SANCAnews.id

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo 

SANCAnews.id – Lembaga Pemantau Pemilu Nasional yakni Progressive Democracy Watch (Prodewa) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Nasional Prodewa Muhammad Fauzan Irvan mengatakan, pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur sistematis dan masif  (TSM) dilakukan oleh Institusi Polri.

“Kami meminta MK segera memanggil bapak Kapolri untuk memberikan kesaksian dan penjelasan atas dugaan kami yaitu terjadinya dugaan pelanggaran pemilu secara TSM yang dilakukan oleh institusi Polri," ujar Fauzan, Jumat (5/4/2024).

Dugaan ini buntut adanya laporan dari masyarakat kepada pihaknya selaku lembaga pemantau pemilu bahwa ada dugaan kuat penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu.

Dia mengatakan Polri dengan memiliki struktur sampai lapisan paling bawah (Polsek) diduga sangat masif menggiring dan memobilisasi masyarakat untuk memilih Paslon tertentu.

“Selain itu anggaran Polri yang begitu besar juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Bahkan ada laporan ke kami Polri melalui jaringan nya membiayai berbagai relawan dari paslon capres cawapres tertentu," lanjut Fauzan.

Fauzan mengatakan Polri juga berpotensi mengkriminalisasi kepala daerah atau tokoh tokoh yang tidak sejalan dengan kepentingan Polri. Di sisi lain, dia juga mempertanyakan urgensi dibentuknya operasi Nusantara Cooling System (NCS) Polri yang dipimpin oleh Wakabareskrim Polri.

“Kami menilai setelah permasalahan satgas merah putih nya Ferdi Sambo dibubarkan,sudah tidak perlu lagi di buat satgas dan tim operasi khusus lagi di Polri, karena ini khawatir akan menimbulkan sambo sambo berikut nya," bebernya.

Dia khawatir operasi NCS ini disalahgunakan kewenangannya untuk menggalang dan mengkonsolidasikan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta anak muda yang kritis untuk dibungkam agar tidak kritis lagi dan diarahkan memilih paslon tertentu.

Fauzan juga menilai MK perlu meminta penjelasan kepada Kapolri terkait keberadaan operasi NCS di tubuh Polri. Dia menilai keterangan Kapolri sangat diperlukan.

“Kami menilai keterangan Kapolri lebih penting daripada menteri-menteri yang dipanggil MK, karena Polri memiliki menurut kami lembaga yang paling mampu berpotensi melakukan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif," pungkasnya. (tvone)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4)
 

SANCAnews.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bantuan sosial (bansos) juga disalurkan ke lima kementerian dan lembaga negara. Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, di Ruang Sidang Utama Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5 /4).

Sri Mulyani mengatakan, lima kementerian/lembaga yang menyalurkan dana bansos tersebut antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), dan BNPB.

Sri Mulyani menyebutkan, lima K/L yang dikucurkan dana bansos antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan BNPB.

"(Nilainya) Rp80,5 triliun untuk perlinsos dikelola K/L seperti Kemendikbud dan Kemenag melalui program PIP (Program Indonesia Pintar), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan beasiswa afirmasi," ujar Ani, sapaan Sri Mulyani.

"Kemenkes melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kemnaker untuk Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan BNPB untuk dana siap pakai bencana," sambungnya.

Di samping itu, Ani menyebutkan alokasi anggaran yang diberikan untuk Kemendikbud dan Kemenag mengalami kenaikan.

Jika dibandingkan dengan kenaikan anggaran bansos yang di Kementerian Sosial (Kemensos) yang dari  Rp75,6 triliun naik Rp1,23 triliun, terbilang lebih tinggi.

"Belanja Perlinsos melalui Kemendikbud dan Kemenag mengalami kenaikan sebesar Rp7,47 triliun dibandingkan tahun 2023, dikarenakan adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran (KIP)," urainya.

"Sementara, belanja bansos selain PKH (Program Keluarga Harapan) dan Kartu Sembako yang disalurkan ke Kemensos mengalami kenaikan Rp1,23 triliun, dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu," demikian Ani. (rmol)

Menko PMK Muhadjir Effendy saat bersaksi di sidang PHPU Mahkamah Konstitusi 

SANCAnews.id – Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menjawab pertanyaan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Presiden Joko Widodo yang rajin berkeliling menyalurkan bantuan sosial di tengah tahun politik.

