SANCAnews.id

Mantan Danjen Kopassus Soenarko/Net 

SANCAnews.id – Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko menyebut ada kecurangan pada pemilu 2024. Kecurangan ini memicu Soenarko dan sejumlah masyarakat berdemonstrasi di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) besok.

"Di sini, (kecurangan) yang paling menonjol adalah campur tangan Jokowi sebagai presiden," kata Soenarko, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Ahad, 17 Maret 2024.

Dia menyebutkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut cawe-cawe mendukung pasangan nomor urut dua. Pasangan nomor urut dua di pemilihan presiden 2024 adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jokowi, kata dia, menggunakan fasilitas negara, aparat negara, terutama kepala desa. "Kepala desa dikumpulkan dan intimidasi," tutur dia.

Dia mengatakan, ada juga keterlibatan aparat kepolisian maupun anggota Tentara Nasional Indonesia untuk digerakkan mendukung salah satu pasangan calon. Tak hanya itu, kecurangan lain, dia menjelaskan, terjadinya pembagian bantuan sosial (bansos) secara masif.

Anggaran yang dipakai untuk bansos berlipat kali meningkat. "Semuanya untuk menguntungkan pasangan nomor dua. Dan Prabowo pasti tahu," tutur purnawirawan bintang dua itu. Saat Prabowo tahu kecurangan itu, tutur dia, artinya Prabowo ikut mendukung kecurangan tersebut.

Menurut dia, bansos yang digelontorkan itu untuk menggaet pemilih. Dia menerangkan, para pemimpin yang lahir dari proses pemilu curang, tidak akan menghasilkan kepemimpinan yang baik. "Mau pimpin negara ini lebih bagus? Enggak bakalan," ujar Soenarko.

Selain itu, persoalan lain muncul di penyelenggara pemilu, seperti KPU. Seperti alat bantu penghitungan suara sementara bernama Sirekap itu menghasilkan jumlah suara secara bermasalah. "Itu kan sudah karu-karuan menunjukkan angka. Bahkan katanya ini sudah dirancang," tutur dia.

Selain itu, Sirekap yang sebelumnya menampilkan grafik penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif, itu telah dinonaktifkan. "Kami curiga. Apalagi (server) Sirekap ada luar negeri," tutur dia.

Menurut dia, kecurangan Pemilu 2024 itu bisa disaksikan secara jelas melalui film Dirty Vote. Film dokumenter itu menampilkan dugaan kecurangan pemilihan presiden tersebut secara gamblang. "Itu kecurangan yang dibuat dan tidak ada keterbukaan," tutur dia.

Sebab itu, Soenarko mengatakan akan berunjuk rasa di depan gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024. Dia mengakui demonstrasi mengkritik KPU itu diperkirakan melibatkan ribuan orang.

Dia juga mengatakan mantan Ketua Muhammadiyah Din Syamsudin akan berunjuk rasa pada 19 Maret di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. "Kalau bisa, saya bisa bergabung juga," tutur dia. Din mengaku akan berunjuk dari di DPR pada Selasa, 19 Maret 2022, pukul 14.00 WIB. (tempo)

Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita, Din Syamsuddin, dalam acara Rakernas 2022 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin, 16 Mei 2022/Net 

SANCAnews.id – Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, 19 Maret 2024, mulai pukul 14.00 hingga selesai. 

Salah satu Presidium GPKR yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin membenarkan adanya aksi demonstrasi tersebut.

"Ya, itu saya penggeraknya," ujar Din lewat aplikasi perpesanan kepada Tempo, Ahad, 17 Maret 2024.

Namun, dia enggan menjelaskan berapa jumlah massa yang akan hadir. Menurut Din, massa juga tidak bisa diperkirakan karena jumlahnya fluktuatif.

"Tapi banyak yang ingin hadir," ucap Din.

Selain itu, Din juga tak membeberkan secara gamblang apa saja yang menjadi tuntutan GPKR. Dia menyebut, poin-poin tuntutan akan dibacakan pada saat demonstrasi. Namun, dalam poster yang dikirim Din, GPKR mengajak untuk mencegah kezaliman. 

