SANCAnews.id

Prosesi membayar zakat fitrah di hadapan petugas Baznas di Istana Negara 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat tak menyalami Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto saat berada di Istana Negara, Rabu (13/3/2024).

Momen tersebut terjadi setelah Presiden Jokowi, Prabowo dan para menteri lainnya baru saja selesai membayar atau menyerahkan zakat fitrah di Istana Negara.

Pada momen tersebut, Jokowi terlihat berjabat tangan dengan beberapa menteri yang mengenakan batik, namun Presiden tidak menyalami Prabowo yang mengenakan kemeja putih. Ia hanya melihat ke kanan dan ke kiri saat dilintasi Jokowi. 

Seperti diketahui, Presiden Jokowi bersama Prabowo dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju membayarkan zakat fitrah pada Rabu (13/3/2024).

Para pejabat ini menyetorkan zakat fitrah ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta.

Sementara pada momen kebersamaan ini, pembayaran zakat fitrah kepada pejabat terkait dilakukan sesuai prosedur yang dipandu Baznas.

"Saya berpesan agar dana zakat yang terkumpul disalurkan tepat sasaran, disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, memberikan kebahagiaan kepada mustahiq dan ketentraman pada muzakki,” kata Jokowi. 

Selain itu, Jokowi juga berharap zakat yang telah dikeluarkan dapat menyempurnakan ibadah Ramadan, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. 

Sementara itu, Ketua Baznas RI, Noor Achmad, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas dukungannya dalam mendorong gerakan cinta zakat di Indonesia sehingga pengumpulan zakat secara kuantitas dan kualitas tumbuh dengan baik. 

Adapun dalam hal penyaluran zakat, Noor melanjutkan, Baznas telah melakukan aktivitas penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat. (bisnis)

SANCAnews.id – Mantan Menteri Kehutanan (Menhut) Malam Sambat Kaban atau MS Kaban menilai, setelah lengser sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru akan divonis penjara jika terbukti melakukan tindak pidana.

Jadi menurutnya, Jokowi tidak perlu khawatir setelah masa jabatannya berakhir, apalagi jika ia menjalankan tugas sebagai presiden dengan baik, maka hak angket harus digulirkan.

"Presiden Joko Widodo enggak perlu khawatir setelah tidak jadi Presiden, jika yakin selama bertugas tidak langgar sumpah Jabatan, terbukti tidak langgar konstitusi, per UU-an aman nyaman. Jika ada gugatan ternyata pidana criminal dan terbukti ya paling Penjara, nyaman juga toh. Angket perlu," ucapnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Sabtu (16/3).

Presiden Jokowidodo enggak perlu khawatir setelah tidak jadi Presiden,jika yakin selama bertugas tdk langgar sumpah Jbtn,terbukti tidak langgar konstitusi, per UU an aman nyaman.Jika ada gugatan ternyata pidana criminal dan terbukti ya paling Penjara,nyaman jg toh.Angket perlu.

Sementara diketahui, berdasarkan jejak pendapat Litbang Kompas, sebesar 62,2 persen responden menyetujui jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

"Sebagai bagian dari hak DPR, lebih dari separuh responden (62,2 persen) jajak pendapat menyatakan setuju jika DPR menggunakan wewenangnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan di pemilihan presiden (pilpres)," demikian ditulis peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dikutip dari Kompas.

Berdasarkan survei, menurut Yohan, sikap setuju hak angket tidak hanya ditunjukkan responden yang mengetahui dan mengikuti isu tersebut, namun juga mereka yang tidak tahu atau tidak mengikuti pemberitaan terkait hak angket.

Sedangkan responden yang tidak setuju DPR menggunakan hak angket sebesar 33 persen, dan tidak tahu atau tidak menentukan pilihan 4,8 persen dalam jejak pendapat Litbang Kompas yang digelar pada 26-28 Februari 2024 itu. (populis)

SANCAnews.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) memenuhi panggilan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk menghadiri sidang sengketa informasi melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam persidangan, KPU menolak membuka sebagian besar permintaan informasi yang diminta ICW.

