SANCAnews.id

Pengamat Politik Ikrar Nusa Bhakti(Tangkapangan Layar) 

SANCAnews.id – Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, bangsa Indonesia yang notabene pemilik negara sendiri, tidak boleh kalah dengan keluarga Presiden Joko Widodo yang beranggotakan 5 orang.

Hal itu disampaikan Ikrar melalui acara bertajuk 'Omon-omon Soal Oposisi', seperti dikutip Minggu (10/3/2024).

"Yang jelas tadi yang dikatakan Eep, masa kita pemilik negeri ini, pemilik kedaulatan rakyat, bukan anak kos dari negeri ini, masa dikalahkan oleh 1 keluarga yang jumlahnya 5 orang itu? Jadi ini yang berkali-kali saya katakan sampai seperti kaset rusak gitu kan," ujar Ikrar. 

Diketahui, keluarga Presiden Jokowi berisi 5 orang, yakni Jokowi, Iriana, Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep, kerap diidentikkan dengan dinasti. 

Gibran merupakan Wali Kota Solo sekaligus cawapres nomor urut 2, Kaesang menjabat Ketua Umum PSI, sedangkan suami Kahiyang, Bobby Nasution Wali Kota Medan. Ikrar meminta publik tidak kaget jika Indonesia terus 'dikuasai' oleh keluarga tersebut. 

Dia menduga bisa saja Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan, dengan Presiden menunjuk langsung Gubernur DKJ. Dengan begitu, maka Pilkada di Jakarta tidak akan digelar lagi. 

"Kalau ini dibiarkan, nanti kita lihat apakah UU mengenai DKJ nanti ternyata gol. Golnya maksudnya apa? Bahwa Gubernur DKJ, itu akan dipilih atau diangkat oleh Presiden langsung. Kalau itu terjadi, anda bisa bayangkan enggak akan ada lagi pilkada di DKI Jakarta," tuturnya. 

Lalu, Ikrar mengungkit Gibran yang meminta tim suksesnya untuk menolong Kaesang agar PSI bisa mencapai ambang batas parlemen 4 persen supaya lolos ke DPR. 

Dia mengatakan, bukan mustahil PSI bisa lolos ke DPR, jika penghitungan suara yang kacau seperti saat ini dibiarkan begitu saja. 

"Anda bisa bayangkan, Gibran yang belum jadi apa-apa, itu bisa ngomong kepada tim suksesnya ya, bahwa 'tolong, tolong adik saya supaya suaranya itu bisa mencapai angka yang kemudian bisa masuk parlemen'. Saya ngomong gini bukan mustahil angka untuk 4 persen PSI masuk itu bisa terjadi kalau kita membiarkan perhitungan suara yang kacau itu di KPU itu terus berjalan," jelas Ikrar. 

Menurut Ikrar, satu-satunya cara untuk meyakinkan angka suara tidak dicuri atau ditipu adalah dengan meminta Polri membagikan hasil resmi dari hitungan di seluruh TPS. 

Dengan demikian, kata dia, maka masyarakat sendiri bisa menghitung, mana penghitungan yang benar dan salah. Ikrar khawatir banyak suara sah ataupun yang tidak sah dicuri untuk PSI. 

"Mudah-mudahan tidak dikurangi ataupun tidak berpindah. Karena kita tahu, sekarang angkanya banyak yang berpindah ya. Saya beri contoh misalnya kalau Eep ini dari partai A, dan itu kemudian ada suara beliau ini tidak masuk atau dianggap tidak sah, tiba-tiba angkanya diambil untuk PSI," katanya. 

"Kalau itu terjadi, Anda bisa bayangkan kalau di tiap TPS itu terjadi, dikalikan yang tadi Eep katakan 823 ribu TPS lah, kalau misalnya dikali 1 tps itu 3 saja, dikali 823 (ribu), Anda bisa bayangkan, masuk dia (PSI ke DPR)," sambung Ikrar. 

Sementara itu, Ikrar mengungkit Bobby Nasution yang telah diangkat menjadi tokoh nasional di Tapanuli Bagian Selatan. Dia menduga Bobby akan menjadi calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nantinya. 

Ikrar juga curiga istri Kaesang, Erina Gudono, dan istri Gibran, Selvi Ananda bisa saja menjadi bupati ke depannya. 

"Dan bukan mustahil jangan-jangan nanti istrinya Kaesang ataupun Gibran juga akan jadi pejabat mana. Calon bupati, nah ini kan. Tuh istrinya Kaesang akan jadi calon Bupati Sleman. Kaesang akan jadi calon Bupati Batang ya? Solo. Jangan emosi ya," kata Ikrar. (kompas)

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran/Istimewa 

 

SANCAnews.id – Meski penghitungan suara Pemilu 2024 masih berlangsung, namun publik mulai memperbincangkan sosok-sosok yang bakal maju dalam kontestasi Pilkada. Khususnya Pilkada DKI Jakarta.

