SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pakar IT PDI Perjuangan menyebut perolehan suara calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) pada pemilu 2024 mencapai 33 persen, bukan 16 persen.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam wawancara, Sabtu (16/4/2024).

Menurut dia, perolehan suara Ganjar-Mahfud mencapai 33 persen berdasarkan hasil audit forensik pakar IT PDI Perjuangan atas Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dijelaskannya, audit forensik dilakukan pada 16 Februari 2024 atau 2 hari setelah dilaksanakan pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Ternyata, ada Json Script yang dipasang di Sirekap untuk mengunci perolehan suara Ganjar-Mahfud di angka 16%.

"Sesuai hasil temuan audit forensik kami atas Sirekap KPU, ternyata dipasang Json Script yang mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud, padahal ketika ahli IT ini melakukan normalisasi terhadap Json Sript pada tanggal 16 Februari jam 2 pagi itu, perolehan Ganjar-Mahfud 33% dan Prabowo-Gibran 43%," kata Hasto.

Berdasarkan hasil audit forensik terhadap Sirekap, pakar IT menyimpulkan Pemilu 2024 seharusnya berlangsung dalam 2 putaran, karena tak ada paslon yang mencapai suara di atas 51%.

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan tidak kuatir dengan hasil perolehan suara yang akan diumumkan KPU karena telah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan untuk mendongkrak perolehan suara paslon 2, termasuk penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Manipulasi Suara

Hasto mengungkapkan, pakar IT yang melakukan normalisasi atas Json Script yang dipasang di Sirekap diketahui bahwa formulir C1 juga dapat dimanipulasi. Caranya dengan menggunakan algoritma tertentu untuk memanipulasi form C1 yang merupakan single frame.

"Form C1 itu single frame. Jangankan single frame, video bergerak saja bisa dilakukan manipulasi dengan AI (artificial intelligence) atau kecerdasan buatan apalagi single frame makin mudah," kata Hasto.

Berdasarkan temuan pakar IT, PDI Perjuangan semakin yakin terhadap manipulasi Sirekap yang menimbulkan anomali, baik terhadap perolehan suara PDi Perjuangan maupun paslon 03.

Apalagi hasil exit poll yang dilakukan secara langsung saat pemungutan suara di TPS luar negeri, menunjukkan Ganjar-Mahfud unggul dibandingkan paslon nomor urut 2 dan 1.

"Apa yang terjadi di luar negeri total berbeda dengan apa yang terjadi dalam negeri. Nah saya mendapat informasi ketika exit poll seperti itu lalu muncul berbagai upaya untuk memastikan kemenangan satu putaran untuk paslon nomor urut 2 melalui manipulasi Sirekap itu," ungkap Hasto.

Dia menambahkan, hasil audit forensik pakar IT tersebut juga memperkuat dugaan bahwa Pemilu kali ini sudah dirancang hasilnya. Terbukti dari hasil survei Muhammad Qodaro pada 5 Januari 2024 yang menyebut perolehan suara Ganjar-Mahfud hanya sebesar 17%.

"Tapi ternyata dari hasil audit forensik perolehan suara Ganjar-Mahfud itu 33%, jadi seharusnya Pemilu dua putaran, enggak ada logikanya satu putaran baik berdasarkan hasil pergerakan terutama setelah debat calon presiden dan calon wakil presiden yang memberikan preferensi terhadap Ganjar-Mahfud," kata Hasto. 

Update rekapitulasi suara Pilpres 2024 di 33 provinsi

Sebanyak 33 dari 38 provinsi telah merampungkan rekapitulasi suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, per Minggu (17/3/2024) pagi.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang di 31 provinsi.

Sementara itu paslon nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menang di dua provinsi.

Sedangkan paslon 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD belum meraih kemenangan di satu provinsi pun.

Tinggal lima provinsi yang belum merampungkan rekapitulasi suara Pilpres 2024, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pengunungan, dan Papua Barat Daya.

