SANCAnews.id

Anies Baswedan dan Menko Luhut 

SANCAnews.id – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta kritik pemerintah untuk berpindah negara menarik perhatian banyak pihak. Tak terkecuali Anies Baswedan.

Menurut calon presiden nomor urut 01, kritik yang datang kepada pemerintah sebaiknya disikapi dengan bijak, bukan sebaliknya.

"Ini pengalaman saya di pemerintahan, ketika kita berada di dalam pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik," katanya saat ditemui di Masjid Dian Al Mahri (Kubah Emas) Depok pada Jumat, 15 Maret 2024.

Anies lantas memberi contoh ketika dirinya dicecar dengan banyak pertanyaan dari wartawan.

"Seperti sekarang, saya sedang ditanya sama teman-teman media, pertanyaan teman media, kritik teman media, itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya menjelaskan," katanya.

"Sehingga rakyat banyak akan mendengar, nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap, dengan ada komentar pertanyaan, kritik, sanggahan, di situlah pentingnya dalam prinsip demokrasi ada kebebasan berbicara," tutur dia.

"Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini jadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan kepada publik, tapi bukan kemudian yang terhindar dari salah," sambungnya. 

Anies lantas mengingatkan tentang pentingnya memegang teguh prinsip demokrasi.

"Prinsip dasar demokrasi minimal tiga. Satu kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. Kedua, pemilu yang adil jujur bebas, yang ketiga adalah adanya ruang bagi oposisi," jelasnya.

"Jadi memang segalanya sifatnya seimbang, nah jadi saya melihat itu bagian dari prinsip dasar demokrasi," timpalnya lagi. 

Sebagaimana diketahui, Menko Marves, Luhut sempat mengutarakan kekesalanmnya dengan para pengkritik pemerintah saat ini. 

Ia bahkan meminta jika kritik jelek yang terus diberikan kepada pemerintah, lebih baik angkat kaki dari Indonesia. 

"Ini e-Katalog gak boleh berhenti. Masih terus kita perbaiki sana sini. Kalo sempurna pasti belum lha. Kalo sempurna itu di surga lah. Siapa yang mau ke surga, silahkan duluan," katanya.

Luhut lantas mengatakan agar para pengkritik itu jika terus menjelek-jelekkan bangsa sendiri, lebih baik pindah saja dari Indonesia.

"Jadi banyak perubahan, tapi banyak kurang, iya tapi terus kita perbaiki. Jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia," tegas Luhut. (viva)

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja 

SANCAnews.id – Menjelang Pilkada 2024 pada November mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut potensi kerawanan sebenarnya lebih besar dibandingkan pilpres lalu.

"Karena di tingkat daerahnya sering konflik ya. Kerusuhan tuh selalu ada," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja seperti dikutip, Jumat, 16 Maret 2024.

Ia mengatakan, potensi kerusuhan itu dikarenakan adanya persaingan yang sangat tinggi antar calon kepala daerah di masing-masing daerah Indonesia.

"Bisa lebih ramai pilkada (laporan pelanggarannya) karena semua calon kepala daerah akan bersaing. Itu yang akan kita hadapi pada beberapa bulan ke depan," katanya beberapa waktu lalu.

Ia berharap, pihaknya dapat terus bersinergi dengan TNI, Polri, dan kejaksaan selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung, termasuk Pilkada 2024 mendatang.

Bagja menjelaskan, sinergi tersebut diperlukan untuk menghadapi angka kerawanan Pilkada 2024 yang berpotensi lebih besar dibandingkan Pilpres 2024.

Sementara, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Meski saat ini, kata Lolly, proses rekapitulasi Pemilu 2024 masih sedang berlangsung.

"Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilunya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc," kata Lolly.

