SANCAnews.id

Pengamanan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) diperketat dengan tembok beton dan kawat berduri jelang sidang perdana sengketa Pilpres 2024. 

SANCAnews.id – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 dengan agenda permohonan pendahuluan, pada Rabu (27/3) besok.

Ada dua permohonan yang sudah didaftarkan, pertama dari pasangan capres-cawapres 01 Anies-Muhaimi dan dari paslon capres-cawapres 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Seperti dilansir JawaPos.com, di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (26/3) pukul 11.30 WIB terlihat sudah dipasang tembok beton. Dindingnya dilapisi kawat berduri yang juga sudah dipasang.

Selain itu, ada pula kendaraan barakuda Polri yang diparkir di depan gedung MK. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diindahkan.

Juru Bicara MK Fajar Laksono menjelaskan, pengamanan di gedung MK diperketat agar sidang perselisihan Pilpres 2024 berjalan lancar tanpa kendala. Termasuk, 130 personel polisi akan disiagakan.

"Pengamanan di dalam Gedung MK ada 130 personel perbantuan dari kepolisian, sedangkan personel yang di luar itu otoritasnya kepolisian,” kata Fajar kepada wartawan, Selasa (26/3).

Menurut Fajar, titik pengamanan personel Polri dipetakan di depan dan belakang gedung MK. Hal itu diharapkan, untuk mencegah peristiwa yang tidak diinginkan.

“Sidang PHPU ini pasti kan jadi menjadi magnet magnitudonya besar, penjagaan sekadar upaya-upaya hal yang tak diinginkan," pungkas Fajar. (jawapos)

Tangkapan layar - Calon Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat agenda silaturahmi dan buka bersama di Kuningan, Jakarta. 

SANCAnews.id – Calon Presiden RI Prabowo Subianto memastikan mereka yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju tidak akan pernah ragu dan malu menjadi penerus Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Kami di sini, Koalisi Indonesia Maju, kami tidak ragu-ragu dan tidak malu-malu mengatakan kami adalah penerus-penerus Presiden Joko Widodo,” kata Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam agenda silaturahmi dan buka bersama di Kuningan, Jakarta, Senin (25/3/2024). 

Dia menegaskan, bangsa yang baik dan terhormat adalah bangsa yang menghormati pemimpin-pemimpinnya. Prabowo juga bertekad memperbaiki hal yang masih dianggap kurang maksimal.

 “Saudara-saudara, tujuan kami jelas. Kami membangun di atas landasan yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu, oleh presiden-presiden sebelum kami, itu kami akui, itu kami hormati. 

Kami hormati seluruh presiden sebelum kami, kami mengakui kekuatan dan kekurangan kami, tapi kami bertekad memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut,” jelasnya. Di samping itu, Prabowo mengaku, kemenangan dirinya dan Gibran Rakabuming Raka adalah kemenangan rakyat Indonesia.  

“Saya ucapkan terima kasih bahwa saudara-saudara percaya dengan saya. 

Saya menganggap diri saya dan Gibran Rakabuming Raka, kami hanya pembawa bendera, kami hanya pembawa penjuru, kami hanya perwakilan dari saudara-saudara semuanya,” ucap Prabowo. 

Prabowo berjanji akan menerima amanat rakyat sebagai penugasan yang mulia dan akan melaksanakannya dengan sepenuh hati serta tanggung jawab. 

“Amanat ini saya terima sebagai penugasan yang mulia, sebagai tugas oleh rakyat Indonesia yang akan saya laksanakan dengan sepenuh hati saya, dengan penuh rasa tanggung jawab kepada rakyat Indonesia,” imbuh Prabowo. Silaturahmi dan buka bersama itu turut dihadiri oleh Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. 

Ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju juga tampak hadir, diantaranya adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. 

Selain itu, hadir pula Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Roeslani, Sekretaris TKN Nusron Wahid, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, serta sejumlah tokoh nasional seperti Aburizal Bakrie dan Hatta Rajasa. 

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan penetapan hasil Pemilu 2024. KPU mengesahkan Paslon 02 Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. 

Hal itu dikatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).

 "Jumlah suara sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu)," kata Hasyim Asy'ari di Jakarta, Rabu (30/3/2024).

