SANCAnews.id

Cawapres Mahfud MD di kawasan Blok M, Jakarta, Senin, 23 Oktober. 
 

SANCAnews.id – Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD menegaskan, wacana hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 memang tidak bisa memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab prosesnya akan memakan waktu lama meski pemerintahan saat ini berakhir pada 20 Oktober.

“Itu perlu berbulan-bulan (prosesnya, red). (Bulan, red) Oktober tidak akan selesai,” kata Mahfud seperti dikutip dari kanal YouTube Bachtiar Nasir pada Rabu, 6 Maret.

Mahfud memerinci hak angket paling cepat berjalan di DPR paling cepat tiga bulan. Jika rekomendasinya adalah memakzulkan Presiden Jokowi nantinya akan dilakukan sidang.

Anggota DPRyang harus datang dalam sidang itu mencapai 2/3 dari keseluruhan dewan dan mereka harus menyetujuinya. Lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyidangkan.

Meski begitu, Mahfud menyebut ada juga rekomendasi tindak lanjut kecurangan lewat jalur hukum. Nantinya, prosesnya bakal diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan bisa tetap dilakukan jika pemerintahan saat ini selesai.

“Walaupun masa pemerintahan telah berakhir, presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Presiden Soeharto dibawa ke pengadilan. Tapi, karena sakit permanen maka kasusnya ditutup,” tegasnya.

“Jadi bukan tidak ada guna hak angket,” sambung eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu.

Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo yang merupakan capres nomor urut tiga mendorong partai pengusungnya di parlemen yaitu PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menggulirkan hak angket. Wacana ini dia sampaikan karena adanya dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Langkah ini kemudian diikuti oleh kubu pasangan nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN. Partai pendukungnya, yaitu Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku bakal ikut mendukung digulirkannya hak penyelidikan tersebut. (voi)

Ditangkap polisi karena palsukan beras Bulog berjamur jadi premium 

SANCAnews.id – Polres Serang mengungkap adanya praktik pencampuran dan pengemasan ulang beras dari Badan Urusan Logistik atau Bulog menjadi beras premium. 

Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko mengungkapkan cara yang dilakukan tersangka, yakni dengan mencampurkan beras Bulog dengan beras yang tidak layak konsumsi. 

Selain itu, pelaku juga melakukan pemutihan dan mengemas kembali beras tersebut menjadi beras premium.

"Kegiatannya adalah melakukan repacking, bleaching, dan pewangian. Yang kemudian diedarkan di daerah-daerah Bogor, Tangerang, Serang dan Cilegon," ujar Condro seperti dikutip dari Instagram resmi Polda Banten, Kamis (7/3/2024). 

Condro menambahkan bahwa para tersangka telah melakukan aksinya sejak tahun 2019. Menurutnya, dari akhir 2023 hingga Maret 2024, gudang yang menjadi tempat para tersangka melakukan aksi kejahatannya telah mendistribusikan beras sebanyak 270 ton kepada konsumen. 

"Nanti secara detail akan kami sampaikan karena ini masih dalam proses penyidikan," tukasnya. Adapun beras menjadi salah satu komoditas yang paling disorot belakangan ini. Selain karena menjadi barang kebutuhan pokok, harga beras juga semakin tidak terjangkau. 

Di beberapa daerah masyarakat bahkan rela mengantre untuk mendapatkan beras harga murah. Pemerintah sendiri cenderung menyalahkan anomali cuaca dan kondisi global sebagai biang keladi kenaikan harga beras. (bisnis)

Wajah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono dalam spanduk acara paasar sembako murah. (Instagram/@herubudihrtono) 

SANCAnews.id – Belum selesai persoalan KJMU, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali membuat heboh masyarakat dengan spanduk sembako murah yang menampilkan wajahnya.

Tentu saja spanduk sembako murah bergambar wajah Heru Budi menjadi sorotan karena terjadi di setiap kegiatan sembako murah yang pasti dihadiri sejumlah warga penerima bantuan tersebut.

Selain itu, keberadaan foto Heru Budi dalam spanduk tersebut mungkin memiliki makna sebagai persiapan Heru untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Dengan begitu, masyarakat DKI Jakarta akan memilih dirinya jika ia mencalonkan diri dalam Pilgub 2024.

Di sisi lain, sebagian netizen ikut menyoroti keberadaan foto Heru Budi dalam spanduk sembako murah tersebut. Mereka menilai bahwa hal ini mungkin merupakan upaya kampanye terselubung yang dilakukan oleh tim Heru.

Padahal, beberapa permasalahan yang melibatkan PJ Gubernur DKI Jakarta ini masih belum terselesaikan secara optimal, seperti masalah banjir dan KJMU. Dengan adanya foto Heru Budi dalam spanduk tersebut menjadi isu baru yang terus mendapat kritik dari netizen.

"Anggaran nya dialihkan buat kampanye terselubung Heru utk pilgub DKI 2024," tutur akun @ibnoe45.

Meskipun demikian, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati, pemasangan gambar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono pada spanduk program sembako murah dianggap tidak perlu menjadi perdebatan.

"Emang kenapa gitu kan emang kenapa gitu?" ujar Suharini dikutip pada Kamis (7/3/2024).

Suharini menegaskan bahwa program tersebut tidak memiliki unsur politik. Pelaksanaan sembako murah dilakukan dengan tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan akibat kenaikan harga berbagai komoditas pangan.

"Bukan seperti itu. Izin maaf kawan-kawan semuanya, saat ini sekarang ini awal tahun gitu kan itu kan terjadi fluktuasi harga yang sangat luar biasa ya kenapa gitu? Di akhir tahun itu ada yang namanya nataru natal dan tahun baru," ucapnya.

