SANCAnews.id

Pakar Hukum Administrasi dari Universitas Islam Indonesia, Prof Dr Ridwan, saat memaparkan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi, Senin (1/4)/Repro 

SANCAnews.id – Penyusunan aturan teknis yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kedapatan bermasalah oleh saksi ahli yang dihadirkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), dalam Hasil Pemilihan Umum Sidang Sengketa (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden.

Adalah pakar Hukum Administrasi Universitas Islam Indonesia, Prof Ridwan yang menjadi saksi ahli pasangan Amin dalam Sidang Lanjutan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XXII/2024, di Ruang Sidang Utama. Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/4).

"Pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam perspektif hukum administrasi, saya menyimpulkan itu tidak sah," kata Ridwan.

Dia memaparkan, dalam dokumen penetapan pasangan capres-cawapres berupa Surat Keputusan KPU 1362/2023 termuat dasar hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU tentang pencalonan yang direvisi dan sesuai Putusan MK 90/PUU-XXI/2023.

"Ini yang saya aneh, dari perspektif saya sebagai ahli hukum administrasi adalah pada konsiderans menimbang huruf a. Di sana disebutkan untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (1) PKPU Nomor 19 Tahun 2023," ujarnya.

Dia memaparkan, dalam Pasal 52 ayat (1) PKPU 19/2023 masih diatur mengenai batas usia capres-cawapres minimum 40 tahun. Sementara, penetapan Gibran seharusnya didasarkan pada Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 yang juga telah diatur dalam PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden hasil revisi yang diberi nomor 23/2023.

"Padahal keputusan tentang penetapan pasangan peserta pemilu itu diterbitkan tanggal 13 November. Sementara peraturan KPU itu sudah diubah pada tanggal 3 November. Kok masih dijadikan dasar pertimbangan menimbang, konsiderans menimbang?" ucap Ridwan keheranan.

Karena itu, dia memandang secara hukum administrasi, poin pertimbangan KPU dalam Surat Keputusan KPU 1362/2023 tidak tepat, karena menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi.

"Mestinya yang menjadi pertimbangkan adalah UU yang baru, peraturan yang baru," tandas Prof Ridwan. (rmol)

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo/Repro 
  

SANCAnews.id – Sejumlah menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan dipanggil Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan kesaksian dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) 2024, pada sidang mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua MK Suhartoyo sebelum menutup sidang lanjutan perkara yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, di Ruang Sidang Utama MK. Gedung, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin sore (1/4).

"Jumat akan diagendakan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi," ujar Suhartoyo sebagai pimpinan sidang.

Suhartoyo menyebutkan satu persatu nama-nama menteri dan pimpinan lembaga yang dipanggil MK untuk bersaksi terkait dalil-dalil hukum yang disuarakan Anies-Muhaimin dalam permohonan PHPU yang diajukan.

"Pertama, Menko PMK Muhadjir Effendy. Dua, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Tiga, Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Empat, Mensos Tri Rismaharini. Dan lima, DKPP," bebernya.

Suhartoyo menegaskan, lima pihak yang akan dipanggil untuk bersidang pada Jumat pekan ini bukan untuk mengakomodir permintaan Anies-Muhaimin maupun pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tetapi karena kepentingan MK untuk mengklarifikasi beberapa hal.

"Jadi lima (saksi) yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan Pemohon 1 maupun 2. Karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan interpretasi nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta salah satu pihak," katanya.

"Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para Pemohon sebenarnya kami tolak tapi kami mengambil sikap tersendiri, karena jabatan hakim. Pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April," demikian Suhartoyo. (rmol)

Suasana sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4/2024).

SANCAnews.id – Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Senin (1/4), tidak dihadiri Ketua Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN Amin), Ari Yusuf Amir.

Anggota THN Amin, Bambang Widjojanto menjelaskan, Ari Yusuf saat ini berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah umrah.

