SANCAnews.id

Jokowi saat membagikan sejumlah THR untuk para pedagang di Pasar Legi, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis 20 April 2023. 

SANCAnews.id – Executive Co-Captain Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said, mengatakan ada contoh yang hilang pada pemerintahan saat ini.

Ia menilai para pemimpin yang berkuasa saat ini terkesan mengeksploitasi dan mempertahankan kemiskinan masyarakat sebagai basis elektoral.

"Yang hilang adalah public virtue, keteladanan dari para pemimpin yang sedang duduk, sehingga kemiskinan itu dimanfaatkan, dipelihara untuk menjadi basis elektoral," kata Sudirman dalam diskusi bertajuk Pemilu Buruk, Akankah Masa Depan Generasi Terpuruk? di Kohai Izakaya, Jakarta, Sabtu (9/3/2024).

Padahal, kata Sudirman, ada jarak status sosial yang besar antara rakyat dan elite pada masa kolonial. Akan tetapi, para elite saat itu memilih berpihak pada rakyat dengan melepaskan gelar ningratnya.

"Sekarang sebetulnya gap itu tidak sedahsyat pada masa kolonial, tapi gap itu dimanfaatkan oleh para penguasa untuk dipelihara kesulitannya, dipelihara kemiskinannya, malahan diajak bermental miskin terus-menerus gitu," ungkapnya.

Minggu terakhir sebelum pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu), Sudirman menyebut daerah asalnya menerima bantuan beras yang besar. Bahkan, dia menyebut pemerintah memberikan alat penanak nasi.

"Di kampung saya itu minggu terakhir sebelum pencoblosan, beras sampai banjir. Nggak puas dengan beras, di Brebes itu, dibagi rice cooker. Rice cooker diberikan pada orang miskin," tuturnya.

Sudirman menilai, elite saat ini memiliki sikap yang manipulatif. Padahal seharusnya, kata dia, para elite publik memiliki tugas moral dan memberikan keteladanan bagi rakyat.

Oleh karena, Sudirman menaikkan solusi ke depan publik mesti tercerahkan kendati di Indonesia sendiri tidak memiliki kurikulum pendidikan tentang hal itu. 

"Bahwa memang kita tidak punya kurikulum yang memadai, yang masif yang mengajarkan kepada warga bagaimana hidup bersama. Itu saya kira catatan penting," tandasnya. (wartaekonomi)

Warga Muslim melaksanakan salat tarawih di kompleks Masjid Al Aqsa di Kota Tua Yerusalem, 10 Maret 2024. Mereka melaksanakan salat tarawih di luar masjid Al Aqsa lantaran adanya pembatasan akses oleh otoritas Israel. REUTERS/Ammar Awad 

SANCAnews.id – Warga Palestina menyambut Ramadhan dalam suasana suram dengan keamanan yang diperketat oleh Polisi Israel dan momok perang Gaza membayangi bulan Ramadhan, bulan suci bagi umat Islam. Pembicaraan mengenai gencatan senjata dalam perang Gaza saat ini terhenti.

Ribuan polisi dikerahkan ke jalan-jalan di sekitar Kota Tua Yerusalem, di mana puluhan ribu jamaah diperkirakan akan beribadah di Masjid al Aqsa setiap hari selama bulan suci Ramadhan. Masjid Al Aqsa merupakan salah satu dari tiga masjid paling suci bagi umat Islam di dunia.

Masjid al Aqsa juga dianggap sebagai tempat suci oleh umat Yahudi yang merek sebut Temple Mount. Komplek masjid al Aqsa sudah lama menjadi sumber perselisihan, yang salah satunya adalah perang pada 2021 antara Israel dan Hamas.

Perang Gaza saat ini sudah masuk bulan keenam. Perang yang dimulai pada 7 Oktober 2023 telah menewaskan 31 ribu orang. Serangan Israel yang tiada henti di Gaza telah membuat dunia khawatir karena bisa membuat warga Gaza yang selamat dari serangan, semakin kelaparan.

Dalam pesan Ramadan kepada umat muslim Amerika Serikat dan luar negeri, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Minggu, 10 Maret 2024, berjanji akan mendorong bantuan kemanusiaan ke Gaza, gencatan senjata dan stabilitas jangka panjang di Gaza.

“Saat umat Muslim di seluruh dunia menjalani hari-hari puasa, penderitaan warga Palestina tidak akan sirna dalam fikiran banyak orang. saya pun memikirkannya. Bagi Anda yang berduka selama perang ini, saya mendengar Anda dan saya mendoakan Anda menemukan penghiburan,” kata Biden.

Setelah sempat simpang-siur pada bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan umat Islam boleh beribadah di Masjid al Aqsa hanya saja jumlahnya dibatasi, di mana aturan ini sama dengan tahun lalu.

“Ini adalah masjid kami dan kami harus merawatnya. Kami harus melindungi kehadiran umat Muslim di masjid ini yang seharusnya bisa masuk dalam jumlah yang besar secara damai dan aman,” kata Azzam al Khatib, Direktur Jerusalem Waqf, yakni yayasan yang mengawasi al Aqsa.

Awal puasa Ramadan di Palestina akan dimulai pada Senin, 11 Maret 2024. Namun di beberapa negara Arab akan dimulai pada Selasa, 12 Maret 2024. (tempo)

Pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis/Ist  

SANCAnews.id – Sikap Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tak lagi memperdulikan suara tokoh-tokoh yang mengkhawatirkan keberadaan parlemen jalanan akibat kecurangan pemilu 2024 patut disesalkan banyak pihak. Para Pihak.

