SANCAnews.id

Cawapres Gibran Rakabuming Raka/net 

SANCAnews.id – Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai Gibran Rakabuming Raka tidak mungkin diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai wakil presiden (wapres) meski Prabowo Subianto sudah dinyatakan sebagai presiden.

Ia berseloroh, KPU tidak mengumumkan Gibran sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto karena banyaknya aksi demonstrasi yang mempertanyakan pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil presiden.

"Jadi kalau kita mengikuti logikanya KPU ya Pak Prabowo akan diumumkan menjadi presiden dan Gibran, atau Pak Prabowo aja yang diumumkan jadi Presidennya, Gibran tidak masuk di situ gitu," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (20/4).

"Karena mungkin KPU akan menyatakan menimbang eskalasi di luar karena banyaknya unjuk rasa baik di depan gedung KPU gedung DPR jadi kami hanya mengumunkan pemenangnya untuk capres saja bukan bukan cawapresnya begitu," sambung pria yang akrab disapa Hersu itu.

Melansir dari IDN Times, paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berhasil unggul di 34 provinsi berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU di 36 provinsi.

Provinsi yang dimenangkan Prabowo-Gibran adalah Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. 

Selanjutnya Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Papua Barat, Riau, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku, dan Jawa Barat.

Sedangkan dua provinsi lainnya yaitu Sumatera Barat dan Aceh berhasul dimenangkan paslon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sementara, paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak memenangkan satu pun provinsi. (populis)

Pengamat politik Rocky Gerung 

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung meminta publik membayangkan calon presiden nomor dua dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, harus memanggul keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sampah atau dalam artian beban selama 5 tahun menjabat.

Pasalnya, setelah mencalonkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, Prabowo Subianto kini mendapat beban tambahan untuk memajukan Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Joko Widodo (Jokowi), Sendi Fardiansyah sebagai calon Wali Kota Bogor pada Pilkada 2024.

"Kan sebetulnya Prabowo mungkin anggap sudah Gibran aja lah yang dititipin supaya mudahlah saya terangkan itu, sekarang sampai asisten pribadi dititipkan kan tetap orang anggap bahwa ini satu paket untuk dibebankan pada Prabowo," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (20/4).

"Jadi bayangkan misalnya Prabowo harus panggul keluarga itu (Jokowi) sebagai sampah sebetulnya, karena sampah tentu bukan dalam pengertian buruk tetapi beban yang dipanggul di belakang, jadi harus dipanggul sampai 5 tahun," imbuhnya.

Diketahui, Sendi Fardiansyah mulai pamer mendapatkan masukan khusus saat menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana ini disebut sudah sangat siap maju di pemilihan wali Kota Bogor. 

Sendi menjelaskan bahwa dirinya diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/3) lalu. 

"Tujuan saya menghadap adalah melaporkan beberapa hal, hasil survei terkait Pilkada Kota Bogor, laporan kegiatan yang saya dan tim lakukan selama 1 tahun ke belakang, laporan program yang akan dikerjakan dalam menghadapi Pilkada," kata Sendi dalam keterangannya, dikutip dari Suara.

Pada pertemuan itu, dia juga mengaku memohon doa restu dan dukungan dari Presiden Jokowi terkait rencananya maju sebagai Calon Walikota Bogor 2024.

"Alhamdulillah pertemuan berjalan lancar dan Bapak Presiden memberikan banyak masukan. Beliau juga meminta saya bekerja keras untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Alhamdulillah, beliau mendukung untuk terus maju," tutur Sendi. 

Sendi juga menyampaikan bahwa Iriana mendukung pencalonannya dan mendoakan agar hasil yang didapat bisa sesuai harapan. (populis)

Massa demo hasil Pemilu 2024 di depan gedung KPU, Jakarta, Rabu (20/3/2024)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Maruf Amin, melakukan kunjungan kerja alias kunjungan kerja ke luar Pulau Jawa sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu 2024 hari ini, Rabu (20/3/2024).

Jokowi diketahui akan berkunjung ke Kalimantan Barat, sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf ke Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dalam kunjungannya ke Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Negara dijadwalkan meninjau fasilitas dan meresmikan Bandara Singkawang. Setelah itu, Kepala Negara juga dijadwalkan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat di Komplek Gudang Bulog Kota Singkawang.

Dari Kota Singkawang, Presiden Ke-7 RI itu dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Mempawah dengan berkendara mobil untuk meninjau Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah.

Selain itu, Presiden asal Surakarta ini juga dijadwalkan untuk menyerahkan bantuan kepada para pedagang di pasar tradisional, Kabupaten Mempawah, dan meresmikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Kalbar. 

Sementara itu, Wapres yang ke Sultra, usai berbuka puasa, pukul 19.10 WITA akan berbaur dengan masyarakat untuk menunaikan Salat Isya dan Tarawih berjamaah di Masjid Al-Kautsar yang letaknya di Jalan H. Abdul Silondae, Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari.

Keesokan harinya, Kamis (21/3/2024) pukul 10.00 WITA Wapres selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dijadwalkan menghadiri acara Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan KDEKS ke-25, karena sebelumnya telah dibentuk KDEKS di 24 Provinsi.

Usai menunaikan Salat Zuhur, sekitar pukul 12.45 WITA, Wapres beserta Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin didampingi oleh Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara dan rombongan menuju Puskesmas Lepo-Lepo, Jl. Christina Martha Tiahahu No. 117, Kec. Baruga, Kota Kendari dengan berkendara mobil untuk mengecek secara langsung pelaksanaan penanganan stunting.