 Selanjutnya, Hasyim mengatakan perolehan syarat sah paslon 1 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam). 

Terakhir, paslon 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara (dua puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan). 

Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional, Prabowo-Gibran mengungguli dua pasangan lainnya dengan meraih 378.908 suara. 

Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 178.534 suara, dan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan 67.592 suara. 

Jumlah warga dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di provinsi tersebut sebanyak 727.835 orang dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 659.683 orang.

 Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) tercatat 2.554 orang dan daftar pemilih khusus (DPK) berjumlah 22.268 orang. 

Secara keseluruhan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 684.505 dengan perincian surat suara sah mencapai 625.034 dan 59.471 suara tidak sah. 

Berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional yang dilakukan KPU RI pada Rabu (28/2/2024) hingga Senin (18/3/2024), pasangan Prabowo-Gibran meraih 427.871 suara di 128 wilayah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). 

Pada urutan kedua adalah Anies-Muhaimin dengan 125.110 suara, dan posisi terakhir yaitu Ganjar-Mahfud yang mendapatkan 118.385 suara. 

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi nasional per Sabtu (9/3/2024) hingga Rabu (20/3/2024) pukul 18.00 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara Pilpres pada 38 provinsi di tingkat nasional. 

Ke-38 provinsi tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. 

Selanjutnya, Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh Berikutnya, Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku, Jawa Barat, Papua dan Papua Pegunungan. 

Pasangan Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara di 38 provinsi tersebut. Selanjutnya, Anies-Muhaimin mendapatkan 40.971.906 suara, serta Ganjar-Mahfud meraih 27.040.878 suara. 

Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. paslon nomor urut 3. 

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024. (tvone)

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono/Ist 

SANCAnews.id – Masalah banjir di Jakarta belum teratasi. Padahal, di era kepemimpinan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, banjir di Jakarta semakin sering terjadi.

Menurut Heru, curah hujan di Jakarta saat ini sedang berada pada titik tertingginya. Rata-rata mencapai 200 milimeter atau di atas kapasitas drainase.

"Kemarin intensitas hujan 200 milimeter lho, 180 milimeter saja, kalau hujannya empat jam, DKI sudah kewalahan," kata Heru, saat ditemui di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (25/3).

Hujan deras juga menyebabkan banjir di kawasan Tegal Alur, Jakarta Barat. Di lokasi itu, banjir terjadi selama 24 jam, atau lebih dari satu hari sejak Sabtu (23/3) hingga Minggu.

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu pun meminta maaf kepada warga Jakarta atas banjir yang menggenangi beberapa titik.

"Semuanya, mohon dimaklumi, dan saya mohon maaf di Jakarta Barat kemarin juga tergenang lebih dari 24 jam," pungkas Heru. (rmol)

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari 

SANCAnews.id – Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilu 2024. Menurut peneliti senior Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang itu, hasil pemilu itu sendiri merupakan hasil bantuan sosial atau bansos.

Berdasarkan survei Litbang Kompas, lanjut Feri, 51 juta pemilih memilih karena mendapat bantuan sosial atau bansos.

“Bahkan perbuatan kecurangan oleh penyelenggara (KPU), ada berbagai rekaman yang memperlihatkan betapa mereka tidak mandiri. Bahkan berencana melakukan kecurangan secara nasional yang kalau dibongkar di dalam sidang MK akan memperlihatkan betapa jahatnya proses penyelenggaraan pemilu saat ini,” beber Feri yang dikutip dari akun Youtube Akbar Faisal Uncensored, Senin (25/3).

Oleh karena itu, pemeran pada Film Dirty Vote itu menegaskan kecurangan pada Pilpres 2024 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) harus dibongkar ke publik termasuk pelakunya.

“Dengan kerendahan hati kami ingin mengatakan bahwa segala kecurangan ini dirancang atas kehendak presiden,  presiden adalah salah satu  lembaga negara yang harus  ditunjuk hidung dalam proses untuk bertanggung jawab kepada publik kenapa begitu kacau pemilu,” kata Feri.

