SANCAnews.id

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jokowi/Net 

SANCAnews.id – Kehancuran bangsa dan negara Indonesia bukan hanya kesalahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi juga kesalahan PDIP dan Megawati Soekarnoputri.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, sejak awal Megawati mempercayakan segalanya kepada Jokowi.

"Dari awal Megawati telah keliru memberikan keris super sakti kepada Jokowi, sampai-sampai keris tersebut harus memakan tuan yang memberikannya," tutur Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/4).

Sehingga kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, publik melihat bahwa kesalahan bukan kepada Jokowi, namun kepada Megawati yang tidak mampu membaca tanda-tanda Jokowi akan melakukan semua ini.

"Rakyat menilai semua ini merupakan bagian ketidakmampuan Megawati dalam mengelola potensi konflik dan pendidikan politik yang merupakan ruh dan tujuan dari partai politik,” jelas dia.

“Mestinya sebagai parpol yang telah tau pahit getirnya politik, dapat membaca dengan baik semua kemungkinan yang akan terjadi, termasuk kemungkinan Jokowi akan seperti saat ini," tegas Saiful.

Lanjut dia, ppesan yang diinginkan Megawati melalui tulisan di Harian Kompas pada Senin (8/4) dengan judul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi" adalah untuk memberikan peta jalan kepada MK agar tidak salah arah dalam memutus sengketa pemilu.

"Tulisan tersebut tentu sah-sah saja, jika semangatnya adalah perbaikan bangsa dan negara ke depannya," pungkas Saiful. (*)

Pasangan capres - Anies Baswedan dan  capres -Prabowo Subianto  saat Pengundian dan Penetapan nomor urut Capres dan Cawapres di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. 

SANCAnews.id – Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin Mustofa Nahrawardaya mengatakan, saat ini Anies Baswedan sedang fokus pada urusan dalam negeri dan silaturahmi jelang libur Idul Fitri 2024. Hal itu disampaikan Mustofa saat ditanya soal pertemuan Anies dan Prabowo Subianto dalam rangka rekonsiliasi politik.

“Dalam masa-masa Idul Fitri, selama awal Syawal, untuk sementara Pak Anies akan menghindari urusan politik,” ujar dia ketika dihubungi, Kamis, 11 April 2024.

Mustofa mengatakan saat ini belum ada pemberitahuan apapun soal pertemuan dengan Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. “Kalau berita-berita keinginan Prabowo atau Gibran ketemu Anies, memang sudah ada sejak coblosan waktu itu. Namun hanya berita-berita di Medsos,” tuturnya.

Namun, kata dia, belum ada pemberitahuan resmi atau formal yang diterima dari calon presiden atau wakil presiden lain. “Pak Anies bilang ke saya, sementara gak akan memikirkan politik dulu. Nanti pada waktunya saja.”

Jubir Amin itu juga menyebut Anies kemarin sudah seharian menerima tamu-tamu dalam rangka menjalin silaturahmi. Dia mengklaim ada ribuan masyarakat yang hadir ke Pendopo Anies Baswedan di Lebak Bulus. Sementara hari ini, Anies berencana meninggalkan Jakarta dan menghabiskan waktu untuk silaturahim ke luar kota.

Sementara Gibran sebelumnya menyampaikan keinginan bertemu dengan calon presiden dan wakil presiden lain setelah salat Idulfitri di Solo. Mereka adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. (tempo)

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri/Ist 

SANCAnews.id – Kesedihan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dinilai terlambat dan seolah ingin menegaskan independensi Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menanggapi tulisan Megawati yang dimuat di surat kabar Kompas pada Senin (8/4) bertajuk “Statemanship Hakim Mahkamah Konstitusi”.

Menurut Saiful, tulisan Megawati sulit lepas dari unsur politik yang melatarbelakanginya, karena tak lain karena posisinya sebagai ketua partai politik pengusung calon Presiden yang dinyatakan kalah dan sedang dalam proses pencalonan sengketa di MK.

