SANCAnews.id

Suasana sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, Kamis (28/3/2024)

 

SANCAnews.id – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menerima kesimpulan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Hasil Pemilihan Tahun 2024 pada Selasa (16/4/2024).

 

“Kesimpulan diserahkan ke MK melalui petugas di kepaniteraan,” ucap Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK Fajar Laksono, Senin (15/4/2024).

 

Fajar mengatakan kesimpulan sidang semestinya diserahkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa Pilpres. Dalam hal ini adalah tim hukum pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku pemohon satu dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md selaku pemohon dua.

Kemudian, KPU RI selaku termohon; Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaku pihak terkait; dan Bawaslu. Kesimpulan tersebut akan menjadi peluru terakhir para pihak dalam sengketa Pilpres ini.

 

“Semestinya iya (diserahkan oleh seluruh pihak) karena kesimpulan tersebut merupakan kepentingan para pihak untuk mendukung standing (kedudukan), argumentasi, serta petitum masing-masing,” ucap dia.

 

Selain itu, Fajar menegaskan pembacaan putusan PHPU Pilpres 2024 dijadwalkan digelar pada Senin, 22 April 2024. Sebelumnya, hakim konstitusi sekaligus juru bicara MK Enny Nurbaningsih mengatakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk PHPU Pilpres 2024 akan digelar secara formal mulai tanggal 16 April 2024.

 

Tanggal tersebut bertepatan dengan batas waktu penyampaian kesimpulan oleh pihak-pihak dalam perkara. “RPH formal dimulai pada hari kerja tanggal 16 April setelah menerima kesimpulan,” kata Enny ketika dihubungi di Jakarta, Senin (8/4/2024).

 

Enny menjelaskan bahwa sejak Sabtu (6/4) para hakim konstitusi melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap hasil persidangan yang telah digelar sejak 27 Maret hingga 5 April 2024.

 

“Sejak Sabtu (6/4), masing-masing hakim melakukan pendalaman seluruh hasil persidangan untuk kepentingan menyusun legal opini hakim serta ada pertemuan-pertemuan hakim untuk persiapan PHPU Pileg,” kata dia.

 

Dalam PHPU Pilpres 2024, pasangan Anies-Muhaimin pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

 

Anies-Muhaimin juga memohon MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Keduanya turut meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.

 

Sementara itu, pasangan Ganjar-Mahfud memohon MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

 

Mereka juga meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Subianto selaku pasangan calon peserta Pilpres 2024. Kemudian, memohon MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang untuk Pilpres 2024 hanya antara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. (republika)

Mahkamah Konstitusi (Ilustrasi). 

 

SANCAnews.id – Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan 3.315 personel untuk mengamankan aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (16/4)

 

"Kekuatan pengamanan 3.315 personel gabungan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan saat dikonfirmasi di Jakarta.

 

Ruslan menjelaskan ribuan personel tersebut dikerahkan untuk menjaga massa aksi yang diperkirakan berjumlah 500 orang. "Massa kurang lebih diperkirakan mencapai 500 orang," katanya.

 

Ruslan menambahkan bahwa pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi. Namun hal tersebut masih bersifat situasional.

 

Sebelumnya, beredar ajakan demonstrasi bertajuk "Aksi 164 Istigasah Kubro" yang dilakukan di depan MK, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024) mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.

 

Dalam selebaran yang beredar, massa bakal menuntut MK agar memutuskan secara adil dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. (republika)

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden/Net 

 

SANCAnews.id – Amerika Serikat menolak ikut serta dalam membantu Israel melancarkan serangan balasan terhadap Iran. Hal tersebut disampaikan Presiden AS Joe Biden kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu seperti disampaikan pejabat Gedung Putih pada Senin (15/4).

 

Dikatakan bahwa Biden telah memperingatkan Netanyahu tentang Washington yang tidak berpartisipasi dalam serangan Israel terhadap Iran.

 

Selain Biden, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin juga berbicara dengan rekan-rekan mereka termasuk di Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Yordania tentang pentingnya menghindari eskalasi regional.

 

Selain itu, mereka terus menegaskan bahwa dukungan AS tetap kuat terhadap Israel.

 

Iran melancarkan serangan udara ke langit-langit Israel pada Sabtu malam (13/4), sebagai respons atas serangan rudal terhadap kedutaan besarnya di Suriah yang menewaskan seorang komandan tertinggi Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC).