Feri juga menyebut, secara konstitusional, MK diperuntukkan untuk mengubah hasil apabila terjadi kealpaan dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Perbaikan sistem pemilu di Indonesia kata Ferry, tak terlepas dari perbaikan sistem penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK. Hakim MK, lanjutnya, sangat bisa dipengaruhi oleh kekuatan politik mana pun.

Oleh karena itu, perbaikan sistem pemilu akan dimulai dari proses perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK.

Feri pun menyarankan agar MK memisahkan peradilan PHPU dengan TSM atau proses yang bermasalah pada pemilu seperti yang dilakukan MK sebelum tahun 2008.

Pakar Hukum Tata Negara itu menyebut pendekatan penggunaan perlindungan asas pemilu seperti diatur pada pasal 22E ayat 1 UUD 1945 bisa diterapkan dalam peradilan sengketa PHPU. 

Pasal tersebut menyebut bahwa proses pemilu tidak sekadar langsung umum bebas dan rahasia yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun, tetapi ada asas jujur dan adil.

Feri menambahkan, sengketa Pilpres 2024 jangan hanya meributkan hasil, karena KPU sudah pasti memiliki data C Hasil yang lebih baik dibanding paslon.

“Sulit kalau berdasarkan pada C Hasil, karena sudah direkayasa. Hasil itu bagian dari pork barrel politik gentong babi (bantuan sosial/bansos),” tekan Feri. (jawapos)

Tim Kejati Sumbar mendatangi ruangan Sekda Sumbar Hansastri, Senin (25/3)2034) 

SANCAnews.id – Setelah Dinas Pendidikan, kini giliran Kantor Gubernur Sumbar yang digeledah petugas Kejaksaan Tinggi Sumbar, terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan, Senin (25/3/2024).

Tim penyidik yang dipimpin Asisten Kriminal Khusus Kejati Sumbar Hadiman mendatangi gedung Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang terletak di kompleks kantor Gubernur Sumbar, Jalan Sudirman, Kota Padang, pada pukul 10.30 WIB.

Penyidik langsung menggeledah sejumlah ruangan di sana. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB tim kemudian bergerak menuju ruangan Sekda Sumbar Hansastri. Di ruangan tersebut, tim menyita sejumlah dokumen seperti buku agenda surat masuk dan keluar.

"Hari ini kami menggeledah Kantor Gubernur Sumbar untuk mencari dokumen barang bukti untuk kasus dugaan korupsi Dinas Pendidikan tahun 2021 lalu," kata Hadiman kepada Kompas.com, usai penggeledahan.

Menurut Hadiman, penggeledahan terpaksa dilakukan karena dokumen barang bukti yang dibutuhkan masih belum juga ditemukan.

"Kemarin di Dinas Pendidikan tidak ditemukan. Anehnya yang tidak ditemukan itu dokumen 2021. Dokumen sebelum dan sesudah tahun itu ada," kata Hadiman.

Menurut Hadiman, di ruangan Sekda, Jaksa bertemu dengan Sekda Hansastri untuk menanyakan dokumen tersebut.

"Tadi kita sita dokumen buku agenda surat masuk dan keluar di ruangan Sekda," kata Hadiman.

Sekda Hansastri mengatakan pihaknya koperatif mendukung proses hukum kasus yang terjadi di Dinas Pendidikan.

"Tadi Pak Hadiman dan penyidik datang menanyakan soal surat masuk dan keluar. Apa yang mereka butuhkan kita berikan," kata Hansastri.

Sebelumnya tim Kejati Sumbar telah menggeledah kantor Dinas Pendidikan Sumbar, Selasa (19/3/2024). Di kantor ini, penyidik menyita sejumlah dokumen seperti kontrak, DPA hingga dokumen pencairan.

Seperti yang diberitakan, kasus ini terkait dengan dugaan mark up pengadaan peralatan praktek siswa SMK di Sumbar tahun 2021.

Ada empat pengadaan yaitu pengadaan peralatan praktek siswa SMK sektor kemaritiman, sektor tanaman pangan, sektor otomotif dan sektor pariwisata dengan total anggaran Rp 18 miliar lebih.

Kasus itu berawal dari adanya laporan masyarakat tahun 2021, dan kemudian Kejati melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan diduga ada mark up, sehingga ditingkatkan ke penyidikan. (*)