mampang.

"Polsek mampang Polrestro Jaksel Polda Metro Jaya telah menangani sejak awal proses penyelidikan ini," kata Trunoyudo.

Sementara, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal mengidentifikasi kematian Brigadir Ridhal karena bunuh diri, bukan pembunuhan. "Bukan penembakan ya," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (26/4).

Ade menuturkan, korban tewas dengan menembakan senjata api ke kepalanya sendiri. Korban ditemukan sudah tak bernyawa di dalam mobilnya. "Iya bunuh diri menembak kepalanya menggunakan senpi," tegasnya. (jawpos)

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Sekjen PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, dalam sebuah pertemuan/Net 

SANCAnews.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa saja ditinggal dari pemilih akar rumput jika memutuskan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, mengatakan saat ini partai politik penentang Presiden Joko Widodo adalah PDIP, setelah Jokowi mendukung Prabowo.

Namun sejak kepemimpinan Jokowi, oposisi yang paling konsisten adalah PKS.

"Nah, saya kira, ceruk pemilih PDIP dan PKS hari ini ada pada barisan oposisi," jelas Kang Tamil, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/4).

Tetapi, kata dosen Universitas Dian Nusantara itu, jika PDIP dan PKS memutuskan menjadi bagian dari pemerintahan ke depan, demi bagi-bagi kue kekuasaan, dipastikan dua Parpol itu ditinggal pemilihnya.

"PDIP dan PKS pasti kehilangan pemilihnya akar rumput. Karena pemilihnya akan berpikir dan mempunyai pandangan bahwa pemilih atau pengikut 2 Parpol itu hanya dijadikan sapi perah bagi keuntungan bagi-bagi kue kekuasaan semata," pungkasnya. (*)

Prabowo Subianto bersama wartawan 

SANCAnews.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto menyadari butuh kekuatan yang dimiliki Nahdlatul Ulama (NU) setelah memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato di acara halal bihalal keluarga besar PBNU, di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Minggu (28/4).

Ia sadar, dirinya didukung oleh kekuatan tokoh dan ulama, salah satunya dari NU.

"Alhamdulillah, rakyat telah mengambil keputusan, rakyat telah memberi mandat kepada Prabowo dan Gibran. Tapi kami hanya tokoh, tidak mungkin hanya dua orang yang akan menyelesaikan permasalahan bangsa,” tuturnya.

“Kami maju dengan kesadaran, bahwa kami didukung kumpulan tokoh yang sangat besar,” sambungnya.

Sebab itu ia menyadari akan kehadiran para tokoh dan ulama NU serta organisasi massa Islam yang moderat untuk membangun bangsa.

“Kami merasakan itu, dan kami butuh kekuatan, diantaranya NU, kekuatan Ormas Islam moderat, inklusif, kekuatan-kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin, kekuatan-kekuatan Islam yang tidak punya rasa rendah diri, dan punya kepercayaan besar,” tutupnya. (rmol)

Prabowo Subianto saat sambutan pada halal bihalal keluarga PBNU 

SANCAnews.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali blak-blakan menyatakan dirinya mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Prabowo mengatakan, awalnya ada yang bertanya kepadanya apakah dirinya mau maju atau tidak sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, ia dengan tegas menyatakan akan mencalonkan diri jika didukung oleh Jokowi.

“Waktu saya ditanya, mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan maju bila direstui dan didukung Pak Joko Widodo,” tegas Prabowo, pada sambutan halal bihalal keluarga besar PBNU, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (28/4).

Menteri Pertahanan RI itu juga menjelaskan, dia mau didukung Jokowi, karena ingin meneruskan pembangunan yang telah dilakukan selama ini.

“Kenapa, karena kita butuh kontinuitas, kita butuh komitmen keberlanjutan, hal-hal yang baik, investasi-investasi uang rakyat yang sudah demikian besar harus diamankan,” katanya.

Menurutnya, pembangunan yang selama ini dilakukan Jokowi perlu ada perbaikan, dan akan dilakukan di dalam kepemimpinannya.

“Apakah semuanya sudah bagus? Tentu tidak. Apa perlu perbaikan? Tentu perlu. Apakah perlu berinisiatif, berinovasi mencari solusi yang lebih cepat dirasakan rakyat, tentu harus kita lakukan,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Dewan Pers meminta seluruh perguruan tinggi untuk mematuhi perjanjian kerja sama antara Dewan Pers dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Ristek dan Teknologi tentang Penguatan dan Pelindungan Kegiatan Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini dinilai bisa menjadi landasan bagi pers mahasiswa untuk bekerja lebih leluasa tanpa takut akan larangan atau intimidasi.

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifli mengatakan aturan ini menjadi pintu masuk untuk melindungi aktivitas pers mahasiswa yang rentan terhadap intimidasi. Arif berharap setelah kesepakatan ini tidak ada lagi pers mahasiswa yang terintimidasi dan dilarang atas hasil publikasi jurnalistiknya.

“Kalau ada kasus, mudah-mudahan kampus bisa mentaati perjanjian kerja sama ini. Tidak boleh ada pembredelan,” kata Arif dalam diskusi Perlindungan terhadap Pers Mahasiswa yang digelar Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia atau PPMI pada Sabtu, 27 April 2024.

Perjanjian kerja sama antara Dewan Pers dengan Kementerian Pendidikan Tinggi tersebut diteken pada 18 Maret lalu. Dalam perjanjian itu, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifli bertindak sebagai pihak kesatu sedangkan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Sri Suning Kusumawardani sebagai pihak kedua.

Menurut Arif, perjanjian kerja sama itu memuat dua pokok yang penting bagi aktivitas pers mahasiswa. “Pertama, peningkatan kompetensi. Kedua, penyelesaian sengketa jurnalistik melalui Dewan Pers,” ujarnya.

Direktur PT Tempo Inti Media ini berharap kedua poin itu berjalan beriringan untuk meminimalisasi munculnya sengketa jurnalistik yang merugikan pers mahasiswa. “Pers mahasiswa mesti meningkatkan kapasitas, pengetahuan etik, teknik liputan. Supaya tidak ada ruang yang bagi para pihak yang keberatan dengan hasil liputan,” kata Arif.

Pada medio 2020-2021, PPMI mencatat telah terjadi 185 kekerasan dengan 12 jenis kasus yang dialami pers mahasiswa. Kasus tersebut antara lain berupa 81 teguran, 24 upaya pencabutan berita, 23 makian, 20 ancaman, 11 pemaksaan meminta maaf, 11 pemotongan dana, 6 tuduhan tanpa bukti, 4 surat peringatan, 3 teror, 1 pemukulan, dan 1 pelarangan aktivitas jam malam.

Dari angka itu, birokrasi kampus menjadi pelaku kekerasan paling dominan dengan 48 kasus. Pelaku lain beragam. Mulai dari mahasiswa, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa atau Dewan Perwakilan Mahasiswa, organisasi eksternal kampus, organisasi masyarakat, hingga polisi dan anggota TNI.

Badan Pekerja Advokasi PPMI Dewan Kota Tulungagung Noval Kusuma berharap Dewan Pers bisa mengawal pelaksanaan perjanjian Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dia juga berharap pers mahasiswa bisa lebih dilibatkan dalam perumusan strategi perlindungan pers mahasiswa. “Supaya produk yang disepakati dapat diterapkan di kampus seluruh Indonesia,” kata dia. (tempo)