 

Namun, hampir seluruh lebih dari 300 rudal dan drone yang diluncurkan Iran berhasil dicegat, sehingga hanya menyebabkan kerusakan kecil pada Israel.

 

Sebagian besar ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iron Dome Israel dan dengan bantuan dari AS, Inggris, Perancis dan Yordania.

 

Satu-satunya cedera serius yang dilaporkan di Israel adalah seorang anak berusia 7 tahun yang terkena pecahan peluru.

 

Pihak berwenang mengatakan pangkalan Angkatan Udara Israel terkena serangan tetapi tetap beroperasi seperti biasa.

 

Mengutip Reuters, lima anggota kabinet perang Netanyahu mendukung tindakan pembalasan dalam pertemuan Minggu (14/4), meski berbeda pendapat mengenai waktu dan skala serangan.

 

Dua menteri senior Israel memberi isyarat bahwa pembalasan tidak akan terjadi dan Israel tidak akan bertindak sendiri.

 

“Kami akan membangun koalisi regional dan menentukan dampak dari Iran dengan cara dan waktu yang tepat bagi kami,” kata Menteri Kabinet Perang, Benny Gantz. (*)

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendiskusikan serangan Iran pada Minggu (14/04) dalam kabinet perangnya. 

 

SANCAnews.id – Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal bermuatan bahan peledak ke Israel. Ini adalah respons Iran terhadap serangan Israel ke kompleks kedutaan mereka di Suriah dua pekan lalu. Sorotan dunia kini terfokus pada bagaimana Israel akan merespons serangan rudal tersebut.

 

Diberitakan sebelumnya, Iran membalas serangan Israel terhadap gedung konsulat mereka di Damaskus, Suriah, pada 1 April yang menewaskan tujuh pejabat Korps Garda Revolusi Islam.

 

Serangan Iran ke Israel kemarin merupakan serangan langsung pertama mereka terhadap Israel. Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel. Kedua negara ini telah terlibat dalam perang bayangan selama bertahun-tahun.

 

Militer Israel mengklaim telah menembak jatuh 99% rudal dan drone yang ditembakkan Iran. Namun, bagaimana Israel akan “menjawab” serangan Iran?

 

Artikel-artikel yang direkomendasikan

Posisi Iran kira-kira begini: "Masalah kami anggap selesai. Jangan serang balik kami. Kalau Anda menyerang, kami akan melancarkan serangan yang jauh lebih besar dan Anda tidak akan bisa menangkisnya."

 

Namun, Israel sudah bersumpah akan memberikan “respons signifikan”. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan “bersama kita akan menang”.

 

Pernyataan terbaru Netanyahu itu menyusul peringatan otoritas Israel pekan lalu bahwa apabila Iran menyerang mereka, maka serangan balasan akan ditujukan langsung ke Iran.

 

Pemerintahan Israel seringkali disebut yang paling garis keras dalam sejarah Israel sendiri.

 

Israel membalas serbuan Hamas pada 7 Oktober 2023 ke wilayah selatan mereka dalam hitungan jam dan terus menghajar Gaza dalam periode enam bulan berikutnya.

 

Kecil kemungkinan kabinet perang Israel untuk tinggal diam atas serangan langsung Iran ini kendati dampaknya di lapangan sudah terukur dan terbatas.

 

Jadi, apa saja opsi Israel?

Pertama-tama, Israel dapat mendengarkan para negara tetangganya dan melakukan apa yang disebut “kesabaran strategis”. Alih-alih membalas Iran dengan setimpal , Israel dapat melanjutkan serangan ke sekutu bayangan Iran di wilayah seperti Hizbullah di Lebanon atau gudang-gudang perlengkapan militer di Suriah – seperti yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun.

 

Kedua, Israel bisa membalas dengan melancarkan sejumlah serangan yang dipertimbangkan matang-matang berupa rudal jarak jauh dan hanya menyasar basis peluncuran rudal Iran.

 

Serangan langsung ke Iran oleh Israel seperti ini (alih-alih menyasar kelompok bersenjata yang didukung Iran) bakal dipandang sebagai eskalasi oleh Iran.

 

Atau yang ketiga: Israel bisa meningkatkan eskalasi dengan memperluas target respons mereka dengan mencakup pangkalan-pangkalan militer, banyak kamp pelatihan, dan berbagai pusat komando Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

 

Dua pilihan terakhir berisiko memicu balasan lebih sengit lagi dari Iran. The New York Times – dengan mengutip sumber-sumber intelijen Israel – mengabarkan target-target utama Iran kemarin tampaknya adalah markas militer di Dataran Tinggi Golan.

