SANCAnews.id

SANCAnews.id – Untuk melawan Joko Widodo yang selama ini menyimpang, para aktivis, akademisi, dan masyarakat sipil diharapkan segera membentuk “Front Nasional Anti Jokowi”.

Seruan ini dilontarkan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi melihat gelombang masyarakat yang menyerukan agar Jokowi dimakzulkan dari jabatan presiden.

"Para aktivis, akademisi, civil society harus segera membentuk 'Barisan Nasional Anti Jokowi', untuk melawan tindakan Jokowi yang menyimpang selama ini," kata Muslim, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/3).

Dia menilai Jokowi telah merusak demokrasi dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang semakin marak terjadi. Bahkan dianggap sebagai sosok yang tidak mau mendengar suara rakyat, dan merasa paling benar sendiri.

"Jokowi melanggar UU dan melanggar sumpah jabatan. Bahkan menjadikan dirinya di atas UU. Itu kelakuan sebagai raja, semua keinginannya harus diikuti, kalau tidak, ditumpas," tegasnya.

"Barisan Nasional Anti Jokowi" kata Muslim, juga bertujuan mendidik Jokowi untuk menghormati etika dan hak asasi manusia (HAM) rakyat Indonesia, dengan tidak gemar ingkar janji, menipu, dan berbohong.

"Tidak gampang mengintervensi kepentingan politiknya, dan terlebih agar tidak lagi intervensi lembaga-lembaga penegak hukum demi kepentingan politik dan kekuasaannya. Dan tidak lagi mengintervensi pemerintahan yang akan datang," tutur Muslim.

Barisan itu, kata Muslim, juga dapat mengingatkan Jokowi bahwa jabatannya akan berakhir 20 Oktober 2024. Artinya, kekuasaannya kurang dari 7 bulan lagi.

"Demi menjaga nama dan wibawanya, Jokowi harus mengundurkan diri, atau Barisan Nasional Anti Jokowi memintanya mundur dengan kesadarannya seperti Pak Harto, memilih mundur demi kebaikan bangsa dan negara," pungkas Muslim. (rmol)

Presiden Joko Widodo dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh/Net 

SANCAnews.id – Munculnya perbedaan sikap Partai Nasdem terkait hasil Pilpres 2024 di permukaan memang terkesan mengejutkan. Sebab, Nasdem, partai pengusung utama pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), idealnya sejalan dengan sikap pasangan tersebut.

Menurut pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, perbedaan tersebut menunjukkan adanya ambivalensi sikap Nasdem, khususnya Ketua Umum Surya Paloh, pada kontestasi Pilpres 2024.

"Nasdem dalam mengusung Capres-cawapres di satu sisi tampak berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, namun disisi lain sikap Surya pada umumnya sejalan dengan sang presiden," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/3).

Jamiluddin mengatakan indikasi itu juga terlihat dari pertemuan Surya dengan Jokowi. Sebelum Surya memutuskan cawapresnya Anies Baswedan, lantas selang berapa lama bertemu dengan Jokowi.

"Tak lama seusai pertemuan itu, Surya dengan gagah perkasa menetapkan Muhaimin Iskandar menjadi cawapresnya Anies," ujarnya.

Keanehan lain, lanjut Jamiluddin, Paloh juga menemui Jokowi seusai Pilpres digelar. Dia menilai pertemuan semacam ini juga tak lazim mengingat hasil resmi Pilpres 2024 belum diumumkan KPU.

"Kalau melihat dua pertemuan itu, bisa jadi ada "kongkalikong" antara Surya dan Jokowi terkait Pilpres. Keduanya dikondisikan seolah berseberangan, namun sebenarnya Surya tetap bagian dari Jokowi," katanya.

Kalau asumsi itu benar, tentu sikap Surya yang menerima hasil Pilpres menjadi tidak mengejutkan.

"Dengan sikapnya itu, Surya seusai Pilpres justru ingin menunjukkan sosoknya yang sebenarnya," tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Wakil Tim Hukum Nasional (THN) Tim Nasional (AMIN) Anies-Muhaimin Sugito Atmo Prawiro mengatakan pihaknya telah menyiapkan kepala desa dan aparatur sipil negara (ASN) sebagai saksi untuk memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK). ) terkait perselisihan hasil Pilpres 2024.