Komentar dari DPRD DKI Terkait Masalah Spanduk Sembako

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina mengungkapkan keheranannya terkait spanduk sembako murah yang menampilkan foto Heru Budi Hartono.

Wa Ode menduga bahwa tindakan ini mungkin merupakan bagian dari persiapan Heru untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2024.

"Atau memang ini dalam rangka persiapan tanggal 27 September pendaftaran calon Gubernur," ujar Wa Ode dalam di ruang rapat Komisi B DPRD dikutip pada Kamis (7/3/2024).

Ia pun meminta penjelasan lebih lanjut kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Suharini Eliawati, terutama mengenai keberadaan regulasi khusus yang mengatur pemasangan wajah Heru.

"Emang harus begitu ya? Ada perdanya? pergubnya? Ada instruksi presidennya?," tuturnya. (akurat)

Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY 

SANCAnews.id – AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan, posisi Partai Demokrat terlihat dalam upaya hak angket di DPR RI. AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat menegaskan partainya menolak hak angket DPR atas dugaan kecurangan pada pemilu 2024.

Sikap AHY dan Demokrat yang menolak hak angket diungkap di tengah upaya sejumlah partai politik menggulirkan hak angket di DPR RI.

"Kami Partai Demokrat, saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menolak hak angket itu," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.

AHY tidak melihat landasan sehingga perlu dimunculkan hak angket DPR untuk menelususri dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Baginya Pemilu 2024 sudah dijalankan dan Demokrat menghormati proses yang tengah berlangsung saat ini oleh KPU. 

"Karena sekali lagi pernah saya sampaikan bahwa tidak ada landasan atau urgensinya. Karena kita lihat bahwa pemilu sudah dijalankan, kita semua menghormati proses penghitungan suara yang dilakukan KPU," jelasnya.

Menteri ATR/BPN ini mengakui hasil Pemilu 2024 tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun menurutnya hal itu sesuatu yang pasti terjadi. 

"Tentu ada dinamika. Ada yang puas, tidak puas. Dann itu sebuah keniscayaan dalam pemilu, dalam demokrasi," tandasnya.

Terlebih AHY menilai sulit menemukan kecurangan dalam Pemilu 2024 yang dapat mengubah hasil penghitungan suara.

Dia menyinggung jarak perolehan suara yang signifikan berdasarkan hasil penghitungan cepat atau quick count maupun penghitungan suara sementara di KPU tidak dapat mengubah hasil. 

"Kita lihat dari hasil sementara penghitungan baik di awal yang dilakukan secara quick count maupun yang terus bergerak sampai dengan nanti menuju 20 Maret, saya rasa sulit untuk mencari (dugaan kecurangan)," ungkapnya

"Krena jaraknya jauh sekali, jaraknya jauh dan ini sulit bagi saya menerima untuk dipertanyakan," imbuhnya. 

Dengan jarak perolehan suara yang lebar AHY menganggap tidak ada kepentingan untuk menggulirkan hak angket. 

"Kalau bedanya tipis sekali, mungkin bisa dipertimbangkan dengan kritis lah. Tapi kalau jaraknya seperti ini, marginnya terlalu jauh, saya pikir tidak ada urgensinya," pungkas AHY. (harianterbit)

Ima Mahdiah (paling kiri). Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Ima Mahdiah mengaku bahwa Anies lebih baik dari Heru Budi soal mendengar usul dari anggota dewan. (Istimewa) 

SANCAnews.id – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah, mengakui eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih baik dibandingkan Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam mendengarkan masukan anggota dewan. Hal ini terkait dengan sengketa Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul (KJMU) yang banyak dikeluhkan mahasiswa.

"Seburuk-buruknya Pak Anies, dia masih mau mendengar kalau kita kasih saran. Walaupun saya sama dia oposisi," ujar Ima saat dihubungi wartawan, Rabu (6/3).

Menurutnya, Heru Budi tak cukup peka dalam memahami dinamika di masyarakat terkait persoalan-persoalan sosial, termasuk masalah KJMU.

"Pak Heru itu dia tidak peka, tidak paham sampai ke bawah. Padahal saya dan teman-teman di komisi pun sering sampaikan bahwa kondisi masyarakat tuh seperti ini," ungkapnya.

"Tapi Pak Heru sendiri, kayaknya kita gak digubris," sambung Ima.

Padahal, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu menyebut bahwa usulan yang disampaikannya adalah berdasarkan pada keluhan masyarakat yang sampai di telinganya di lapangan.

Ia mengaku sudah beberapa kali menyampaikan sengkarut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dijadikan dasar penetapan penerima KJMU.

"Ya masih masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Padahal itu yang saya usulkan itu yang terjadi di masyarakat karena kan sering WA, kita sering turun ketemu," tandas Ima.

Sebelumnya, viral di media sosial X mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengeluhkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang disebut tiba-tiba dicabut Pemprov DKI Jakarta. Diduga hal itu dialami ribuan mahasiswa di Jakarta.

Melalui akun X @unjsecret, seorang anonim mengadukan bahwa hak dirinya mendapatkan KJMU dicabut di era kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

"From : mhs UNJ To : Pak Anies @aniesbaswedan. Abaaaaah. Hak KJMU kami dicabut sama PJ DKI Dan sekarang Ribuan Mhsiswa di Indonesia terancam tidak bisa melanjutkan Kuliahnya," tulis akun itu dikutip Selasa (5/3). (jawapos)