1. Aceh

Anies-Muhaimin: 2.369.534 suara

Prabowo-Gibran: 787.024 suara

Ganjar-Mahfud: 64.677 suara

2. Bangka Belitung

Anies-Muhaimin: 204.348 suara

Prabowo-Gibran: 529.883 suara

Ganjar-Mahfud: 151.109 suara

3. Bali

Anies-Muhaimin: 99.233 suara

Prabowo-Gibran: 1.454.640 suara

Ganjar-Mahfud: 1.127.134 suara

4. DKI Jakarta

Anies-Muhaimin: 2.653.762 suara

Prabowo-Gibran: 2.692.011 suara

Ganjar-Mahfud: 1.115.138 suara

5. Banten

Anies-Muhaimin: 2.451.383 suara

Prabowo-Gibran: 4.035.052 suara

Ganjar-Mahfud: 720.275 suara

6. D.I Yogyakarta

Anies-Muhaimin: 496.280 suara

Prabowo-Gibran: 1.269.265 suara

Ganjar-Mahfud: 741.220 suara

7. Kalimantan Tengah

Anies-Muhaimin: 256.811 suara

Prabowo-Gibran: 1.097.070 suara

Ganjar-Mahfud: 158.788 suara

8. Gorontalo

Anies-Muhaimin: 227.354 suara

Prabowo-Gibran: 504.662 suara

Ganjar-Mahfud: 41.508 suara

9. Sumatra Selatan

Anies-Muhaimin: 997.299 suara

Prabowo-Gibran: 3.649.651 suara

Ganjar-Mahfud: 606.681 suara

10. Kalimantan Barat

Anies-Muhaimin: 718.641 suara

Prabowo-Gibran: 1.964.183 suara

Ganjar-Mahfud: 534.450 suara

11. Kepulauan Riau

Anies-Muhaimin: 370.671 suara

Prabowo-Gibran: 641.388 suara

Ganjar-Mahfud: 140.733 suara

12. Kalimantan Selatan

Anies-Muhaimin: 849.948 suara

Prabowo-Gibran: 1.407.684 suara

Ganjar-Mahfud: 159.950 suara

13. Kalimantan Timur

Anies-Muhaimin: 448.046 suara

Prabowo-Gibran: 1.542.346 suara

Ganjar-Mahfud: 240.143 suara

14. Nusa Tenggara Timur

Anies-Muhaimin: 153.446 suara

Prabowo-Gibran: 1.798.753 suara

Ganjar-Mahfud: 958.505 suara

15. Sulawesi Barat

Anies-Muhaimin: 223.153 suara

Prabowo-Gibran: 533.757 suara

Ganjar-Mahfud: 62.514 suara

16. Riau

Anies-Muhaimin: 1.400.093 suara

Prabowo-Gibran: 1.931.113 suara

Ganjar-Mahfud: 357.298 suara

17. Sulawesi Tenggara

Anies-Muhaimin: 361.585 suara

Prabowo-Gibran: 1.113.344 suara

Ganjar-Mahfud: 90.727 suara

18. Jawa Timur

Anies-Muhaimin: 4.492.652 suara

Prabowo-Gibran: 16.716.603 suara

Ganjar-Mahfud: 4.434.805 suara

19. Sumatra Barat

Anies-Muhaimin: 1.744.042 suara

Prabowo-Gibran: 1.217.314 suara

Ganjar-Mahfud: 124.044 suara

20. Bengkulu

Anies-Muhaimin: 229.681 suara

Prabowo-Gibran: 893.499 suara

Ganjar-Mahfud: 145.570 suara

21. Papua Barat

Anies-Muhaimin: 37.459 suara

Prabowo-Gibran: 172.965 suara

Ganjar-Mahfud: 120.565 suara

22. Sulawesi Selatan

Anies-Muhaimin: 2.003.081 suara

Prabowo-Gibran: 3.010.726 suara

Ganjar-Mahfud: 265.948 suara

23. Sulawesi Utara

Anies-Muhaimin: 119.103 suara

Prabowo-Gibran: 1.229.069 suara

Ganjar-Mahfud: 283.796 suara

24. Nusa Tenggara Barat

Anies-Muhaimin: 850.539 suara

Prabowo-Gibran: 2.154.843 suara

Ganjar-Mahfud: 241.106 suara

25. Papua Selatan

Anies-Muhaimin: 41.906 suara

Prabowo-Gibran: 162.852 suara

Ganjar-Mahfud: 110.003 suara

26. Jambi

Anies-Muhaimin: 532.605 suara

Prabowo-Gibran: 1.438.952 suara

Ganjar-Mahfud: 234.251 suara

27. Kalimantan Utara

Anies-Muhaimin: 72.065 suara

Prabowo-Gibran: 284.209 suara

Ganjar-Mahfud: 51.451 suara

28. Lampung

Anies-Muhaimin: 791.892 suara

Prabowo-Gibran: 3.554.310 suara

Ganjar-Mahfud: 764.486 suara

29. Jawa Tengah

Anies-Muhaimin: 2.866.373 suara

Prabowo-Gibran: 12.096.454 suara

Ganjar-Mahfud: 7.827.335 suara

30. Maluku Utara

Anies-Muhaimin: 200.459 suara