Sidang tersebut merupakan buntut dari pengabaian serius terhadap permintaan informasi yang dikirimkan ICW ke KPU pada 11 Juni 2023.

Informasi yang diminta antara lain laporan dana kampanye pemilu legislatif dan presiden periode 2014–2023, daftar tim kampanye seluruh pemilu 2014–2019, serta daftar riwayat hidup seluruh calon legislatif dan calon kepala daerah dalam rentang waktu 2014–2022.

Dalam sidang sengketa informasi tersebut, perwakilan KPU yang hadir menegaskan tidak akan memberikan informasi/dokumen terkait riwayat hidup dan sistem informasi dana kampanyenya.

"Mereka berdalih bahwa informasi-informasi tersebut bersifat dikecualikan dari akses publik. Majelis Komisioner sempat menegur pihak KPU karena pengecualian tersebut dilakukan tanpa uji konsekuensi terdahulu, sebagaimana diatur oleh UU Keterbukaan Informasi Publik," kata rilis ICW.

KPU menyatakan bahwa informasi mengenai laporan dana kampanye dan daftar tim kampanye merupakan informasi yang terbuka, oleh karena itu, proses sidang dilanjutkan dengan tahapan mediasi antara ICW dan KPU.

Akan tetapi, dalam proses tersebut KPU enggan membuka secara rinci informasi penyumbang dana kampanye yang tertera dalam Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Padahal, ICW telah menegaskan urgensi dibukanya informasi nama-nama penyumbang korporasi maupun individu kepada para kontestan Pemilu secara mendetail.

ICW menilai jika informasi tersebut dibuka, selain dapat memenuhi asas transparan dari UU Pemilu, informasi tersebut dapat membantu untuk melihat donatur maupun cukong politik yang selama ini menjadikan iklim demokrasi elektoral di Indonesia menjadi sangat transaksional dan penuh balas budi, bahkan tidak jarang berujung pada tindak pidana korupsi.

"Meski demikian, KPU justru bersikeras untuk menutupi informasi tersebut dengan kekhawatiran nama-nama individu tadi masuk ke dalam kategori data pribadi.

KPU justru membela para perusahaan dan individu-individu kaya penyumbang politik dengan menyatakan bahwa tidak akan ada yang mau untuk membuka data pribadi mereka ketika mereka berperan sebagai penyumbang politik,"

"Argumentasi KPU tersebut menunjukkan bahwa KPU gagal memahami permasalahan korupsi pemilu yang telah mengakar, yaitu sumbangan-sumbangan pihak tertentu yang mempengaruhi pengambilan kebijakan publik.

"Dalam memberikan sumbangan, acapkali pihak tersebut berharap akan mendapatkan imbalan ketika kandidat memenangkan kontestasi pemilu. Guna membalasnya, kandidat yang telah menduduki jabatan publik tersebut seringkali merampas sumber daya publik," tandasnya.

ICW berharap KPU tidak melindungi para cukong politik yang berpotensi mengarahkan kebijakan publik untuk kepentingan mereka. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Pakar IT PDI Perjuangan menyebut perolehan suara calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) pada pemilu 2024 mencapai 33 persen, bukan 16 persen.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam wawancara, Sabtu (16/4/2024).

Menurut dia, perolehan suara Ganjar-Mahfud mencapai 33 persen berdasarkan hasil audit forensik pakar IT PDI Perjuangan atas Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dijelaskannya, audit forensik dilakukan pada 16 Februari 2024 atau 2 hari setelah dilaksanakan pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Ternyata, ada Json Script yang dipasang di Sirekap untuk mengunci perolehan suara Ganjar-Mahfud di angka 16%.

"Sesuai hasil temuan audit forensik kami atas Sirekap KPU, ternyata dipasang Json Script yang mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud, padahal ketika ahli IT ini melakukan normalisasi terhadap Json Sript pada tanggal 16 Februari jam 2 pagi itu, perolehan Ganjar-Mahfud 33% dan Prabowo-Gibran 43%," kata Hasto.