"Pemilu/Pilpres 2024 adalah puncak dari kezaliman rezim Presiden Joko Widodo yang dinilai melanggar konstitusi, hukum/perundang-undangan yang berlaku, dan etika politik dengan penyelenggaraan Pemilu yang tidak jujur dan adil," bunyi poster tersebut.

Polres Metro Jakarta Pusat juga mengonfirmasi adanya aksi demonstrasi di depan DPR pada Selasa besok. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ipda Ruslan Basuki.

"Hari Selasa ada demo di DPR," ujarnya lewat pesan singkat, Ahad (tempo)

Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umat saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (19/5/2023) 

SANCAnews.id – Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof Dr Nasaruddin Umar, mengatakan Indonesia harus melakukan pertobatan nasional menyusul kemerosotan moral para pemimpinnya.

Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin saat wawancara dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam Podcast "Speak Up" yang dipantau di kanal YouTube, Minggu (17/3/2024).

Menurut Nasaruddin, berbagai fenomena sosial, ekonomi, politik, bahkan perubahan iklim yang dialami Indonesia saat ini menunjukkan bahwa negara ini sedang mengalami tanda-tanda kiamat kecil.

Ia mengungkapkan, ada 24 tanda-tanda kiamat yang dihadirkan Nabi Muhammad SAW, di antaranya ada orang yang sama sekali tidak pantas ditampilkan namun ditampilkan. Sebaliknya, ada pula yang layak diunggulkan namun tersingkir.

Selain itu, masyarakat sudah tidak peduli terhadap kejahatan yang ada disekitarnya sehingga tidak ada lagi kepekaan, tidak ada lagi sikap apatis, tidak ada lagi rasa malu, dan tidak ada lagi martabat dan harga diri.

"Makin tinggi rasa malunya seseorang itu, semakin pertanda simbol akhlak yang terjaga. Tapi kalau rasa malu sudah tidak ada lagi, sudah saling membiarkan, terjadi pembiaran di mana-mana. Nah, itu juga salah satu faktor degradasi moral yang merupakan fenomena akhir zaman," kata Nasaruddin.

Di samping itu, lanjutnya, tanda-tanda akhir zaman juga terlihat dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela, perzinahan yang marjalela, perjudian yang marjalela, anak memerintah atau mengatur orang tua, serta ketidakteraturan cuaca, dan bencana alam.

"Nah apa yang disebutkan nabi ini kok kayaknya sudah terwujud semuanya. Bagi kita apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali ada pertobatan nasional," ujar Nasaruddin.

Menurut dia, pertobatan bukan hanya berlaku utuk pribadi atau individu tapi juga oleh sebuah bangsa atau negara.

Di saat kemerosotan moral terjadi secara masif dan justru dilakukan oleh para penguasa, maka pertobatan juga harus dilakukan secara masif atau pertobatan nasional.

Ajal Negara

Nasaruddin menjelaskan jika pertobatan nasional tidak dilakukan, maka akibatnya adalah mendatangkan maut atau ajal bagi negara.

"Dalam Al-Quran, ajal itu bukan hanya melindas setiap orang, tapi juga masyarakat. Bukan hanya orang yang menemui ajal kalau melakukan dosa, tapi masyarakat atau komunitas juga punya ajal," ungkap Nasaruddin.

Menurut dia, ajal bukan hanya berlaku untuk orang, rezim pun juga punya ajal.

"Di Indonesia, rezim orde lama sudah tiba ajalnya, rezim orde baru juga, bahkan rezim Jokowi (Joko Widodo) juga punya ajal. Jadi yang kita harus cermati itu bukan hanya ajal individu tapi ajal society, ajal negara, karena negara juga punya ajal," tutur dia.

Dia mengungkapkan, setiap negara memiliki generasi, yakni generasi perintis, pembangun, penikmat, dan penghancur. Jika tidak menyadari berbagai kemerosotan moral yang terjadi di bangsa Indonesia saat ini, maka Indonesia akan menghadapi kehancuran.

Nasaruddin mencontohkan, negara-negara maju di Amerika dan Eropa, generasi penikmatnya maju karena mereka merawat transparansi, dan moralitas.

Walaupun bukan negara agama, tapi Amerika dan Eropa justru perilaku sosial dan keluhuran budayanya mencerminkan nilai-nilai religius.