Selepas peninjauan Penanganan Stunting di tempat yang terkenal dengan tarian tradisional Suku Tolaki yaitu tari lulo atau dikenal juga sebagai Tari Malulo ini, Wapres dan rombongan diagendakan kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat yang sama. (bisnis)

Jubir Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Usamah Abdul Aziz 

SANCAnews.id – Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan (AMIN) Anies-Muhaimin, Usamah Abdul Aziz mengatakan, apapun hasil yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait perolehan suara Pilpres 2024, Timnas AMIN tetap akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tuduhan kecurangan.

"Apapun hasil KPU, kami akan tetap mengajukan ke MK, karena kami ingin mendorong adanya demokrasi yang lebih baik," ungkap dia, saat dihubungi media, di Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Begitu pula dengan partai Koalisi Perubahan yang terdiri atas PKS, PKB, dan Partai NasDem yang juga akan menggulirkan hak angket lewat DPR RI.

Pria yang akrab disapa Sammi ini mengungkapkan pihak Tim Hukum Nasional Timnas AMIN telah mengumpulkan seluruh bukti dan siap dikirimkan ke MK.

"Sudah lengkap 100 persen (bukti), dan dalam waktu dekat akan dimasukkan ke MK," ujarnya.

Adapun, Sammi menegaskan bahwasanya bukti yang mereka pegang tak lain adalah bukti yang tidak dapat dibantah.

"Bukti yang akan kami sajikan adalah bukti yang tak terbantahkan, kami percaya MK akan memperbaiki citranya di publik setelah meloloskan Gibran," tandas dia.

Sebagai informasi, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi, yaitu di Aceh dan Sumatera Barat.

Di Aceh, Anies dan Cak Imin mampu meraup sebanyak 2.369.534 suara.

Sementara di Sumatera Barat sebanyak 1.744.042 suara. (tvone)

Forum Penyelamat Reformasi Indonesia (FPRI) menggelar jumpa pers terkait ditangkapnya sejumlah pendemo usai aksi di depan Gedung DPR kemarin. 

SANCAnews.id – Tim Hukum Forum Penyelamat Reformasi Indonesia (FPRI) Sunggul Sirait menyampaikan beberapa pandangan penting dalam menyoroti penangkapan sejumlah demonstran yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI kemarin, Selasa (19/3/2024).

Ia menanyakan apa dasar penangkapan para pengunjuk rasa, seraya mengingatkan bahwa tindakan tersebut sah dan telah mendapat izin dari polisi. “Pertama, itu demo ada izinnya semua,” kata Sunggul dalam jumpa pers di Sekretariat Forum Penyelamat Reformasi Indonesia (FPRI), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).

Sunggul juga membantah soal adanya penolakan pembubaran diri. Ia mengatakan, pihaknya memang sejak awal sudah berencana membubarkan diri setelah melaksanakan buka puasa bersama di depan Gedung DPR RI. Namun, situasi menjadi tidak terkendali lantaran ada dugaan provokasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian melakui intel mereka.  “Kedua, menjelang magrib sudah mau membubarkan diri dengan tertib, tahu-tahu ada provokasi,” ucapnya.

Adapun faktor yang memperlambat membubarkan diri, tutur dia, dikarenakan menjelang waktu berbuka pihak Fraksi PDIP menyatakan ingin menemui pendemo sekaligus mengundang perwakilan massa untuk berdiskusi di dalam Gedung DPR. “Keempat, memang sudah ada gejala gejala pembubaran paksa padahal itu dilindungi undang-undang,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, setidaknya ada kurang lebih 100 orang yang belum memberikan keterangan kepulangannya pasca melakukan aksi. “Kami tim hukum aliansi memberi peringatan keras kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo 1x24 jam keluarkan teman teman kami dari tahanan,” tuturnya.

FPRI mengaku mendorong petinggi Polri membebaskan massa yang saat ini tengah ditahan di Polda Metro Jaya. Jika tidak, Sunggul menyatakan bahwa aparat telah melakukan perampasan kemerdekaan dan telah melanggar hukum berat. “Ini serius, sangat serius. Jangan lagi terjadi praktik-praktik orde baru saat ini,” ujarnya.

Sebelumnya, aparat kepolisian menangkap sejumlah pendemo yang unjuk rasa di depan Gedung KPU hingga DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa (19/3/2024) kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan total ada 16 massa yang ditangkap dari dua lokasi yang berbeda.

"Dari lokasi aksi unjuk rasa di KPU ada 8 orang yang dilakukan pemeriksaan. Aksi unjuk rasa di gedung DPR RI ada 8 orang yang dilakukan pemeriksaan untuk didalami secara simultan oleh petugas kepolisian," kata Ade Ary kepada wartawan, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Ade Ary mengatakan mereka ditangkap lantaran menggangu ketertiban dan keamanan saat menjalankan aksi demontrasi tersebut. Hal tersebut melanggar aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Tentunya ada alasan rekan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terdapat beberapa orang ini karena ada gangguan keamanan dan ketertiban tadi malam. Namun secara persuasif sudah dilakukan imbauan literasi komunikasi sudah dilakukan," ujarnya.

Ade Ary mengatakan saat ini ke-16 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian akan meminta keterangan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan kemarin. (inilah)