SANCAnews.id

Roy Suryo masih menyoroti mekanisme kerja Sirekap dari KPU 

SANCAnews.id – Pakar IT dan telematika Roy Suryo masih menyoroti mekanisme kerja Sirekap (Komisi Pemilihan Umum) KPU yang menurutnya semakin hari semakin ngawur.

Ia menulis analisa panjang lebar terkait masalah ini.

"Sirekap yang Makin Sikarep"

Saya terus terang sengaja agak menahan diri utk belum menulis lagi ttg SIREKAP selama seminggu terakhir ini, bukan akibat (memang) adanya intimidasi jahat dari semua lini yg dialami, soalnya kalau hal tsb -InsyaaAllah- urat takut sudah putus demi membela kebenaran teknologi dan lurusnya demokrasi di Republik ini, Namun semata-mata mau mencoba husnudzon (= berpraduga baik) thdp KPU apalagi memasuki bulan Suci Ramadan 1445 H saat ini.

Namun setelah ditunggu hampir seminggu lamanya, rupanya "niat baik" KPU utk menampilkan kembali Grafik & Rekapitulasi perhitungan di Situs Resminya, tidak kunjung ada sampai tulisan ini dibuat di hari Pertama Puasa Ramadan, 12 Maret 2024 hari ini.

Dengan demikian status SIREKAP kini tak ubahnya hanya "SiKAREP" (baca: sak karep / seenaknya sendiri, tanpa Konsep dan tentu saja nyaris tidak berguna) karena hanya bisa menampilkan Hasil Scan C-Hasil.

Sebagaimana diketahui bersama, sudah semingguan ini semenjak Rabu minggu lalu, mendadak Semua Grafik dan Rekapitulasi (di) hilang (kan) dan kini hanya ditampilkan Hasil Pemindaian / Foto / Scan C-Hasil yg ada.

Proses penghilangan Data Publik inipun dilakukan secara diam-diam sebelumnya, tanpa ada Pengumuman sebelumnya, kebetulan bersamaan ketika Facebook & Instagram "Down" waktu itu (mungkin agar biar dikira "ada efeknya").

Saat kejadian tsb rekan2 media sempat konfirmasi Apakah ada " Fb / IG effect ?" (dgn menghilangnya Grafik & Rekapitulasi di situs KPU), Saya jawab tegas "Tidak, Penghilangan Data2 tsb pasti sebuah Kesengajaan, karena situs masih on alias tidak down, namun Sengaja dihilangkan data2-nya".

Penegasan tsb sekaligus ingin menguji kejujuran KPU dalam menyampaikan statemennya, karena sudah sekian kali memberikan informasi yg membingungkan masyarakat (utk tdk menyebutnya sebagai "informasi sesat" alias tidak berdasar fakta, seperti soal Data Sirekap di LN, Kesalahan TPS dsb).

Selasa minggu lalu (05/03/24) salahsatu Komisioner KPU berinisial IK menyampaikan bahwa memang Grafik dan Hasil Rekapitulasi dari Tiap TPS sekarang (sengaja) dihilangkan dgn alasan utk "menjaga masyarakat dari informasi yg tidak akurat (?)", sbgmn dikutip Tempo.co Kamis 07/03/24. Ini hal yg konyol sekaligus (mem) bodoh (I), bagaimana tidak? Sudah semenjak Pemilu digelar 14/02/24 silam, akhirnya KPU sendiri yg mengakui bahwa data2 yg ditampilkan di Situs resminya Tidak Akurat dan memunculkan prasangka bagi publik yg berpotensi memecah persatuan bangsa.

Bahkan dalam kesempatan lain dikatakannya juga bahwa data2 tsb adalah "Rahasia Negara (?)" yg tidak utk diketahui publik. Ini benar2 membuat Logika Waras Masyarakat Indonesia dibuat runyam oleh pemikiran "SIKAREP" alias sak karep / seenaknya sendiri tsb.

