SANCAnews.id

Guru Besar hingga Sivitas Akademika Universitas Indonesia Salemba menyampaikan pendapat atas situasi nasional saat ini dan implikasi luasnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

SANCAnews.id – Guru besar dan akademisi Universitas Indonesia (UI) Salemba menyoroti berbagai persoalan bangsa yang mempunyai implikasi luas bagi kehidupan bermasyarakat. 

Guru Besar UI Sulistyowati Irianto menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak melanggar aturan konstitusi.

"Konstitusi mewajibkan presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, untuk berdiri di atas semua golongan tanpa terkecuali. Namun amanat Konstitusi tersebut tidak dilaksanakan semata demi kepentingan kekuasaan," kata Sulis di Gedung IMERI FK UI, Salemba Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

Sulis menekankan, konstitusi mewajibkan presiden untuk mematuhi hukum dan kemandirian peradilan. Namun dalam praktiknya, lanjut dia, terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan rekayasa hukum (politisası yudisial), yang makin meruntuhkan demokrasi.

"Diubahnya pelbagai aturan dan kebijakan melemahkan pemberantasan korupsi dan merugikan hak rakyat, dari bidang kesehatan, ketenagakerjaan, hingga mineral dan pertambangan yang berakibat tersingkirnya masyarakat adat, hutan, dan kepunahan keanekaragaman hayati sebagai sumber pengetahuan, pangan, dan obat-obatan," bebernya.

Sulis juga menilai aktivitas instrumentalisasi bantuan sosial (bansos) pemerintah dengan alasan menopang rakyat miskın seperti pembiaran terhadap kemiskinan. Menurutnya, penghapusan kemiskinan harus dilakukan dengan upaya memperluas lapangan kerja di segala bidang

"Meningkatkan kapasitas penduduk usia muda agar punya akses pendidikan setinggi-tingginya, memiliki inovasi untuk menghasilkan produk sains, teknologi, kesenian dan beragam produk budaya," ujar Sulis, menegaskan.

Ia menambahkan, selama 10 tahun pemerintah telah melahirkan berbagai kebijakan yang mereduksi substansi pendidikan menjadi urusan administratif belaka.

"Para pengajar dibebani berbagai barang penilaian, sementara substansi dan profesionalisme pendidik terabaikan Setiap tahun prestasi pelajar kita dalam sains, matematika, dan bahasa semakin merosot (ranking PISA)," ungkapnya. (inilah)

SANCAnews.id – Pengamat politik Refly Harun mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat khawatir tidak lagi menjabat sebagai kepala negara setelah masa kepemimpinannya berakhir pada Oktober 2024.

Oleh karena itu, menurut Refly Harun, Jokowi berusaha untuk tetap kokoh berkuasa sehingga Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar eks Wali Kota Solo itu diangkat menjadi ketua koalisi.

"Kita tidak tahu ya kenapa ada usulan seperti itu, tapi paling gampang adalah ya bagaimana memberikan peran politik kepada Jokowi, dan kita tahu bahwa begitu khawatirnya Presiden Jokowi ya kalau tidak lagi menjabat, karena itu dia berusaha tetap menancapkan kuku kekuasaannya," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube Refly Harun, Kamis (14/3).

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik.

Ia pun menyampaikan terdapat usulan dari Ketua Dewan PSI Jefrie Geovanne agar Jokowi menjadi pimpinan koalisi partai politik yang mempunyai kesamaan visi misi menuju Indonesoa Emas, Grace mencontohkan seperti Barisan Nasional di Malaysia.

"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," kata Grace dalam program Gaspol! Kompas.com, Minggu (10/3/2024), dikutip dari Kompas.

Ia menilai Jokowi bisa menjadi sosok yang mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai-partai politik. "Enggak banyak sih saya pikir yang dengan orang rela ya untuk menerima dan hari ini saya pikir Pak Jokowi satu-satunya orang," kata Grace.

Grace mengatakan hal tersebut masih berupa usulan, sehingga perlu untuk dibicarakan lebih lanjut, terlebih peran Jokowi di dalamnya.

