SANCAnews.id

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. 

SANCAnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI menutup sidang keempat masa sidang 2023-2024 pada Kamis, 4 April. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak dapat dilakukan karena masa sidang telah ditutup.

"Yang jelas angket enggak jadi ya. Ini sudah ditutup ya kan (masa sidangnya). Alhamdulillah (hak) angket tidak jadi," ujar Habiburokhman ketika ditemui usai Rapat Paripurna ke-15 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis lalu.

Berikut ini tanggapan sejumlah pihak mengenai hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024:

1. Ketua DPP PKB, Luluk Nur Hamidah: Bukan Tidak Jadi, Tapi Belum Digulirkan 

Menanggapi pernyataan Habiburokhman, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Luluk Nur Hamidah, mengatakan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 masih bisa digulirkan hingga Oktober mendatang.

“(Hak angket) bukan tidak jadi, tapi belum digulirkan. PKB masih menunggu kawan untuk bisa memenuhi syarat, baik mengajukan atau syarat untuk mendapat persetujuan mayoritas,” ujar Luluk ketika dihubungi pada Sabtu, 6 April 2024.

Dia menuturkan saat ini fokusnya masih pada sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. “Enggak apa-apa kan nunggu MK,” tuturnya. Luluk pun menyebut pengajuan hak angket ini masih memiliki sisa waktu 5 bulan.

Luluk menyebutkan PKB tidak berubah sejak awal mengenai hak angket. “Semangatnya sama saja. Kan memang enggak bisa sendirian,” kata Anggota Komisi VI DPR itu.

Dia juga mengklaim beberapa rekannya di PKB sudah menandatangani hak angket. “Jadi, kalau dari PKB, secara lahir dan batin sudah siap.”

Menurut Luluk, hak angket penting sebagai ikhtiar untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan agar tidak terulang preseden serupa di masa datang. Dia menyebutkan tidak perlu takut dan khawatir berlebihan dengan isu hak angket tidak jadi digulirkan karena ini mekanisme pengawasan DPR dan konstitusional.

“Jika DPR tidak melakukan hak angket, maka fungsi pengawasan DPR gagal. Kredibilitas dan kepercayaan publik jatuh. Masa enggak malu?” ujarnya.

2. Ketua DPR RI, Puan Maharani, Menggelengkan Kepala sambil Tersenyum 

Ketua DPR RI, Puan Maharani, enggan menanggapi soal nasib hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Puan hanya menggelengkan kepala ketika ditanya perihal isu itu. Momen itu terjadi dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI ke-15 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 April.

Dalam konferensi pers itu, Puan Maharani didampingi pimpinan DPR lainnya, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F. Paulus, dan Rachmat Gobel. Ketika ditanya untuk kedua kalinya, Puan lagi-lagi menggelengkan kepalanya sembari tersenyum.

Sebelumnya, Puan mengatakan belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi perihal wacana pengguliran hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR.

“Belum, belum ada pergerakan,” ujar Puan ketika ditemui usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret lalu.

Menurut Puan, pihaknya saat ini masih melihat dinamika politik di lapangan ke depan.

“Itu hak anggota, kalau kemudian itu memang bisa berguna baik, ya bisa saja, tapi kita lihat dulu lah gimana di lapangannya,” ujarnya. “Apakah kemudian perlu hal yang memang di lapangannya itu perlu ada dukungan politik, bukan hanya keinginan politik, tapi ada dukungan dari dukungan politik yang memang nanti akan berguna bagi masyarakat.”

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu juga mengklaim dirinya tidak memberi instruksi kepada fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket. "Enggak ada instruksi, enggak ada," ujarnya.

3. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Progres Kami Sempurna 

Sejumlah pihak meragukan perkembangan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024, karena tidak ada pergerakan berarti di DPR. Namun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim progres pengajuan hak angket sudah sempurna, sehingga tinggal menunggu momentum.

“Ya, progres kami sempurna," ujar Hasto saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa, 2 April 2024 seperti dikutip Antara.

Hasto mengatakan, hingga kini, hak angket belum secara resmi diusulkan di DPR. Namun dia mengakui perkembangannya sudah baik. Menurut dia, pihaknya masih menyaksikan sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.

Dia menegaskan berbagai pernyataan dalam sidang sengketa pilpres di MK itu akan dijadikan bahan rujukan untuk menyempurnakan pengajuan hak angket di DPR. Karena itu, Hasto mengatakan fraksi PDIP bersama fraksi yang punya semangat serupa masih menunggu waktu yang paling tepat untuk secara resmi mengajukan hak angket kecurangan pemilu.