Prabowo-Gibran: 454.943 suara

Ganjar-Mahfud: 91.923 suara

31. Sumatra Utara

Anies-Muhaimin: 2.339.620 suara

Prabowo-Gibran: 4.660.408 suara

Ganjar-Mahfud: 999.528 suara

32. Sulawesi Tengah

Anies-Muhaimin: 386.743 suara

Prabowo-Gibran: 1.251.313 suara

Ganjar-Mahfud: 160.594 suara

31. Papua Tengah

Anies-Muhaimin: 128.577 suara

Prabowo-Gibran: 638.616 suara

Ganjar-Mahfud: 335.089 suara

Sementara itu KPU menargetkan rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat nasional selesai sebelum 20 Maret 2024. Menurutnya, proses rekapitulasi berjalan lancar sesuai waktunya.

"Kalau kita kan berharap kalau bisa sebelum tanggal 20 (Maret). Tapi kan tenggatnya tetap tanggal 20," kata Mellaz di Kantor KPU RI, Sabtu (16/3/2024). (tribunnews)

Mantan Danjen Kopassus Soenarko/Net 

SANCAnews.id – Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko menyebut ada kecurangan pada pemilu 2024. Kecurangan ini memicu Soenarko dan sejumlah masyarakat berdemonstrasi di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) besok.

"Di sini, (kecurangan) yang paling menonjol adalah campur tangan Jokowi sebagai presiden," kata Soenarko, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Ahad, 17 Maret 2024.

Dia menyebutkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut cawe-cawe mendukung pasangan nomor urut dua. Pasangan nomor urut dua di pemilihan presiden 2024 adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jokowi, kata dia, menggunakan fasilitas negara, aparat negara, terutama kepala desa. "Kepala desa dikumpulkan dan intimidasi," tutur dia.

Dia mengatakan, ada juga keterlibatan aparat kepolisian maupun anggota Tentara Nasional Indonesia untuk digerakkan mendukung salah satu pasangan calon. Tak hanya itu, kecurangan lain, dia menjelaskan, terjadinya pembagian bantuan sosial (bansos) secara masif.

Anggaran yang dipakai untuk bansos berlipat kali meningkat. "Semuanya untuk menguntungkan pasangan nomor dua. Dan Prabowo pasti tahu," tutur purnawirawan bintang dua itu. Saat Prabowo tahu kecurangan itu, tutur dia, artinya Prabowo ikut mendukung kecurangan tersebut.

Menurut dia, bansos yang digelontorkan itu untuk menggaet pemilih. Dia menerangkan, para pemimpin yang lahir dari proses pemilu curang, tidak akan menghasilkan kepemimpinan yang baik. "Mau pimpin negara ini lebih bagus? Enggak bakalan," ujar Soenarko.

Selain itu, persoalan lain muncul di penyelenggara pemilu, seperti KPU. Seperti alat bantu penghitungan suara sementara bernama Sirekap itu menghasilkan jumlah suara secara bermasalah. "Itu kan sudah karu-karuan menunjukkan angka. Bahkan katanya ini sudah dirancang," tutur dia.

Selain itu, Sirekap yang sebelumnya menampilkan grafik penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif, itu telah dinonaktifkan. "Kami curiga. Apalagi (server) Sirekap ada luar negeri," tutur dia.

Menurut dia, kecurangan Pemilu 2024 itu bisa disaksikan secara jelas melalui film Dirty Vote. Film dokumenter itu menampilkan dugaan kecurangan pemilihan presiden tersebut secara gamblang. "Itu kecurangan yang dibuat dan tidak ada keterbukaan," tutur dia.

Sebab itu, Soenarko mengatakan akan berunjuk rasa di depan gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024. Dia mengakui demonstrasi mengkritik KPU itu diperkirakan melibatkan ribuan orang.

