SANCAnews.id

Sejumlah aktivis menggelar Maklumat Bersama Aktivis ‘98, Mahasiswa dan Pejuang Pro Demokrasi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, pada Jumat (26/4). 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mengkhianati cita-cita reformasi 1998 yang diperjuangkannya dengan susah payah, darah, bahkan air mata.

Hal tersebut ditegaskan aktivis '98 Mustar Bonaventura kepada wartawan usai mendeklarasikan Deklarasi Bersama Aktivis '98, Mahasiswa dan Pejuang Pro Demokrasi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (26/4).

“Hari ini, itu jelas-jelas kemudian pemerintah mengabaikan itu. Presiden Jokowi malah melanggengkan cara-cara berkuasa orde baru dan menurut kami itu mengkhianati cita-cita yang diperjuangkan,” tegas Mustar.

Berkenaan dengan itu pula, Mustar menegaskan bahwa para aktivis ‘98 akan menggelar konsolidasi menjelang peringatan 26 tahun reformasi yang jatuh pada 20 Mei mendatang.

“Kami akan berkumpul, akan merencanakan sesuatu dan artinya konsolidasi yang akan menuju Mei ini kita akan persiapkan. Mungkin puncaknya peringatan 26 tahun reformasi pada 20 Mei,” tandasnya.

Sebelumnya, Mustar yang juga Aktivis Forum Kota (Forkot) dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu memimpin langsung Maklumat Bersama Aktivis ‘98. Dia didampingi Aktivis ‘98 sekaligus Dosen UNJ Ubedillah Badrun, dan sejumlah perwakilan aktivis ‘98 dari berbagai daerah.

Berikut isi Maklumat Bersama Aktivis 98 tersebut:

1.Menolak Kembalinya Orde Baru

2.Menolak Politik Dinasti

3.Menolak Pelanggar HAM

4.Menolak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

5.Menolak Dwi -Fungsi TNI-Polri. (jawapos)

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dab Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melakukan pertemuan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/4/2024) 

SANCAnews.id – Ketua Umum Jaringan Aktivis Nasional '98 (Jarnas '98), Sangap Surbakti menyambut baik kabar bergabungnya partai politik mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan parpol pengusung kubu 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Sangap, selama partai politik pendukung lawan politik Prabowo-Gibran pada kontestasi Pilpres 2024 tulus dan beritikad baik untuk mendukung program pemerintahan terpilih hasil pesta demokrasi rakyat, maka secara tidak langsung parpol tersebut akan mendukung dia. turut serta menjaga persatuan bangsa dan turut serta memajukan negara.

"Kalau parpol pengusung lawan politik Prabowo mengambil sikap politik untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo, ya bagus lah. Dengan demikian, perselisihan antar-anak bangsa yang terjadi selama Pilpres bisa disudahi, dan persatuan bangsa semakin erat. Namun, yang terpenting, mereka (red. parpol pengusung lawan politik Prabowo) tak memiliki kepentingan politik terselubung yang dapat merusak agenda pemerintahan Prabowo-Gibran," tegas Sangap yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini di Jakarta, Kamis (25/4).

Sangap-pun mengingatkan, jika parpol pengusung lawan politik Prabowo Subianto di Pilpres 2024 itu masuk ke dalam pemerintahan terpilih dengan cara melakukan bargaining untuk posisi Menteri ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran, maka dikhawatirkan program pemerintahan terpilih akan berjalan mandek.

"Prabowo-Gibran saat berkontestasi di Pilpres itu tentunya sudah menyiapkan bermacam hal, seperti program pemerintahan, orang yang tepat dan berpengalaman dalam menjalankan program itu, dan sebagainya. Nah, kalau parpol pengusung lawan politik itu ingin bergabung dengan memberi tawaran para kadernya untuk masuk ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran, ini bisa merusak program pemerintah yang telah dirancang dengan baik. Mereka saja di awal Pemilu sudah tak selaras," tegas Tokoh pergerakan aktivis mahasiswa '98 yang terafiliasi di Forum Kota (Forkot) itu.

Apalagi, imbuh Sangap, salah satu Ketua Umum Parpol lawan politik Prabowo Subianto yang hendak bergabung ke dalam pemerintahan pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu, kata Sangap, bisa membawa dampak negatif bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Yang pernah diperiksa KPK jangan diakomodir, karena bisa menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan Prabowo-Gibran,” tukas Sangap.

Bagi Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejaherakan rakyat. Sebab, lanjut Sangap, masyarakat memilih Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden sekaligus sudah percaya sepenuhnya bahwa kedua figur tersebut sudah memiliki orang yang tepat dalam menjalankan program pemerintahan yang dapat mensejahterakan rakyat.

"Jadi, bergabung dengan pemerintahan sejatinya jangan diartikan bisa menempatkan kadernya di Kabinet. Karena, hal itu sepenuhnya hak prerogratif Prabowo-Gibran yang dipercaya masyarakat untuk memimpin Indonesia. Tentunya, Prabowo tak mau mengecewakan rakyat," tutur Sangap.