 

Suara sirine dilaporkan menggema di berbagai penjuru Yerusalem pada Minggu (14/04), saat serangan terjadi. Ledakan demi ledakan pun terdengar kala sistem pertahanan udara Israel menjatuhkan misil dan drone Iran dari atas langit.

 

Otoritas Israel menyebut sekitar 360 amunisi ditembakkan oleh Iran, yang terdiri dari 170 drone peledak, 30 peluru kendali jelajah, dan 120 rudal balistik. Namun Israel membuat klaim kerusakan yang terjadi akibat serangan Iran amatlah minim.

 

Juru bicara IDF (Pasukan Pertahanan Israel), Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan beberapa misil Iran menghajar wilayah Israel dan menimbulkan kerusakan kecil di satu pangkalan militer – tetapi tidak memakan korban.

 

Hagari berkata, anak perempuan Bedouin berumur 10 tahun mengalami luka serius karena terkena serpihan dari reruntuhan yang jatuh di Arad selatan.

 

Peringatan Iran

Dilansir AFP, Presiden Iran Ebrahim Raisi mengemukakan bahwa “apabila rezim Zionis [Israel] atau pendukungnya berperilaku sembrono, maka mereka akan mendapat balasan yang tegas dan jauh lebih kuat”.

 

IRGC – cabang terkuat dari angkatan bersenjata Iran – menyatakan drone peledak dan rudal itu adalah “pembalasan terhadap kejahatan berulang rezim Zionis [Israel], termasuk serangan ke kedutaan Iran di Damaskus”.

 

Usai ratusan drone peledak dan rudal itu dilepas, utusan Iran ke PBB menyatakan, “persoalan dianggap beres”.

 

Adapun, Kepala Staf Angkatan Darat Iran Mayjen Mohammad Bagheri, kepada stasiun TV milik negara Iran, menyebut mereka telah memperingatkan AS – via Swiss. Isi peringatan itu: jika Amerika mendukung pembalasan maka basis-basis AS di Timur Tengah akan menjadi target Iran berikutnya.

 

Di sisi lain, Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian, seperti dilansir Reuters, mengaku telah mengatakan kepada AS bahwa serangan terhadap Israel akan “terbatas” dan sekadar untuk membela diri.

 

Pertanyaan yang menjadi kunci di sini adalah apakah AS akan terseret dan mengakibatkan perang terbuka antara Iran dan pasukan AS di wilayah.

 

AS mempunyai fasilitas militer di seluruh enam negara Teluk Arab, termasuk di Suriah, Irak, dan Yordania.

 

Semua titik ini bisa menjadi sasaran Iran, yang meski dihadang sanksi internasional selama bertahun-tahun mampu membangun persediaan besar rudal balistik dan rudal lainnya.

 

Iran pun bisa melakukan ancaman yang telah lama diumbar apabila diserang: berupaya menutup Selat Hormuz yang vital nan strategis menggunakan ranjau, drone, dan kapal serang cepat. Dengan begini, Iran dapat menghambat hampir seperempat pasokan minyak dunia.

 

Ini adalah skenario mimpi buruk karena akan menyeret AS dan negara-negara Teluk ke dalam perang satu kawasan. Banyak negara kini berupaya sekuat mati untuk menghindarinya.

 

Bagaimana reaksi dunia menyusul serangan Iran ini?

Presiden AS Joe Biden berbincang dengan Netanyahu setelah serangan Iran dan memastikan “komitmen kuat Amerika atas keamanan Israel”.

 

Biden mengutuk serangan “tak terduga” terhadap Israel. Dia pun menambahkan bahwa AS membantu Israel dan sekutu untuk “menjatuhkan hampir seluruh” rudal dan drone Iran.

 

Biden juga mengatakan akan mengumpulkan “teman-teman pemimpin G-7 untuk mengkoordinasikan respons diplomatik bersama atas serangan kurang ajar Iran”.

 

Pemimpin Dewan Keamanan PBB Vanessa Frazier secara terpisah mengatakan pihaknya menjadwalkan pertemuan darurat atas serangan Iran.