"Itu kan masih usulan ya, detailnya kita belum tahu juga, kan perlu dibicarakan juga, ini kan banyak partai, banyak kepentingan, banyak kepala, jadi akan seperti apa dinamikanya belum tahu," ujar dia. (populis)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau akrab disapa Dokter Tifa mengungkapkan apa jadinya Indonesia jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memimpin dua periode.

Menurutnya, jika Jokowi tidak menjadi kepala negara, maka tidak akan ada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim yang berpotensi menelan biaya sekitar Rp500 triliun.

"Kalau tidak ada Jokowi. Jakarta tetap jadi Ibukota. Alokasi dana IKN Rp 500 T digunakan entaskan kemiskinan di banyak daerah," ucap Dokter Tifa, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Kamis (14/3).

Selain itu, utang negara tidak akan bertambah gila-gilaan dan hukum serta konstitusi akan tetap tegak. "Indonesia tidak tambah hutang Rp 8000 T yang harus  ditanggung anak cucu sampai dengan 200 tahun ke depan. Hukum tetap tegak. Konstitusi berdiri kokoh," imbuhnya.

Sementara itu, pegiat media sosial Lis Turyanto merasa tanpa aksi brutal Presiden Joko Widodo (Jokowi), pasangan calon (paslon) nomor urut dua dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan sulit menang di Pilpres 2024.

Aksi brutal Jokowi yang dimaksud Lis adalah pembagian bantuan sosial (bansos) dan pengerahan aparat untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. "Jadi bisa dikatakan tanpa aksi brutal Pak Jokowi ini bakal sulitlah buat paslon nomor urut dua buat bisa menang Pilpres," ucapnya.

Sehingga menurutnya tidak heran jika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar Jokowi menjadi ketua koalisi, melihat dari perannya dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran.

"Makanya enggak heran kalau PSI menganggap Pak Jokowi ini luar biasa banget, ya dia ini penting sekali jadi jembatan buat semua partai koalisi Prabowo-Gibran ," ujarnya, dikutip populis.id dari 2045 TV, Rabu (13/3). (populis)

SANCAnews.id – Sebanyak 16 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menolak penggusuran paksa demi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). 

Akademisi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Herdiansyah Hamzah yang mewakili koalisi ini mengatakan, Badan Otorita IKN mengancam masyarakat lokal di kawasan IKN untuk mengambil alih tanah masyarakat atas nama pembangunan. 

"Ancaman Badan Otorita IKN tersebut yang secara tiba-tiba hendak mengusir warga Desa Pemaluan dengan dalih pembangunan ibu kota, jelas adalah bentuk tindakan abusive pemerintah," ujar Herdiansyah dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 13 Maret 2024. 

Herdiansyah mengungkapkan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, mengancam warga melalui surat Surat Nomor 179/DPP/OIKN/III/2024. Surat itu dikirimkan kepada warga pada 4 Maret 2024 yang menyatakan adanya pelanggaran oleh warga atas pembangunan yang tidak berizin dan atau tidak Sesuai dengan tata ruang IKN. 

Dalam surat tersebut, Badan Otorita IKN menyatakan bahwa Tim Gabungan Penertiban Bangunan Tidak Berizin telah melakukan identifikasi pada Oktober 2023. Hasilnya, terdapat ketidaksesuaian kondisi di lapangan dengan tata ruang yang diatur pada Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) IKN. 

Dalam surat tersebut, Badan Otorita IKN mengundang warga dalam agenda Tindak Lanjut atas Pelanggaran Pembangunan yang  Tidak Berizin dan Tidak Sesuai dengan Tata Ruang IKN. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN juga mengeluarkan Surat Teguran Pertama Nomor 019/ST I-Trantib-DPP/OIKN/III/2024. 

Dalam surat itu, Badan Otorita IKN meminta kepada warga agar segera membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Ruang IKN dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberikan batas waktu kepada warga untuk meninggalkan wilayah tersebut dalam 7 hari. 

Herdiansyah menilai cara yang dilakukan Badan Otorita IKN ini seperti rezim otoritarian orde baru yang represif dan menghalalkan segala cara. Menurut dia, penggusuran paksa yang dilakukan pemerintah kepada warga Desa Pemaluan merupakan bentuk intimidasi yang menyebar teror dan ketakutan kepada warga. 

