SANCAnews.id

Prabowo Subianto saat sambutan pada halal bihalal keluarga PBNU 

SANCAnews.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali blak-blakan menyatakan dirinya mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Prabowo mengatakan, awalnya ada yang bertanya kepadanya apakah dirinya mau maju atau tidak sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, ia dengan tegas menyatakan akan mencalonkan diri jika didukung oleh Jokowi.

“Waktu saya ditanya, mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan maju bila direstui dan didukung Pak Joko Widodo,” tegas Prabowo, pada sambutan halal bihalal keluarga besar PBNU, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (28/4).

Menteri Pertahanan RI itu juga menjelaskan, dia mau didukung Jokowi, karena ingin meneruskan pembangunan yang telah dilakukan selama ini.

“Kenapa, karena kita butuh kontinuitas, kita butuh komitmen keberlanjutan, hal-hal yang baik, investasi-investasi uang rakyat yang sudah demikian besar harus diamankan,” katanya.

Menurutnya, pembangunan yang selama ini dilakukan Jokowi perlu ada perbaikan, dan akan dilakukan di dalam kepemimpinannya.

“Apakah semuanya sudah bagus? Tentu tidak. Apa perlu perbaikan? Tentu perlu. Apakah perlu berinisiatif, berinovasi mencari solusi yang lebih cepat dirasakan rakyat, tentu harus kita lakukan,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Dewan Pers meminta seluruh perguruan tinggi untuk mematuhi perjanjian kerja sama antara Dewan Pers dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Ristek dan Teknologi tentang Penguatan dan Pelindungan Kegiatan Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini dinilai bisa menjadi landasan bagi pers mahasiswa untuk bekerja lebih leluasa tanpa takut akan larangan atau intimidasi.

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifli mengatakan aturan ini menjadi pintu masuk untuk melindungi aktivitas pers mahasiswa yang rentan terhadap intimidasi. Arif berharap setelah kesepakatan ini tidak ada lagi pers mahasiswa yang terintimidasi dan dilarang atas hasil publikasi jurnalistiknya.

“Kalau ada kasus, mudah-mudahan kampus bisa mentaati perjanjian kerja sama ini. Tidak boleh ada pembredelan,” kata Arif dalam diskusi Perlindungan terhadap Pers Mahasiswa yang digelar Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia atau PPMI pada Sabtu, 27 April 2024.

Perjanjian kerja sama antara Dewan Pers dengan Kementerian Pendidikan Tinggi tersebut diteken pada 18 Maret lalu. Dalam perjanjian itu, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifli bertindak sebagai pihak kesatu sedangkan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Sri Suning Kusumawardani sebagai pihak kedua.

Menurut Arif, perjanjian kerja sama itu memuat dua pokok yang penting bagi aktivitas pers mahasiswa. “Pertama, peningkatan kompetensi. Kedua, penyelesaian sengketa jurnalistik melalui Dewan Pers,” ujarnya.

Direktur PT Tempo Inti Media ini berharap kedua poin itu berjalan beriringan untuk meminimalisasi munculnya sengketa jurnalistik yang merugikan pers mahasiswa. “Pers mahasiswa mesti meningkatkan kapasitas, pengetahuan etik, teknik liputan. Supaya tidak ada ruang yang bagi para pihak yang keberatan dengan hasil liputan,” kata Arif.

Pada medio 2020-2021, PPMI mencatat telah terjadi 185 kekerasan dengan 12 jenis kasus yang dialami pers mahasiswa. Kasus tersebut antara lain berupa 81 teguran, 24 upaya pencabutan berita, 23 makian, 20 ancaman, 11 pemaksaan meminta maaf, 11 pemotongan dana, 6 tuduhan tanpa bukti, 4 surat peringatan, 3 teror, 1 pemukulan, dan 1 pelarangan aktivitas jam malam.

Dari angka itu, birokrasi kampus menjadi pelaku kekerasan paling dominan dengan 48 kasus. Pelaku lain beragam. Mulai dari mahasiswa, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa atau Dewan Perwakilan Mahasiswa, organisasi eksternal kampus, organisasi masyarakat, hingga polisi dan anggota TNI.

Badan Pekerja Advokasi PPMI Dewan Kota Tulungagung Noval Kusuma berharap Dewan Pers bisa mengawal pelaksanaan perjanjian Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dia juga berharap pers mahasiswa bisa lebih dilibatkan dalam perumusan strategi perlindungan pers mahasiswa. “Supaya produk yang disepakati dapat diterapkan di kampus seluruh Indonesia,” kata dia. (tempo)

Progres pembangunan rusun di IKN/Net 

SANCAnews.id – Progres pembangunan rumah susun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Ibu Kota Negara (IKN) nusantara dikabarkan baru mencapai 40 persen.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada Jumat (26/4).

"Ya rata-rata sudah (selesai) 40 persen," kata Danis, dikutip Sabtu (27/4).

Dalam kesempatan itu, Danis merinci pembangunan rusun Polri baru mencapai 42 persen, rusun ASN II 30 persen, hingga rusun ASN II 32 persen.

Menurutnya, progres pembangunan tersebut sedikit melambat karena terpotong oleh libur Lebaran.

Adapun jumlah rusun ASN dan personel pertahanan dan keamanan (hankam) sendiri secara keseluruhan akan mencapai 47 tower. Dari 47 tower rusun terdapat 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi per unit.

Sementara itu, pembangunan Istana Presiden dilaporkan telah mencapai 63 persen. Sedangkan, pembangunan kantor presiden sudah mencapai 82 persen.