Ia menjelaskan, persiapan tersebut harus dilakukan secara bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kedua, kami tentu mengambil pelajaran dari Pemilu 2024 ini. Ada banyak hal yang kemudian harus dilakukan mitigasi lebih awal lagi, lebih kuat lagi, karena berkaca dari peristiwa pemilu," katanya. (viva)

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat menggelar jumpa pers di Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024) 

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya mendeteksi adanya gelombang massa yang turun ke jalan untuk menolak hasil pemilu.

Gelombang massa itu diperkirakan akan muncul selama proses tersebut bahkan setelah hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai.

"Saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang," kata dia saat jumpa pers di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

Laporan itu didapat Hadi ketika dirinya berkoordinasi dengan pihak Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Hadi pun tidak menjelaskan secara rinci identitas kelompok massa yang dimaksud. Dia hanya memastikan pihaknya telah melakukan antisipasi dengan meredam gelombang massa tersebut.

"Kami juga terus mengantisipasi dengan kepolisian dan TNI untuk bisa mencegah mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar," kata dia.

Terkait proses rekapitulasi, Hadi yakin KPU akan menyelesaikan penghitungan tingkat nasional tepat waktu yakni tanggal 20 Maret ini.

ADVERTISEMENT

Hadi pun akan terus berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar.

Sebelumnya, anggota KPU RI August Mellaz mengatakan ada kemungkinan proses rekapitulasi selesai pada Senin (18/3/2024).

"Kalau target, kami malah selesai sebelumnya. Apakah mungkin nanti tanggal 18 Maret," kata Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Dia menjelaskan, KPU juga memantau proses rekapitulasi yang berada di tingkat kecamatan hingga provinsi. Kendati demikian, menurutnya, proses penghitungannya sudah mau selesai.

"Kami juga pantau yang ada di bawah ya, di tingkat provinsi yang sedang berlangsung. Tapi relatif sekarang sudah selesai bagian akhir," ujarnya. (tvone)

Ketua KPU H Hasyim Asy'ari (Foto: pikiran-rakyat.com) 

SANCAnews.id – Komisi Pemilihan Umum atau KPU akhirnya mengakui adanya kerja sama dengan penyedia layanan penyimpanan server digital asal China, Alibaba Cloud. 

Hal itu terungkap dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Rabu, 13 Maret 2024. Sebelumnya, Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (Yakin) menggugat KPU terkait data Pemilu 2024.

Dilansir dari situs KIP, KPU mengakui ada pengadaan dan kontrak komputasi awan (cloud) untuk Sistem Informasi Rekpitulasi (Sirekap) yang digunakan selama Pemilu 2024.

"Jadi benar KPU memiliki kerja sama dengan Alibaba cloud?" tanya Majelis Komisioner (MK) KIP Republik Indonesia, Arya Sandhiyudha, dalam persidangan di Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP) Wisma BSG Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.

"Benar, majelis," kata Tenaga Ahli KPU RI Luqman Hakim.

Anggota KPU RI Idham Kholik belum merespons pesan konfirmasi Tempo terkait bentuk kerja sama apa antara KPU dan Alibaba Cloud. 

Sidang ini merupakan satu dari tiga register yang diajukan terhadap KPU. Namun dari tiga register sengketa, hanya register 003 yang dinyatakan terbuka oleh KIP. Sementara register 001 dan 002 dikecualikan dibuka ke publik atas permohonan KPU.

Tiga register, yakni register 001 meminta informasi data real count dalam bentuk data mentah seperti file .csv harian. Data/file ini dapat dipublikasikan di situs web resmi KPU atau dikirimkan langsung kepada pemohon setiap harinya. Register 002 meminta informasi rincian infrastruktur IT KPU terkait Pemilu 2024, termasuk topologi, rincian server-server fisik, server-server cloud dan jaringan, lokasi setiap alat dan jaringan, rincian alat-alat keamanan siber seperti CDN, DDoS protection.

Lalu, register 003 meminta informasi data daftar pemilih tetap (DPT) dan data hasil (suara total, suara sah, suara tidak sah), mentah dan lengkap untuk semua Pemilu (Pemilihan Umum, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah) sejak dan termasuk 1999 sampai 2024 hingga tingkat terendah yang tersedia, misalnya tingkat Kelurahan/Desa atau RW atau RT, atau TPS.