Dia juga mengatakan mantan Ketua Muhammadiyah Din Syamsudin akan berunjuk rasa pada 19 Maret di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. "Kalau bisa, saya bisa bergabung juga," tutur dia. Din mengaku akan berunjuk dari di DPR pada Selasa, 19 Maret 2022, pukul 14.00 WIB. (tempo)

Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita, Din Syamsuddin, dalam acara Rakernas 2022 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin, 16 Mei 2022/Net 

SANCAnews.id – Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, 19 Maret 2024, mulai pukul 14.00 hingga selesai. 

Salah satu Presidium GPKR yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin membenarkan adanya aksi demonstrasi tersebut.

"Ya, itu saya penggeraknya," ujar Din lewat aplikasi perpesanan kepada Tempo, Ahad, 17 Maret 2024.

Namun, dia enggan menjelaskan berapa jumlah massa yang akan hadir. Menurut Din, massa juga tidak bisa diperkirakan karena jumlahnya fluktuatif.

"Tapi banyak yang ingin hadir," ucap Din.

Selain itu, Din juga tak membeberkan secara gamblang apa saja yang menjadi tuntutan GPKR. Dia menyebut, poin-poin tuntutan akan dibacakan pada saat demonstrasi. Namun, dalam poster yang dikirim Din, GPKR mengajak untuk mencegah kezaliman. 

"Pemilu/Pilpres 2024 adalah puncak dari kezaliman rezim Presiden Joko Widodo yang dinilai melanggar konstitusi, hukum/perundang-undangan yang berlaku, dan etika politik dengan penyelenggaraan Pemilu yang tidak jujur dan adil," bunyi poster tersebut.

Polres Metro Jakarta Pusat juga mengonfirmasi adanya aksi demonstrasi di depan DPR pada Selasa besok. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ipda Ruslan Basuki.

"Hari Selasa ada demo di DPR," ujarnya lewat pesan singkat, Ahad (tempo)

Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umat saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (19/5/2023) 

SANCAnews.id – Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof Dr Nasaruddin Umar, mengatakan Indonesia harus melakukan pertobatan nasional menyusul kemerosotan moral para pemimpinnya.

Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin saat wawancara dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam Podcast "Speak Up" yang dipantau di kanal YouTube, Minggu (17/3/2024).

Menurut Nasaruddin, berbagai fenomena sosial, ekonomi, politik, bahkan perubahan iklim yang dialami Indonesia saat ini menunjukkan bahwa negara ini sedang mengalami tanda-tanda kiamat kecil.

Ia mengungkapkan, ada 24 tanda-tanda kiamat yang dihadirkan Nabi Muhammad SAW, di antaranya ada orang yang sama sekali tidak pantas ditampilkan namun ditampilkan. Sebaliknya, ada pula yang layak diunggulkan namun tersingkir.

Selain itu, masyarakat sudah tidak peduli terhadap kejahatan yang ada disekitarnya sehingga tidak ada lagi kepekaan, tidak ada lagi sikap apatis, tidak ada lagi rasa malu, dan tidak ada lagi martabat dan harga diri.

"Makin tinggi rasa malunya seseorang itu, semakin pertanda simbol akhlak yang terjaga. Tapi kalau rasa malu sudah tidak ada lagi, sudah saling membiarkan, terjadi pembiaran di mana-mana. Nah, itu juga salah satu faktor degradasi moral yang merupakan fenomena akhir zaman," kata Nasaruddin.

Di samping itu, lanjutnya, tanda-tanda akhir zaman juga terlihat dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela, perzinahan yang marjalela, perjudian yang marjalela, anak memerintah atau mengatur orang tua, serta ketidakteraturan cuaca, dan bencana alam.

"Nah apa yang disebutkan nabi ini kok kayaknya sudah terwujud semuanya. Bagi kita apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali ada pertobatan nasional," ujar Nasaruddin.

Menurut dia, pertobatan bukan hanya berlaku utuk pribadi atau individu tapi juga oleh sebuah bangsa atau negara.

Di saat kemerosotan moral terjadi secara masif dan justru dilakukan oleh para penguasa, maka pertobatan juga harus dilakukan secara masif atau pertobatan nasional.

Ajal Negara

Nasaruddin menjelaskan jika pertobatan nasional tidak dilakukan, maka akibatnya adalah mendatangkan maut atau ajal bagi negara.

