SANCAnews.id

Progres pembangunan rusun di IKN/Net 

SANCAnews.id – Progres pembangunan rumah susun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Ibu Kota Negara (IKN) nusantara dikabarkan baru mencapai 40 persen.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada Jumat (26/4).

"Ya rata-rata sudah (selesai) 40 persen," kata Danis, dikutip Sabtu (27/4).

Dalam kesempatan itu, Danis merinci pembangunan rusun Polri baru mencapai 42 persen, rusun ASN II 30 persen, hingga rusun ASN II 32 persen.

Menurutnya, progres pembangunan tersebut sedikit melambat karena terpotong oleh libur Lebaran.

Adapun jumlah rusun ASN dan personel pertahanan dan keamanan (hankam) sendiri secara keseluruhan akan mencapai 47 tower. Dari 47 tower rusun terdapat 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi per unit.

Sementara itu, pembangunan Istana Presiden dilaporkan telah mencapai 63 persen. Sedangkan, pembangunan kantor presiden sudah mencapai 82 persen.

Pembangunan infrastruktur di IKN ini dikabarkan terus dikebut oleh Kementerian PUPR, karena pemerintah akan memindahkan para ASN ke IKN mulai September tahun ini.

Rencana itu mundur dari perkiraan awal pemerintah yang menargetkan pemindahan ASN pada bulan Juli, atau sebelum HUT RI, karena hunian yang masih belum rampung. (rmol)

Tom Lembong mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM era Presiden Jokowi 

SANCAnews.id – Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong memilih tetap setia kepada Anies Baswedan. Padahal pada Pilpres 2024, Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar kalah.

Tom Lembong mengatakan, pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, seluruh kegiatan pemilihan presiden pun terhenti. Tom adalah Co-Captain Tim Nasional Amin. Ia juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kampanye yang mengusung gagasan perubahan.

Meski pilpres telah usai, ia sependapat dengan Anies bahwa gerakan perubahan akan terus berlanjut. Bahkan, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM era Presiden Jokowi ini menilai gerakan perubahan semakin relevan.

“Namun seperti juga disampaikan Pak Anies kemarin, perjuangan masih panjang. Agenda perubahan tetap relevan dan hemat saya bahkan akan semakin relevan,” kata Tom Lembong, dalam video singkat yang diunggah di akun Instagram miliknya, dikutip VIVA, Jumat 26 April 2024.

Jelas dia, kenapa gerakan perubahan itu penting. Sebab dunia juga semakin berubah. Maka strategi yang digunakan 10 tahun lalu menurutnya tidak relevan lagi untuk digunakan sekarang.

Maka, lanjut Tom Lembong, strategi harus menyesuaikan dengan zaman. Dengan begitu, setiap zaman perlu ada perubahan strategi. Diakuinya strategi dulu banyak yang berhasil saat diterapkan, tetapi juga banyak yang gagal sehingga harus disesuaikan.

Sebagai pendukung Anies, dia dan yang lainnya tetap yakin kalau Anies yang punya kapasitas dan karakter yang tepat untuk membawa Indonesia lebih baik ke depannya.

“Dalam beberapa bulan saya ikut kampanye, saya tambah yakin, tambah kagum, tambah respek pada Pak Anies. Dengan demikian saya akan terus menjadi satu paket dengan Pak anies di garis perubahan,” tegasnya.

Dia mengaku, sebenarnya banyak ide dan gagasan yang disiapkan untuk membangun bangsa ke depan. Awalnya strategi itu akan dikeluarkan untuk putaran kedua Pilpres 2024. Tetapi hasilnya, Prabowo-Gibran unggul dalam satu putaran, diperkuat dengan putusan MK awal pekan ini.

Sehingga, strategi dan janji-janji kampanye pemenang yang akan dilaksanakan pada masa pemerintahan 5 tahun ke depannya. Namun dia dan sebagaian pihak yang percaya akan gerakan perubahan, ini akan terus mereka jalankan.

