SANCAnews.id

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 

SANCAnews.id – Kritikus Faizal Assegaf menilai Wakil Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka hanyalah anak yang beringus bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto, sehingga besar kemungkinan ia akan dijadikan pajangan seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Padahal meski menjabat Wakil Presiden, nasib Gibran tersandera berbagai dugaan kasus, seperti dugaan kolusi dan nepotisme terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden serta dugaan pencucian uang ( TPPU) dalam usahanya.

"Soal posisi Gibran yang dipaksakan sebagai Cawapres abal-abal, nasibnya tersandera aneka dugaan kasus. Toh Jokowi pun telah membuat Ma'ruf Amin hanya sebatas pajangan. Apalagi Gibran, hanya bocah ingusan bagi Prabowo," ucapnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Kamis (25/4).

Sementara diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 pada Rabu (24/4/2024).

Penetapan itu dituangkan dalam berita acara nomor 252/PL.01.9-BA-05/2024 tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu Tahun 2024 yang dibacakan langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Capres-Cawapres Terpilih di Gedung KPU, Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,6 persen suara sah nasional. Sementara rivalnya, Anies-Muhaimin meraih 40.971.906 suara atau 24,9 persen suara sah nasional. Lalu, Ganjar-Mahfud mendapatkan 27.040.878 suara atau 16,5 persen suara sah nasional.

"KPU menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih periode 2024-2029 pada Pemilu 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional," kata Hasyim di ruang rapat utama KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024), dikutip dari Suara.

"Memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi," tambah dia. (populis)

Kontestan Pilpres 2024 Mahfud MD/Net 

SANCAnews.id – Peserta Pilpres 2024 Mahfud MD belum bisa memberikan jawaban apakah ia akan bergabung dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

"Ini pertanyaan yang dijawab apapun menjadi kontroversial," ungkap Mahfud saat menjadi narasumber dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (26/4).

Menurutnya, jika dirinya bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran maka akan jadi persoalan etik. Sementara andai dirinya menolak untuk merapat, publik juga pasti akan bertanya-tanya alasannya.

"Oleh sebab itu saya tidak akan menjawab itu kecuali kepada pihak yang berwenang atau punya hak menanyakan itu dan mendapat jawaban itu," jelasnya.

Menurut mantan Menkopolhukam kabinet Indonesia Maju itu, dalam dunia politik, jabatan strategis seharusnya diberikan kepada pihak-pihak yang telah berjuang keras memenangkan paslon.

"Kalau diberikan kepada lawannya, untuk apa juga mendukung-dukung? Nah itu pikiran saya," tandas Mahfud MD.

Pada Pilpres kemarin, Mahfud MD berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Pasangan ini hanya meraup 27.040.878 suara.

Berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinyatakan menang dengan memperoleh 96.214.691 suara.

Sementara itu, pasangan Capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, hanya mengantongi 40.971.906 suara. (rmol)

Ray Rangkuti, pengamat politik dari Lingkar Madani/Net 

SANCAnews.id – Setelah Prabowo-Gibran dikukuhkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, sudah saatnya semua pihak move on, terutama partai politik peserta pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, berpandangan, partai politik yang menjadi rival Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 harus mengaku kalah lalu memilih berada di luar pemerintahan atau oposisi.

“Jika akhirnya gabung, sebaiknya disampaikan sebelum pilpres berlangsung. Partai-partai itu sama sekali tak memiliki dasar moral hingga mau bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran,” kata Ray, lewat keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/4).

Menurut dia, Parpol pendukung Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud harus menghormati suara rakyat yang memilih mereka, bukan hanya menghormati pemenang.

Karena itu, keputusan Parpol yang menjadi rival Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 untuk beroposisi perlu direalisasikan, dalam rangka mengawal demokrasi dari luar pemerintahan.

“Move on, Pemilu sudah selesai, yang menang berkuasa, yang kalah oposisi!” tandasnya. (rmol)

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani/Net 

SANCAnews.id – Partai Gerindra berharap Nasdem bisa bergabung dengan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat mendampingi Prabowo usai menerima kunjungan persahabatan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Jalan Kertanegara Nomor IV, Jakarta Selatan, Kamis sore (25/4).

“Pak Prabowo sangat berharap Nasdem sebagai partai politik yang mempunyai cukup banyak kursi di parlemen bisa bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran dan tawaran itu disambut dengan baik oleh Pak Surya Paloh sebagai ketua umum partai,” ujar Muzani.

“Teman-teman Nasdem yang menyertainya (juga) ikut bergembira dan kami semua bersyukur atas keputusan Pak Surya Paloh di hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto,” tambahnya.

Wakil Ketua MPR ini menyatakan langkah Prabowo dan Gerindra tersebut tentunya akan disambut baik oleh teman-teman koalisi lainnya.

“Partai (anggota koalisi) lain pada berikutnya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih Pak Prabowo untuk melakukan komunikasi politik dengan pimpinan partai politik manapun karena kebutuhan untuk saling menguatkan dalam pemerintahan yang akan datang adalah kebutuhan kita semua,” bebernya.

“Kita akan mengajak semua kekuatan, semua pemimpin untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan,” tandasnya. (rmol)

Ilustrasi E-KTP 

SANCAnews.id – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI telah menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk menonaktifkan KTP warga Jakarta. Penonaktifan ini diperuntukkan bagi warga yang pindah rumah atau meninggal dunia.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, sedikitnya 40 ribu KTP tercatat meninggal dunia.

"Dan juga RT yang sudah tidak ada sekitar 9600an," katanya kepada wartawan, Kamis (25/4).

Sementara itu, Budi menyebut ada sekira 113 ribuan warga Jakarta yang sudah memindahkan dokumennya ke luar DKI Jakarta.

Untuk mengecek kepindahan kependudukan, ia meminta warga mengaksesnya melalui website Dinas Dukcapil DKI.

"Mereka yang sudah memindahkan dokumen kependudukannya secara sadar, apakah mereka sudah keluar dari program itu atau tidak, jadi besok mereka sudah bisa ngecek nih, bisa menyesuaikan dengan domisilinya," ungkapnya.

"Ngecek lagi oh ternyata sudah tidak ada di program tersebut, mulai besok sudah bisa dicek," pungkas Budi. (jawapos)