SANCAnews.id

Nasdem Tower 

SANCAnews.id – Iming-iming Partai Nasdem mendapat 2 kursi menteri jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029 dinilai wajar karena koalisi pemerintahan ke depan belum cukup kuat.

Pengamat politik Citra Institute Efriza mencermati, parpol pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 belum melampaui 50 persen kursi di parlemen, sehingga pemerintahan yang akan dibentuk rawan kesulitan dalam merumuskan kebijakan strategis.

Sebab, dari total 9 parpol pendukung pencalonan Prabowo-Gibran, hanya 4 yang memiliki kursi di parlemen, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

"Jadi baru hanya 42,9 persen kursi parpol pendukung Prabowo-Gibran. Artinya memang dibutuhkan minimal dua parpol lagi menjadi pendukung pemerintahan mendatang," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/3).

Oleh karena itu, Efriza menganggap wajar apabila muncul di publik isu Nasdem bakal mendapat 2 kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jadi negosiasi sedang dilancarkan dengan ditawarkan dua kursi menteri, ini baru sekadar tawaran pembuka," tutur dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu.

"Jika Nasdem tertarik untuk bergabung dengan pemerintahan, maka tawaran memungkinkan akan ditinggikan," demikian Efriza menambahkan. (*)

Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi.di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023). - Ini jawaban Partai Keadilan Sosial (PKS), jika Anies-Cak Imin kalah dalam Pilpres 2024 nanti. 

SANCAnews.id – Partai Keadilan Sosial (PKS) saat ditanya sikapnya jika calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kalah di Pilpres 2024.

Terkait kemungkinan PKS menjadi oposisi, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan partainya sudah memiliki banyak pengalaman sebagai oposisi. 

Selain itu, Aboe juga menyebut PKS memiliki rekam jejak yang baik di pemerintahan.

"Kalau memang harus kembali ke oposisi kami juga tak ada kesulitan, kami kembali kepada pemerintah, kami pun juga tak ada kesulitan," kata Aboe di NasDem Tower, Jumat (15/3/2024) malam.

Aboe mengaku, akan merasa malu terhadap warga dunia, jika dalam sebuah negara demokrasi tak ada pihak yang berperan sebagai oposisi.

"Tapi memang satu negara tidak ada oposisi, engga malu apa kita di mata dunia? Ini negara apa? Tidak ada check and balance."

"Jadi semua manut, enggak bisa juga. Kita lihat saja masih ada partai-partai yang berkeinginan kontrol pemerintahan," pungkasnya

Aboe lantas mengatakan, PKS dan semua parpol di Koalisi Perubahan, kini tengah menunggu hasil rekapitulasi manual KPU.

"Kita lihat hasil besok, baru watak dan karakter PKS selalu keputusannya di Majelis Syura."

"Ya nanti keputusan mau ke mana arahnya kemana dan sebagainya kita lihat maslahatnya," kata Aboe.

PKS Sebut Anies Berpeluang Diusung Kembali di Pilgub DKI Jakarta 2024

Apabila tidak diumumkan menjadi pemenang Pilpres 2024, PKS menilai, Anies sangat mungkin bakal kembali diusung dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Demikian disampaikan oleh DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin.

"Sangat memungkinkan, sangat memungkinkan," kata Khoirudin, dalam jumpa pers di NasDen Tower, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2024) malam.

Namun, Khoirudin menegaskan, pihaknya masih menunggu hasil rekapitulasi dari KPU. Bahkan, sebelumnya, ia mengakui sudah sempat bertemu Anies.

"Saya bertemu Pak Anies hari Kamis kemarin, saya sudah menyampaikan langsung."

"Kita menunggu hasil pengumuman KPU dulu. Setelah itu baru nanti akan kita sampaikan secara resmi," kata dia.

Khoiruddin menambahkan, siapa saja berhak maju dalam Pilgub DKI. Termasuk dari PKS, tidak memaksakan bahwa cagub DKI Jakarta harus dari kadernya sendiri.

"Kita berpegang pada platform cita-cita kita bernegara, siapa saja yang bisa menjalankan platform, silahkan untuk jadi Gubernur Jakarta. Siapa saja, jadi kita membuka diri," kata Khoirudin.

"Intinya semua masalah kemanusiaan ya ketidakadilan, kebodohan, pengangguran, masalah kesenjangan ekonomi bisa dituntaskan oleh seorang tokoh silahkan dari siapa saja, dari NasDem, dari PKB, dari TNI, dari Kepolisian silahkan," pungkas Khoirudin. (tribunnews)

Anies Baswedan dan Menko Luhut 

SANCAnews.id – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta kritik pemerintah untuk berpindah negara menarik perhatian banyak pihak. Tak terkecuali Anies Baswedan.

Menurut calon presiden nomor urut 01, kritik yang datang kepada pemerintah sebaiknya disikapi dengan bijak, bukan sebaliknya.

"Ini pengalaman saya di pemerintahan, ketika kita berada di dalam pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik," katanya saat ditemui di Masjid Dian Al Mahri (Kubah Emas) Depok pada Jumat, 15 Maret 2024.