"Momentum keputusannya masih melihat dinamika politik nasional saat ini," ujar politikus asal Yogyakarta ini. (tempo)

Mike Tyson VS Jake Paul 

SANCAnews.id – Mantan juara WBC, WBF dan IBF Tyson, yang dianggap sebagai salah satu petinju kelas berat terbaik dalam sejarah, kembali ke ring untuk menghadapi YouTuber yang menjadi petinju Paul di AT&T Arena di Texas.

Pertarungan tersebut, yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli, telah menjadi sumber banyak kontroversi, dengan para kritikus mencatat perbedaan usia 30 tahun antara kedua petarung tersebut.

Barry Hearn, Presiden Matchroom Sport dan ayah dari promotor tinju Eddie Hearn, termasuk di antara mereka yang menyatakan bahwa Tyson, yang akan berusia 58 tahun pada saat pertarungan, mempertaruhkan kesehatannya dengan kembali ke ring.

Hearn menekankan bahwa Tyson perlu melumpuhkan lawannya dalam dua ronde atau menghadapi kekalahan pasti.

"Ini akan menghasilkan banyak uang. Anda bisa memahami pendekatan Netflix. Jika [Tyson] tidak menang dengan cepat, dia tidak bisa menang," katanya di Piers Morgan Uncensored.

"Saya tidak percaya lawannya itu petarung yang hebat, tapi dia bugar, dia berlatih, dan dia masih muda... dua ronde, tidak masalah, ketika Anda berusia 59 tahun, maksimal dua ronde, Tyson akan kehabisan tenaga." bagian belakang karena itu cukup berbahaya, bertinju pada level itu... Saya merasa itu cukup menyedihkan."

Tyson telah mengonfirmasi bahwa pertarungan tersebut akan diklasifikasikan sebagai pertarungan eksibisi tetapi membantah rumor bahwa salah satu petarung akan mengenakan penutup kepala dan sarung tangan 18 ons.

Putra Barry Hearn, Eddie, juga menolak keterampilan tinju Paul dan juga menyuarakan sentimen ayahnya mengenai pertarungan tersebut.

Dia berkata: "Saya pikir kita hidup di dunia yang gila di mana generasi muda dibangun dari pandangan, narasi, dan kontroversi.

“Sebagai penggemar berat pertarungan, seseorang yang telah berkecimpung dalam dunia tinju sejak saya berusia sembilan tahun, saya merasa menjijikkan bahwa seorang pria berusia 58 tahun – yang merupakan pahlawan saya saat tumbuh dewasa, bahkan harus kembali naik ring.

“Dari sudut pandang finansial dengan jumlah uang yang dibayarkan atau dibayar sebagian oleh pria itu selama kariernya, untuk bertanding dengan pria berusia 25 tahun yang tidak bisa bertarung.

"Saya memahaminya dan saya telah berbicara dengan orang-orang Netflix, saya rasa mereka tidak menyukai kritik saya terhadap acara tersebut. Saya hanya akan memberikan pendapat jujur saya, yaitu, acara tersebut akan terjual, orang-orang akan menonton, itu' akan menjadi acara besar dan aku tidak menyukainya." (sportbible)

Petinju legendaris bernama lengkap Michael Gerard Tyson atau yang kerap disapa Mike Tyson 

SANCAnews.id – Mike Tyson akan berusia 58 tahun ketika ia menghadapi Jake Paul pada 20 Juli di Texas, namun ia mengatakan para penggemar masih bersorak untuk melihat mantan juara kelas berat itu beraksi.

Pertarungan antara salah satu petarung paling ditakuti dalam sejarah dan YouTuber yang menjadi petinju Paul akan diadakan di Stadion AT&T yang berkapasitas 80.000 kursi di Arlington dan disiarkan langsung di Netflix.

"Saya berusia 58 tahun dan apa? Saya mendapatkan miliaran penayangan hanya dengan berbicara dengan seseorang tentang pertarungan," kata Tyson kepada Reuters.

"Semua orang, bahkan sebagian besar atlet, mereka iri, itu mendera... Aku bilang di masa jayamu, kamu tidak bisa menarik satu juta orang, kawan. Apa yang kamu bicarakan, kamu tidak bisa menjual arena. Siapa di 58 bisa menjual habis arena berkapasitas 80.000 kursi?"

