SANCAnews.id

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4)
 

SANCAnews.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bantuan sosial (bansos) juga disalurkan ke lima kementerian dan lembaga negara. Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, di Ruang Sidang Utama Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5 /4).

Sri Mulyani mengatakan, lima kementerian/lembaga yang menyalurkan dana bansos tersebut antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), dan BNPB.

Sri Mulyani menyebutkan, lima K/L yang dikucurkan dana bansos antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan BNPB.

"(Nilainya) Rp80,5 triliun untuk perlinsos dikelola K/L seperti Kemendikbud dan Kemenag melalui program PIP (Program Indonesia Pintar), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan beasiswa afirmasi," ujar Ani, sapaan Sri Mulyani.

"Kemenkes melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kemnaker untuk Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan BNPB untuk dana siap pakai bencana," sambungnya.

Di samping itu, Ani menyebutkan alokasi anggaran yang diberikan untuk Kemendikbud dan Kemenag mengalami kenaikan.

Jika dibandingkan dengan kenaikan anggaran bansos yang di Kementerian Sosial (Kemensos) yang dari  Rp75,6 triliun naik Rp1,23 triliun, terbilang lebih tinggi.

"Belanja Perlinsos melalui Kemendikbud dan Kemenag mengalami kenaikan sebesar Rp7,47 triliun dibandingkan tahun 2023, dikarenakan adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran (KIP)," urainya.

"Sementara, belanja bansos selain PKH (Program Keluarga Harapan) dan Kartu Sembako yang disalurkan ke Kemensos mengalami kenaikan Rp1,23 triliun, dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu," demikian Ani. (rmol)

Menko PMK Muhadjir Effendy saat bersaksi di sidang PHPU Mahkamah Konstitusi 

SANCAnews.id – Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menjawab pertanyaan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Presiden Joko Widodo yang rajin berkeliling menyalurkan bantuan sosial di tengah tahun politik.

Hal itu disampaikan Muhadjir dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4).

Menurut Muhadjir, kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah bukan sekadar pendistribusian bantuan sosial. Di tahun terakhirnya menjabat kepala negara, Jokowi ingin memastikan seluruh program strategis nasional (PSN) tidak berhenti.

"Sekarang ini kalau beliau berkunjung pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain, jadi biasanya lebih dari lima titik," kata Muhadjir

Kunjungan Presiden Jokowi dan bagi-bagi bansos ini  didalilkan pemohon paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai bentuk kecurangan untuk memenangkan paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Sekali lagi saya sampaikan, terlalu musykil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos kemudian itu berpengaruh (perolehan suara) secara nasional, itu saya kira doesn't make sense," ujar Muhadjir.

Pernyataan Muhadjir ini lantas membuatnya langsung ditegur Ketua MK Suhartoyo yang mengingatkan bahwa Muhadjir tidak boleh berpendapat.

"Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu," tegur Suhartoyo.

"Mohon maaf, saya kita itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf kalau tidak berkenan," jawab Muhadjir. (rmol)

 SANCAnews.id – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menyoroti peran Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos.

Daniel awalnya menyoroti peran Menteri Koordinator atau Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang terlihat menyalurkan bantuan sosial. Hakim konstitusi menyatakan peran Airlangga merupakan fakta persidangan.

"Sedangkan, justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih, Bu Mensos?" tanya Daniel dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024.

Daniel lalu menanyakan apakah peran ini berhubungan dengan rapat kerja bersama DPR. "Kemudian membuat Ibu menjadi tidak nampak dalam pembagian bansos dan sebagainya?" tanya dia.

Risma belum menjawab pertanyaan ini. Sebab, sidang keburu diskors atau ditunda sementara dan dimulai lagi pada 13.00.

Risma dan tiga menteri lainnya akan mengungkapkan jawaban atas berbagai pertanyaan delapan hakim MK. Ketiga menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Seperti diketahui, sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang digelar MK hari ini menghadirkan keempat menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kelima pihak dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dalil-dalil Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2024, yakni lewat bantuan sosial atau bansos, pengerahan kepala desa dan aparat, dan sebagainya. (msn)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. 