"Kegundahan Megawati dapat dikatakan terlambat, apalagi instrumen hukum sebelumnya tidak dilakukan seperti misalnya melakukan keberatan atas pencalonan Prabowo-Gibran sampai misalnya melakukan challenge ke Bawaslu tidak dilakukannya," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/4).

Bahkan, kata Saiful, PDIP juga sangat terlambat karena baru melakukan gugatan ke PTUN.

"Jika saja tulisan Megawati tersebut dilakukan pada pra atau pada saat pencalonan Prabowo-Gibran maka publik masih memakfumi, namun jika saat ini di mana sengketa sedang berproses di MK, maka sulit untuk membedakan antara kepentingan parpol dengan kepentingan bangsa," terang Saiful.

Mestinya, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, tulisan Megawati menjadi sangat bermakna apabila ditulis oleh pakar atau akademisi berkaliber, bahkan tokoh masyarakat yang didengar publik.

"Jika Megawati jelas-jelas publik menilai syarat dengan kepentingan yang melatarbelakanginya," tutur Saiful.

Saiful menilai, tulisan Megawati tersebut juga tidak masuk ke dalam narasi akademisi fundamentalis, apalagi terkesan terlambat, serta ditulis oleh orang yang tidak tepat.

"Dari segi subjek mestinya bukan Megawati yang menyuarakan yang jelas-jelas ia berada pada posisi sebagai ketua umum parpol yang mengusung kandidat yang kalah," jelas Saiful.

Selain itu, dari sisi momentum juga tidak pas, mestinya jika akan mempersoalkan pencalonan Prabowo-Gibran, dilakukan pada saat atau sebelum pencalonannya.

"Jika sekarang maka terkesan seperti sedang ingin melakukan penekanan terhadap independensi MK dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pilpres yang sedang berlangsung di MK," pungkas Saiful. (*)

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Net 

SANCAnews.id – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terus mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, Megawati mencermati situasi sosial politik saat ini. Menurut Hari, situasi kebangsaan pada 2019 dan 2024 sangat berbeda.

"2019 lebih kepada perbedaan yang kerangkanya mengancam ideologi Pancasila dan Jokowi masih menjadi bagian kader PDIP sehingga MSP (Megawati Soekarnoputri) membela kadernya," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/4).

Namun pada 2024 ini, lanjut Hari, Jokowi membelot dari partai yang telah membesarkannya, serta lebih mengutamakan kepentingan nepotisme.

Sehingga, Megawati menyampaikan keresahannya melalui tulisan yang dimuat di koran Kompas pada Senin (8/4) dengan judul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi".

"Tentunya (perilaku Jokowi) saat ini, sangat berlawanan dengan tujuan PDIP yang selama ini posisinya menjaga nilai-nilai Reformasi dalam ruang berbangsa dan bernegara," pungkas Hari. (*)

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama Anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) PDIP Erna Ratnaningsih dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/3) 

SANCAnews.id – Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan P Roeslani bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Rosan terlihat muncul di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kedatangan Rosan hanya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Tidak ada misi khusus.

“Pak Rosan juga datang untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada Bu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).

Hasto menuturkan, pesan selamat Idul Fitri dari Rosan telah disampaikan kepada Megawati. Presiden RI kelima itu juga telah mengetahui rencana kedatangan Rosan.

“Tadi hanya menyampaikan salam kepada Ibu Mega, karena kemarin juga pesan Mas Rosan akan hadir itu sudah disampaikan kepada Ibu,” jelasnya.

Menurut Hasto, rencana kedatangan Rosan bukan hal dadakan. Sebelumnya, sudah disampaikan kepada Megawati bahwa Rosan akan datang.

“Tadi pagi Ibu juga hubungi saya terkait rencana kehadiran pak Rosan. Ya beliau sebelumnya dalam jabatan publik sebagai Wamen BUMN dan sebelumnya sebagai Dubes RI di AS. Itu kami memang sering berkomunikasi,” pungkas Hasto. (jawapos)