'Iron Mike', yang memiliki rekor 50-6 dengan 44 KO, mengatakan Paul yang berusia 27 tahun menyadari ketertarikan publik terhadapnya.

“Mengapa menurutmu dia ingin melawanku dan bukan orang lain?” Tyson berkata tentang Paul, yang memiliki rekor 9-1 dengan enam KO.

“Semua orang ingin melawannya, semua petinju ingin melawannya. Namun jika dia melawan mereka, satu-satunya orang yang akan datang adalah orang-orang yang menyukainya.

"Yang lainnya, orang tuanya mungkin tidak akan datang dan menonton. Itu hanya untuk membuatnya nyata. Mereka terlalu membosankan untuk ditonton oleh anak-anak mereka, seperti melihat rumput tumbuh."

Pertarungan tersebut merupakan yang pertama bagi Tyson sejak ia menghadapi Roy Jones Jr. dalam pertarungan eksibisi pada November 2020, di mana Paul menjadi undercard.

Meski belum diumumkan secara resmi, pertarungan tersebut juga diperkirakan akan ditetapkan sebagai sebuah pameran, lapor USA Today.

Itu berarti rondenya akan memakan waktu dua menit dibandingkan dengan tiga menit pada umumnya, para petinju akan mengenakan sarung tangan yang lebih tebal sehingga lebih aman dan tidak akan ada juri resmi yang menilai ronde tersebut, sehingga kemenangan hanya bisa diraih melalui KO. (***)

Ketua Tim Hukum capres-cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, bersama anggotanya beri keterangan ke wartawan di sela sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (2/4/2024). 

SANCAnews.id – Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) akan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Kami sangat yakin ada dasar untuk mengabulkan permohonan diskualifikasi yang kami ajukan," kata Todung kepada Tribunnews.com, Sabtu (6/4/2024).

Sebab, Todung menjelaskan, keyakinan itu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pihaknya ke MK.

"Termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai Pilkada di berbagai daerah," ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, kehadiran para ahli Ganjar-Mahfud dalam sidang sengketa Pilpres 2024 menambah keyakinan mereka.

"Dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli yang kami dapatkan dan juga yurisprudensi, kami yakin harusnya bisa dikabulkan," ucap Todung.

Karenanya, Todung berharap MK akan mempertimbangkan semua aspek dalam memutuskan sengketa Pilpres 2024.

"Tetapi kan tentu semua ini juga harus ditimbang secara matang oleh majelis hakim dengan mendengarkan juga argumentasi dari pihak pemohon 1 maupun pihak termohon dan terkait," imbuhnya.

Kubu AMIN Yakin Menang Sidang MK

Sebelumnya, Refly Harun, Anggota Tim Hukum Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) meyakini pihaknya akan memenangi sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Refly mengklaim apa yang didalilkan pihaknya dalam sidang terbukti seluruhnya.

"Semua kami menganggap apa yang kami dalilkan terbukti semuanya. Kita seolah menutup mata hati. InsyaAllah kita menang, amin," kata Refly kepada wartawan, Jumat (5/4/2024).

Refly mempertanyakan soal bantuan sosial (bansos) yang dirapel selama 3 bulan.

"Kalau kita bicara rapel 3 bulanan maka jatuhnya pada Maret, kenapa jatuhnya pada bulan Februari?" kata Refly.

Lewat hal tersebut, hakim MK diharapkan mampu mempertimbangkan hal itu dalam mengambil keputusan.

"Kalau kita pakai pikiran itu sudah menunjukkan ada perencanaan tindakan. Mudah-mudahan hakim MK bisa menangkap ini semua," ucapnya.

Sebelumnya, program bantuan sosial (bansos) pemerintah yang dibagikan masyarakat dirapel karena naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) pada September lalu.

Hal itu diungkapkan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam sidang perkara hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

"Rapel ini dilakukan antara lain pada saat BBM di bulan September, itu karena BBM itu naiknya satu kali pak, jadi kalau kita tidak dirapel di depan itu nanti masyarakatnya berat," kata Airlangga.

Program bansos itu adalah bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) dan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan.

Adapun besaran BLT tersebut masing-masing Rp 200 ribu per bulan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia.

Bansos yang merupakan program dari BLT Mitigasi Risiko Pangan ini pembayarannya akan dirapel untuk periode Januari hingga Maret 2024.

Selain itu, Airlangga menjelaskan adanya pertimbangan efisiensi biaya dalam sistem pembayaran di bank maupun pos.