Berdasarkan hasil audit forensik terhadap Sirekap, pakar IT menyimpulkan Pemilu 2024 seharusnya berlangsung dalam 2 putaran, karena tak ada paslon yang mencapai suara di atas 51%.

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan tidak kuatir dengan hasil perolehan suara yang akan diumumkan KPU karena telah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan untuk mendongkrak perolehan suara paslon 2, termasuk penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Manipulasi Suara

Hasto mengungkapkan, pakar IT yang melakukan normalisasi atas Json Script yang dipasang di Sirekap diketahui bahwa formulir C1 juga dapat dimanipulasi. Caranya dengan menggunakan algoritma tertentu untuk memanipulasi form C1 yang merupakan single frame.

"Form C1 itu single frame. Jangankan single frame, video bergerak saja bisa dilakukan manipulasi dengan AI (artificial intelligence) atau kecerdasan buatan apalagi single frame makin mudah," kata Hasto.

Berdasarkan temuan pakar IT, PDI Perjuangan semakin yakin terhadap manipulasi Sirekap yang menimbulkan anomali, baik terhadap perolehan suara PDi Perjuangan maupun paslon 03.

Apalagi hasil exit poll yang dilakukan secara langsung saat pemungutan suara di TPS luar negeri, menunjukkan Ganjar-Mahfud unggul dibandingkan paslon nomor urut 2 dan 1.

"Apa yang terjadi di luar negeri total berbeda dengan apa yang terjadi dalam negeri. Nah saya mendapat informasi ketika exit poll seperti itu lalu muncul berbagai upaya untuk memastikan kemenangan satu putaran untuk paslon nomor urut 2 melalui manipulasi Sirekap itu," ungkap Hasto.

Dia menambahkan, hasil audit forensik pakar IT tersebut juga memperkuat dugaan bahwa Pemilu kali ini sudah dirancang hasilnya. Terbukti dari hasil survei Muhammad Qodaro pada 5 Januari 2024 yang menyebut perolehan suara Ganjar-Mahfud hanya sebesar 17%.

"Tapi ternyata dari hasil audit forensik perolehan suara Ganjar-Mahfud itu 33%, jadi seharusnya Pemilu dua putaran, enggak ada logikanya satu putaran baik berdasarkan hasil pergerakan terutama setelah debat calon presiden dan calon wakil presiden yang memberikan preferensi terhadap Ganjar-Mahfud," kata Hasto. 

Update rekapitulasi suara Pilpres 2024 di 33 provinsi

Sebanyak 33 dari 38 provinsi telah merampungkan rekapitulasi suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, per Minggu (17/3/2024) pagi.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang di 31 provinsi.

Sementara itu paslon nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menang di dua provinsi.

Sedangkan paslon 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD belum meraih kemenangan di satu provinsi pun.

Tinggal lima provinsi yang belum merampungkan rekapitulasi suara Pilpres 2024, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pengunungan, dan Papua Barat Daya.