SANCAnews.id – Pemerintah menegaskan, program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial (bansos) 2024, sudah dibahas dan mendapat persetujuan DPR. Hal itu terungkap dalam sidang perselisihan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi hari ini, Jumat (5/4/2024).

Seperti diketahui, penggunaan bansos menjadi salah satu dalil pemohon dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Bansos diklaim akan mendukung kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, pemerintah sedang menyiapkan program untuk menurunkan angka kemiskinan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut adalah melalui program perlindungan sosial.

“Program perlindungan sosial antara lain, telah mendapatkan persetujuan DPR RI, sebesar Rp496,8 triliun yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga,” ungkapnya di ruang sidang MK.

Dia memerinci, program dan anggaran perlindungan sosial terdiri dari beberapa implementasi yakni subsidi, bansos dan jaminan sosial. Subsidi, jelasnya, antara lain hadir dalam wujud subsidi energi, subsidi pupuk, dan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR).

“Bansos PKH, bansos sembako, bansos Atensi, KIP, KIP Kuliah, sedangkan jaminan sosial berupa bantuan iuran untuk BPJS.”

Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penetapan program perlindungan sosial dilakukan secara transparan dan melalui persetujuan legislatif.

“Penetapan pelaksanaan program perlindungan sosial dilakukan secara transparan, akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan pihak terkait lainnya,” tegasnya.

Dia menjelaskan program perlindungan sosial merupakan upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan, mempertahankan kehidupan dan penghidupan.

“Oleh karena itu, program perlinsos terus berjalan dilakukan secara reguler,” ungkapnya.

Untuk menghadapi berbagai kerentanan, berbagai tekanan ekonomi, dia menekankan pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Airlangga mengatakan pemerintah mempertimbangkan kondisi 2023 dan 2024 yang dihadapkan risiko El Nino dan menyebabkan kenaikan harga pangan serta mengganggu penghidupan masyarakat miskin maupun rentan.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari ini, Jumat (5/4/2024).

Keempatnya ialah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Mereka akan hadir sebagai pemberi keterangan lain yang dibutuhkan oleh Mahkamah. Selain itu, majelis hakim turut memanggil Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito. (bisnis)

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menghadiri sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024) 

SANCAnews.id – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku tidak mengajukan bantuan El Nino ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu terungkap dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) 2024, Jumat (5/4/2024).

Risma mengatakan, bantuan ini tidak diusulkan karena belum mengetahui apakah kondisi keuangan dan makroekonomi memadai untuk menyalurkan bantuan tersebut.

"Tidak mengusulkan. Kami tidak berani mengusulkan karena tidak mengetahui kondisi keuangan. Kami tidak berani karena kami tidak tahu kondisi makro dan masalahnya," paparnya.

Sebagaimana diketahui, bantuan El Nino diserahkan karena produktivitas pertanian yang menurun akibat fenomena iklim. Dalam momen yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa fenomena ini telah diprediksi oleh BMKG.

"BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino akan bertahan hingga periode desember 2023 bahkan Januari-Februari 2024. Ini berdampak pada penurunan produksi beras," tuturnya.

Airlangga juga menjelaskan El Nino juga memengaruhi penurunan produksi di beberapa negara. Ia mencontohkan kenaikan beras yang juga terjadi di sejumlah negara produsen beras seperti Thailand dan Vietnam.

"Kita lihat produksi beras sampai bulan Juli Februari kita turun 5,88 juta ton, pada saat yang sama terjadi kenaikan harga beras dunia di mana Thailand itu US$624 per ton, naik 28%."

Situasi ini pun dikhawatirkan menghantam konsumsi kelompok rentan, yang kebanyakan pengeluaran digunakan untuk membeli bahan pangan.

"Kita tahu penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga khususnya kelompok makanan dari desil 1 sampai 4 penduduk, 25% adalah untuk membeli bahan makan pokok atau beras," tambah Airlangga. (cnbc)