SANCAnews.id

Anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu dan Masinton Pasaribu temui pendemo di depan Gerbang DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Selasa sore (19/3) Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) menggelar demo atau unjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024) siang 

SANCAnews.id – Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) menggelar aksi demonstrasi atau demo di depan gerbang utama Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024) sore.

Mereka terlihat membentangkan spanduk besar berukuran sekitar 4x3 meter terlihat membentangkan spanduk raksasa sambil berjalan menuju gerbang utama Gedung DPR. Meski tersengat terik matahari, para pengunjuk rasa yang mayoritas berusia lanjut tak kehilangan semangatnya.

Mereka terus bersorak sambil membentangkan spanduk raksasa. Spanduk tersebut berisi pesan dukungan kepada parlemen untuk menggulirkan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024.

"Aksi Rakyat Tolak Pilpres Cacat. Dukung Hak Angket DPR RI Makzulkan Jokowi," demikian tulisan yang tertera dalam spanduk tersebut. 

Tak hanya itu, pesan spanduk itu juga ingin agar Presiden Jokowi ditangkap dan diadili. Pasalnya, mereka menanggap Jokowi sumber dari segala sumber masalah di Indonesia. 

“Tangkap dan adili Presiden Jokowi sumber dari segala sumber masalah di Indonesia. Perusak demokrasi dan konstitusi.” (sindonews)

Anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu dan Masinton Pasaribu temui pendemo di depan Gerbang DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Selasa sore (19/3)

 

SANCAnews.id – Setelah Anggota DPR dari Fraksi PKB Luluk Hamidah dan Daniel Johan serta Al Muzammil Yusuf dari Fraksi PKS menemui pengunjuk rasa, kini giliran anggota DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu dan Masinton Pasaribu.

Kedua aktivis 1998 itu menyapa ratusan massa yang mendesak hak angket pengusutan dugaan kecurangan pemilu 2024 di depan Gerbang DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa sore (19/3).

Dalam sambutannya, Adian menegaskan pihaknya tak mau tanggung-tanggung menyerahkan hak angket DPR untuk mengusut tuntas kecurangan pemilu 2024.

“Untuk itu kami meminta ke depan menjemput perwakilan untuk bicara di dalam (gedung DPR),” kata Adian.

Adian meminta perwakilan dari massa aksi berbicara serius dan meyakinkan para anggota DPR RI untuk mengajukan hak angket.

“Kami mau kita bicara serius di dalam sana, yakinkan kami bahwa hak angket memang jalan keluar bagi persoalan bangsa ini. Yakinkan kami pilihan terbaik adalah hak angket. Yakinkan kami tidak hanya dengan jumlah massa tapi pemikiran, idenya,” tegas pentolan aktivis Forum Kota ini.

“Saya mau argumentasi, data, dasar yang kuat. Karena kalau kuat maka kita bisa meyakinkan 575 anggota DPR di dalam sana. Saya tidak mau kita melangkah tapi putus di tengah jalan, kenapa? datanya lemah, argumentasinya lemah. Kalau di seberang sana mau menyampaikan aspirasinya, silakan ke Jumhur,” demikian Adian. (rmol)

Sejumlah Anggota DPR RI dari Fraksi PKB dan PKS temui massa aksi di denpa gedung DPR, Selasa (19/3) 

SANCAnews.id – Sejumlah anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menemui ratusan massa yang berunjuk rasa mendorong hak pengusutan kecurangan Pemilu 2024, di depan gerbang Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa sore (19/3).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, terlihat anggota DPR RI dari Fraksi PKB Luluk Hamidah dan Daniel Johan. Sedangkan wakil dari Fraksi PKS adalah Al Muzammil Yusuf.

Ketiganya pun berorasi dan berorasi di hadapan ratusan massa yang berunjuk rasa sejak siang tadi untuk menyuarakan seruan hak angket DPR guna mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 dan pemakzulan Presiden Jokowi.

Dalam sambutannya, Luluk Hamidah menegaskan pihaknya akan mengajak fraksi lain di DPR RI untuk melancarkan hak angket terkait dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

“Kita harus sama sama memiliki semangat bahwa pemilu. Kita akan mengajak fraksi yang lain, dari Nasdem, PDIP, PPP untuk memperjuangkan hak rakyat,” tegas Luluk dalam orasinya dan disambut riuh tepuk tangan massa.

“Inilah cara kita mencintai nilai yang penuh tanggung jawab dan etika, nilai yang menjunjung kejujuran,” imbuhnya.