Sejak kapan Data2 Hasil PiLeg & PilPres itu disebut sebagai "Rahasia Negara" & harus "disembunyikan" utk tidak dipublikasi kepada masyarakat? Lalu selama ini Publikasi di TPS, C-Hasil, D-Hasil dsb itu disebut apa? Benar2 sebuah statemen konyol dari pihak yg tidak mengerti Hukum, khususnya UU No 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik.

Hal senada juga disampaikan Prof. Firman Noor Peneliti dari BRIN bahwa Penghilangan Grafik dan Rekapitulasi SIREKAP ini berbahaya karena dapat disalahgunakan utk upaya2 tersembunyi meloloskan Partai tertentu -yg semula angkanya kecil- mendadak "meroket" menjadi diatas ambang Parliamentary Threshold 4% dan masuk Senayan.

Beliau bahkan menyatakan Mustahil Partai (PSI) tsb masuk secara normal, karena masih membutuhkan sekitar 1.5juta suara disaat perhitungan Rekapitulasi sudah diatas 65%.

Hasil riset Litbang Kompas juga menunjukkan bahwa Anomali meroketnya perolehan angka Partai yg sempat Viral di medsos dgn sebutan "Partai Salah Input" ini memang fantastis, mulai dari 2,77% di 27/02/24 20.45wib menjadi 3,13% di 01/03/24 23.00, bahkan melonjak 22ribu suara hanya di 202 TPS selama jam 20.00 sd 00.00.

Artinya selama 4 jam saja, bisa mendapatkan rata2 (22rb ÷ 202) = 108 suara di Tiap TPS, artinya 1/3 dari tiap TPS yg masuk pada Hari dan Jam tsb memilih Caleg atau Partai tsb. Pantas saja kalau Prof Burhanuddin Muhtadi bbrp waktu lalu juga sempat mengatakan "tidak mudeng" dgn Anomali ini, karena memang tidak masuk akal.

Hal menarik diungkap dalam Liputan MNCgroup di Banjarmasin, dimana justru ada Saksi dari Partai tsb sendiri (bernama Robby) yg dalam Wawancara Visualnya mengatakan heran (?) bahwa Suara sebelumnya Partainya hanya 2.681 mendadak meroket menjadi 17rb suara di SIREKAP, Peningkatan nyaris Seribu Persen katanya.

Namun dia malah menyalahkan KPU sebagai pihak yg harus bertanggungjawab terjadinya Anomali suara Partai tsb. Memang kalau sudah ketahuan begini, selalu terjadi aksi saling tuding tanpa ada yg mau bertanggungjawab, bahkan bisa2 ada "kambing hitam" yg dipersalahkan.

Kembali kepada permasalahan utama dgn dihilangkannya Grafik dan Rekapitulasi di SIREKAP ini sebenarnya sama saja Situs bernilai Milyaran yg sudah menghabiskan Dana Masyarakat ini menjadi Mubazir dan buang2 Anggaran Negara, sangat layak kalau rekan2 ICW, KontraS bbrp waktu lalu mendesak Audit Investigatif atau bahkan Melaporkan ke Lembaga Anti Rasuah.

Belum lagi ditemukannya mensrea adanya "Json Script" sebagaimana temuan Pakar2 IT Independen yg sudah seharusnya mendesak dilakukannya Audit Forensik terhadap Teknologi yg di (salah) gunakan didalamnya.

Jika ditinjau secara institusi ini bahkan menyangkut nama baik Kampus Besar Ganesha di Bandung yg meneken kerjasama dgn KPU semenjak th 2021 silam. Sungguh sangat ironis dan memalukan karena Teknologi malah diindikasikan bisa dipergunakan utk memuluskan kecurangan dalam Pemilu 2024 ini.