Anies lantas memberi contoh ketika dirinya dicecar dengan banyak pertanyaan dari wartawan.

"Seperti sekarang, saya sedang ditanya sama teman-teman media, pertanyaan teman media, kritik teman media, itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya menjelaskan," katanya.

"Sehingga rakyat banyak akan mendengar, nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap, dengan ada komentar pertanyaan, kritik, sanggahan, di situlah pentingnya dalam prinsip demokrasi ada kebebasan berbicara," tutur dia.

"Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini jadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan kepada publik, tapi bukan kemudian yang terhindar dari salah," sambungnya. 

Anies lantas mengingatkan tentang pentingnya memegang teguh prinsip demokrasi.

"Prinsip dasar demokrasi minimal tiga. Satu kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. Kedua, pemilu yang adil jujur bebas, yang ketiga adalah adanya ruang bagi oposisi," jelasnya.

"Jadi memang segalanya sifatnya seimbang, nah jadi saya melihat itu bagian dari prinsip dasar demokrasi," timpalnya lagi. 

Sebagaimana diketahui, Menko Marves, Luhut sempat mengutarakan kekesalanmnya dengan para pengkritik pemerintah saat ini. 

Ia bahkan meminta jika kritik jelek yang terus diberikan kepada pemerintah, lebih baik angkat kaki dari Indonesia. 

"Ini e-Katalog gak boleh berhenti. Masih terus kita perbaiki sana sini. Kalo sempurna pasti belum lha. Kalo sempurna itu di surga lah. Siapa yang mau ke surga, silahkan duluan," katanya.

Luhut lantas mengatakan agar para pengkritik itu jika terus menjelek-jelekkan bangsa sendiri, lebih baik pindah saja dari Indonesia.

"Jadi banyak perubahan, tapi banyak kurang, iya tapi terus kita perbaiki. Jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia," tegas Luhut. (viva)

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja 

SANCAnews.id – Menjelang Pilkada 2024 pada November mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut potensi kerawanan sebenarnya lebih besar dibandingkan pilpres lalu.

"Karena di tingkat daerahnya sering konflik ya. Kerusuhan tuh selalu ada," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja seperti dikutip, Jumat, 16 Maret 2024.

Ia mengatakan, potensi kerusuhan itu dikarenakan adanya persaingan yang sangat tinggi antar calon kepala daerah di masing-masing daerah Indonesia.

"Bisa lebih ramai pilkada (laporan pelanggarannya) karena semua calon kepala daerah akan bersaing. Itu yang akan kita hadapi pada beberapa bulan ke depan," katanya beberapa waktu lalu.

Ia berharap, pihaknya dapat terus bersinergi dengan TNI, Polri, dan kejaksaan selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung, termasuk Pilkada 2024 mendatang.

Bagja menjelaskan, sinergi tersebut diperlukan untuk menghadapi angka kerawanan Pilkada 2024 yang berpotensi lebih besar dibandingkan Pilpres 2024.

Sementara, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Meski saat ini, kata Lolly, proses rekapitulasi Pemilu 2024 masih sedang berlangsung.

"Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilunya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc," kata Lolly.

Ia menjelaskan, persiapan tersebut harus dilakukan secara bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kedua, kami tentu mengambil pelajaran dari Pemilu 2024 ini. Ada banyak hal yang kemudian harus dilakukan mitigasi lebih awal lagi, lebih kuat lagi, karena berkaca dari peristiwa pemilu," katanya. (viva)

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat menggelar jumpa pers di Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024) 

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya mendeteksi adanya gelombang massa yang turun ke jalan untuk menolak hasil pemilu.

Gelombang massa itu diperkirakan akan muncul selama proses tersebut bahkan setelah hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai.

"Saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang," kata dia saat jumpa pers di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

Laporan itu didapat Hadi ketika dirinya berkoordinasi dengan pihak Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Hadi pun tidak menjelaskan secara rinci identitas kelompok massa yang dimaksud. Dia hanya memastikan pihaknya telah melakukan antisipasi dengan meredam gelombang massa tersebut.

"Kami juga terus mengantisipasi dengan kepolisian dan TNI untuk bisa mencegah mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar," kata dia.

Terkait proses rekapitulasi, Hadi yakin KPU akan menyelesaikan penghitungan tingkat nasional tepat waktu yakni tanggal 20 Maret ini.

ADVERTISEMENT

Hadi pun akan terus berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar.

Sebelumnya, anggota KPU RI August Mellaz mengatakan ada kemungkinan proses rekapitulasi selesai pada Senin (18/3/2024).

"Kalau target, kami malah selesai sebelumnya. Apakah mungkin nanti tanggal 18 Maret," kata Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Dia menjelaskan, KPU juga memantau proses rekapitulasi yang berada di tingkat kecamatan hingga provinsi. Kendati demikian, menurutnya, proses penghitungannya sudah mau selesai.

"Kami juga pantau yang ada di bawah ya, di tingkat provinsi yang sedang berlangsung. Tapi relatif sekarang sudah selesai bagian akhir," ujarnya. (tvone)