SANCAnews.id

Kontestan Pilpres 2024 Mahfud MD/Net 

SANCAnews.id – Peserta Pilpres 2024 Mahfud MD belum bisa memberikan jawaban apakah ia akan bergabung dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

"Ini pertanyaan yang dijawab apapun menjadi kontroversial," ungkap Mahfud saat menjadi narasumber dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (26/4).

Menurutnya, jika dirinya bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran maka akan jadi persoalan etik. Sementara andai dirinya menolak untuk merapat, publik juga pasti akan bertanya-tanya alasannya.

"Oleh sebab itu saya tidak akan menjawab itu kecuali kepada pihak yang berwenang atau punya hak menanyakan itu dan mendapat jawaban itu," jelasnya.

Menurut mantan Menkopolhukam kabinet Indonesia Maju itu, dalam dunia politik, jabatan strategis seharusnya diberikan kepada pihak-pihak yang telah berjuang keras memenangkan paslon.

"Kalau diberikan kepada lawannya, untuk apa juga mendukung-dukung? Nah itu pikiran saya," tandas Mahfud MD.

Pada Pilpres kemarin, Mahfud MD berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Pasangan ini hanya meraup 27.040.878 suara.

Berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinyatakan menang dengan memperoleh 96.214.691 suara.

Sementara itu, pasangan Capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, hanya mengantongi 40.971.906 suara. (rmol)

Ray Rangkuti, pengamat politik dari Lingkar Madani/Net 

SANCAnews.id – Setelah Prabowo-Gibran dikukuhkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, sudah saatnya semua pihak move on, terutama partai politik peserta pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, berpandangan, partai politik yang menjadi rival Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 harus mengaku kalah lalu memilih berada di luar pemerintahan atau oposisi.

“Jika akhirnya gabung, sebaiknya disampaikan sebelum pilpres berlangsung. Partai-partai itu sama sekali tak memiliki dasar moral hingga mau bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran,” kata Ray, lewat keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/4).

Menurut dia, Parpol pendukung Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud harus menghormati suara rakyat yang memilih mereka, bukan hanya menghormati pemenang.

Karena itu, keputusan Parpol yang menjadi rival Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 untuk beroposisi perlu direalisasikan, dalam rangka mengawal demokrasi dari luar pemerintahan.

“Move on, Pemilu sudah selesai, yang menang berkuasa, yang kalah oposisi!” tandasnya. (rmol)

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani/Net 

SANCAnews.id – Partai Gerindra berharap Nasdem bisa bergabung dengan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat mendampingi Prabowo usai menerima kunjungan persahabatan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Jalan Kertanegara Nomor IV, Jakarta Selatan, Kamis sore (25/4).

“Pak Prabowo sangat berharap Nasdem sebagai partai politik yang mempunyai cukup banyak kursi di parlemen bisa bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran dan tawaran itu disambut dengan baik oleh Pak Surya Paloh sebagai ketua umum partai,” ujar Muzani.

“Teman-teman Nasdem yang menyertainya (juga) ikut bergembira dan kami semua bersyukur atas keputusan Pak Surya Paloh di hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto,” tambahnya.

Wakil Ketua MPR ini menyatakan langkah Prabowo dan Gerindra tersebut tentunya akan disambut baik oleh teman-teman koalisi lainnya.

“Partai (anggota koalisi) lain pada berikutnya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih Pak Prabowo untuk melakukan komunikasi politik dengan pimpinan partai politik manapun karena kebutuhan untuk saling menguatkan dalam pemerintahan yang akan datang adalah kebutuhan kita semua,” bebernya.

“Kita akan mengajak semua kekuatan, semua pemimpin untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan,” tandasnya. (rmol)

Ilustrasi E-KTP 

SANCAnews.id – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI telah menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk menonaktifkan KTP warga Jakarta. Penonaktifan ini diperuntukkan bagi warga yang pindah rumah atau meninggal dunia.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, sedikitnya 40 ribu KTP tercatat meninggal dunia.

"Dan juga RT yang sudah tidak ada sekitar 9600an," katanya kepada wartawan, Kamis (25/4).

Sementara itu, Budi menyebut ada sekira 113 ribuan warga Jakarta yang sudah memindahkan dokumennya ke luar DKI Jakarta.

Untuk mengecek kepindahan kependudukan, ia meminta warga mengaksesnya melalui website Dinas Dukcapil DKI.

"Mereka yang sudah memindahkan dokumen kependudukannya secara sadar, apakah mereka sudah keluar dari program itu atau tidak, jadi besok mereka sudah bisa ngecek nih, bisa menyesuaikan dengan domisilinya," ungkapnya.

"Ngecek lagi oh ternyata sudah tidak ada di program tersebut, mulai besok sudah bisa dicek," pungkas Budi. (jawapos)

Pendeta Gilbert Lumoindong menyampaikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di kediaman Jusuf Kalla, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (15/4/2024). 

SANCAnews.id – Polda Metro Jaya pada pekan ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, dan saksi terkait kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Pendeta Gilbert Lumoindong dalam ceramahnya beberapa waktu lalu. Video ceramah Gilbert menjadi viral di media sosial.

"Minggu ini pemeriksaan pelapor," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi  saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Ade Ary menjelaskan dalam kasus ini pemeriksaan akan dilakukan terhadap terlapor Pendeta Gilbert Lumoindong, sejumlah pelapor yakni Farhat Abbas dan Ketua KPI DKI Jakarta Sapto Wibowo Sutanto, dan juga sejumlah saksi. Lebih lanjut, Ade Ary menyampaikan sampai saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

"Masih dalam tahap penyelidikan untuk klarifikasi saksi-saksi, pengumpulan bukti dan petunjuk," ucapnya.