"Dalam Al-Quran, ajal itu bukan hanya melindas setiap orang, tapi juga masyarakat. Bukan hanya orang yang menemui ajal kalau melakukan dosa, tapi masyarakat atau komunitas juga punya ajal," ungkap Nasaruddin.

Menurut dia, ajal bukan hanya berlaku untuk orang, rezim pun juga punya ajal.

"Di Indonesia, rezim orde lama sudah tiba ajalnya, rezim orde baru juga, bahkan rezim Jokowi (Joko Widodo) juga punya ajal. Jadi yang kita harus cermati itu bukan hanya ajal individu tapi ajal society, ajal negara, karena negara juga punya ajal," tutur dia.

Dia mengungkapkan, setiap negara memiliki generasi, yakni generasi perintis, pembangun, penikmat, dan penghancur. Jika tidak menyadari berbagai kemerosotan moral yang terjadi di bangsa Indonesia saat ini, maka Indonesia akan menghadapi kehancuran.

Nasaruddin mencontohkan, negara-negara maju di Amerika dan Eropa, generasi penikmatnya maju karena mereka merawat transparansi, dan moralitas.

Walaupun bukan negara agama, tapi Amerika dan Eropa justru perilaku sosial dan keluhuran budayanya mencerminkan nilai-nilai religius.

Nasaruddin berharap generasi penikmat di Indonesia dapat merawat dan membuat kemajuan negara dapat berlangsung dalam waktu yang lama.

"Jangan sampai nanti di Indonesia generasi penikmatnya hanya sesaat, jadi generasi pembangunnya panjang, tapi generasi penikmatnya sesaat, generasi penghancurnya yang tidak terkontrol. Kita tidak ingin negara kita ini generasi penghancurnya terlalu dominan akhirnya nanti akan muncul lagi generasi perintis baru jadi siklus sejarah ini," kata Nasaruddin.

Menurut dia, Indonesia adalah negara dengan udeologi yang supel meskipun penduduk muslimnya mayoritas. Terkait dengan itu, Indonesia tak perlu menjadi negara Muslim atau menonjolkan negara Muslim karena justru negara-negara yang simbol Muslimnya kuat yang paling kacau bahkan hancur.

"Coba kita lihat Baghdad hancur, Negara Islam Afghanistan hancur, negara Syria juga hancur, Libya juga hancur," ujar Nasaruddin.

Dia mengatakan, untuk membawa Indonesia lepas dari tanda-tanda kiamat kecil, kata kuncinya adalah moralitas harus dipertahankan dan hal itu harus dimulai dari para pemimpin.

"Ketika moral dalam suatu masyarakat tidak terurus, itu akan mendatangkan ajal bagi masyarakat, bisa terpecah. Memprihatinkan bangsa kita ini, karena mungkin kita tidak diobrakabrik dari segi ideologi, tetapi kita diobrak-abrik dari segi penurunan martabat, dari kemerosotan moral," tutur Nasaruddin. (tribunnews)

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan menyempatkan untuk menyambangi salah satu wilayah yang terdampak banjir di Sumatera Barat/Ist 

SANCAnews.id – Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan menyempatkan diri mengunjungi salah satu wilayah terdampak banjir di Sumbar, yakni Desa Galapuang, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (16/3).

Dalam kesempatan itu, eks Gubernur DKI Jakarta itu secara simbolis menyerahkan bantuan sembako kepada warga terdampak banjir di Surau Kalampaian, Kelurahan Galapuang. Bantuan yang diberikan berupa 200 paket sembako.

"Kami menyampaikan beberapa bantuan. Harapannya bisa meringankan sekaligus bisa menguatkan," ucap Anies.

Anies menuturkan, di balik musibah banjir ini ada hikmah besar yang nanti akan punya dampak bagi masyarakat.

"Insya Allah diberikan kekuatan, diberikan ketabahan melewati masa sulit ini," tuturnya.

Anies mengaku selain menyerahkan bantuan juga akan melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat di Padang, serta tarawih di Masjid Raya Sumatera Barat.

Dia mengatakan tujuan utama kunjungan ke Padang kali ini adalah menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat Sumbar di Pilpres 2024.

"Insya Allah kita terus ikhtiarkan perubahan bisa terjadi di republik ini," tuturnya. (rmol)