SANCAnews.id

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. 

SANCAnews.id – Pemerintah menegaskan, program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial (bansos) 2024, sudah dibahas dan mendapat persetujuan DPR. Hal itu terungkap dalam sidang perselisihan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi hari ini, Jumat (5/4/2024).

Seperti diketahui, penggunaan bansos menjadi salah satu dalil pemohon dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Bansos diklaim akan mendukung kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, pemerintah sedang menyiapkan program untuk menurunkan angka kemiskinan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut adalah melalui program perlindungan sosial.

“Program perlindungan sosial antara lain, telah mendapatkan persetujuan DPR RI, sebesar Rp496,8 triliun yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga,” ungkapnya di ruang sidang MK.

Dia memerinci, program dan anggaran perlindungan sosial terdiri dari beberapa implementasi yakni subsidi, bansos dan jaminan sosial. Subsidi, jelasnya, antara lain hadir dalam wujud subsidi energi, subsidi pupuk, dan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR).

“Bansos PKH, bansos sembako, bansos Atensi, KIP, KIP Kuliah, sedangkan jaminan sosial berupa bantuan iuran untuk BPJS.”

Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penetapan program perlindungan sosial dilakukan secara transparan dan melalui persetujuan legislatif.

“Penetapan pelaksanaan program perlindungan sosial dilakukan secara transparan, akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan pihak terkait lainnya,” tegasnya.

Dia menjelaskan program perlindungan sosial merupakan upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan, mempertahankan kehidupan dan penghidupan.

“Oleh karena itu, program perlinsos terus berjalan dilakukan secara reguler,” ungkapnya.

Untuk menghadapi berbagai kerentanan, berbagai tekanan ekonomi, dia menekankan pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Airlangga mengatakan pemerintah mempertimbangkan kondisi 2023 dan 2024 yang dihadapkan risiko El Nino dan menyebabkan kenaikan harga pangan serta mengganggu penghidupan masyarakat miskin maupun rentan.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari ini, Jumat (5/4/2024).

Keempatnya ialah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Mereka akan hadir sebagai pemberi keterangan lain yang dibutuhkan oleh Mahkamah. Selain itu, majelis hakim turut memanggil Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito. (bisnis)

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menghadiri sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024) 

SANCAnews.id – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku tidak mengajukan bantuan El Nino ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu terungkap dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) 2024, Jumat (5/4/2024).

Risma mengatakan, bantuan ini tidak diusulkan karena belum mengetahui apakah kondisi keuangan dan makroekonomi memadai untuk menyalurkan bantuan tersebut.

"Tidak mengusulkan. Kami tidak berani mengusulkan karena tidak mengetahui kondisi keuangan. Kami tidak berani karena kami tidak tahu kondisi makro dan masalahnya," paparnya.

Sebagaimana diketahui, bantuan El Nino diserahkan karena produktivitas pertanian yang menurun akibat fenomena iklim. Dalam momen yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa fenomena ini telah diprediksi oleh BMKG.

"BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino akan bertahan hingga periode desember 2023 bahkan Januari-Februari 2024. Ini berdampak pada penurunan produksi beras," tuturnya.

Airlangga juga menjelaskan El Nino juga memengaruhi penurunan produksi di beberapa negara. Ia mencontohkan kenaikan beras yang juga terjadi di sejumlah negara produsen beras seperti Thailand dan Vietnam.

"Kita lihat produksi beras sampai bulan Juli Februari kita turun 5,88 juta ton, pada saat yang sama terjadi kenaikan harga beras dunia di mana Thailand itu US$624 per ton, naik 28%."

Situasi ini pun dikhawatirkan menghantam konsumsi kelompok rentan, yang kebanyakan pengeluaran digunakan untuk membeli bahan pangan.