Salah satu tokoh yang diprediksi masuk dalam bursa Calon Gubernur DKI Jakarta adalah Anies Baswedan yang merupakan salah satu calon pada Pilpres 2024.

Namun Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia Andi Yusran justru menduga dikencangkannya isu Pilkada yang terjadi saat ini justru memutarbalikkan isu utama seputar Pilpres.

"Mengaitkan nama Anies ikut dalam pilkada adalah upaya memframing seolah-olah pilpres telah usai," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/3).

Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan mengumumkan secara resmi hasil Pemilu 2024 pada 20 Maret mendatang. Meskipun berdasarkan hasil quick count, pasangan Prabowo-Gibran berhasil unggul dari paslon Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Selain Anies, figur lainnya yang diprediksi akan bertarung di Pilkada Jakarta adalah Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, hingga dua politikus Partai Golkar Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Iskandar.

Bahkan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok serta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga didorong untuk kembali berkontestasi. (*)

Jokowi saat membagikan sejumlah THR untuk para pedagang di Pasar Legi, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis 20 April 2023. 

SANCAnews.id – Executive Co-Captain Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said, mengatakan ada contoh yang hilang pada pemerintahan saat ini.

Ia menilai para pemimpin yang berkuasa saat ini terkesan mengeksploitasi dan mempertahankan kemiskinan masyarakat sebagai basis elektoral.

"Yang hilang adalah public virtue, keteladanan dari para pemimpin yang sedang duduk, sehingga kemiskinan itu dimanfaatkan, dipelihara untuk menjadi basis elektoral," kata Sudirman dalam diskusi bertajuk Pemilu Buruk, Akankah Masa Depan Generasi Terpuruk? di Kohai Izakaya, Jakarta, Sabtu (9/3/2024).

Padahal, kata Sudirman, ada jarak status sosial yang besar antara rakyat dan elite pada masa kolonial. Akan tetapi, para elite saat itu memilih berpihak pada rakyat dengan melepaskan gelar ningratnya.

"Sekarang sebetulnya gap itu tidak sedahsyat pada masa kolonial, tapi gap itu dimanfaatkan oleh para penguasa untuk dipelihara kesulitannya, dipelihara kemiskinannya, malahan diajak bermental miskin terus-menerus gitu," ungkapnya.

Minggu terakhir sebelum pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu), Sudirman menyebut daerah asalnya menerima bantuan beras yang besar. Bahkan, dia menyebut pemerintah memberikan alat penanak nasi.

"Di kampung saya itu minggu terakhir sebelum pencoblosan, beras sampai banjir. Nggak puas dengan beras, di Brebes itu, dibagi rice cooker. Rice cooker diberikan pada orang miskin," tuturnya.

Sudirman menilai, elite saat ini memiliki sikap yang manipulatif. Padahal seharusnya, kata dia, para elite publik memiliki tugas moral dan memberikan keteladanan bagi rakyat.

Oleh karena, Sudirman menaikkan solusi ke depan publik mesti tercerahkan kendati di Indonesia sendiri tidak memiliki kurikulum pendidikan tentang hal itu. 

"Bahwa memang kita tidak punya kurikulum yang memadai, yang masif yang mengajarkan kepada warga bagaimana hidup bersama. Itu saya kira catatan penting," tandasnya. (wartaekonomi)

Warga Muslim melaksanakan salat tarawih di kompleks Masjid Al Aqsa di Kota Tua Yerusalem, 10 Maret 2024. Mereka melaksanakan salat tarawih di luar masjid Al Aqsa lantaran adanya pembatasan akses oleh otoritas Israel. REUTERS/Ammar Awad 

SANCAnews.id – Warga Palestina menyambut Ramadhan dalam suasana suram dengan keamanan yang diperketat oleh Polisi Israel dan momok perang Gaza membayangi bulan Ramadhan, bulan suci bagi umat Islam. Pembicaraan mengenai gencatan senjata dalam perang Gaza saat ini terhenti.

Ribuan polisi dikerahkan ke jalan-jalan di sekitar Kota Tua Yerusalem, di mana puluhan ribu jamaah diperkirakan akan beribadah di Masjid al Aqsa setiap hari selama bulan suci Ramadhan. Masjid Al Aqsa merupakan salah satu dari tiga masjid paling suci bagi umat Islam di dunia.