Namun Sugito belum membeberkan lebih lanjut identitas kepala desa dan saksi ASN tersebut. Yang pasti, kata dia, Timnas AMIN akan membuktikan adanya kecurangan dan tuntutan agar pemilu ulang digelar tanpa melibatkan Gibran sebagai peserta.

"Saksi di antaranya ada masyarakat biasa, lurah, ada beberapa ASN. Saksi sudah dikumpulkan," kata Sugito, Jumat (22/3/2024).

Ia mengatakan bahwa Tim AMIN memiliki banyak saksi yang akan dibawa oleh di MK. Namun, terbentur oleh batas jumlah maksimal soal saksi yang boleh diajukan ke MK. Nantinya, kata dia Tim AMIN akan memilah saksi mana saja yang patut untuk dibawa ke MK.

"Banyak, banyak. Cuma di MK dibatasi paling maksimal bisa delapan sampai 10 orang, karena waktunya terbatas kan. Dua minggu setelah itu harus putus," kata dia.

Timnas AMIN telah mengajukan gugatan terhadap hasil Pilpres 2024 ke MK pada Kamis (21/3/2024). Permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan telah terdaftar dengan nomor: 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.

Ketua Timnas AMIN Ari Yusuf Amir mengatakan bundel permohonan yang terdiri dari ratusan halaman itu memuat sejumlah pelanggaran seperti keterlibatan aparat dan pengerahan kepala desa dalam Pilpres 2024.

Ari juga mengatakan salah satu permohonan dalam gugatan yakni pemungutan suara pilpres diulang tanpa keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut Ari, hal ini untuk menghindari cawe-cawe Presiden Joko Widodo.

"Banyak sekali di dalam sini, tentang bagaimana keterlibatan aparat, menggunakan anggaran negara, permainan kepala desa, pengaturan angka-angka, kita jelaskan dalam permohonan kita," ujar Ari di Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/3).

Menanggapi gugatan yang diajukan THN AMIN, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi berharap kubu paslon Pilpres nomor urut 1 itu bisa membawa bukti yang lengkap.

"Ya silakan saja mengajukan gugatan ke MK. Itu dijamin oleh UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu bahwa jika ada sengketa hasil perolehan suara pemilu, maka mengajukan gugatan ke MK," ujar Viva, kepada wartawan, Jumat (22/3/2024).

Viva mengingatkan AMIN untuk mengajukan gugatan dengan bukti-bukti yang otentik.

"Mulai dari hasil kertas plano, form C 1, form D 1 dan seterusnya. Jalur hukum melalui MK harus lengkap buktinya. Jika tidak lengkap, ya itu namanya omon-omon saja," kata Viva. (wartakota)

Anies Baswedan di NasDem Tower buka bersama. 

SANCAnews.id – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan secara tersirat menyatakan tak terpengaruh dengan pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menyebut ada peluang bergabung dalam koalisi pemerintah.

Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, dirinya kini fokus melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami masih terus konsentrasi untuk proses di MK, dan itu lah proses yang sedang kami kerjakan. Jadi, perjalanan masih panjang," ungkap Anies, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024). 

Bahkan dia pun tidak menyatakan secara gamblang bahwasanya Prabowo Subianto lah presiden terpilih periode 2024-2029. 

"Siapa pun yang nanti terpilih itu pembentukan kabinet baru bulan Oktober, sekarang masih bulan Maret," tuturnya. 

"Jadi apa pun yang dikatakan hari ini semuanya sifatnya spekulatif karena siapa pun yang nanti terpilih akan dilantik, baru dilantik tanggal 20 Oktober dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik, jadi membicarakan itu sekarang itu masih panjang," imbuhnya. 

Oleh karena itu, Anies masih berkonsentrasi di MK dan memastikan seluruh proses berjalan dengan baik, dan dia mengharapkan para hakim nanti menjalankan tugas dengan adil. 

Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menjalin silaturahmi dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024). 

