SANCAnews.id

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo 

SANCAnews.id – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo akan dihadirkan di hadapan empat menteri Presiden Joko Widodo dalam sidang sengketa Pilpres namun melarang para pemohon yakni kubu 01 Anies-Muhaimin dan kubu 03 Ganjar-Mahfud untuk bertanya.

Keempat menteri yang dimaksud adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Mensos Tri Rismaharini.

Suhartoyo mengatakan, pemanggilan empat menteri Jokowi merupakan hasil kesepakatan antar hakim, bukan untuk kepentingan kubu 01 dan 03.

"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di Gedung MK I RI, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK ini bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak," kata Suhartoyo.

Dia menjelaskan permohonan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sejatinya ditolak oleh MK, tetapi hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil para menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu mengingat jabatan yang mereka emban.

"Hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024," kata dia.

Nantinya, sambung Suhartoyo, hanya hakim konstitusi yang bisa mendalami keterangan kelima pihak tersebut. "Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, yang melakukan pendalaman hanya para hakim," jelasnya.

Sebelumnya, Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin dalam sidang di MK, Jakarta, Kamis (28/3), mengutarakan keinginan mereka untuk menghadirkan empat menteri Kabinet Indonesia Maju. "Kami juga mohon izin.

Kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada majelis hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Perekonomian guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia," kata Ketua Tim Hukum Timnas AMIN Ari Yusuf Amir.

Kemudian, Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyatakan bahwa mereka mendukung usulan dari Timnas AMIM dan ingin mengajukan hal yang sama.

Sementara itu, pihak terkait yang diwakili oleh Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, mengatakan permintaan tersebut perlu dipertimbangkan relevansinya terhadap perkara perselisihan hasil pemilu.

Atas usulan-usulan yang disampaikan tersebut, Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo pun mengatakan akan mencermati dan mempertimbangkannya dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. (tvone)

Surya Dharma menjadi saksi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dalam sidang lanjutan perselisihan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). 

SANCAnews.id – Ketua KPPS di Kelurahan Sidomulyo Timur, Pekanbaru, Riau, mengungkapkan pengalamannya berinteraksi dengan seorang lurah terkait pendataan pemilih calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, 6 hari sebelum pencoblosan.

Petugas bernama Surya Dharma mengatakan, pendataan tersebut terkait dengan pemberian bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Dia diminta oleh lurah untuk datang.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi saksi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pada 8 Februari sekitar pukul 16.30 saya ke tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara, tingkat kelurahan), di kantor lurah, mengambil dana operasional TPS. Diserahkan formulir kepada saya untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02 dan akan diberikan bansos," jelas dia di ruang sidang, Senin (1/4/2024).

Namun demikian, ketika ditanyakan lebih jauh oleh majelis hakim, ia mengaku tidak mengetahui lebih lanjut mengenai implementasinya.

"Saya serahkan sama Ketua RT," ujar Surya yang merupakan Ketia KPPS TPS 041 itu.

Surya kemudian dicecar oleh Ketua MK Suhartoyo dan Wakil Ketua MK Saldi Isra terkait nama lurah tersebut.

Surya awalnya menolak, namun Saldi Isra menegaskan bahwa di dalam persidangan hal itu dapat dilakukan, sehingga ia tak perlu takut.

Sementara itu, Suhartoyo berujar, jika ia enggan mengungkap nama lurah itu, maka keterangannya berpotensi diragukan.

"Ibu Yuliarti. Langsung ke saya," ucap dia.

Dalam permohonannya ke MK, Anies-Muhaimin mendalilkan soal terlanggarnya asas-asas pemilu bebas, jujur, dan adil di dalam UUD 1945 akibat nepotisme Presiden Joko Widodo terhadap anaknya, Gibran Rakabuming Raka (36), melalui pengerahan sumber daya negara.

Terkait dalil ini, Anies-Muhaimin menyinggung sedikitnya 11 pelanggaran:

1. KPU RI secara tidak sah menerima pencalonan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2024 yang belum direvisi sebagai dasar hukum penerimaan pencalonan. Dalam aturan itu, syarat usia minimal capres-cawapres masih 40 tahun.

2. Lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan

3. Nepotisme Prabowo-Gibran menggunakan lembaga kepresidenan

4. Pengangkatan 271 penjabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan

5. Penjabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya

6. Keterlibatan aparat negara

7. Pengerahan kepala desa

8. Undangan presiden terhadap ketua umum partai politik koalisi pengusung di istana

9. Intervensi terhadap MK

10. Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dengan melanggar UU APBN serta dampaknya terhadap perolehan suara Prabowo-Gibran

11. Kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu pada momen kritis

Sidang sengketa Pilpres 2024 akan digelar MK selama 14 hari kerja atau hingga Senin (22/4/2024) oleh 8 hakim konstitusi, minus eks Ketua MK yang merupakan ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman.

Setiap pemohon hanya diperkenankan membawa 19 saksi dan ahli ke dalam ruang sidang. Adapun para pengacara kubu Prabowo-Gibran telah mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam sengketa ini. (kompas)

Rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia 

SANCAnews.id – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia diminta segera mencabut izin dan menghentikan perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka kasus korupsi timah di Bangka Belitung, Harvey Moeis dan Helena Lim.

"Kami minta semua tambang yang berkaitan dengan mereka harus dicabut dihentikan sampai urusan ini benar-benar tuntas kami minta jawaban Pak Menteri," kata Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ihwal IUP tambang, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (1/4).

"Kemudian selanjutnya yang lebih penting dari semua isu yang ada saat ini adalah soal ramainya skandal tambang timah yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, juga kemudian ada Helena Lim, dan ternyata di belakangnya ada seorang mafia besar yang kami dapat informasinya adalah Robert Bono Susatyo," tambahnya.

Ia mempertanyakan Bahlil selaku Menteri Investasi yang tidak mengetahui adanya aliran dana ratusan triliun ke kantong suami Sandra Dewi dan Helena Lim.

"Tentu ini angka yang banyak Pak Menteri, kami ingin tanya suasana kebatinan saya terganggu, ke mana Menteri Investasi ya? Kok tidak punya tanggung jawab publik? Tidak punya mohon maaf tidak ada kegalauan hati, untuk menyelesaikan masalah ini karena mau tidak mau juga terkait kementerian investasi," katanya.

Oleh sebab itu, Mufti meminta agar seluruh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan Harvey Moeis dan Helena Lim perlu ditutup dan dicabut izinnya.

"Maka saya minta pak menteri, semua usaha yang terafiliasi ke Harvey Moeis, kami melihat bahwa dia pengusaha tambang nikel dan sebagainya, juga Helena Lim, juga RBT, mungkin Pak Menteri kenal dia adalah seorang mafia tambang besar di negara kita," tutupnya. (rmol)

Presiden China Xi Jinping mengadakan pembicaraan dengan Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, di Balai Agung Rakyat, Beijing, China, pada Senin (1/4)/Ist 

SANCAnews.id – Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan pembicaraan dengan Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, di Balai Besar Rakyat, Beijing, Tiongkok, pada Senin (1/4).

Dalam pertemuan tersebut, Xi Jinping mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang juga menjabat Menteri Pertahanan RI atas terpilihnya dirinya sebagai presiden Indonesia, dan memintanya menyampaikan salam tulusnya kepada Presiden Joko Widodo.

Xi Jinping menceritakan perjalanan 10 tahun terakhir, dimana ia dan Presiden Jokowi bersama-sama memimpin perkembangan hubungan kedua negara yang menyeluruh dan pesat, sehingga membuahkan hasil yang bermanfaat.

Xi Jinping menekankan bahwa kunci pencapaian berharga dalam hubungan Tiongkok-Indonesia terletak pada berpegang teguh pada kemandirian strategis, rasa saling percaya dan saling membantu, kerja sama yang saling menguntungkan, serta keadilan dan kesetaraan.

"China dan Indonesia adalah negara berkembang utama dan perwakilan negara-negara pasar berkembang," ujar Xi Jinping dalam keterangan tertulis.