Sebelumnya Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos membantah server Sirekap terhubung dengan Alibaba di Singapura. Ia membantah pernyataan Pakar telematika Roy Suryo yang mengungkapkan bahwa server situs pemilu2024.kpu.go.id untuk konversi suara sementara Pemilu 2024 terhubung dengan server Alibaba Cloud di Singapura. "Enggak, servernya di Indonesia," kata Betty saat ditemui di gedung KPU, Sabtu, 17 Februari 2024. 

Saat itu Betty enggan menjelaskan lebih lanjut perihal IP address yang diduga terhubung dengan Alibaba tersebut.Sebelumnya, Roy Suryo menyatakan keabsahan data dalam web itu perlu dipertanyakan. Saat publik meributkan C1 dengan hasil konversi di pemilu2024.kpu.go.id di situ ia mulai menelisiknya. Dari penulusurannya dia menemukan IP address 170.33.13.55. IP address itu milik perusahaan Alibaba Cloud.

Secara tekniks, kata Roy, Sirekap terhubung dengan web.kpu.go.id degan IP Address 170.33.13. Saat didalami alamat web itu terhubung ke Alibaba Singapura. Adapun, laman web pemilu2024.kpu.go.id, kata dia, terhubung dengan Zhejiang Taobao Network Co., Ltd.

Roy menjelaskan, Alibaba hosting umumnya dipakai perusahaan swasta untuk e-commerce. "Jadi data-data penting pemilu kita akan campur dengan jutaan data lain dan ini berisiko bocor. Atau kalau ada gangguan server, maka data pemilu jadi terganggu," ujar dia. (tempo)

Beathor Suryadi (Dok Pribadi) 

SANCAnews.id – Kecurangan pada Pemilu 2024 atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui pengumpulan opini lembaga survei yang menyebut Prabowo-Gibran menang satu putaran.

“Kecurangan terjadi, saat lembaga survei mau melaksanakan Pilpres satu putaran atas permintaan Presiden Jokowi,” kata kader PDIP dekat almarhum Taufik Kiemas, Beathor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (15/3/2024).

Sebelum bergabung dengan kubu Prabowo, kata Beathor, SBY pernah mengatakan, Pilpres dengan satu putaran terindikasi curang karena ada tiga paslon.

“SBY Presiden ke 6, bersikap sama dengan warga pemilih bahwa 100 % itu dibagi 3 maka sangat curang jika satu putaran,” jelasnya.

Lembaga survei mengklaim bahwa 823 ribu TPS itu isinya sama atau seragam bahwa Prabowo memperoleh sekitar 60 %, Anies 24 % dan Ganjar hanya 16 %. “Jadi rekayasa lembaga survei itu bahwa pilpres satu putaran adalah rekayasa yang kriminil,” papar mantan tahanan politik era Soeharto.

Ditambah, kerja KPU dengan alat Sirekap tersebut, mereka berusaha bahwa informasi teknologi itu menyampaikan data yang benar, berharap warga pemilih percaya atas kerja IT canggih yang mahal ini.

“Hasil kerja Sirekap ini pun kriminal, maka mantan Wakapolri Oegroseno menyarankan agar mesin Sirekap itu di-police line, diduga melakukan kecurangan data masuk untuk Paslon 01 dan 03 yang angkanya stagnan pada hal input data dari TPS ke KPU sudah masuk 80% kok angka 01 dan 03 tetap, tidak berubah seperti hari pertama QC itu muncul pada 14 Februari 2024,” ungkapnya.

Beathor menegaskan, Pilpres 2024 curang dengan merekayasa kemenangan Prabowo-Gibran merupakan fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi.

“Pilpres dan Pemilu curang adanya di KPU bukan di tempat yang lain,” pungkasnya. (suaranasional)