Nasaruddin berharap generasi penikmat di Indonesia dapat merawat dan membuat kemajuan negara dapat berlangsung dalam waktu yang lama.

"Jangan sampai nanti di Indonesia generasi penikmatnya hanya sesaat, jadi generasi pembangunnya panjang, tapi generasi penikmatnya sesaat, generasi penghancurnya yang tidak terkontrol. Kita tidak ingin negara kita ini generasi penghancurnya terlalu dominan akhirnya nanti akan muncul lagi generasi perintis baru jadi siklus sejarah ini," kata Nasaruddin.

Menurut dia, Indonesia adalah negara dengan udeologi yang supel meskipun penduduk muslimnya mayoritas. Terkait dengan itu, Indonesia tak perlu menjadi negara Muslim atau menonjolkan negara Muslim karena justru negara-negara yang simbol Muslimnya kuat yang paling kacau bahkan hancur.

"Coba kita lihat Baghdad hancur, Negara Islam Afghanistan hancur, negara Syria juga hancur, Libya juga hancur," ujar Nasaruddin.

Dia mengatakan, untuk membawa Indonesia lepas dari tanda-tanda kiamat kecil, kata kuncinya adalah moralitas harus dipertahankan dan hal itu harus dimulai dari para pemimpin.

"Ketika moral dalam suatu masyarakat tidak terurus, itu akan mendatangkan ajal bagi masyarakat, bisa terpecah. Memprihatinkan bangsa kita ini, karena mungkin kita tidak diobrakabrik dari segi ideologi, tetapi kita diobrak-abrik dari segi penurunan martabat, dari kemerosotan moral," tutur Nasaruddin. (tribunnews)

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan menyempatkan untuk menyambangi salah satu wilayah yang terdampak banjir di Sumatera Barat/Ist 

SANCAnews.id – Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan menyempatkan diri mengunjungi salah satu wilayah terdampak banjir di Sumbar, yakni Desa Galapuang, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (16/3).

Dalam kesempatan itu, eks Gubernur DKI Jakarta itu secara simbolis menyerahkan bantuan sembako kepada warga terdampak banjir di Surau Kalampaian, Kelurahan Galapuang. Bantuan yang diberikan berupa 200 paket sembako.

"Kami menyampaikan beberapa bantuan. Harapannya bisa meringankan sekaligus bisa menguatkan," ucap Anies.

Anies menuturkan, di balik musibah banjir ini ada hikmah besar yang nanti akan punya dampak bagi masyarakat.

"Insya Allah diberikan kekuatan, diberikan ketabahan melewati masa sulit ini," tuturnya.

Anies mengaku selain menyerahkan bantuan juga akan melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat di Padang, serta tarawih di Masjid Raya Sumatera Barat.

Dia mengatakan tujuan utama kunjungan ke Padang kali ini adalah menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat Sumbar di Pilpres 2024.

"Insya Allah kita terus ikhtiarkan perubahan bisa terjadi di republik ini," tuturnya. (rmol)

Nasdem Tower 

SANCAnews.id – Iming-iming Partai Nasdem mendapat 2 kursi menteri jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029 dinilai wajar karena koalisi pemerintahan ke depan belum cukup kuat.

Pengamat politik Citra Institute Efriza mencermati, parpol pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 belum melampaui 50 persen kursi di parlemen, sehingga pemerintahan yang akan dibentuk rawan kesulitan dalam merumuskan kebijakan strategis.

Sebab, dari total 9 parpol pendukung pencalonan Prabowo-Gibran, hanya 4 yang memiliki kursi di parlemen, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

"Jadi baru hanya 42,9 persen kursi parpol pendukung Prabowo-Gibran. Artinya memang dibutuhkan minimal dua parpol lagi menjadi pendukung pemerintahan mendatang," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/3).

Oleh karena itu, Efriza menganggap wajar apabila muncul di publik isu Nasdem bakal mendapat 2 kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jadi negosiasi sedang dilancarkan dengan ditawarkan dua kursi menteri, ini baru sekadar tawaran pembuka," tutur dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu.

"Jika Nasdem tertarik untuk bergabung dengan pemerintahan, maka tawaran memungkinkan akan ditinggikan," demikian Efriza menambahkan. (*)