SANCAnews.id

Sejumlah purnawirawan hingga budayawan dirikan Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR), di Jakarta, Sabtu (9/3/2024). 

SANCAnews.id – Sejumlah purnawirawan dan tokoh budayawan mendirikan Forum Penyelamatan Demokrasi dan Reformasi (F-PDR). Forum ini dibentuk atas dasar kekecewaan mereka terhadap pelaksanaan pemilu 2024.

"Sekber F-PDR berjuang dengan semangat merah putih dan dengan patriotisme yang tinggi berjuang bagi terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan pemikiran para pendiri bangsa, Pancasila, UUD 1945, guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, serta berjuang bagi kepemimpinan Indonesia di dunia internasional," ujar Sekretaris Eksekutif Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) Rudy S. Kamri, di Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2024).

Forum ini mengaku kecewa dengan kondisi pesta demokrasi saat ini, Mereka menuding Presiden Joko Widodo ikut terlibat dalam sejumlah praktek kecurangan pemilu yang terjadi belakangan ini.

"Ketiga, Sekber F-PDR menyatakan bahwa Pemilu 2024 adalah praktik nyata dari abuse of power yang dilakukan Presiden Jokowi baik cara secara langsung maupun tidak langsung, dan nyata-nyata berpihak pada paslon 02, terutama keterlibatan anak kandungnya Gibran Rakabuming. Pemilu 2024 adalah pemilu paling buruk dan paling brutal karena melibatkan alat-alat negara dan sumber daya negara," ujarnya.

Adapun poin selanjutnya Rudy menyatakan, akan membuka ruang bagi seluruh anak bangsa yang ingin menyatukan diri dalam perjuangan ini. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, mengedepankan supremasi hukum, dan memastikan netralitas negara.

“Kelima, Sekber F-PDR menjadikan tempat ini sebagai pusat koordinasi, komunikasi, dan perlawanan secara terukur dengan jalan hukum, politik, kebudayaan, dan pergerakan rakyat,” ucapnya.

Dengan demikian, ujar Rudy, F-PDR akan mengadakan Mimbar Demokrasi di Rumah Perjuangan ini. Mimbar ini bakal menjadi pusat penyampaikan keprihatinan atas matinya demokrasi Indonesia dan mengundang seluruh pihak.

“Untuk menyampaikan pidato politiknya di dalam menyikapi berbagai persoalan umat, bangsa, dan negara," tuturnya.

Adapun deklarasi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh antara lain, TB Hasanuddin, eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (purn) TNI Agus Supriatna, Mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, budayawan M. Sobary, Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. (inilah)

Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan 

SANCAnews.id – Di tengah penghitungan suara Pemilu 2024 yang masih berjalan, Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan dikabarkan bakal mencalonkan diri di Pilkada Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Anies menduga isu tersebut diangkat untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap proses penghitungan suara pemilu yang banyak menemui kendala.

"Itu isu untuk mengalihkan (perhatian publik) pada penghitungan suara Pilpres," kata Anies, usai salat Jumat di Masjid Agung Bintaro, Jumat (8/3).

Capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa, itu meminta publik jangan terjebak isu gubernur Jakarta tak lagi dipilih warga.

"Seakan-akan Pilpres sudah selesai. Anda jangan terjebak," sambung Anies.

Sejauh ini pembahasan RUU DKJ masih bergulir di badan legislatif. Jika klausul itu disetujui, maka pemerintah pusat akan memiliki kendali penuh dalam mengelola Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya.

RUU itu sendiri memuat banyak pasal yang bersifat kontroversi. Diantaranya menyebutkan bahwa gubernur dipilih dan ditunjuk presiden. Dengan kata lain, tidak ada Pilkada di Jakarta.

Selain itu, rencana penunjukkan wakil presiden (Wapres) sebagai pimpinan Dewan Aglomerasi  yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya, juga masih menimbulkan pertanyaan besar. (rmol)

Demo tandingan dari unjuk rasa penolakan hak angket dan pemakzulan Presiden Joko Widodo mulai berdatangan ke depan Gedung DPR/MPR RI, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024). 

SANCAnews.id – Massa aksi tandingan menentang unjuk rasa menolak hak angket dan pemakzulan Presiden Joko Widodo mulai berdatangan di depan Gedung DPR/MPR RI, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, mereka berasal dari Jalan Gatot Subroto, lalu berkumpul di depan Gedung DPR/MPR RI pada pukul 14.50 WIB. Di barisan depan ada dua mobil komando yang dilengkapi pengeras suara.

