SANCAnews.id

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari 

SANCAnews.id – Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilu 2024. Menurut peneliti senior Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang itu, hasil pemilu itu sendiri merupakan hasil bantuan sosial atau bansos.

Berdasarkan survei Litbang Kompas, lanjut Feri, 51 juta pemilih memilih karena mendapat bantuan sosial atau bansos.

“Bahkan perbuatan kecurangan oleh penyelenggara (KPU), ada berbagai rekaman yang memperlihatkan betapa mereka tidak mandiri. Bahkan berencana melakukan kecurangan secara nasional yang kalau dibongkar di dalam sidang MK akan memperlihatkan betapa jahatnya proses penyelenggaraan pemilu saat ini,” beber Feri yang dikutip dari akun Youtube Akbar Faisal Uncensored, Senin (25/3).

Oleh karena itu, pemeran pada Film Dirty Vote itu menegaskan kecurangan pada Pilpres 2024 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) harus dibongkar ke publik termasuk pelakunya.

“Dengan kerendahan hati kami ingin mengatakan bahwa segala kecurangan ini dirancang atas kehendak presiden,  presiden adalah salah satu  lembaga negara yang harus  ditunjuk hidung dalam proses untuk bertanggung jawab kepada publik kenapa begitu kacau pemilu,” kata Feri.

Feri juga menyebut, secara konstitusional, MK diperuntukkan untuk mengubah hasil apabila terjadi kealpaan dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Perbaikan sistem pemilu di Indonesia kata Ferry, tak terlepas dari perbaikan sistem penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK. Hakim MK, lanjutnya, sangat bisa dipengaruhi oleh kekuatan politik mana pun.

Oleh karena itu, perbaikan sistem pemilu akan dimulai dari proses perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK.

Feri pun menyarankan agar MK memisahkan peradilan PHPU dengan TSM atau proses yang bermasalah pada pemilu seperti yang dilakukan MK sebelum tahun 2008.

Pakar Hukum Tata Negara itu menyebut pendekatan penggunaan perlindungan asas pemilu seperti diatur pada pasal 22E ayat 1 UUD 1945 bisa diterapkan dalam peradilan sengketa PHPU. 

Pasal tersebut menyebut bahwa proses pemilu tidak sekadar langsung umum bebas dan rahasia yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun, tetapi ada asas jujur dan adil.

Feri menambahkan, sengketa Pilpres 2024 jangan hanya meributkan hasil, karena KPU sudah pasti memiliki data C Hasil yang lebih baik dibanding paslon.

“Sulit kalau berdasarkan pada C Hasil, karena sudah direkayasa. Hasil itu bagian dari pork barrel politik gentong babi (bantuan sosial/bansos),” tekan Feri. (jawapos)

Tim Kejati Sumbar mendatangi ruangan Sekda Sumbar Hansastri, Senin (25/3)2034) 

SANCAnews.id – Setelah Dinas Pendidikan, kini giliran Kantor Gubernur Sumbar yang digeledah petugas Kejaksaan Tinggi Sumbar, terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan, Senin (25/3/2024).

Tim penyidik yang dipimpin Asisten Kriminal Khusus Kejati Sumbar Hadiman mendatangi gedung Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang terletak di kompleks kantor Gubernur Sumbar, Jalan Sudirman, Kota Padang, pada pukul 10.30 WIB.

Penyidik langsung menggeledah sejumlah ruangan di sana. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB tim kemudian bergerak menuju ruangan Sekda Sumbar Hansastri. Di ruangan tersebut, tim menyita sejumlah dokumen seperti buku agenda surat masuk dan keluar.

"Hari ini kami menggeledah Kantor Gubernur Sumbar untuk mencari dokumen barang bukti untuk kasus dugaan korupsi Dinas Pendidikan tahun 2021 lalu," kata Hadiman kepada Kompas.com, usai penggeledahan.

Menurut Hadiman, penggeledahan terpaksa dilakukan karena dokumen barang bukti yang dibutuhkan masih belum juga ditemukan.

"Kemarin di Dinas Pendidikan tidak ditemukan. Anehnya yang tidak ditemukan itu dokumen 2021. Dokumen sebelum dan sesudah tahun itu ada," kata Hadiman.

Menurut Hadiman, di ruangan Sekda, Jaksa bertemu dengan Sekda Hansastri untuk menanyakan dokumen tersebut.

"Tadi kita sita dokumen buku agenda surat masuk dan keluar di ruangan Sekda," kata Hadiman.

Sekda Hansastri mengatakan pihaknya koperatif mendukung proses hukum kasus yang terjadi di Dinas Pendidikan.

"Tadi Pak Hadiman dan penyidik datang menanyakan soal surat masuk dan keluar. Apa yang mereka butuhkan kita berikan," kata Hansastri.

Sebelumnya tim Kejati Sumbar telah menggeledah kantor Dinas Pendidikan Sumbar, Selasa (19/3/2024). Di kantor ini, penyidik menyita sejumlah dokumen seperti kontrak, DPA hingga dokumen pencairan.

Seperti yang diberitakan, kasus ini terkait dengan dugaan mark up pengadaan peralatan praktek siswa SMK di Sumbar tahun 2021.

Ada empat pengadaan yaitu pengadaan peralatan praktek siswa SMK sektor kemaritiman, sektor tanaman pangan, sektor otomotif dan sektor pariwisata dengan total anggaran Rp 18 miliar lebih.