Masjid al Aqsa juga dianggap sebagai tempat suci oleh umat Yahudi yang merek sebut Temple Mount. Komplek masjid al Aqsa sudah lama menjadi sumber perselisihan, yang salah satunya adalah perang pada 2021 antara Israel dan Hamas.

Perang Gaza saat ini sudah masuk bulan keenam. Perang yang dimulai pada 7 Oktober 2023 telah menewaskan 31 ribu orang. Serangan Israel yang tiada henti di Gaza telah membuat dunia khawatir karena bisa membuat warga Gaza yang selamat dari serangan, semakin kelaparan.

Dalam pesan Ramadan kepada umat muslim Amerika Serikat dan luar negeri, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Minggu, 10 Maret 2024, berjanji akan mendorong bantuan kemanusiaan ke Gaza, gencatan senjata dan stabilitas jangka panjang di Gaza.

“Saat umat Muslim di seluruh dunia menjalani hari-hari puasa, penderitaan warga Palestina tidak akan sirna dalam fikiran banyak orang. saya pun memikirkannya. Bagi Anda yang berduka selama perang ini, saya mendengar Anda dan saya mendoakan Anda menemukan penghiburan,” kata Biden.

Setelah sempat simpang-siur pada bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan umat Islam boleh beribadah di Masjid al Aqsa hanya saja jumlahnya dibatasi, di mana aturan ini sama dengan tahun lalu.

“Ini adalah masjid kami dan kami harus merawatnya. Kami harus melindungi kehadiran umat Muslim di masjid ini yang seharusnya bisa masuk dalam jumlah yang besar secara damai dan aman,” kata Azzam al Khatib, Direktur Jerusalem Waqf, yakni yayasan yang mengawasi al Aqsa.

Awal puasa Ramadan di Palestina akan dimulai pada Senin, 11 Maret 2024. Namun di beberapa negara Arab akan dimulai pada Selasa, 12 Maret 2024. (tempo)

Pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis/Ist  

SANCAnews.id – Sikap Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tak lagi memperdulikan suara tokoh-tokoh yang mengkhawatirkan keberadaan parlemen jalanan akibat kecurangan pemilu 2024 patut disesalkan banyak pihak. Para Pihak.

Salah satunya pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis menilai, sifat SBY sebenarnya kini tampil lebih terbuka, dan lebih tinggi di atas betis, setelah 9 tahun pensiun dari jabatan presiden dua periode.

"SBY tidak ambil pusing ketika sahabat barunya, Prabowo Subianto, yang pernah ia periksa saat menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira, yang putusannya merekomendasikan pemberhentian Prabowo pada 1998. SBY kompak bersama Kaesang Pangarep, memberi dukungan kepada Prabowo 'neo junjungan politiknya' yang sedang euforia menikmati kemenangan obscuur (tidak jelas)" kata Damai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/3).

Namun, sambungnya, sangat disayangkan, SBY tidak kedengaran kritis terhadap orang yang pernah direkomendasikan pemberhentiannya dari dinas TNI terkait kasus penculikan aktivis 1997-1998.

"Prabowo secara arogan dan prematur mengumumkan 'kemenangan' 02 di GOR Senayan, Jakarta Pusat, beberapa jam setelah pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024, dan kini 'junjungan anaknya' sedang membahas bakal calon menteri kabinet 2024 sambil sibuk umumkan pelantikan dirinya sebagai presiden pada Oktober 2024, walau belum resmi diumumkan KPU," rincinya.

Bahkan, kata Damai, SBY terus bergeming tanpa mengomentari santernya dugaan publik atas kecurangan terhadap Pemilu 2024 yang diduga dilakukan penguasa dan KPU.

"SBY juga nggak peduli suara para tokoh bangsa, diantaranya Jusuf Kalla, yang pernah mendampinginya sebagai Wapres, yang ber-statemen 'khawatir adanya parlemen jalanan akibat kecurangan Pemilu 2024', termasuk para pakar minta Sirekap KPU diaudit digital forensik, pola hitungan yang berasal dari server di luar negeri yang melanggar UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi," jelas Damai.

Damai juga menyayangkan tidak mendengar pernyataan SBY akan turun gunung mengantisipasi bakal chaos, akibat indikasi kuat Pemilu curang.

"Apakah SBY justru sedang 'menikmati' suasana AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), anak kandungnya, menjabat menteri di kabinet Jokowi dan bekerjasama dengan Prabowo, Menhan RI, sosok yang ia periksa pada 1998 melalui DKP bersama Wiranto, Agum Gumelar, Fachrul Rozi dll?" pungkas Damai. (rmol)