Secara pribadi sayapun tidak percaya bahwa institusi pendidikan ternama tsb terlibat, namun sulit menolak kalau ada kecurigaan dari berbagai kalangan bahwa dimungkinkan ada "oknum" yg membiarkan 'backdoor' terbuka di sistem SIREKAP yg memungkinkan terjadinya semua penyimpangan diatas.

Kesimpulannya, jangan heran jika Civitas Akademika berbagai kampus yg masih waras dan Masyarakat akan bergerak melihat Akal Sehat dipermainkan SIKAREP, eh, SIREKAP ini. Namun saya tidak percaya bahwa Teknologi, meskipun itu AI sekalipun, bisa berbuat sebodoh dan sekacau ini kalau tanpa ada unsur "man behind the gun" yg memprogramkan dan memberikan 'script' atau arahan, bahkan perlindungan disebaliknya.

Tetapi saya juga percaya, diatas langit masih ada langit, apalagi ini bulan Suci Ramadan, Gusti Allah SWT tidak Sare dan yg benar akan tetap benar, yg salah akan terungkap salahnya. (wartaekonomi)

Demo di Depan DPR Hari Ini, Polri Terjunkan 1.621 Personel Gabungan

Wakil Kapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Anton Elfrino Trisanto mengatakan, pihaknya melibatkan 1.621 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

Anton mengatakan, personelnya nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR/MPR RI.

"Aksi unjuk rasa hari ini, sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR/MPR RI," ucapnya. 

Menurut dia, penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi dilapangan. 

"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua," tutur dia.

"Kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," imbuhnya. 

Wakapolres menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan serta humanis. 

Selain itu dia juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) aksi dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. 

"Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lain yang akan melintas di depan Gedung DPR/MPR RI," tegasnya.

"Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami menghimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif," tandasnya. (tvone)

KPU menjalin kontak dengan Alibaba terkait pengadaan dan kontrak komputasi awan (cloud) untuk Sirekap.(MI)

SANCAnews.id – KPU RI telah menjalin kontrak dengan raksasa teknologi asal Tiongkok, Alibaba, terkait kontrak pengadaan komputasi awan (cloud) untuk Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan pada Pemilu 2024. 

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan sengketa informasi antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) dan KPU di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta.

Perwakilan KPU, Luqman Hakim, mengakui pihaknya memiliki kontrak pengadaan dengan Alibaba. Hal itu disampaikan Luqman saat menjawab pertanyaan Ketua Majelis Komisi, Syawaludin.

"Ini berkaitan dengan pengadaan apa sih sebenarnya?" tanya Syawaludin, Rabu (13/3).

"Cloud Sirekap," jawab Luqman. 

"Pengadaan cloud Sirekap KPU bekerja sama dengan Alibaba?" 

"Iya."

KPU Kontrak antara KPU dan Alibaba merupakan salah satu informasi yang dimohonkan kepada KPU. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Yakin akhirnya menyengketakan KPU ke KIP. Kendati demikian, dalam sidang tersebut, KPU menyimpulkan bahwa permohonan Yakin soal kontrak dengan Alibaba merupakan informasi yang dikecualikan.

Berkenaan dengan hal itu, anggota majelis komisi, Rospita Vici Paulyn lantas mencecar KPU soal maksud dari informasi yang dikecualikan dalam pengadaan barang jasa oleh badan publik seperti KPU. Bagi KPU, dokumen kontrak pengadaan itu berbahaya untuk diungkap ke publik karena di dalamnya memuat kerangka acuan kerja (KAK) dan data pribadi.

Namun, Rospita menilai KAK dan data pribadi hanya merupakan salah satu bagian isi kontrak. Ia menegaskan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2021 menyebutkan dengan jelas bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan informasi yang terbuka serta wajib sifatnya untuk diumumkan secara berkala.

"Kalau mengacu lagi ke Undang-Undang Nomor 14/2008 (tentang Keterbukaan Informasi Publik), perjanjian dengan pihak ketiga adalah informasi yang terbuka," sambung Rospita.