1. Aceh

Anies-Muhaimin: 2.369.534 suara

Prabowo-Gibran: 787.024 suara

Ganjar-Mahfud: 64.677 suara

2. Bangka Belitung

Anies-Muhaimin: 204.348 suara

Prabowo-Gibran: 529.883 suara

Ganjar-Mahfud: 151.109 suara

3. Bali

Anies-Muhaimin: 99.233 suara

Prabowo-Gibran: 1.454.640 suara

Ganjar-Mahfud: 1.127.134 suara

4. DKI Jakarta

Anies-Muhaimin: 2.653.762 suara

Prabowo-Gibran: 2.692.011 suara

Ganjar-Mahfud: 1.115.138 suara

5. Banten

Anies-Muhaimin: 2.451.383 suara

Prabowo-Gibran: 4.035.052 suara

Ganjar-Mahfud: 720.275 suara

6. D.I Yogyakarta

Anies-Muhaimin: 496.280 suara

Prabowo-Gibran: 1.269.265 suara

Ganjar-Mahfud: 741.220 suara

7. Kalimantan Tengah

Anies-Muhaimin: 256.811 suara

Prabowo-Gibran: 1.097.070 suara

Ganjar-Mahfud: 158.788 suara

8. Gorontalo

Anies-Muhaimin: 227.354 suara

Prabowo-Gibran: 504.662 suara

Ganjar-Mahfud: 41.508 suara

9. Sumatra Selatan

Anies-Muhaimin: 997.299 suara

Prabowo-Gibran: 3.649.651 suara

Ganjar-Mahfud: 606.681 suara

10. Kalimantan Barat

Anies-Muhaimin: 718.641 suara

Prabowo-Gibran: 1.964.183 suara

Ganjar-Mahfud: 534.450 suara

11. Kepulauan Riau

Anies-Muhaimin: 370.671 suara

Prabowo-Gibran: 641.388 suara

Ganjar-Mahfud: 140.733 suara

12. Kalimantan Selatan

Anies-Muhaimin: 849.948 suara

Prabowo-Gibran: 1.407.684 suara

Ganjar-Mahfud: 159.950 suara

13. Kalimantan Timur

Anies-Muhaimin: 448.046 suara

Prabowo-Gibran: 1.542.346 suara

Ganjar-Mahfud: 240.143 suara

14. Nusa Tenggara Timur

Anies-Muhaimin: 153.446 suara

Prabowo-Gibran: 1.798.753 suara

Ganjar-Mahfud: 958.505 suara

15. Sulawesi Barat

Anies-Muhaimin: 223.153 suara

Prabowo-Gibran: 533.757 suara

Ganjar-Mahfud: 62.514 suara

16. Riau

Anies-Muhaimin: 1.400.093 suara

Prabowo-Gibran: 1.931.113 suara

Ganjar-Mahfud: 357.298 suara

17. Sulawesi Tenggara

Anies-Muhaimin: 361.585 suara

Prabowo-Gibran: 1.113.344 suara

Ganjar-Mahfud: 90.727 suara

18. Jawa Timur

Anies-Muhaimin: 4.492.652 suara

Prabowo-Gibran: 16.716.603 suara

Ganjar-Mahfud: 4.434.805 suara

19. Sumatra Barat

Anies-Muhaimin: 1.744.042 suara

Prabowo-Gibran: 1.217.314 suara

Ganjar-Mahfud: 124.044 suara

20. Bengkulu

Anies-Muhaimin: 229.681 suara

Prabowo-Gibran: 893.499 suara

Ganjar-Mahfud: 145.570 suara

21. Papua Barat

Anies-Muhaimin: 37.459 suara

Prabowo-Gibran: 172.965 suara

Ganjar-Mahfud: 120.565 suara

22. Sulawesi Selatan

Anies-Muhaimin: 2.003.081 suara

Prabowo-Gibran: 3.010.726 suara

Ganjar-Mahfud: 265.948 suara

23. Sulawesi Utara

Anies-Muhaimin: 119.103 suara

Prabowo-Gibran: 1.229.069 suara

Ganjar-Mahfud: 283.796 suara

24. Nusa Tenggara Barat

Anies-Muhaimin: 850.539 suara

Prabowo-Gibran: 2.154.843 suara

Ganjar-Mahfud: 241.106 suara

25. Papua Selatan

Anies-Muhaimin: 41.906 suara

Prabowo-Gibran: 162.852 suara

Ganjar-Mahfud: 110.003 suara

26. Jambi

Anies-Muhaimin: 532.605 suara

Prabowo-Gibran: 1.438.952 suara

Ganjar-Mahfud: 234.251 suara

27. Kalimantan Utara

Anies-Muhaimin: 72.065 suara

Prabowo-Gibran: 284.209 suara

Ganjar-Mahfud: 51.451 suara

28. Lampung

Anies-Muhaimin: 791.892 suara

Prabowo-Gibran: 3.554.310 suara

Ganjar-Mahfud: 764.486 suara

29. Jawa Tengah

Anies-Muhaimin: 2.866.373 suara

Prabowo-Gibran: 12.096.454 suara

Ganjar-Mahfud: 7.827.335 suara

30. Maluku Utara

Anies-Muhaimin: 200.459 suara

Prabowo-Gibran: 454.943 suara

Ganjar-Mahfud: 91.923 suara

31. Sumatra Utara

Anies-Muhaimin: 2.339.620 suara

Prabowo-Gibran: 4.660.408 suara