Hingga berita ini diturunkan, massa masih menyuarakan aspirasinya. Sementara dari massa yang tergabung dalam Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPRK) terlihat sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin, Jumhur Hidayat, dan yang lainnya. (*)

Mantan Menteri Agama RI Fachrul Razi 

SANCAnews.id – Mantan Menteri Agama RI Fachrul Razi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya. Menurutnya, Jokowi telah mengkhianati sumpahnya saat menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia karena diduga melakukan penipuan sistematis untuk memenangkan salah satu calon di Pilpres 2024.

Tuntutan tersebut disampaikan Fachrul Razi saat aksi unjuk rasa yang mendorong hak angket di depan gedung DPR/MPR RI, Selasa (19/3). Diketahui, Fachrul Razi pernah menjabat Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi sebelum digantikan oleh Yaqut Cholil Qoumas.

"Anggota dewan yang terhormat, mudah-mudahan (gulirkan) hak angket untuk bisa meminta pertanggungjawaban presiden secara jujur, adil dan konstitusional," ujarnya di hadapan massa.

"Atau cara lain, Pak Jokowi berkenan mencontoh Pak Harto untuk mundur," sambung Fachrul.

Ia meyakini bahwa bila Jokowi mundur, sisa jabatan sampai Oktober 2024 ini pucuk kepemimpinan dapat diambi alih oleh Wapres KH Maruf Amin.

"Di sisa jabatan itu saya yakin bisa dilakukan dengan baik oleh wapres Maruf Amin atau bahkan bisa lebih baik dari yang dilakukan Jokowi," tandas Fachrul.

Sebelumnya, Polisi melakukan penutupan jalan di jalur arteri arah Semanggi menuju arah Slipi, Selasa (19/3) sore ini. Hal itu sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. 

Baca Juga: Update Google Chrome Hadirkan 3 Fitur Baru, Salah Satunya Prediksi Kueri Berdasarkan Pencarian Sebelumnya

Diketahui aksi demo di depan Gedung DPR/MPR RI itu dilakukan massa yang mengatasnamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) dan menuntut Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya hingga mendorong hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.

"Untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas, untuk arus lalu lintas di jalur arteri arah Semanggi menuju arah Slipi sedang dialihkan sampai waktu yang tidak ditentukan," tulis akun Instagram @tmcpoldametro, Selasa (19/3).

Oleh karena itu, pengguna jalan yang hendak melalui Jalan Gatot Subroto atau area depan Gedung DPR/MPR RI diminta mengambil jalan alternatif lain. (jawapos)

Pengamat politik Rocky Gerung 

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung menilai, berdasarkan perhitungannya, pada Mei 2024 Presiden Joko Widodo bisa saja tumbang meski masa jabatannya resmi berakhir pada Oktober mendatang.

Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Jokowi telah melanggar seluruh peraturan dan etika, sehingga kini menjadi peluang bagi Partai Golkar dan Partai Gerindra untuk kembali mandiri.

"Dalam hitungan saya ini mungkin bulan Mei Jokowi udah jatuh itu, karena kalau kita lihat gejala semacam ini dari awal publik terutama publik politik menganggap ini kesempatan untuk menyatakan kembali independensi dari Partai Golkar, Gerindra, apalagi itu," ucap Rocky Gerung.

"Karena Jokowi betul-betul kelewatan, dia enggak punya sensor lagi bahwa dia itu sudah melanggar semua hal dan keangkuhan dia itu makin lama makin terlihat kan, soal aglomerasi, soal macam-macamlah, dinasti sampai manantu segala macam, jadi sudah terlalu jauh tuh permainan Jokowi," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (19/3).

Sementara diketahui, Partai Golkar kini digoncang isu untuk segera menggantikan posisi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum di musyawarah luar biasa (munaslub), dan beberapa nama telah senter beredar.

Dan dikabarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta putra sulungnya, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka masuk dalam calon ketua umum, bahkan disebut potensial menduduki posisi tersebut.

Namun rumor tersebut dicoba ditepis pengurus DPP Golkar dengan menggelar buka bersama dan silaturahmi Partai Golkar Se-Indonesia yang mendukung Airlangga Hartarto di The Mulia Hotel, Nusa Dua, Jumat malam (15/3/2204), bahkan teriakan aklamasi terdengar.

Melansir dari Jawa Pos, acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Dewan Penasehat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie. (populis)