Tom Lembong juga mengucapkan terima kasih kepada partai-partai pengusung di Koalisi Perubahan, yakni Nasdem, PKS dan PKB. Termasuk relawan yang ikut berjuang memenangkan Anies-Muhaimin. Tom Lembong merasa bangga dan terhormat, bisa ikut ambil bagian dalam kontestasi Pilpres 2024 ini. Apalagi dalam hal adu ide dan gagasan. Dia juga senang, sampai ada fansnya.

“Khususnya bagi teman-teman yang senantiasa mendukung membantu mendoakan saya bahkan sudah menjadi fans saya dan menjuluki saya ajusi, teman-teman benar-benar luar biasa saya sangat terharu dan saya mau mencoba untuk terus berbagai ilmu dan pengetahuan serta pengalaman semoga bermanfaat bagi kita semua,” katanya. (populis)

Sejumlah aktivis menggelar Maklumat Bersama Aktivis ‘98, Mahasiswa dan Pejuang Pro Demokrasi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, pada Jumat (26/4). 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mengkhianati cita-cita reformasi 1998 yang diperjuangkannya dengan susah payah, darah, bahkan air mata.

Hal tersebut ditegaskan aktivis '98 Mustar Bonaventura kepada wartawan usai mendeklarasikan Deklarasi Bersama Aktivis '98, Mahasiswa dan Pejuang Pro Demokrasi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (26/4).

“Hari ini, itu jelas-jelas kemudian pemerintah mengabaikan itu. Presiden Jokowi malah melanggengkan cara-cara berkuasa orde baru dan menurut kami itu mengkhianati cita-cita yang diperjuangkan,” tegas Mustar.

Berkenaan dengan itu pula, Mustar menegaskan bahwa para aktivis ‘98 akan menggelar konsolidasi menjelang peringatan 26 tahun reformasi yang jatuh pada 20 Mei mendatang.

“Kami akan berkumpul, akan merencanakan sesuatu dan artinya konsolidasi yang akan menuju Mei ini kita akan persiapkan. Mungkin puncaknya peringatan 26 tahun reformasi pada 20 Mei,” tandasnya.

Sebelumnya, Mustar yang juga Aktivis Forum Kota (Forkot) dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu memimpin langsung Maklumat Bersama Aktivis ‘98. Dia didampingi Aktivis ‘98 sekaligus Dosen UNJ Ubedillah Badrun, dan sejumlah perwakilan aktivis ‘98 dari berbagai daerah.

Berikut isi Maklumat Bersama Aktivis 98 tersebut:

1.Menolak Kembalinya Orde Baru

2.Menolak Politik Dinasti

3.Menolak Pelanggar HAM

4.Menolak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

5.Menolak Dwi -Fungsi TNI-Polri. (jawapos)

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dab Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melakukan pertemuan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/4/2024) 

SANCAnews.id – Ketua Umum Jaringan Aktivis Nasional '98 (Jarnas '98), Sangap Surbakti menyambut baik kabar bergabungnya partai politik mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan parpol pengusung kubu 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Sangap, selama partai politik pendukung lawan politik Prabowo-Gibran pada kontestasi Pilpres 2024 tulus dan beritikad baik untuk mendukung program pemerintahan terpilih hasil pesta demokrasi rakyat, maka secara tidak langsung parpol tersebut akan mendukung dia. turut serta menjaga persatuan bangsa dan turut serta memajukan negara.

"Kalau parpol pengusung lawan politik Prabowo mengambil sikap politik untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo, ya bagus lah. Dengan demikian, perselisihan antar-anak bangsa yang terjadi selama Pilpres bisa disudahi, dan persatuan bangsa semakin erat. Namun, yang terpenting, mereka (red. parpol pengusung lawan politik Prabowo) tak memiliki kepentingan politik terselubung yang dapat merusak agenda pemerintahan Prabowo-Gibran," tegas Sangap yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini di Jakarta, Kamis (25/4).

Sangap-pun mengingatkan, jika parpol pengusung lawan politik Prabowo Subianto di Pilpres 2024 itu masuk ke dalam pemerintahan terpilih dengan cara melakukan bargaining untuk posisi Menteri ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran, maka dikhawatirkan program pemerintahan terpilih akan berjalan mandek.