"Kita tahu penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga khususnya kelompok makanan dari desil 1 sampai 4 penduduk, 25% adalah untuk membeli bahan makan pokok atau beras," tambah Airlangga. (cnbc)

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024) 

SANCAnews.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). Sri Mulyani mengungkapkan, belanja bantuan sosial (bansos) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 menjadi penyebab keributan dan perdebatan panjang pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sri Mulyani awalnya menjelaskan kronologis penyusunan dan penetapan APBN dalam sidang MK. Ia juga mengatakan, proses penyusunan APBN telah disetujui antara pemerintah dan DPR dalam Rapat Paripurna dan dilanjutkan dengan pengesahan UU APBN dalam waktu satu bulan setelahnya.

"APBN yang sahat kredibel dan berkelanjutan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem domokrasi yang terbuka. APBN juga jadi sistem check and balance untuk melihat hasil kerja pemerintah," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan menjaga APBN dengan tata kelola yang baik serta profesional. Katanya hal ini tidak bisa ditawar.

"APBN kan terus dijaga bersama dengan tata kelola yang baik secara mana dengan intergritas dan profesionalisme yang tidak boleh dikompromikan," ucapnya.

Sri Mulyani pun akhirnya menutup dengan ucapan Gemah Ripah Lo Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur Negeri Adil Makmur Sejahtera. Ucapan Sri Mulyani ini akhirnya direspons peserta sidang MK dengan menjawab Amin.

"APBN alat penting semua generasi bangsa baik generasi hari ini maupun yang akan datang dalam mencapai cita-cita bersama yaitu terwujud Gemah Ripah Lo Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur Negeri Adil Makmur Sejahtera," tutup Sri Mulyani.

"Amin," respons peserta sidang MK. (cnbc)

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)/Ist 

SANCAnews.id – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menilai kurang elok menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusut dugaan intervensi atau cawe-cawe dalam Pilpres 2024 yang memenangkan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 di Gedung MKRI, Jumat (5/4).

“Nah cawe-cawenya kepala negara ini Mahkamah sebetulnya juga, apa iya kita memanggil kepala negara presiden RI? kelihatannya kan kurang elok. Karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan,” kata Arief.

Kendati begitu, Arief memahami maksud para pemohon dalam hal ini kubu paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan kubu paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam rangka membuktikan cawe-cawe tersebut Jokowi dihadirkan di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

“Karena presiden sebagai kepala negara, simbol negara, yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya (menteri), dan pembantunya ini yang terkait dengan dalil pemohon,” pungkas Arief.

Sebanyak empat menteri Kabinet Indonesia Maju bersaksi pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Jumat (5/4).

Empat menteri itu adalah Menko PMK Muhadjir Effendy; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Keterangan para menteri itu dibutuhkan, untuk mendalami dalil-dalil gugatan PHPU yang dilayangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di antaranya terkait dugaan penyelewengan bansos.

Semua pihak yang terlibat dalam persidangan juga sudah hadir, baik dari tim hukum paslon 01 dan paslon 03, juga tim hukum Prabowo-Gibran, serta KPU dan Bawaslu. MK juga menghadirkan DKPP pada persidangan kali ini. (rmol)

Empat menteri Kabinet Indonesia Maju bersaksi di sidang di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK)/Rep 

SANCAnews.id – Empat menteri Kabinet Kerja Joko Widodo yang menjadi saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak diminta mengucapkan sumpah seperti saksi dan ahli yang diajukan pemohon dan termohon.

Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat kemudian menjelaskan alasan empat pembantu menteri Presiden Joko Widodo tak disumpah.

"Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di Istana pada waktu dilantik menjadi menteri melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini," kata Arief.

"Jadi Bapak Menko dan Ibu Menteri itu memberikan keterangan di sini dibawah sumpah di pengadilan," sambungnya.

Keempat menteri secara bergantian memberikan penjelasan terkait tugas pokok dan fungsinya masing-masing, khususnya yang berkaitan soal pemberian bansos. Dimulai dari Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani dan Tri Rismaharini.

Pendalaman soal bansos dianggap penting karena didalilkan paslon 01 Anies-Muhaimin dan Paslon 03 Ganjar-Mahfud mengarah kepada upaya untuk memenangkan Paslon 02 Prabowo-Gibran. (rmol)