SANCAnews.id

Pengawal Revolusi Iran Meluncurkan Drone Kamikaze dan Rudal Balistik, menunjukkan ledakan menerangi langit di Hebron dan Tel Aviv selama serangan Iran terhadap Israel. Minggu (14/4/2024). 

SANCAnews.id – Situasi politik dan keamanan di Timur Tengah semakin memanas. Ketegangan bermula ketika Israel menyerang Kedutaan Besar Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024.

Iran kemudian membalas serangan tersebut dengan meluncurkan puluhan drone dan rudal balistik ke Israel pada Sabtu (13/4/2024) malam.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menilai, serangan Israel terhadap Kedutaan Besar Iran bisa memicu Perang Dunia III atau Perang Dunia 3 (WW3). Menurut Hikmahanto, nantinya negara-negara dunia juga bisa bereaksi.

"Bila AS akan tetap membantu Israel dalam serangan balasan ke Iran bukannya tidak mungkin negara-negara lain seperti Korea Utara dan Rusia akan membantu Iran," ujar Hikmahanto, Minggu (14/4/2024).

Sementara itu menurut Hikmahanto, balasan Iran ke Israel itu sejatinya memang sesuai Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

"Iran mendasarkan diri pada hak untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, konsep yang digunakan oleh Israel saat menyerang Hamas di Gaza hingga saat ini," kata Hikmahanto.

Konsep tersebut juga digunakan oleh Israel saat menyerang Hamas di Gaza hingga saat ini. Hikmahanto pun menilai, Pemerintah Indonesia perlu turun tangan agar serangan di Iran maupun Israel tak berlanjut.

Menurutnya, Pemerintah RI bisa meminta Dewan Keamanan PBB melakukan sidang darurat atas serangan tersebut.

"Bila perlu berinisiatif membuat Resolusi Majelis Umum yang mengutuk tindakan Israel," ungkap Hikmahanto.

Indonesia juga bisa melakukan shuttle diplomacy ke AS dan beberapa negara Eropa untuk tak mendukung tindakan Israel.

"Ketiga, mendorong rakyat dan pemerintahan dunia agar rakyat dan oposisi di Israel untuk menurunkan PM (Perdana Menteri) Nethanyahu mengingat serangan ke Gaza maupun Iran hanya bisa dihentikan oleh siapa pun yang menjabat sebagai perdana menteri dan tidak dijabat oleh Benjamin Nethanyahu," ujar Hikmahanto.

Diketahui, Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik ke Israel pada Sabtu (13/4/2024) malam. Serangan rudal balistik Iran menyasar pangkalan udara Nevatim Israel di gurun Negev selatan.

Rudal balistik tersebut diluncurkan oleh Pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), berkoordinasi dengan unit tentara Iran lainnya.

Rekaman video di media sosial menunjukkan banyak rudal Iran menghujani pangkalan Nevatim.

Sebagai informasi, pangkalan udara Nevatim, 1.100 kilometer dari wilayah Iran. Fasilitas ini memiliki bandara dan tiga landasan pacu. Pangkalan itu juga menampung pesawat tempur F-35 terbaru.

Israel telah mengonfirmasi pangkalan udara utama mereka rusak akibat serangan rudal-rudal Iran.

“Beberapa kerusakan tercatat, termasuk di pangkalan militer di selatan negara itu,” kata juru bicara militer Israel Daniel Hagari, dikutip dari AP News.

Iran berjanji akan melancarkan serangan sepuluh kali lebih besar jika Israel memilih untuk kembali membalas dan meningkatkan serangannya. (tribunnews)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (tengah) bersama Komisioner KPU Mochammad Afifuddin dan Idham Holik saat rapat pleno penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

SANCAnews.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochamad Afifuddin mengatakan pihaknya akan menyerahkan kesimpulan perselisihan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Selasa (16/4).

Ia mengaku telah menyusun dan merangkum proses persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden.

"Besok kesimpulan akan kita sampaikan," kata Afifuddin dikonfirmasi, Senin (15/4).

Afifuddin menjelaskan, kesimpulan KPU sama dengan jawaban KPU atas permohonan pemohon baik kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menurutnya, KPU akan memberikan penekanan-penekanan pada dalil yang dipersoalkan pemohon, seperti masalah Sirekap dan pendaftaran pasangan capres-cawapres 2024.