"Prabowo-Gibran saat berkontestasi di Pilpres itu tentunya sudah menyiapkan bermacam hal, seperti program pemerintahan, orang yang tepat dan berpengalaman dalam menjalankan program itu, dan sebagainya. Nah, kalau parpol pengusung lawan politik itu ingin bergabung dengan memberi tawaran para kadernya untuk masuk ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran, ini bisa merusak program pemerintah yang telah dirancang dengan baik. Mereka saja di awal Pemilu sudah tak selaras," tegas Tokoh pergerakan aktivis mahasiswa '98 yang terafiliasi di Forum Kota (Forkot) itu.

Apalagi, imbuh Sangap, salah satu Ketua Umum Parpol lawan politik Prabowo Subianto yang hendak bergabung ke dalam pemerintahan pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu, kata Sangap, bisa membawa dampak negatif bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Yang pernah diperiksa KPK jangan diakomodir, karena bisa menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan Prabowo-Gibran,” tukas Sangap.

Bagi Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejaherakan rakyat. Sebab, lanjut Sangap, masyarakat memilih Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden sekaligus sudah percaya sepenuhnya bahwa kedua figur tersebut sudah memiliki orang yang tepat dalam menjalankan program pemerintahan yang dapat mensejahterakan rakyat.

"Jadi, bergabung dengan pemerintahan sejatinya jangan diartikan bisa menempatkan kadernya di Kabinet. Karena, hal itu sepenuhnya hak prerogratif Prabowo-Gibran yang dipercaya masyarakat untuk memimpin Indonesia. Tentunya, Prabowo tak mau mengecewakan rakyat," tutur Sangap.

"Bila ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo, maka parpol tersebut jangan maksa minta jatah menteri, ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan prabowo, dan  fraksinya di DPR wajib dukung kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran," tandas Sangap. (jawapos)

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid 

SANCAnews.id – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, seluruh partai politik (parpol) peserta Pilpres 2024 sudah menerima penetapan KPU terkait pemenang Pilpres 2024, kecuali parpol yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal itu disampaikannya menanggapi kabar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikabarkan akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya belum tahu persis (PKS akan gabung), yang jelas semua partai kecuali yang gugat PTUN ya, ini sudah menerima keputusan KPU. Kami PKB menerima secara langsung diwakili oleh sekjen, pasangan calon juga hadir. Artinya, (Pilpres 2024) sudah selesai," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Adapun PDI Perjuangan diketahui melayangkan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Selasa (2/4).

Meski demikian, Jazilul enggan menafsirkan bahwa gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut menunjukkan arah PDIP akan menjadi oposisi tunggal pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. "Wah, itu haknya PDIP ya, kita enggak bisa menilai apa yang menjadi langkah dari partai lain," ucapnya.

Dia hanya menyebut bahwa PDIP belum menerima keputusan KPU terkait penetapan pemenang Pilpres 2024. "Tidak bisa disimpulkan begitu, tapi bahwa partai-partai yang ada itu sudah menerima SK (surat keputusan) keputusan KPU, kan saya hadir, yang belum hadir secara langsung itu kan pasangan Pak Ganjar-Mahfud dan PDIP. PPP ikut, PPP sudah menerima. Tapi tidak bisa disimpulkan bahwa tidak menerima, itu kan hal yang lain, bahwa seremonial yang kemarin saja gitu," ujarnya.

Sebelumnya (24/4), calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada pukul 10.03 WIB untuk menghadiri penetapan capres-cawapres terpilih hasil Pilpres 2024.

Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan baru mendapatkan undangan KPU RI pada Rabu pagi, padahal dirinya sedang berada di Yogyakarta.

Adapun calon wakil presiden Mahfud Md juga tidak hadir di Kantor KPU RI saat penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024, karena beralasan pemberitahuan undangan yang terlambat sampai.

KPU RI menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024. (republika)