 

“Saya secara keras mengutuk eskalasi serius yang direpresentasikan serangan berskala besar terhadap Israel oleh Iran,” ujar Sekjen PBB António Guterres dalam pernyataannya.

 

Guterres menyerukan “gencatan senjata sesegera mungkin” dan agar semua pihak menahan diri secara maksimal.

 

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menyebut serangan Iran “sembrono”, sementara Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan ini adalah “ancaman luar biasa bagi keamanan Timur Tengah”.

 

Kemenlu China mendesak semua pihak agar menahan diri. China melabeli serangan Iran sebagai “imbas teranyar dari konflik Gaza”. Adapun Kemenlu Rusia menyatakan “keprihatinan luar biasa atas eskalasi yang berbahaya”.

 

Prancis menyarankan warganya yang berada di Iran untuk sementara angkat kaki dari sana karena adanya eskalasi militer.

 

Paus Fransiskus dalam pidato publiknya di Vatikan menyuarakan “permohonan dari hati agar semua pihak menahan tindakan apapun yang dapat memicu berkembangnya kekerasan yang berisiko menyeret Timur Tengah ke konflik yang jauh lebih besar”.

 

Ketegangan di Timur Tengah kian meningkat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menyerang Israel dan menewaskan 1.200 orang.

 

Operasi militer Israel di Gaza usai peristiwa itu, di sisi lain, telah membunuh 33,729 orang. Sebagian besar korban itu adalah warga sipil.

 

Agen mata-mata Israel Mossad membuat klaim bahwa pihak perunding Hamas menolak proposal terbaru yang diajukan para mediator dalam negosiasi perdamaian.

 

Mossad dalam pernyataannya mengatakan hal ini membuktikan pemimpin Gaza dari Hamas, Yahya Sinwar, “tidak menginginkan perjanjian humaniter dan mengembalikan para sandera” dan “terus mengeksploitasi ketegangan dengan Iran”.

 

Pada Sabtu (13/04), Hamas mengukuhkan tuntutannya untuk gencatan senjata permanen di Gaza, penarikan pasukan Israel seutuhnya dari Jalur Gaza, pengembalian warga Palestina yang terusir dari rumahnya akibat perang, dan peningkatan bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

 

AS tidak akan ikut dalam serangan balasan ke Iran

Kendati membantu menjatuhkan sebagian besar drone dan rudal serta mengutuk serangan Iran, Gedung Putih memperingatkan Israel bahwa AS tidak akan berpartisipasi dalam serangan balasan ke Iran dalam bentuk apa pun.

 

Pejabat senior AS kepada para wartawan hari Minggu (14/04) mengatakan Presiden Biden meminta PM Netanyahu untuk “berpikir secara masak-masak dan strategis” tentang bagaimana pasukannya membalas serangan langsung Iran yang baru kali ini terjadi.

 

Pejabat yang sama menambahkan pemerintahan Biden meyakini Israel “menang telak” dalam perseteruan yang dimulai dari serangan mereka ke kedutaan Iran di Damaskus yang menewaskan tujuh pejabat Iran.

 

AS juga membuat klaim, operasi melumpuhkan 99% drone dan rudal Iran memperlihatkan keunggulan militer Israel dibandingkan Iran.

 

Pesawat dan armada laut AS menjatuhkan puluhan proyektil Iran saat serangan terjadi. Lebih dari 80 drone dan setidaknya enam rudal balistik dijatuhkan pesawat dan kapal perang AS atau lewat pasukan pertahanan udara lewat Irak.

 

Pusat Komando (Centcom) militer AS dalam data terbarunya mengatakan jumlah ini termasuk tujuh drone dan rudal balistik yang baru hendak diluncurkan dari Yaman.

 

Biden dan Netanyahu berkomunikasi saat “emosi membuncah” setelah 100 rudal balistik Iran secara bersamaan terbang menuju Israel.

 

Dalam pembicaraan via telepon itu, kedua pemimpin negara mendiskusikan “bagaimana cara melambatkan situasi dan berpikir matang-matang” – di sinilah Biden menekankan bahwa Israel “sudah menang telah”.

 

Meski begitu, pejabat tadi menolak mengatakan bahwa Gedung Putih memperingatkan Israel untuk tidak bereaksi secara signifikan. Dia menyebut ini adalah “perhitungan yang harus dilakukan Israel sendiri”.