Ia mengatakan pemerintah telah berupaya melakukan memaksa masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk meninggalkan tanah leluhur yang menjadi ruang hidup mereka. "Sama persis yang dilakukan terhadap Wadas, Rempang, Poco Leok, Air Bangis, dan lainnya," ucapnya.

Langkah ini, kata Herdiansyah, merupakan bentuk pelanggaran hak masyarakat lokal dan masyarakat adat. Khususnya, pelanggaran atas hak hidup, hak atas ruang hidup, hak perlindungan atas kepemilikan tanah, dan hak atas pemukiman warga. 

Adapun Badan Otorita menjadikan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN sebagai dasar pembongkaran paksa bangunan masyarakat lokal dan masyarakat adat. Menurut Herdiansyah, aturan ini pun merupakan produk hukum yang dibuat tanpa melibatkan masyarakat sebagai pemilik sah wilayah. 

Dengan demikian, ia menilai langkah pemerintah ini melanggar pasal 65 UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Beleid ini mengamanatkan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam penataan ruang, yang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

Tanpa pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat, Herdiansyah menilai tata ruang yang dibuat justru menjadi ancaman hilangnya hak-hak masyarakat. "Pemerintah lupa, jika negara pada hakekatnya wajib bertindak atas nama kepentingan rakyat, bukan kepentingan para pemodal, apalagi sekedar obsesi pemindahan IKN," ujarnya. (tempo)

Capres 02 Prabowo Subianto/Net 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Rinny Budoyo mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memberikan kemenangan kepada calon presiden nomor urut dua dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, pada Pilpres 2024.

Menurutnya, dengan kemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, maka Jokowi akan mampu berkuasa lebih lama sehingga melanggar segala aturan bagi perempuan dalam pemilu yang menimbulkan persaingan tidak sehat.

"Tampaknya Pak Jokowi punya ambisi buat terus punya peran, lagipula buat apa Pak Jokowi selama ini cawe-cawe melanggar segala aturan dan kepatutan dalam pemilu kalau bukan untuk bisa cawe-cawe lebih lama lagi," ucap Rinny.

"Buat apa Pak Jokowi memutuskan memberikan kemenangan di Pilpres 2024 kepada Pak Prabowo dan bukannya memberi Mas Ganjar kesempatan bertarung yang adil kalau bukan supaya bisa berpengaruh lebih lama lagi," sambungnya, dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV, Selasa (12/3).

Sementara itu diketahui Presiden Jokowi masuk dalam bursa Calon Ketua Umum Partai Golkar bersama Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ketum Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Idrus Marham buka-bukaan mengenai kontribusi besar Presiden Joko Widodo terhadap kemenangan Partai Golkar di Pemilu 2024.

Menurutnya, memang Jokowi selama ini sudah memberikan kontribusi besar terhadap Partai Golkar meskipun bukan sebagai kader. “Pak Jokowi diakui atau tidak diakui orang secara jujur bahwa kontribusi Pak Jokowi pada Pemilu 2004 ini besar dalam memenangkan Partai Golkar,” kata Idrus Marham, di Makassar, belum lama ini, dikutip dari fajar.co.id.

Dia menyebut naiknya perolehan suara Partai Golkar di Pemilu 2024 ini tidak terlepas dari kontribusi besar Jokowi. “Naiknya kursi Golkar, perolehan suara dari 85 yang diproyeksikan mungkin jadi 112, siapapun yang mau jujur dan tahu masalah pasti akan berkata peranannya Jokowi cukup besar,” ujar Mantan Menteri Sosial ini. 

Sehingga kata dia, Golkar sangat terbuka baik secara institusional maupun suasana kebatinan antara Golkar Jokowi ini sudah cukup bagus. Hanya saja lanjut Idrus Marham, Jokowi saat ini masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan. 

“Kalau seandainya Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi kader PDIP dan mau masuk Golkar, saya katakan tadi bahwa Golkar sangat terbuka sebagai partai yang go public, partainya rakyat dan yang paling penting yang bisa berkontribusi terhadap kebesaran Golkar ke depan. Sehingga Golkar betul-betul menjadi penentu arah pembangunan bangsa menuju Indonesia 1945,” tandas Mantan Sekjen Golkar ini.. (populis)