"Bila ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo, maka parpol tersebut jangan maksa minta jatah menteri, ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan prabowo, dan  fraksinya di DPR wajib dukung kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran," tandas Sangap. (jawapos)

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid 

SANCAnews.id – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, seluruh partai politik (parpol) peserta Pilpres 2024 sudah menerima penetapan KPU terkait pemenang Pilpres 2024, kecuali parpol yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal itu disampaikannya menanggapi kabar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikabarkan akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya belum tahu persis (PKS akan gabung), yang jelas semua partai kecuali yang gugat PTUN ya, ini sudah menerima keputusan KPU. Kami PKB menerima secara langsung diwakili oleh sekjen, pasangan calon juga hadir. Artinya, (Pilpres 2024) sudah selesai," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Adapun PDI Perjuangan diketahui melayangkan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Selasa (2/4).

Meski demikian, Jazilul enggan menafsirkan bahwa gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut menunjukkan arah PDIP akan menjadi oposisi tunggal pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. "Wah, itu haknya PDIP ya, kita enggak bisa menilai apa yang menjadi langkah dari partai lain," ucapnya.

Dia hanya menyebut bahwa PDIP belum menerima keputusan KPU terkait penetapan pemenang Pilpres 2024. "Tidak bisa disimpulkan begitu, tapi bahwa partai-partai yang ada itu sudah menerima SK (surat keputusan) keputusan KPU, kan saya hadir, yang belum hadir secara langsung itu kan pasangan Pak Ganjar-Mahfud dan PDIP. PPP ikut, PPP sudah menerima. Tapi tidak bisa disimpulkan bahwa tidak menerima, itu kan hal yang lain, bahwa seremonial yang kemarin saja gitu," ujarnya.

Sebelumnya (24/4), calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada pukul 10.03 WIB untuk menghadiri penetapan capres-cawapres terpilih hasil Pilpres 2024.

Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan baru mendapatkan undangan KPU RI pada Rabu pagi, padahal dirinya sedang berada di Yogyakarta.

Adapun calon wakil presiden Mahfud Md juga tidak hadir di Kantor KPU RI saat penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024, karena beralasan pemberitahuan undangan yang terlambat sampai.

KPU RI menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024. (republika)

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 

SANCAnews.id – Kritikus Faizal Assegaf menilai Wakil Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka hanyalah anak yang beringus bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto, sehingga besar kemungkinan ia akan dijadikan pajangan seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Padahal meski menjabat Wakil Presiden, nasib Gibran tersandera berbagai dugaan kasus, seperti dugaan kolusi dan nepotisme terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden serta dugaan pencucian uang ( TPPU) dalam usahanya.

"Soal posisi Gibran yang dipaksakan sebagai Cawapres abal-abal, nasibnya tersandera aneka dugaan kasus. Toh Jokowi pun telah membuat Ma'ruf Amin hanya sebatas pajangan. Apalagi Gibran, hanya bocah ingusan bagi Prabowo," ucapnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Kamis (25/4).

Sementara diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 pada Rabu (24/4/2024).

Penetapan itu dituangkan dalam berita acara nomor 252/PL.01.9-BA-05/2024 tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu Tahun 2024 yang dibacakan langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Capres-Cawapres Terpilih di Gedung KPU, Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,6 persen suara sah nasional. Sementara rivalnya, Anies-Muhaimin meraih 40.971.906 suara atau 24,9 persen suara sah nasional. Lalu, Ganjar-Mahfud mendapatkan 27.040.878 suara atau 16,5 persen suara sah nasional.

"KPU menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih periode 2024-2029 pada Pemilu 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional," kata Hasyim di ruang rapat utama KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024), dikutip dari Suara.

"Memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi," tambah dia. (populis)

Kontestan Pilpres 2024 Mahfud MD/Net 

SANCAnews.id – Peserta Pilpres 2024 Mahfud MD belum bisa memberikan jawaban apakah ia akan bergabung dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

"Ini pertanyaan yang dijawab apapun menjadi kontroversial," ungkap Mahfud saat menjadi narasumber dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (26/4).

Menurutnya, jika dirinya bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran maka akan jadi persoalan etik. Sementara andai dirinya menolak untuk merapat, publik juga pasti akan bertanya-tanya alasannya.

"Oleh sebab itu saya tidak akan menjawab itu kecuali kepada pihak yang berwenang atau punya hak menanyakan itu dan mendapat jawaban itu," jelasnya.

Menurut mantan Menkopolhukam kabinet Indonesia Maju itu, dalam dunia politik, jabatan strategis seharusnya diberikan kepada pihak-pihak yang telah berjuang keras memenangkan paslon.

"Kalau diberikan kepada lawannya, untuk apa juga mendukung-dukung? Nah itu pikiran saya," tandas Mahfud MD.

Pada Pilpres kemarin, Mahfud MD berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Pasangan ini hanya meraup 27.040.878 suara.

Berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinyatakan menang dengan memperoleh 96.214.691 suara.

Sementara itu, pasangan Capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, hanya mengantongi 40.971.906 suara. (rmol)