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengklaim bahwa dirinya sudah mengajak Surya Paloh bergabung dengan pemerintah. 

"Saya selalu menawarkan, saya selalu mengajak (gabung ke pemerintah)," ujar Prabowo. 

Kemudian, setelah Surya Paloh mengantar Prabowo kembali ke mobilnya, dia pun dicecar dengan berbagai pertanyaan oleh media terkait pernyataan Prabowo yang mengaku sudah mengajak bergabung ke pemerintah. Surya Paloh pun tidak menjawab secara gamblang, dia menuturkan bahwa memang ada kemungkinan bagi Partai NasDem bergabung dengan Koalisi Pemerintahan. 

"Kita lihat perkembangan ke depan, fifty fifty possibility," tukas Surya Paloh. (tvone)

SANCAnews.id – Investor internasional menjadi ragu-ragu terhadap obligasi Indonesia karena janji pemilu telah memicu meningkatnya kekhawatiran anggaran dan kemungkinan pemborosan.

Dana global telah menarik US$1,1 miliar dari obligasi Indonesia sejak pemungutan suara ditutup pada tanggal 14 Februari, dengan arus keluar bersih obligasi luar negeri dalam 16 dari 20 hari sejak saat itu. 

Negara-negara di kawasan seperti Korea Selatan dan India mengalami aliran dana asing masuk, sedangkan Thailand hanya mengalami arus keluar dana asing sebesar US$502 juta pada periode yang sama.

Janji-janji Pemilihan Presiden Prabowo Subianto pada pemilu mendatang – seperti rencana untuk memberikan makan siang dan susu gratis kepada lebih dari 80 juta anak – telah membuat khawatir para investor, meskipun ia telah berjanji untuk menjaga disiplin fiskal. 

Belanja Prabowo bisa mencapai Rp460 triliun (US$29 miliar), lebih besar dari seluruh defisit anggaran tahun 2023.

Investor yang fokus pada pasar negara berkembang dan dana lindung nilai (hedge fund) telah "menyatakan kekhawatiran mereka atas potensi pelonggaran fiskal oleh pemerintahan baru yang akan datang karena mereka menjanjikan program makan siang gratis selama kampanye mereka tanpa rincian tentang bagaimana program tersebut akan dibiayai," tulis Danny Suwanapruti, ahli strategi Goldman Sachs , dalam catatan minggu lalu.

Terlepas dari manfaat kesehatan jangka panjang dari program makan siang gratis di sekolah, "penting bahwa ekspansi fiskal dilakukan dengan cara yang berkelanjutan--jadi kita harus mengamati janji-janji pengeluaran dengan hati-hati," ujar Jon Harrison, direktur pelaksana strategi makro pasar negara berkembang di GlobalData TS Lombardia di London.

Kekhawatiran akan konsolidasi fiskal dapat menyebabkan imbal hasil rupiah yang lebih tinggi, yang akan meningkatkan biaya pendanaan untuk pemerintah Indonesia. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah minggu ini, demikian juga Federal Reserve, dengan para trader masih mencari petunjuk mengenai pergerakan bank-bank sentral di masa depan.

Di bawah Menteri Keuangan Indonesia saat ini, Sri Mulyani Indrawati, defisit anggaran pascapandemi telah secara konsisten melampaui target awal. Untuk mendanai kebijakan-kebijakan baru, Sri Mulyani mengatakan bahwa kesenjangan fiskal dapat melebar menjadi 2,45%-2,80% dari produk domestik bruto pada tahun 2025. Hal ini dibandingkan dengan target tahun ini sebesar 2,29%.

Para investor juga akan mengamati dengan saksama pengumuman susunan kabinet di tengah spekulasi bahwa Sri Mulyani akan diganti. "Dia kredibel dan dihormati oleh pasar, jadi ada standar yang tinggi untuk penggantiannya," tambah Harrison.

Ada juga tantangan hukum yang dibuat oleh para pesaing presiden lainnya yang memperdebatkan deklarasi badan pemilihan umum bahwa Prabowo memenangkan pemilihan presiden bulan lalu, dengan menuduh adanya kecurangan dalam prosesnya.(bloomberg)