Menurutnya, dokumen kontrak pengadaan tersebut merupakan bukti yang dapat ditunjukkan KPU ke publik bahwa lembaga tersebut benar-benar menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini Alibaba. Lebih lanjut, Rospita menyebut dokumen pengadaan barang dan jasa badan publik yang merupakan informasi terbuka itu mencakup sejak tahap perencanaan, pelaksanaanm sampai akhir.

Karena tak kunjung mendapat jawaban yang memuaskan, majelis komisi meminta KPU untuk menghadirkan dan menunjukkan bagian mana pada dokumen pengadaan kontrak dengan Alibaba yang dikecualikan pada sidag berikutnya. Jika tidak, KIP bakal melakukan pemeriksaan setempat.

"Betulkah seluruh dokumen itu kemudian ditutup untuk publik sehingga publik tidak bisa tahu? Benar enggk ada kontrak terkait pengadaan server ini? Berapa nilainya? Kepada siapa? Sampai kapan kontrak itu berlangsung? Di mana kontraknya dilaksanakan? Saya mau tahu itu," tandas Rospita.

Ketua Yakin, Ted Hilbert mengaku tidak puas dengan jawaban KPU yang dinilainya irasional. Jika khawatir bakal diretas, Ted mengatakan KPU boleh saja menutup informasi terkait keamanan siber yang sensitif saat memberikan dokumen kontrak pengadaan dengan Alibaba. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa lokasi server KPU penting untuk diketahui di tengah kontroversi yang timbul di masyarakat.

"Di masyarakat umum adalah klaim server ada di China, di Prancis. Kami sendiri sudah melakukan analisis dan kami bisa melihat bahwa banyak alamat IP terkait infrastruktur KPU ada di Singapura," terang Ted.

"Jadi jelas ada berbabgai alat kemanan siber atau server di Singapura itu terkait pelanggaran hukum atau potensi pelanggaran hukum. Jadi, bagi kami infromasi itu sangat penting," pungkasnya. (mi)

Calon Presiden Anies Baswedan 

SANCAnews.id – Sejumlah kalangan menilai demokrasi di Indonesia pernah mengalami kemunduran pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan menjelaskan, demokrasi yang sehat secara sederhana dapat dilihat dari tiga aspek.

"Satu, pemilihan umum yang adil, jujur dan bebas. Kedua, kebebasan berbicara, dan ketiga oposisi yang diberi ruang," kata Anies, usai mengisi diskusi di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav 58, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).

Terkait kebebasan berbicara, Anies menilai saat ini banyak warga masyarakat yang takut menyatakan pendapat atau kritik, lantaran takut dijerat pasal karet.

"Teman-teman merasakan nggak, ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Ya menurun. Khawatir diperiksa, terutama orang-orang yang mengkritik, itu terjadi," katanya.

Sementara terkait Pemilu, Capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa itu menyoroti soal prinsip bebas dan adil.

"Kemarin sudah berlangsung Pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih jadi pertanyaan nih," tukas Anies. (rmol)

Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD/Ist 

SANCAnews.id – Tim kuasa hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengaku punya bukti kuat terkait dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada pemilu 2024.

"Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa," kata Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya, Selasa (12/3).

"Kita akan yakinkan Hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan massif," sambungnya.

Politikus PDIP itu juga memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi Tim Hukum Ganjar-Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30 persen.

"Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa ya oleh Polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut Henry, pihaknya bakal menghadirkan Kepala Kepolisan Daerah (Kapolda) untuk bersaksi pada pembuktian dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan," tegasnya.

Henry tidak ingin menyebut Kapolda provinsi mana yang akan diajukan Tim Hukum Ganjar-Mahfud karena ada kekhawatiran dicopot atau dimutasi.

"Nanti aja ya, karena semua sekarang diintimidasi, kalau dikasih tahu nanti besok kan, bisa dipanggil, lalu dicopot," kata Henry. (rmol)