 

Juru bicara keamanan nasional AS John Kirby berulang kali menyebut dalam wawancara yang disiarkan di berbagai TV AS bahwa negaranya sudah mempertegas kepada Israel untuk menghindari konflik yang lebih besar. Pesan yang sama juga disampaikan AS lewat kanal diplomatik.

 

Kirby dan pejabat yang namanya tidak disebutkan tadi mengatakan AS akan terus membela Israel, tetapi menolak berpartisipasi dalam respons Israel apa pun itu.

 

Di dalam AS sendiri, posisi ini menuai kritik dari para legislator dan mantan pejabat dari berbagai sisi politik.

 

Perwakilan Partai Republik Ohio Mike Turner, yang mengetuai komite intelijen parlemen, menyebut pernyataan Kirby untuk mengurangi eskalasi konflik adalah “salah”.

 

“Kondisinya sudah bereskalasi dan pemerintahan AS perlu menanggapinya,” ujar Turner kepada NBC.

 

John Bolton, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat keamanan nasional AS di bawah Donald Trump, mengatakan AS harus bergabung dengan Israel apabila mereka melakukan serangan balasan ke program nuklir Iran.

 

“Saya rasa Israel dapat menghancurkan atau merusak sebagian dari program itu secara substansial, kalau tidak keseluruhannya,” ujar Bolton kepada NewsNation.

 

“Jujur saja, kalau Israel siap menyerang program nuklir Iran, AS harus dengan kepala tegak bergabung.”

 

Adapun Mike Johnson, yang memimpin dewan parlemen AS, mengatakan pihaknya akan “kembali mencoba” mengesahkan bantuan militer ke Israel setelah negara itu diserang Iran.

 

Upaya-upaya sebelumnya untuk mengirimkan bantuan lebih ke Israel terganjal setelah Demokrat menyerukan paket bantuan juga harus mencakup bantuan ke Taiwan dan Ukraina.

 

Mick Mulroy, mantan wakil menteri pertahanan AS untuk Timur Tengah, kepada BBC mengatakan bahwa bantuan untuk Israel semestinya disahkan “tanpa penundaan”.

 

“Kalau bukan karena bantuan keamanan AS, kita sudah menghadapi perang wilayah yang besar,” ujarnya. “Bantuan itu dan yang untuk Ukraina dan Taiwan adalah bagian dari kepentingan nasional kami. Ini bukanlah bantuan amal, melainkan bagian dari pertahanan nasional AS.”

 

Apakah akan pecah Perang Dunia III?

Dalam penelusuran BBC Indonesia di jejaring media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter), salah satu kekhawatiran yang diutarakan warganet Indonesia adalah serangan Iran ini bisa memicu Perang Dunia III.

 

Kishino Bawono, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan dengan fokus kajian Timur Tengah, mengakui eskalasi konflik di Timur Tengah kali ini berbeda dari apa yang pernah terjadi. Alasannya, meski Israel sudah pernah menyerang sekutu Iran, ini baru pertama kalinya hal ini memancing Iran untuk menyerang balik.

 

“Namun, kalau untuk memicu perang dunia ketiga, kita masih harus tunggu beberapa waktu. Jikalau harus ada perang – semoga tidak ada, saya pikir eskalasi Israel-Iran akan menjadi latar belakang, bukan jadi pemicu dari perang,” ujar Kishino kepada BBC News Indonesia.

 

Kishino menyebut butuh eskalasi yang lebih masif untuk menarik negara-negara besar mendeklarasikan perang. Menurutnya, saat ini negara-negara besar masih terlihat memberikan kecaman atau kutukan alih-alih deklarasi perang.

 

Di sisi lain, pengamat menyebut Iran sendiri mengesankan keengganan perang terbuka dengan memperingatkan AS agar tidak aktif terlibat dalam eskalasi ini.

 

“Di sisi lain, AS sebagai pendukung terbesar Israel, juga telah menyatakan tidak akan terlibat aktif dalam serangan atau perang ofensif Israel dengan Iran,” ujar Kishino.

 

“Rusia, China, dan negara-negara Eropa pun juga menyatakan hal yang sama: de-eskalasi dan kutukan – bukan retorika agresif untuk berperang.”

 

Kishino menilai negara-negara besar pun sadar bahwa perang selalu mahal dan memakan biaya – ekonomi, sosial, dan politik – yang besar, dan tidak ada yang mau berperang tanpa justifikasi yang benar-benar jelas.