Kasus itu berawal dari adanya laporan masyarakat tahun 2021, dan kemudian Kejati melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan diduga ada mark up, sehingga ditingkatkan ke penyidikan. (*)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 

SANCAnews.id – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali menyindir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan menyebut Koalisi Perubahan tidak mengincar kursi menteri.

Pernyataan itu disampaikan Ali menanggapi pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur jika tidak keluar dari Koalisi Perubahan.

Demokrat sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres).

“Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di Perubahan,” ujar Ali saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (24/3/2024). 

Ali mengatakan, orientasi Koalisi Perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY kemarin, dia menilai bahwa Partai Demokrat memandang yang terpenting bergabung ke pemerintahan. 

Dia juga meminta kadernya berbesar hari meskipun capaian pemilihan legislatif (Pileg) pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak maksimal. 

“Jadi kita beda orientasi memang kan?” kata Ali. 

Menurut dia, Koalisi Perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam membangun Indonesia. 

Meskipun Anies-Muhaimin tidak berhasil memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres), Koalisi Perubahan merasa berhasil secara politik karena mampu mengantarkan Anies menjadi trendsetter (pencipta tren) baru dalam perpolitikan nasional. 

“(Anies) mengubah politik mobilisasi ke politik partisipasi, dan itu kontribusi yang sangat besar yang diberikan Koalisi Perubahan terhadap demokrasi di Indonesia,” ujar Ali. 

Adapun pernyataan AHY bahwa partainya tidak hancur lebur karena keluar dari koalisi sebelumnya disampaikan dalam Silaturahmi dan Buka Bersama Partai Demokrat di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. 

AHY lantas mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. 

“Banyak sekali hikmahnya, sekali lagi kita bayangkan coba kita masih di tempat (koalisi) yang sama, hancur lebur,” ujar AHY, Sabtu. 

Menurut dia, Koalisi Perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi sudah terdapat manuver politik dari partai. “Kita tahu, (pemilu) belum selesai semua sudah ke sana ke mari. Kalau kita di sana kemarin, kita ditinggalkan sendiri,” kata AHY. (kompas)

SANCAnews.id – Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), menegaskan Koalisi Perubahan masih bersatu dan solid.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Timnas AMIN, Iwan Tarigan menanggapi isu ditinggal Anies-Imin dari Partai Nasdem, gara-gara pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Subianto beberapa hari lalu.

“Perlu kami sampaikan, Nasdem sampai saat ini  tetap setia di Koalisi Perubahan mengawal dan mensupport Tim Hukum AMIN di Sengketa Pilpres di MK, dengan mengirimkan lawyer profesional sebanyak 12 orang,” kata Iwan kepada Akurat.co, Minggu (24/3/2024).

Selain masih mendukung pengajuan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, Iwan juga mengatakan Nasdem siap mensupport melalui hak angket di DPR.

“Nasdem juga siap mendukung Hak Angket apabila di gulirkan oleh PDIP sebagai inisiator, karena keberhasilan Hak Angket harus di setujui oleh Rapat Paripurna sebanyak 50 persen anggota DPR + 1, hal ini sudah dikonfirmasi oleh Sekjen Partai Nasdem,” beber Iwan.

“Sekali lagi perlu kami sampaikan, Parpol Koalisi 01, Nasdem, PKS dan PKB tetap kompak di Koalisi Perubahan. Dan mengawal proses sengketa Pilpres  di MK sampai tuntas dan pengajuan Hak Angket di DPR apabila digulirkan secara resmi,” tandas Iwan.

Sebelumnya, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, telah menemui Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (22/3/2024) siang.

Adapun pertemuan tersebut merupakan bentuk penghargaan dari Prabowo kepada Surya Paloh, atas ucapan kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pertemuan tersebut kemudian ramai dibincangkan, seperti tanda bahwa Nasdem akan masuk ke koalisi pemerintahan dan meninggalkan Anies. (akurat)

SANCAnews.id – Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mulai ditinggalkan partai politik pengusungnya.

Hal itu disampaikan Ujang, senada dengan pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, beberapa waktu lalu.

“Saya melihatnya Nasdem akan masuk kabinet, PKB nanti kemungkinan besar akan masuk kabinet, PKS bisa masuk bisa tidak tergantung kursi menterinya. Sangat sederhana kita membaca perilaku tindakan memprediksi sikap mereka itu,” kata Ujang kepada Akurat.co, Minggu (24/3/2024).

Menurutnya, pasangan yang kerap disebut AMIN tersebut akan berjuang sendiri, terutama di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Oleh karena itu, saya melihat Anies sama Cak Imin nya ya mereka berjuang sendiri-sendiri. Dan Cak Imin tadi, PKB akan masuk pemerintahan kok ujungnya, endingnya,” tutur Ujang.

Ia menambahkan, sebetulnya seluruh partai politik sesudah pencoblosan memang mulai beranjak masing-masing, terutama yang kalah di Pilpres 2024.

“Jadi sebenarnya partai-partai itu pascapencoblosan dan pengumuman Pemilu 20 Maret lalu, sudah mulai masing-masing, sudah menata nasibnya masing-masing,” tutup Ujang.

Sebelumnya, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, telah menemui Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (22/3/2024) siang.

Terbaru, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), menegaskab Koalisi Perubahan masih kompak dan solid.

“Perlu kami sampaikan, Nasdem sampai saat ini  tetap setia di Koalisi Perubahan mengawal dan mensupport Tim Hukum AMIN di Sengketa Pilpres di MK, dengan mengirimkan lawyer profesional sebanyak 12 orang,” kata Jubir Timnas AMIN, Iwan Tarigan, kepada Akurat.co, Minggu (24/3/2024). (*)