Salah satunya pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis menilai, sifat SBY sebenarnya kini tampil lebih terbuka, dan lebih tinggi di atas betis, setelah 9 tahun pensiun dari jabatan presiden dua periode.

"SBY tidak ambil pusing ketika sahabat barunya, Prabowo Subianto, yang pernah ia periksa saat menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira, yang putusannya merekomendasikan pemberhentian Prabowo pada 1998. SBY kompak bersama Kaesang Pangarep, memberi dukungan kepada Prabowo 'neo junjungan politiknya' yang sedang euforia menikmati kemenangan obscuur (tidak jelas)" kata Damai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/3).

Namun, sambungnya, sangat disayangkan, SBY tidak kedengaran kritis terhadap orang yang pernah direkomendasikan pemberhentiannya dari dinas TNI terkait kasus penculikan aktivis 1997-1998.

"Prabowo secara arogan dan prematur mengumumkan 'kemenangan' 02 di GOR Senayan, Jakarta Pusat, beberapa jam setelah pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024, dan kini 'junjungan anaknya' sedang membahas bakal calon menteri kabinet 2024 sambil sibuk umumkan pelantikan dirinya sebagai presiden pada Oktober 2024, walau belum resmi diumumkan KPU," rincinya.

Bahkan, kata Damai, SBY terus bergeming tanpa mengomentari santernya dugaan publik atas kecurangan terhadap Pemilu 2024 yang diduga dilakukan penguasa dan KPU.

"SBY juga nggak peduli suara para tokoh bangsa, diantaranya Jusuf Kalla, yang pernah mendampinginya sebagai Wapres, yang ber-statemen 'khawatir adanya parlemen jalanan akibat kecurangan Pemilu 2024', termasuk para pakar minta Sirekap KPU diaudit digital forensik, pola hitungan yang berasal dari server di luar negeri yang melanggar UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi," jelas Damai.

Damai juga menyayangkan tidak mendengar pernyataan SBY akan turun gunung mengantisipasi bakal chaos, akibat indikasi kuat Pemilu curang.

"Apakah SBY justru sedang 'menikmati' suasana AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), anak kandungnya, menjabat menteri di kabinet Jokowi dan bekerjasama dengan Prabowo, Menhan RI, sosok yang ia periksa pada 1998 melalui DKP bersama Wiranto, Agum Gumelar, Fachrul Rozi dll?" pungkas Damai. (rmol)

Ketum PBNU Gus Yahya (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media terkait usulan penghapusan sidang isbat, di kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (9/3)/Net  

SANCAnews.id – Sidang isbat penentuan awal Ramadhan dan Syawal tetap perlu dilaksanakan. Tidak mudah untuk menghilangkan rutinitas yang selalu dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag).

"Pertama, sidang isbat sudah menjadi ketentuan pemerintah. Untuk menghapus itu butuh waktu panjang," ujar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menilai peniadaan sidang isbat tak mungkin terjadi. Kalau sidang isbat sampai tidak ada, PBNU akan melakukan protes kepada Kemenag.

"Kalau kemenag meniadakan mungkin kami protes juga karena tiba-tiba. Sidang isbat ini diadakan agar harmoni masyarakat terjaga," jelas Gus Yahya.

Lebih lanjut, Gus Yahya merasa heran kenapa Muhammadiyah bisa punya usulan ingin menghapus sidang isbat. Padahal, sepengetahuan dirinya, dulu yang pertama kali mengusulkan diadakannya sidang isbat dalam penentuan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah adalah Muhammadiyah. Namun kini mereka yang justru ingin menghapusnya.

"Setahu saya dulu yang usul Muhammadiyah," sebut Gus Yahya.

Nahdlatul Ulama (NU), ditegaskan Gus Yahya, akan mengikuti pemerintah dalam penentuan awal Ramadan. Begitu pun dengan Syawal dan Zulhijjah.

"Tapi kami tetap berpegangan awal Ramadan menyandarkan diri kepada pemerintah. Karena ada aturan jangan mengumumkan waktu yang berbeda dari pemerintah, jadi kami menunggu hasil pemerintah," tandas Gus Yahya.

Sidang isbat penentuan awal Ramadan akan dilakukan Kemenag pada Minggu petang nanti (10/3). (rmol)

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (10/3) 

SANCAnews.id – Kementerian Agama resmi menetapkan awal Ramadhan 1445 Hijriyah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. , Minggu (10/3).

"Sidang isbat secara mufakat menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriyah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024 Masehi," kata Menag.

Sosok yang akrab disapa Gus Yaqut itu berharap hasil sidang isbat yang disepakati dan baru saja diumumkan dapat diterima semua pihak.

"Kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat itu seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk," kata menteri.

Tim hisab rukyat Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan pemantauan posisi hilal di 134 wilayah di Indonesia.

Diketahui, tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI antara 0,33—0,50 derajat dan elongasi antara 2,26—2,59 derajat. Karenanya hilal menjelang awal Ramadan pada rukyat ini secara teoritis tidak terlihat.

Berdasarkan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), posisi hilal di seluruh wilayah NKRI belum masuk kriteria minimum tinggi hilal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat.

Sehingga tanggal 1 Ramadan 1445 H jatuh bertepatan pada Selasa Pon, yaitu 12 Maret 2024. (rmol)