Peserta aksi tandingan ini antara lain pelajar dan mahasiswa. Para mahasiswa terlihat mengenakan kemeja putih dan celana panjang berwarna abu-abu, sedangkan massa mahasiswa mengenakan almamater kampus masing-masing. Dalam kesempatan itu, mereka membentangkan poster berwarna merah.

“Mahasiswa dan pelajar menolak angket dan pemakzulan Presiden. #JagadamaiIndonesia,” bunyi poster tersebut. 

Seseorang memalalui pengeras suara meminta peserta aksi untuk merapatkan barisan dan duduk terlebih dahulu. 

“Sebelum mulai aksi, kita makan bersama dulu. Korlap tolong dikoordinir,” ujar orator. 

Untuk diketahui, dalam kesempatan yang sama, demo penuntutan hak angket dan pemakzulan Jokowi juga tengah berlangsung. (*)

Sejumlah emak-emak menyampaikan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2024) 

SANCAnews.id – Kumpulan emak-emak menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2024).

Para emak-emak tersebut berbaris sambil membawa beberapa poster berisi pendapat mereka terkait mahalnya harga kebutuhan pokok di pasar dan hak angket.

“Sembako mahal, saatnya Jokowi turun,” bunyi poster tersebut.

“Bongkar sindikat Jokowi di balik Pemilu curang,” bunyi poster yang lain.

Emak-emak ini juga mendukung hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Selain membawa poster, mereka tampak mengibarkan bendera merah putih.

Dalam kesempatan yang sama, beberapa buruh juga menyampaikan pendapat di depan Gedung DPR/MPR RI.

Dalam kesempatan ini, mereka meminta DPR untuk mencabut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

"Undang-Undang Nomor 6 yang dikeluarkan Pak Jokowi betul-betul buruk, jelek. Kami meminta kepada DPR untuk mencabut Undang Undang haram tersebut," tutur orator.

"Perlindungan buruh juga harus diperhatikan, karena buruh merupakan sebuah aset negara. Kalau ada buruh sakit, diobati!" tuturnya.

Bersamaan dengan penyampaian pendapat tersebut, sejumlah ibu sudah menunggu di depan Gedung DPR-MPR sejak pukul 10.00 WIB.

Orator dari buruh meminta agar sejumlah ibu yang sedang duduk-duduk ini berkumpul lalu merapatkan barisan.

"Kalau tujuan kita sama, mari berkumpul. Untuk pak polisi, tidak perlu repot-repot mengamankan kami, karena demo ini aman," ujarnya.(kompas)

Cawapres Mahfud MD di kawasan Blok M, Jakarta, Senin, 23 Oktober. 
 

SANCAnews.id – Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD menegaskan, wacana hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 memang tidak bisa memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab prosesnya akan memakan waktu lama meski pemerintahan saat ini berakhir pada 20 Oktober.

“Itu perlu berbulan-bulan (prosesnya, red). (Bulan, red) Oktober tidak akan selesai,” kata Mahfud seperti dikutip dari kanal YouTube Bachtiar Nasir pada Rabu, 6 Maret.

Mahfud memerinci hak angket paling cepat berjalan di DPR paling cepat tiga bulan. Jika rekomendasinya adalah memakzulkan Presiden Jokowi nantinya akan dilakukan sidang.

Anggota DPRyang harus datang dalam sidang itu mencapai 2/3 dari keseluruhan dewan dan mereka harus menyetujuinya. Lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyidangkan.

Meski begitu, Mahfud menyebut ada juga rekomendasi tindak lanjut kecurangan lewat jalur hukum. Nantinya, prosesnya bakal diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan bisa tetap dilakukan jika pemerintahan saat ini selesai.

“Walaupun masa pemerintahan telah berakhir, presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Presiden Soeharto dibawa ke pengadilan. Tapi, karena sakit permanen maka kasusnya ditutup,” tegasnya.

“Jadi bukan tidak ada guna hak angket,” sambung eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu.

Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo yang merupakan capres nomor urut tiga mendorong partai pengusungnya di parlemen yaitu PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menggulirkan hak angket. Wacana ini dia sampaikan karena adanya dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Langkah ini kemudian diikuti oleh kubu pasangan nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN. Partai pendukungnya, yaitu Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku bakal ikut mendukung digulirkannya hak penyelidikan tersebut. (voi)