"(Ari Yusuf) umrah. Kan kita butuh pertolongan Allah," kata sosok yang akrab disapa BW itu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Namun Wakil Ketua KPK periode 2011-2015 itu belum tahu kapan Ari Yusuf balik ke tanah air dan kembali mengikuti persidangan PHPU.

"Saya enggak tahu (pulang ke Jakarta). Silakan tanya ke istri Pak Ari saja," sambung BW.

Adapun agenda persidangan PHPU hari ini adalah mendengar keterangan saksi dan ahli dari kubu pasangan Capres-cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin).

Ada 7 ahli dan 11 saksi yang diajukan oleh kubu Amin. Tujuh ahli itu yakni Ahli Ilmu Pemerintahan Bambang Eka Cahya, Ekonom senior Faisal Basri, Ahli Hukum Administrasi Ridwan, dan Ekonom UI Vid Adrison.

Lalu Kepala Pusat Studi Forensika Digital (PUSFID) UII Yogyakarta Yudi Prayudi, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, dan Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan.

Kemudian 11 saksi itu adalah Mirza Zulkarnain, Muhammad Fauzi, Anies Priyoasyari, Andi Hermawan, Surya Dharma, Achmad Husairi, Mislani Suci Rahayu, Sartono, Arif Patra Wijaya, Amrin Harun, dan Atmin Arman. (rmol)

Suasana sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4/2024).

SANCAnews.id – Saksi Timnas AMIN dalam sidang perselisihan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan, beberapa kepala desa di Sampang, Jawa Timur didatangi petugas polisi.

Kepala desa diarahkan memilih pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jika ingin merasa aman.

"Dan perlu diketahui lagi, beberapa oknum kepala desa di Kecamatan Kedungdung dan Robatal didatangi oleh seorang oknum polisi," kata Saksi Timnas AMIN, Achmad Husairi dalam ruang sidang, Senin (1/4/2024).

"Di situ bilang bahwa kalau pingin aman 02 harus menang," sambungnya.

Ketua Sidang, Suhartoyo pun bertanya kepada Achmad untuk memastikan pernyataan itu. Ia juga meminta penegasan dari saksi ihwal identitas oknum polisi itu.

"Siapa yang ngomong begitu?" tanya Suhartoyo

"Oknum polisi," balas Achmad.

"Polisi mana ini?" lanjut Suhartoyo bertanya.

"Daerah Sampang. Yang jelas oknum polisi yang saya dikasih tahu oknum kepala desa. Apa itu Polsek atau Polres saya enggak paham," ucap Ahmad.

Achmad bersikeras tidak ingin menyebutkan lebih lanjut identitas oknum polisi itu sebab ia khawatir akan keselamatan dirinya.

Meski Suhartoyo telah mengingatkan langkah Achmad itu bakal berdampak pada pertimbangan hakim atas kesaksiannya.

"Mohon maaf pak saya tidak bisa menyebutkan namanya," pungkas Achmad. (tribunnews)

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat 

SANCAnews.id – DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berencana mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, gugatan ke PTUN bukan bermaksud membatalkan hasil Pilpres 2024. Namun, hal itu merupakan upaya hukum untuk menunjukkan adanya kejanggalan yang cukup besar dalam proses pemilu 2024.

“Sejak putusan MK Nomor 90 (tentang batas minimum usia capres-cawapres), kemudian terjadi pelanggaran etik kepada KPU ketika menerima pendaftaran 02, sampai dengan pengerahan aparat dalam memenangkan paslon tertentu,” kata Djarot kepada wartawan di Media Center Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Djarot menegaskan bahwa PDIP berikhtiar mencari dan menegakkan keadilan di Republik Indonesia sekaligus memperbaiki mekanisme pemilihan umum.

“Kita lihat berbagai penyimpangan-penyimpangan itu, tidak lagi terjadi pada pemilu yang akan datang. Terutama yang paling dekat itu Pilkada 2024,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Saat ini, kata Djarot, upaya hukum ke PTUN tersebut masih digodok.

“Lagi digodok tentang materi gugatan kita di PTUN,” pungkas Djarot. (rmol)