 

Meski begitu, Kishino mengakui bahwa jika tidak ada penurunan eskalasi pasca serbuan drone dan rudal Iran ini, maka tensi dunia akan terus naik.

 

“Dan ini yang ditakutkan bisa jadi momok bahwa akan ada perang besar dalam masa hidup kita,” pungkasnya. (***)

Ketua tim pembela pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra saat sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024) 

 

SANCAnews.id – Tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan menyerahkan kesimpulan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Selasa (16/4) besok.

 

Saat ini, kubu Prabowo-Gibran sedang mematangkan rancangan kesimpulan yang akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi.

 

"Pagi ini saya finalisasi draf kesimpulan yang dikerjakan oleh para drafter Tim Pembela Prabowo-Gibran dalam perkara nomor 1/PHPU.PRES.XXII/2024 yang dimohon oleh Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar maupun perkara nomor 2/PHPU.PRES.XXII/2024 yang dimohon oleh Ganjar Prabowo dan Mahfud MD untuk kemudian kami cetak sesuai ketentuan Mahkamah Konstitusi," kata Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan, Senin (15/4).

 

"Kesimpulan ini akan kami serahkan besok, Selasa 16 April kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan kepada Ketua MK," sambungnya.

 

Yusril menjelaskan, kesimpulan yang dirumuskannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Ia menilai, para pemohon mengajukan permohonan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

 

"Apa yang dimohon para Pemohon antara lain mengenai keabsahan pencalonan Prabowo-Gibran bukanlah kewenangan MK, melainkan kewenangan Bawaslu dan Pengadilan TUN untuk memutusnya. Begitu juga berbagai pelanggaran Pemilu yang dikemukakan para Pemohon, juga menjadi kewenangan Bawaslu dan Gakkumdu untuk menyelesaikannya;" ucap Yusril.

 

Menurut Yusril, kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 yakni menangani perselisihan hasil perhitungan suara Pilpres antara Pemohon dengan KPU.

 

Ia menekankan, Pemohon dalam hal ini kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud harus mengemukakan berapa perolehan suara yang benar menurut mereka, dengan menyandingkannya dengan perolehan suara menurut KPU. Sehingga Pemohon meminta MK membatalkan penetapan perolehan suara yang ditetapkan KPU. "Namun kedua Pemohon malah tidak mengemukakan hal ini dalam persidangan," ungkap Yusril.

 

Yusril menyebut, Pemohon justru mengemukakan hal-hal lain yang bukan menjadi kewenangan MK untuk mengadili dan memutuskannya. Ia pun meminta MK menolak permohonan para pemohon.

 

"Karena itu, dalam eksepsi memohon kepada MK untuk menyatakan tidak berwenang dalam memeriksa permohonan para pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima atau niet van onvanklijke verklaard," tegas Yusril.

 

Sementara dalam pokok perkara, lanjut Yusril, berkesimpulan para Pemohon tidak berhasil membuktikan apa yang mereka dalilkan dalam positanya, yakni terjadinya berbagai pelanggaran, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan baik dengan cara melakukan nepotisme, penyalahgunaan bansos maupun pengerahan Penjabat Kepala Daerah secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM). "Saksi-saksi maupun ahli yang dihadirkan dalam persidangan gagal membuktikan adanya pelanggaran dan kecurangan tersebut," ucap Yusril.

 

Selain itu, petitum yang diajukan oleh kedua Pemohon yakni meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran yang diajukan Ganjar-Mahfud, atau diskualifikasi Gibran saja seperti dimohon Anies-Muhaimin, dan memerintakan KPU untuk melakukan Pilres ulang, tidak ada dasarnya di dalam UUD 45 dan UU No 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yusril menegaskan, permohonan dalam petitum itu tidak beralasan hukum, sehingga layak untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

 

"Terakhir dalam pokok perkara, kami mohon agar MK menyatakan Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif tanggal 20 Maret 2024 adalah benar dan tetap berlaku," ujar Yusril.

 

Yusril memandang, perolehan suara terbanyak sebesar 96.214.692 suara atau 58,58 persen dari suara sah dalam Pilpres 2024 yang diperoleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sah menurut hukum.

 

"Dengan putusan seperti yang kami kemukakan itu, kami berharap seluruh rangkaian Pilpres telah selesai. Pasangan Prabowo-Gibran tinggal menunggu pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR tanggal 20 Oktober 2024 nanti," tegasnya. (jawapos)