Ganjar-Mahfud: 999.528 suara

32. Sulawesi Tengah

Anies-Muhaimin: 386.743 suara

Prabowo-Gibran: 1.251.313 suara

Ganjar-Mahfud: 160.594 suara

31. Papua Tengah

Anies-Muhaimin: 128.577 suara

Prabowo-Gibran: 638.616 suara

Ganjar-Mahfud: 335.089 suara

Sementara itu KPU menargetkan rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat nasional selesai sebelum 20 Maret 2024. Menurutnya, proses rekapitulasi berjalan lancar sesuai waktunya.

"Kalau kita kan berharap kalau bisa sebelum tanggal 20 (Maret). Tapi kan tenggatnya tetap tanggal 20," kata Mellaz di Kantor KPU RI, Sabtu (16/3/2024). (tribunnews)

Mantan Danjen Kopassus Soenarko/Net 

SANCAnews.id – Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko menyebut ada kecurangan pada pemilu 2024. Kecurangan ini memicu Soenarko dan sejumlah masyarakat berdemonstrasi di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) besok.

"Di sini, (kecurangan) yang paling menonjol adalah campur tangan Jokowi sebagai presiden," kata Soenarko, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Ahad, 17 Maret 2024.

Dia menyebutkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut cawe-cawe mendukung pasangan nomor urut dua. Pasangan nomor urut dua di pemilihan presiden 2024 adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jokowi, kata dia, menggunakan fasilitas negara, aparat negara, terutama kepala desa. "Kepala desa dikumpulkan dan intimidasi," tutur dia.

Dia mengatakan, ada juga keterlibatan aparat kepolisian maupun anggota Tentara Nasional Indonesia untuk digerakkan mendukung salah satu pasangan calon. Tak hanya itu, kecurangan lain, dia menjelaskan, terjadinya pembagian bantuan sosial (bansos) secara masif.

Anggaran yang dipakai untuk bansos berlipat kali meningkat. "Semuanya untuk menguntungkan pasangan nomor dua. Dan Prabowo pasti tahu," tutur purnawirawan bintang dua itu. Saat Prabowo tahu kecurangan itu, tutur dia, artinya Prabowo ikut mendukung kecurangan tersebut.

Menurut dia, bansos yang digelontorkan itu untuk menggaet pemilih. Dia menerangkan, para pemimpin yang lahir dari proses pemilu curang, tidak akan menghasilkan kepemimpinan yang baik. "Mau pimpin negara ini lebih bagus? Enggak bakalan," ujar Soenarko.

Selain itu, persoalan lain muncul di penyelenggara pemilu, seperti KPU. Seperti alat bantu penghitungan suara sementara bernama Sirekap itu menghasilkan jumlah suara secara bermasalah. "Itu kan sudah karu-karuan menunjukkan angka. Bahkan katanya ini sudah dirancang," tutur dia.

Selain itu, Sirekap yang sebelumnya menampilkan grafik penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif, itu telah dinonaktifkan. "Kami curiga. Apalagi (server) Sirekap ada luar negeri," tutur dia.

Menurut dia, kecurangan Pemilu 2024 itu bisa disaksikan secara jelas melalui film Dirty Vote. Film dokumenter itu menampilkan dugaan kecurangan pemilihan presiden tersebut secara gamblang. "Itu kecurangan yang dibuat dan tidak ada keterbukaan," tutur dia.

Sebab itu, Soenarko mengatakan akan berunjuk rasa di depan gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024. Dia mengakui demonstrasi mengkritik KPU itu diperkirakan melibatkan ribuan orang.

Dia juga mengatakan mantan Ketua Muhammadiyah Din Syamsudin akan berunjuk rasa pada 19 Maret di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. "Kalau bisa, saya bisa bergabung juga," tutur dia. Din mengaku akan berunjuk dari di DPR pada Selasa, 19 Maret 2022, pukul 14.00 WIB. (tempo)