Pendeta Gilbert dilaporkan  Farhat Abbas dengan nomor LP/B/2030/IV/2024/SPKT/Polda Metro Jaya pada 16 April 2024. Dalam laporan tersebut Farhat menyampaikan dugaan tindak pidana penistaan agama UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP yang berbunyi, "Perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".

Kemudian Ketua Komisi Pemuda Indonesia (KPI) DKI Jakarta Sapto Wibowo Sutanto selaku pelapor telah membuat laporan polisi dengan nomor: LP/B/2110/IV/2024/SPKT/Polda Metro Jaya pada 19 April 2024. Pihaknya juga melaporkan Gilbert dengan pasal 28 ayat 2 jo pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Untuk mengurangi tensi masyarakat dan keresahan masyarakat sehingga permasalahan tersebut telah dipercayakan dan diserahkan Ketua KPI DKI Jakarta sepenuhnya kepada pihak yang berwajib untuk diproses hukum," ucap kuasa hukum Ketua KPI DKI Jakarta, Pitra Romadoni Nasution lewat keterangannya, Ahad (21/4/2024).

Pitra menyampaikan, Kongres Pemuda Indonesia menyesalkan sikap Gilbert yang membuat candaan tentang zakat dan sholat. Menurut Pitra, hal tersebut membuat Kongres Pemuda Indonesia yang mayoritas penganut agama islam tersinggung.

"(Perbuatan oknum pendeta) adalah perbuatan yang tidak patut dibuat candaan karena hal tersebut sangat sakral dan berpotensi menyinggung perasaan antarumat beragama," kata dia.

Memperhatikan situasi media sosial yang mulai tidak kondusif akibat candaan pendeta Gilber tersebut dan melukai perasaan umat islam, untuk itu KPI DKI Jakarta mengambil sikap membuat laporan polisi terhadap GL. Ketua KPI DKI Jakarta Sapto Wibowo Sutanto, SH selaku Pelapor telah membuat laporan polisi dengan nomor LP/B/2110/IV/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Pitra menyatakan, DPN KPI berharap agar masyarakat tetap tenang terkait video ceramah GL tersebut. Sebab, persoalan itu sudah diserahkan dan dipercayakan penanganan kasusnya kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Metro Jaya.

"Untuk ditindak lanjuti dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat demi menjaga kerukunan antar umat ber agama dan Menjaga Toleransi yang sudah baik dan harmonis di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini," kata dia.

Pendeta Gilbert Lumoindong viral di media sosial, setelah ceramahnya menyindir zakat dan shalat. Dalam ceramahnya di internal gereja itu, Pendeta Gilbert membandingkan zakat umat Islam yang 2,5 persen, sementara Kristen 10 persen.

Pendeta Gilbert saat dikonfirmasi terkait kasus itu hanya menyampaikan permohonan maaf terkait ceramahnya. "Sekali lagi kami menyatakan maaf kami, kepada umat yang terlukai dan tersakiti, Insyaallah ke depan lebih baik," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (17/4/2024).

Pada Senin (15/4/2024), Gilbert telah bertemu dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla untuk menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan yang membuat gaduh dunia maya. Pada Selasa (16/4/2024), Gilbert juga telah menemui pimpinan MUI untuk menyampaikan permintaan maaf.

"Siang hari ini, 16 April 2024 kami pimpinan Majelis Ulama Indonesia menerima kehadiran Pendeta Gilbert Lumoindong dalam rangka klarifikasi atas kegaduhan dari isi khutbahnya yang viral," ujar Ketua MUI Kiai Cholil Nafis dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (16/4/2024).

Menurut Kiai Cholil, Pendeta Gilbert hadir atas inisiatifnya sendiri, karena menyadari bahwa MUI adalah rumah besar umat Islam. Dalam pertemuan itu, Pendeta Gilbert telah bercerita soal kronologi dan isi lengkap khutbahnya. Ia menyatakan tak ada niatan untuk menghina ajaran Islam apalagi untuk menciptakan perpecahan.

"Pendeta Gilbert datang ke MUI untuk meminta maaf kepada umat Islam dan umat beragama atas tindakannya yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan umat Islam dan umat beragama," ucap Kiai Cholil.

Setelah mendengar penjelasan Pendeta Gilbert, kata Kiai Cholil, pihaknya mengambil kesimpulan bahwa kegaduhan tersebut semakin meruncing akibat adanya khutbah yang dipenggal-penggal dan edit, sehingga makna yang disampaikan pendeta Gilbert dapat berpotensi terjadinya kesalahpahaman di masyarakat.

"Kami sebagai umat beragama tentu menerima permohonan maafnya. Kami semua memaafkan seraya kami meminta agar kejadian ini menjadi pelajaran baginya dan bagi kita semua," kata Kiai Cholil.

Dia pun mengingatkan kepada para tokoh agama, termasuk kepada Pendeta Gilbert agar tidak membanding-bandingkan keyakinan atau ibadah umat agama lain. "Saat khutbah atau ceramah tak perlu membandingkan keyakinan dan ritual agama  lain apalagi merendahkan demi menjaga terjadinya kesalahpahaman," jelas dia.

"Ke depan mari kita rajut keutuhan, persaudaraan dan persatuan antar umat beragama serta saling menghormati keyakinan masing-masing kita demi menjaga kerukunan," ucap Pengasuh Ponpes Cendikia Amanah Depok ini. (republika)

pic.twitter.com/Zkx92qo54V