Realisasi bansos ini dilakukan dua tahapan. Untuk bansos bulan Oktober misal, maka kemudian dicairkan pada bulan November.

"Lalu November-Desember, cair November," jelasnya.

Proses realisasi ini bertahap, tak hanya dilakukan pihaknya selalu Menko Perekonomian. Ia lalu mengambil contoh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako Menteri Sosial.

"Demikian pula program lain yang ada di ibu Menteri Sosial, PKH kan tiga bulan sekali, jadi salurannya kan empat kali setahun. Kemudian Kartu Sembako juga dua bulan, jadi setahun enam kali, jadi rapel pertimbangan itu," tuturnya.

Kubu Prabowo-Gibran Tak Yakin Majelis Hakim Kabulkan Permohonan AMIN & Ganjar-Mahfud

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra mengaku tak yakin majelis hakim mengabulkan permohonan kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud.

Menurutnya, kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud tidak bisa membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024 dalam sidang sengketa di MK.

Selain itu, pernyataan empat menteri Jokowi menurut Yusril, telah membuktikan tidak ada penyalahgunaan bansos seperti yang dituduhkan kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud.

Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan mengucapkan terima kasih kepada kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud.

Meski berbeda pendapat di persidangan, menurut Otto, silaturahmi para pengacara kubu 01, 02, dan 03 harus tetap terjalin.

"Kami juga mengucapkan terima kasih pada pemohon 01, pemohon 03. Kita semua kan lawyer, kita bisa beda pendapat di persidangan tapi silaturahmi harus tetap dijaga," ujar Otto.

"Kami tetap respect pada 01, 03, Bawaslu, KPU, semua pihak dan hormat pada majelis Mahkamah Konstitusi," kata dia. (tribunnews)

Mahfud MD saat ditemui di Bentara Budaya, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (26/2/2024). 

SANCAnews.id – Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, MK memiliki beberapa opsi putusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu opsinya adalah memutuskan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak berhak dilantik karena pencalonannya dinilai cacat hukum.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD menanggapi artikel Senior Partner Integrity Law Firm Denny Indrayana yang dimuat di Harian Kompas pada Kamis (4/4/2024).

Dalam artikel berjudul Mencari Keadilan Pilpres 2024 dengan subjudul Keputusan Pemilu yang Berkeadilan, Denny memberikan pandangannya mengenai sejumlah opsi terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres 2024.

Satu di antaranya adalah hanya mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Meski demikian, Mahfud menilai argumen Denny ada dasarnya.

"Presiden terpilihnya sah karena prosedurnya sudah benar, lalu wapresnya karena cacat (prosedur) dianggap tidak bisa dilantik, misalnya itu kan opsi ya. Terserah MK-nya saja," kata Mahfud di sela-sela olahraga sore di Taman Suropati Jakarta Pusat pada Kamis (4/4/2024).

"Dan itu dasarnya ada, pasal 8 ayat 2 (UUD) di mana kalau misalnya karena sesuatu hal presiden dinyatakan tidak ada, tidak bisa bertugas atau berhalangan tetap, atau tidak bisa melaksanakan tugas konstitusional atau wakil presiden, itu memang ada opsinya," imbuhnya seperti dilansir Tribunnews.

Menurut Mahfud, semua opsi yang ditawarkan Denny memungkinkan termasuk misalnya MK memutuskan mendiskualifikasi, melakukan pemungutan suara ulang, atau bahkan menyatakan perkaranya sudah selesai.

Bahkan, menurutnya opsi-opsi yang diusulkan tersebut masih bisa berkembang lebih banyak lagi tergantung dengan MK.

"Dari empat opsi yang ditawarkan oleh Denny, saya kira opsinya bisa berkembang menjadi lima sampai enam opsi, tergantung MK," kata dia.

Dalam artikelnya di Harian Kompas berjudul Mencari Keadilan Pilpres 2024 yang diunggahnya di akun X pada Kamis (4/4/2024), Denny di antaranya mempertanyakan empat pertanyaan prinsip yang hadir di hadapan hakim konstitusi.

Pertama, apakah terjadi kecurangan konstitusional dalam Pilpres 2024?

Kedua, apakah cawe-cawe Presiden adalah pelanggaran konstitusi?

Ketiga, apakah pencawapresan Gibran Rakabuming Raka sejalan dengan prinsip demokrasi dan aturan konstitusi?