Pembangunan infrastruktur di IKN ini dikabarkan terus dikebut oleh Kementerian PUPR, karena pemerintah akan memindahkan para ASN ke IKN mulai September tahun ini.

Rencana itu mundur dari perkiraan awal pemerintah yang menargetkan pemindahan ASN pada bulan Juli, atau sebelum HUT RI, karena hunian yang masih belum rampung. (rmol)

Tom Lembong mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM era Presiden Jokowi 

SANCAnews.id – Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong memilih tetap setia kepada Anies Baswedan. Padahal pada Pilpres 2024, Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar kalah.

Tom Lembong mengatakan, pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, seluruh kegiatan pemilihan presiden pun terhenti. Tom adalah Co-Captain Tim Nasional Amin. Ia juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kampanye yang mengusung gagasan perubahan.

Meski pilpres telah usai, ia sependapat dengan Anies bahwa gerakan perubahan akan terus berlanjut. Bahkan, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM era Presiden Jokowi ini menilai gerakan perubahan semakin relevan.

“Namun seperti juga disampaikan Pak Anies kemarin, perjuangan masih panjang. Agenda perubahan tetap relevan dan hemat saya bahkan akan semakin relevan,” kata Tom Lembong, dalam video singkat yang diunggah di akun Instagram miliknya, dikutip VIVA, Jumat 26 April 2024.

Jelas dia, kenapa gerakan perubahan itu penting. Sebab dunia juga semakin berubah. Maka strategi yang digunakan 10 tahun lalu menurutnya tidak relevan lagi untuk digunakan sekarang.

Maka, lanjut Tom Lembong, strategi harus menyesuaikan dengan zaman. Dengan begitu, setiap zaman perlu ada perubahan strategi. Diakuinya strategi dulu banyak yang berhasil saat diterapkan, tetapi juga banyak yang gagal sehingga harus disesuaikan.

Sebagai pendukung Anies, dia dan yang lainnya tetap yakin kalau Anies yang punya kapasitas dan karakter yang tepat untuk membawa Indonesia lebih baik ke depannya.

“Dalam beberapa bulan saya ikut kampanye, saya tambah yakin, tambah kagum, tambah respek pada Pak Anies. Dengan demikian saya akan terus menjadi satu paket dengan Pak anies di garis perubahan,” tegasnya.

Dia mengaku, sebenarnya banyak ide dan gagasan yang disiapkan untuk membangun bangsa ke depan. Awalnya strategi itu akan dikeluarkan untuk putaran kedua Pilpres 2024. Tetapi hasilnya, Prabowo-Gibran unggul dalam satu putaran, diperkuat dengan putusan MK awal pekan ini.

Sehingga, strategi dan janji-janji kampanye pemenang yang akan dilaksanakan pada masa pemerintahan 5 tahun ke depannya. Namun dia dan sebagaian pihak yang percaya akan gerakan perubahan, ini akan terus mereka jalankan.

Tom Lembong juga mengucapkan terima kasih kepada partai-partai pengusung di Koalisi Perubahan, yakni Nasdem, PKS dan PKB. Termasuk relawan yang ikut berjuang memenangkan Anies-Muhaimin. Tom Lembong merasa bangga dan terhormat, bisa ikut ambil bagian dalam kontestasi Pilpres 2024 ini. Apalagi dalam hal adu ide dan gagasan. Dia juga senang, sampai ada fansnya.

“Khususnya bagi teman-teman yang senantiasa mendukung membantu mendoakan saya bahkan sudah menjadi fans saya dan menjuluki saya ajusi, teman-teman benar-benar luar biasa saya sangat terharu dan saya mau mencoba untuk terus berbagai ilmu dan pengetahuan serta pengalaman semoga bermanfaat bagi kita semua,” katanya. (populis)

Sejumlah aktivis menggelar Maklumat Bersama Aktivis ‘98, Mahasiswa dan Pejuang Pro Demokrasi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, pada Jumat (26/4). 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mengkhianati cita-cita reformasi 1998 yang diperjuangkannya dengan susah payah, darah, bahkan air mata.

Hal tersebut ditegaskan aktivis '98 Mustar Bonaventura kepada wartawan usai mendeklarasikan Deklarasi Bersama Aktivis '98, Mahasiswa dan Pejuang Pro Demokrasi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (26/4).

“Hari ini, itu jelas-jelas kemudian pemerintah mengabaikan itu. Presiden Jokowi malah melanggengkan cara-cara berkuasa orde baru dan menurut kami itu mengkhianati cita-cita yang diperjuangkan,” tegas Mustar.

Berkenaan dengan itu pula, Mustar menegaskan bahwa para aktivis ‘98 akan menggelar konsolidasi menjelang peringatan 26 tahun reformasi yang jatuh pada 20 Mei mendatang.

“Kami akan berkumpul, akan merencanakan sesuatu dan artinya konsolidasi yang akan menuju Mei ini kita akan persiapkan. Mungkin puncaknya peringatan 26 tahun reformasi pada 20 Mei,” tandasnya.

Sebelumnya, Mustar yang juga Aktivis Forum Kota (Forkot) dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu memimpin langsung Maklumat Bersama Aktivis ‘98. Dia didampingi Aktivis ‘98 sekaligus Dosen UNJ Ubedillah Badrun, dan sejumlah perwakilan aktivis ‘98 dari berbagai daerah.

Berikut isi Maklumat Bersama Aktivis 98 tersebut:

1.Menolak Kembalinya Orde Baru

2.Menolak Politik Dinasti

3.Menolak Pelanggar HAM

4.Menolak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

5.Menolak Dwi -Fungsi TNI-Polri. (jawapos)