Hal itu disampaikan Muhadjir dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4).

Menurut Muhadjir, kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah bukan sekadar pendistribusian bantuan sosial. Di tahun terakhirnya menjabat kepala negara, Jokowi ingin memastikan seluruh program strategis nasional (PSN) tidak berhenti.

"Sekarang ini kalau beliau berkunjung pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain, jadi biasanya lebih dari lima titik," kata Muhadjir

Kunjungan Presiden Jokowi dan bagi-bagi bansos ini  didalilkan pemohon paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai bentuk kecurangan untuk memenangkan paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Sekali lagi saya sampaikan, terlalu musykil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos kemudian itu berpengaruh (perolehan suara) secara nasional, itu saya kira doesn't make sense," ujar Muhadjir.

Pernyataan Muhadjir ini lantas membuatnya langsung ditegur Ketua MK Suhartoyo yang mengingatkan bahwa Muhadjir tidak boleh berpendapat.

"Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu," tegur Suhartoyo.

"Mohon maaf, saya kita itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf kalau tidak berkenan," jawab Muhadjir. (rmol)

 SANCAnews.id – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menyoroti peran Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos.

Daniel awalnya menyoroti peran Menteri Koordinator atau Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang terlihat menyalurkan bantuan sosial. Hakim konstitusi menyatakan peran Airlangga merupakan fakta persidangan.

"Sedangkan, justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih, Bu Mensos?" tanya Daniel dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024.

Daniel lalu menanyakan apakah peran ini berhubungan dengan rapat kerja bersama DPR. "Kemudian membuat Ibu menjadi tidak nampak dalam pembagian bansos dan sebagainya?" tanya dia.

Risma belum menjawab pertanyaan ini. Sebab, sidang keburu diskors atau ditunda sementara dan dimulai lagi pada 13.00.

Risma dan tiga menteri lainnya akan mengungkapkan jawaban atas berbagai pertanyaan delapan hakim MK. Ketiga menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Seperti diketahui, sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang digelar MK hari ini menghadirkan keempat menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kelima pihak dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dalil-dalil Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2024, yakni lewat bantuan sosial atau bansos, pengerahan kepala desa dan aparat, dan sebagainya. (msn)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. 

SANCAnews.id – Pemerintah menegaskan, program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial (bansos) 2024, sudah dibahas dan mendapat persetujuan DPR. Hal itu terungkap dalam sidang perselisihan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi hari ini, Jumat (5/4/2024).

Seperti diketahui, penggunaan bansos menjadi salah satu dalil pemohon dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Bansos diklaim akan mendukung kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, pemerintah sedang menyiapkan program untuk menurunkan angka kemiskinan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut adalah melalui program perlindungan sosial.

“Program perlindungan sosial antara lain, telah mendapatkan persetujuan DPR RI, sebesar Rp496,8 triliun yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga,” ungkapnya di ruang sidang MK.

Dia memerinci, program dan anggaran perlindungan sosial terdiri dari beberapa implementasi yakni subsidi, bansos dan jaminan sosial. Subsidi, jelasnya, antara lain hadir dalam wujud subsidi energi, subsidi pupuk, dan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR).

“Bansos PKH, bansos sembako, bansos Atensi, KIP, KIP Kuliah, sedangkan jaminan sosial berupa bantuan iuran untuk BPJS.”

Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penetapan program perlindungan sosial dilakukan secara transparan dan melalui persetujuan legislatif.

“Penetapan pelaksanaan program perlindungan sosial dilakukan secara transparan, akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan pihak terkait lainnya,” tegasnya.

Dia menjelaskan program perlindungan sosial merupakan upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan, mempertahankan kehidupan dan penghidupan.

“Oleh karena itu, program perlinsos terus berjalan dilakukan secara reguler,” ungkapnya.

Untuk menghadapi berbagai kerentanan, berbagai tekanan ekonomi, dia menekankan pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Airlangga mengatakan pemerintah mempertimbangkan kondisi 2023 dan 2024 yang dihadapkan risiko El Nino dan menyebabkan kenaikan harga pangan serta mengganggu penghidupan masyarakat miskin maupun rentan.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari ini, Jumat (5/4/2024).

Keempatnya ialah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Mereka akan hadir sebagai pemberi keterangan lain yang dibutuhkan oleh Mahkamah. Selain itu, majelis hakim turut memanggil Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito. (bisnis)