Keempat, apakah ada bukti yang meyakinkan (tidak harus beyond reasonable doubt) bahwa telah terjadi pelanggaran atas prinsip konstitusional pemilu yang luber dan jurdil?

Jika jawaban atas semua pertanyaan itu adalah tidak, kata Denny, maka putusannya mudah, yakni permohonan ditolak dan Prabowo-Gibran menjadi pasangan calon terpilih dalam Pilpres 2024. Namun, kata dia, jika jawabannya adalah iya maka rumusan putusannya menjadi lebih rumit.

Denny melanjutkan, hal yang paling tegas adalah pendiskualifikasian pasangan calon 02 Prabowo-Gibran dengan risiko munculnya konflik karena ada penolakan yang kuat dari elite dan pemilih pendukungnya.

Alternatif kedua, lanjut dia, mendiskualifikasi cawapres Gibran saja karena cacat prosedur pencalonan dan sarat dengan kepentingan nepotis yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi.

Opsi kedua tersebut, kata dia, telah dimintakan dalam petitum permohonan pasangan calon 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Namun, lanjut dia, hal itu menyisakan persoalan yakni bagaimana prosedur pencalonan cawapres yang baru dan bagaimana pula kalau kemudian diperlukan putaran kedua, padahal waktu dan teknis pelaksanaan pilpres sudah tak lagi memungkinkan.

Opsi lain yang perlu dipertimbangkan, kata dia, adalah penerapan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yaitu mendiskualifikasi kemenangan cawapres Gibran Rakabuming Raka, sehingga terjadi kekosongan kursi wakil presiden, lalu "selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden".

Menurutnya, opsi tersebut menjadi solusi jalan tengah yang mempertimbangkan kepastian hu loum hasil suara pemilu, tetapi juga tidak menafikan ada persoalan pelanggaran moral konstitusional dalam pencalonan Gibran.

"Opsi ini pun menjadi terbuka, terutama jika yang dapat dibuktikan hanyalah isu konstitusionalitas pencalonan Gibran, tetapi kecurangan pemilu yang lain dinyatakan tidak terbukti. Penulis menduga, opsi-opsi ini akan didukung oleh mayoritas kekuatan politik," kata Denny.

Panggil 4 menteri 

Saat ini proses sidang sengketa hasil Pilpres masih terus berlangsung di MK. Agenda hari ini adalah mendengar keterangan dari empat menteri Kabinet Indonesia Bersatu.

Mereka adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Dalam sidang Jumat (5/4/2024) Muhadjir Effendy menjelaskan , daerah-daerah yang sering dikunjungi Presiden Joko Widodo adalah daerah yang memiliki banyak proyek strategis nasional.

Hal ini disampaikan Muhadjir menjawab pertanyaan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) soal pertimbangan dalam menentukan daerah-daerah yang akan dikunjungi oleh Jokowi.

"Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan, proyek strategis nasional yang diberikan ke daerah itu," kata Muhadjir.

Menurut Muhadjir di tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden, Jokowi pasti ingin memastikan proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah sudah tuntas.

Sebab, kata dia, Jokowi kerap mewanti-wanti agar tidak boleh ada proyek yang mangkrak ketika ia hendak lengser dari jabatan presiden.

"Karena itu sekarang ini kalau beliau berkunjung pasti meresmikan program-progam strategisnya bersamaan dengan mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain, jadi biasanya lebih dari lima titik," kata Muhadjir.

Hakim heran Jawa Tengah sering dapat bansos

Muhadjir juga menjelaskan bahwa kegiatan Jokowi membagikan bansos di setiap kunjungan daerah juga bertujuan untuk memastikan program terlaksana dengan baik sekaligus mendapat umpan balik dari masyarakat.

"Karena itu sering mesti kita undang kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog, itu sebetulnya simbolik saja," kata dia.

Sebelumnya, hakim MK Saldi Isra bertanya kepada Muhadjir dan tiga menteri lain yang hadir dalam sidang mengenai pertimbangan yang dipakai untuk menentukan wilayah kunjungan kerja Jokowi.

Secara khusus, Saldi juga mempertanyakan mengapa Jokowi lebih sering berkunjung ke Jawa Tengah dibandingkan provinsi lain untuk mendistribusikan bansos.

"Kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain? Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya," kata Saldi, Jumat.

Saldi menuturkan, pertanyaan ini penting karena permohonan yang diterima MK sama-sama mempersoalkan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk membagi-bagikan bansos. (wartakota)