Sementara, Prabowo Subianto menyampaikan salam yang tulus dari Presiden Jokowi kepada Presiden Xi Jinping.

Dia juga mengungkapkan rasa senang bisa memilih China sebagai negara pertama yang dikunjungi setelah terpilih sebagai presiden Indonesia.

"China adalah negara besar yang mempunyai pengaruh yang penting, kedua negara selalu saling menghormati dan memperlakukan satu sama lain secara setara," tuturnya.

Prabowo mengapresiasi hasil yang dicapai rakyat China yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping, bersedia belajar pengalaman dengan memperdalam pertukaran pengelolaan negara.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menegaskan bersedia meneruskan kebijakan bersahabat Presiden Jokowi terhadap China, menjunjung kemerdekaan dan kemandirian.

"Pemerintah baru Indonesia bersedia aktif mendorong sinergi strategi pembangunan negara, mendorong kerja sama di bidang perdagangan dan pengentasan kemiskinan mencapai lebih banyak hasil," pungkasnya. (rmol)

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Vid Adrison dalam sidang perselisihan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Senin (1/4/2024). (Screenshot YouTube Mahkamah Konstitusi) 

SANCAnews.id – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Vid Adrison mengatakan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meningkat karena dukungan Presiden Joko Widodo dan program bantuan sosial (bansos) pemerintah Jokowi.

Hitungan Vid, dukungan dan pemberian bansos yang diberikan Jokowi menambah 26.615.945 suara Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Vid di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang perselisihan Pilpres 2024, Senin (1/4/2024). Vid hadir sebagai ahli pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Saya berusaha untuk mengalkulasi berapa dampaknya dengan memperhitungkan berapa total DPT (daftar pemilih tetap) per provinsi, kemudian berapa tambahan suara akibat dukungan presiden dan bansos, maka diestimasi ada tambahan 26 juta suara untuk pasangan 02,” kata Vid dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Menurut Vid, seandainya Prabowo-Gibran tak mendapat dukungan Jokowi atau tidak terdampak efek bansos, perolehan suara keduanya sekitar 65.598.746 atau 42,38 persen.

Jumlah tersebut didapat dari perolehan suara Prabowo-Gibran yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU (96.214.691) dikurangi estimasi penambahan suara akibat dukungan presiden dan bansos (26.615.945).

Estimasi perolehan suara 42,38 persen itu tak jauh berbeda dengan elektabilitas Prabowo-Gibran yang direkam oleh survei Charta Politika pada 4-11 Januri 2024, yakni sebesar 42,20 persen.

Lebih lanjut, Vid menjelaskan, ada hubungan positif antara kemiskinan dengan presentase perolehan suara petahana.

“Bahwa kebijakan pemerintah yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat miskin seperti bansos akan meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana,” ujarnya.

Vid menerangkan, petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana akan mendapatkan persentase suara yang lebih tinggi di daerah dengan kemiskinan yang lebih tinggi.

Sebagai referensi di provinsi yang tingkat kemiskinannya 10 persen, akan ada peningkatan margin sebesar 6,26 persen sampai 9 persen antara suara pemenang dengan total suara seluruh kandidat.

Margin tersebut tersebut baru meliputi dampak bansos rutin, belum memperhitungkan dampak bansos ad hoc, seperti, Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino yang digulirkan pemerintah tahun 2023, juga BLT Mitigasi Risiko Pangan dan Bantuan Pangan Beras yang diberikan pemerintah Jokowi pada 2024.

“Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan yang lainya, bansos itu bisa diklaim sebagai hasil dari kebijakan pemerintah. Masyarakat tidak bisa menyangkal bahwa bansos tersebut dari pemerintah atau dari pihak yang lain, bukan atas kerja mereka atau pihak yang lain,” tutur Vid.

Adapun gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 dimohonkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalam gugatannya ke MK, baik Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama meminta agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran didiskualifikasi.

Kedua pihak juga meminta MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dan memerintahkan penyelenggaraan pemilu ulang.

MK memulai sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Rabu (27/3/2024). Setelah digelar sidang pembacaan permohonan, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli. (kompas)