"Sama saja dengan jawaban kita, penekanan-penekanan pada dalil yang disoal pemohon," tegas Afifuddin.

Lebih lanjut, Afifuddin optimistis hakim konstitusi akan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres oleh kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud. Ia menekankan, sudah bekerja seusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"KPU sangat yakin dan sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan," pungkas Afifuddin.

Sebagaimana diketahui, MK memberikan batas akhir waktu penyerahan kesimpulan para pihak atas sengketa hasil Pilpres 2024, pada, Selasa (16/4) besok. Setelah itu, MK besok secara formal sudah mulai melakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk membahas dan memutuskan perkara sengketa hasil Pilpres 2024. Pengucapan putusan tersebut dilakukan pada 22 April 2024. (jawapos)

Presiden Joko Widodo/Repro 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo alias Jokowi tampaknya sedang membangun kekuatannya jelang pensiun pada Oktober 2024.

Membaca dari Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia Andi Yusran, Kepala Negara saat ini berupaya mengamankan kepentingan ekonominya pasca lengser.

Salah satu caranya adalah dengan menjaga hubungan baik dengan Prabowo Subianto yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden terpilih.

"Jokowi akan tetap berupaya memiliki posisi tawar terhadap Prabowo," kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/4).

Untuk menyukseskan tujuannya, Jokowi sengaja menyodorkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi Wapres Prabowo sebagai investasi jangka panjang.

"Upaya Jokowi menenangkan Prabowo adalah investasi bagi Jokowi agar tetap berpengaruh dalam pemerintahan Prabowo," pungkas Andi Yusran. (*)

Presiden Joko Widodo/Net 

SANCAnews.id – Langkah calon presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai tepat sebagai langkah konsolidasi parlemen ketimbang mengutamakan Joko Widodo (Jokowi) yang hanya berharap belas kasihan politik partai (parpol) dalam Koalisi Indonesia Maju.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menanggapi pertemuan Prabowo dengan Airlangga Hartarto dan petinggi Golkar lainnya dalam suasana gembira.

"Langkah Prabowo bertemu dengan Airlangga adalah langkah tepat. Konsolidasi parlemen lebih dibutuhkan oleh Prabowo dengan bertemu ketum parpol," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/4).

Dia menilai, Prabowo tidak lagi membutuhkan Jokowi yang tidak memiliki parpol di parlemen, dan hanya mendapat dukungan dari dinasti pemodal.

"Pertemuan PS (Prabowo Subianto) dan AH (Airlangga Hartarto) selain sama-sama pucuk pemimpin parpol tapi memiliki hubungan lebih khusus," terang Hari.

Hari meyakini, parpol parlemen menjadi penentu langkah-langkah ke depan bagi pemerintahan yang secara sah di 20 oktober 2024 mendatang.

"Dan Jokowi tinggal masa lalu yang hanya berharap dari belas kasihan parpol di koalisi Indonesia Maju," pungkas Hari. (*)

Presiden Joko Widodo/Repro 

SANCAnews.id – Meski dinilai sebagai sosok yang memundurkan demokrasi, Presiden Joko Widodo juga dipuji sebagian kalangan karena narasi dan praktik politik yang dibangunnya pragmatis.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, segala hal yang keluar dari diri Jokowi dianggap sebagai model baru dalam dunia politik nasional saat ini.

"Jokowi adalah figur yang menunjukkan aktor kemunduran demokrasi, sekaligus yang dipuji karena narasi demokrasinya. Inilah yang disebut pragmatisme politik di Indonesia amat tinggi," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/4).

Dia menuturkan, Jokowi secara tidak langsung menunjukkan gaya berpolitik diktator dalam bingkai sistem demokrasi di suatu negara.

"Sehingga bisa membuat pengelolaan kekuasaan otoriter terselubung demokrasi bisa berjalan selama 10 tahun," sambungnya.

Efriza juga menganggap Jokowi sedang memperlihatkan perkembangan politik di Indonesia yang di luar nalar para pakar atau akademisi tata negara.

"Jokowi juga menunjukkan bahwa politik di Indonesia masih mudah diatur oleh penguasa selama tindakannya menggunakan narasi konstitusional. Ini menunjukkan reformasi belum membangun hukum yang baik di Indonesia," demikian Efriza. (*)